Jum'at, 24 Mei 2019 10:25:39 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 382
Total pengunjung : 506999
Hits hari ini : 1285
Total hits : 4640851
Pengunjung Online : 15
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Jum'at, 10 Mei 2019 00:00:00
Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia


Indonesia sedang mengalami kemajuan teknologi yang terbilang pesat, namun kemajuan ini menjadi dua mata pisau yang akan memberikan keuntungan, sekaligus juga kerugian. Salah satunya adalah dengan berkembangnya Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi yang makin subur di Indonesia.

Memang rata-rata yang memilih untuk meminjam di P2P atau “Pinjol” atau pinjaman online adalah orang yang sudah benar-benar kepepet, alias tidak menemukan solusi keuangan lain jika bukan dengan meminjam di pinjaman online. Namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai terjerat P2P ilegal karena kita tak tahu apa yang akan terjadi dengan privasi kita sebagai customer atau pemakai jasa.

Memang tidak semua P2P ilegal merugikan, terlebih jika kita menggunakannya dengan perhitungan yang sudah tepat, siklus keuangan bisa terbantu untuk sementara. Namun kebanyakan justru kebalikannya, ada banyak sekali kasus yang menceritakan tentang tim collector P2P ilegal saat melakukan penagihan pada pemakai jasa yang menunggak. Tak hanya ucapan kasar, tak jarang tindakan kasar pun dilakukan.

Salah satu hal yang paling ‘ringan’ dilakukan adalah menghubungi semua kontak yang ada di dalam ponsel si pemakai jasa. Mengapa hal itu bisa dilakukan? Karena pihak tim P2P memiliki akses penuh kesana yang sudah disetujui sebelumnya oleh calon pemakai jasa. Walau ada juga pemakai jasa yang tak tahu menahu jika ponselnya sudah disinkronkan dengan sistem P2P tersebut.

Bayangkan bagaimana malunya kita saat tiba-tiba saja collector P2P ilegal menghubungi semua nomor kontak dan ‘menitip pesan’ supaya kita segera melunasi pinjaman lengkap dengan bunganya. Padahal dalam kontak ada orangtua, saudara, teman dekat, rekan kerja dan lainnya. Tak jarang banyak pula yang diperlakukan kasar, padahal mereka tak ada tahu menahu mengenai pinjaman yang kita lakukan.

Pinjaman Online Legal Dan Ilegal

Apabila kita memilih pinjaman online yang sudah legal, maka ada regulasi yang jelas supaya kita sebagai peminjam akan mendapatkan hak yang jelas serta kewajiban yang juga tercantum dengan jelas sesuai dengan semua peraturan yang telah berlaku.

Yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat kita adalah kecil sekali peminjam yang mengetahui apa saja hak dan kewajiban seorang peminjam pada P2P, namun hal ini bukan sepenuhnya kesalahan si peminjam, bisa jadi karena adanya miskomunikasi di antara kedua belah pihak, dimana peraturan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak dijelaskan dengan gamblang.

Rata-rata term and condition (syarat dan ketentuan) hanya dibaca sekilas tanpa dipahami mendalam, apalagi literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah, sehingga informasi finansial yang dibutuhkan oleh masyarakat (bahkan yang umum sekalipun) tidak bisa ditemukan dengan mudah, membuat informasi finansial menjadi sangat awam. Akhirnya banyak terjadi peminjaman dari aplikasi P2P lending yang ilegal.

Hak Dan Kewajiban Peminjam Pinjaman Online

Untungnya sekarang OJK (Otoritas jasa keuangan) telah meresmikan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang menjadi sebuah wadah resmi bagi fintech P2P lending. Tentu saja tidak sembarangan P2P lending yang bisa bergabung, mereka yang sudah memenuhi syarat akademis dan legal saja yang bisa bergabung.

Dengan adanya AFPI, menjadi milestone literasi keuangan yang berhubungan dengan P2P lending. Selain itu, lebih banyak sosialisasi untuk masyarakat mengenai bahaya yang mengintai para peminjam jika tak paham dengan kewajiban serta hak mereka sendiri saat menggunakan jasa pinjol.

1. Peraturan yang wajib dilaksanakan oleh kita selaku masyarakat, jika ingin melakukan pinjaman online maka pastikan memilih P2P lending yang sudah terdaftar oleh OJK. Jika meminjam melalui lembaga yang sudah terdaftar resmi, maka peraturan dan ketentuannya pun mengikuti peraturan yang telah disusun oleh OJK dan hal itu tak akan merugikan si peminjam, maupun pihak yang memberikan pinjaman. Salah satu contohnya adalah cicilan yang sesuai tenor dengan kesepakatan dari kedua pihak tersebut.
2. Sebagai pelanggan harus mengetahui apa saja hak yang akan didapatkan sebagai peminjam di lembaga tersebut. Misalnya saja mendapatkan kenyamanan saat meminjam uang, bahkan ada juga hak untuk merasa nyaman dan aman saat melakukan pinjaman, bahkan ada bantuan advokasi hukum jika ada sengketa yang tejadi di antara peminjam dan yang meminjamkannya.
3. Yang terakhir adalah kewajiban dari para konsumen atau peminjam, kita sebagai peminjam diberi kewajiban untuk memahami dan mengikuti petunjuk, prosedur dan segala hal yang terkait dengan pinjaman yang kita ambil. Bacalah petunjuk informasi yang ada dalam kewajiban kita, supaya tak ada pelanggaran hak ataupun kewajiban yang bisa terjadi. Ikuti prosedurnya dan pastikan ada itikad baik untuk melakukan pelunasan dari semua hutang kita.

Cara Melakukan Pengaduan Hukum Terkait Pinjol

Bagaimana jika sudah terlanjur terbelit kasus dengan fintech ‘nakal’? Berikut adalah cara untuk mendapatkan bantuan dan bisa diproses adil secara hukum.

- LBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Ini adalah organisasi masyarakat sipil resmi yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jangan lupa untuk mengisi formulir pengaduan terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk melakukan proses hukum. Masukkan pula bukti-bukti penyalahgunaan data pribadi atau perlakuan kasar dari tim collector fintech ilegal. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh fintech ilegal selain yang telah disebutkan di atas, melontarkan kata-kata kasar, melecehkan secara seksual pun bahkan bisa saja terjadi.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sama halnya seperti LBH, lakukan pengaduan dan pihak YLKI akan membantu kita untuk melaporkan tindak curang fintech abal-abal pada OJK sehingga pihak OJK akan melakukan pemblokiran perusahaan jenis fintech tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan seadil mungkin.
- OJK. Jika mengalami penagihan yang tak wajar, maka kita bisa melakukan beberapa cara untuk mengadukan perusahaan fintech tersebut pada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki tujuan untuk mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Caranya dengan mengirimkan surat yang tertulis dengan ditujukan ke Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan panggilan di nomor 1500 655 dari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.00 – 17.00 WIB, mengirimkan email pengaduan di konsumen@ojk.go.id atau bisa juga mengisi formulir online dengan mengunduhnya terlebih dahulu di situs OJK.
- Melakukan laporan di kantor polisi.

Demikian beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman pada pinjol. Semoga bermanfaat.

Sumber:
• https://www.liputan6.com/tekno/read/3945459/memahami-hak-dan-kewajiban-saat-meminjam-uang-secara-online
• https://www.moneysmart.id/utang-online-ditagih-semena-mena-adukan-ke-sini/


Penulis: Daniel Suyatno
(Mahasiswa Program Doktoral Fakultas Pascasarjana konsentrasi Service Management di Universitas Trisakti Jakarta).

dilihat : 391 kali


 << Kembali   Sebelumnya >>
[2/2]

   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution