Sabtu, 21 Juli 2018 12:34:25 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 78
Total pengunjung : 407304
Hits hari ini : 650
Total hits : 3713589
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Ringkasan Eksekutif






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 13 Desember 2011 16:34:49
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif
TRAGEDI LAPANGAN ZAKEUS
Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP)
dan
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua

Pengantar.
Dua dekade silam, aparat keamanan Indonesia menggemparkan dunia melalui penyerangan terhadap ratusan pemuda Timor Leste yang melakukan aksi protes damai di pekuburan Santa Cruz, Dili, pada 12 November 1991. Melalui tragedi yang menelan korban 271 tewas, 278 terluka, 103 dirawat dan 270 orang dikabarkan hilang, telah menjadi bukti brutalitas aparat keamanan Indonesia.(1) Tindakan serupa kembali dipraktekan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap massa peserta Kongres Rakyat Papua III (KRP III), pada 19 Oktober 2011. Insiden kekerasan TNI/Polri terhadap rakyat Papua kembali mencuat ditengah upaya rakyat sipil Papua yang sedang mendorong proses penyelesaian konflik Papua secara damai. Komitmen rakyat sipil Papua secara lugas dinyatakan melalui Deklarasi Perdamaian Papua pada 7 Juli 2011.(2) Terkait insiden tersebut di atas, reaksi dan kritik berbagai pihak, langsung diarahkan kepada institusi TNI/Polri maupun pemerintah Indonesia.

Meskipun menuai banyak kritik dan kecaman, Panitia Pelaksana KRP III tetap menggelar kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan sebelumnya, yakni pada 17 – 19 Oktober 2011. Sejak awal, beberapa kelompok berhaluan politik “Papua Merdeka” (3) menilai bahwa KRP III merupakan upaya segelintir orang yang tidak representatif mewakili aspirasi orang Papua yang memiliki haluan politik “Papua Merdeka”. Kecaman juga datang dari kelompok orang Papua dengan haluan politik “pro NKRI” (4), yang menilai bahwa persoalan politik Papua telah selesai dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Beberapa pihak seperti lembaga keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, memilih bersikap “netral”, dan membangun upaya rekonsiliasi agar menghindari provokasi yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat Papua.

Dalam gelar pasukan yang dilakukan pada 16 Oktober 2011 di lapangan Papua Trade Center, Kapolda Papua menyatakan bahwa dalam rangka pengamanan KRP III, Polda Papua didukung oleh TNI mengerahkan sekitar 2.200 personil aparat Kepolisian maupun TNI.(5)

Pelaksanaan KRP III sebenarnya berlangsung selama 4 hari, terhitung sejak 16 – 19 Oktober 2011, namun dalam laporan ini kami hanya meliput aktivitas sejak 17 Oktober 2011. Secara umum, perlaksanaan KRP III pada 17 – 18 Oktober 2011, berlangsung tertib dan lancar. Tidak ada dampak secara langsung yang mengganggu aktivitas sosial masyarakat lainnya, yang tidak terlibat dengan kegiatan KRP III. Aparat keamanan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KRP III, dalam radius 200 – 1000 meter.

Memasuki hari ketiga pelaksanaan, aparat TNI maupun Polri melakukan pengawasan dalam jarak kurang dari 100 meter. Seluruh kekuatan persenjataan dikerahkan membentuk huruf “U”, dengan memberikan ruang tanpa pengawasan di bagian selatan lapangan Zakeus. Hingga penutupan KRP III, tidak terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh warga Papua yang hadir disekitar lapangan Zakeus.

Demokrasi di ujung laras senjata.
Sekitar pukul 15.12, kendaraan roda empat jenis Xenia warna silver dengan nomor polisi DS 1924 AR yang ditumpangi oleh Edison Waromi (47), dihentikan secara paksa oleh AKBP Imam Setiawan (Kapolres Jayapura). Ketika Edison Waromi ditarik secara paksa untuk keluar dari dalam kendaraan yang ditumpangi, aparat polri yang berada di atas kendaraan barracuda melepaskan tembakan pertama, yang kemudian disusul dengan rentetan tembakan lainnya.

Aparat TNI/Polri lantas menyerbu warga sipil Papua yang berada di tengah lapangan Zakeus. Masyarakat lari menyelamatkan diri, bersembunyi di sekitar lapangan Zakeus dan bangunan yang berada di sekitarnya. Sebagian warga lari menyelamatkan diri ke perbukitan di bagian selatan lapangan Zakeus. aparat TNI/Polri menangkap warga sipil dan mengumpulkan mereka ke tengah lapangan Zakeus.

Akibat penyerbuan, Daniel Demianus Taniwo Kedepa (28) mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, Yakobus Samonsabra (58) dan Max Asa Yeuw (33) keduanya berprofesi sebagai Penjaga Tanah Papua (PETAPA), ditemukan tewas. Sementara 387 orang ditangkap dan menjalani interogasi, kemudian 6 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dakwaan Makar, Penghasutan dan Kepemilikan Senjata Tajam. PGGP dan Elsham Papua menerima pengaduan bahwa 51 orang telah mengalami penyiksaan di Lapangan Zakeus, sebelum dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Papua. Sedangkan 3 orang melaporkan bahwa mereka diintimidasi oleh aparat TNI maupun Polri.

Dalam aksi penyerbuan, terjadi berbagai bentuk tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri terhadap masa yang ditangkap. FY (57) mengaku ditangkap di biara Fransiskan (OFM) Sang Surya, dipukul dan ditendang oleh beberapa orang aparat. Seorang aparat berpakaian preman menendang FY tepat di bagian ulu hati. Bahkan ketika berada di dalam kendaraan barracuda yang membawanya ke Polda Papua, FY dipukul oleh aparat polisi dengan popor senjata di bagian punggung atas dekat bahu.

EA (62), mengaku telah dipukul oleh dua aparat berpakaian preman dengan menggunakan kayu pada bagian kepala, hingga mengeluarkan darah. Ketika menjalani pemeriksaan, EA mendapat tindakan diskriminatif oleh AKP Ridho Purba, Kepala Satuan Resort Kriminal Polresta Jayapura. AKP Purba memaki dan mencemooh EA dengan ungkapan: “Mantan Anggota Brimob Goblok.., kamu mau bikin negara yah....?” bahkan AKP Ridho Purba meludahi wajah EA.

DS (30) yang menjadi anggota Pimpinan Sidang KRP III, disiksa oleh aparat polisi maupun aparat TNI/Polri yang berpakaian preman. Bahkan ketika sampai di Markas Polda Papua, DS masih mendapat penyiksaan yang disaksikan oleh Direktur Resort Kriminal Polda Papua.

RS (21), ditodong dengan senjata dan dibentak oleh aparat. RS mendengar aparat berkata “Sekarang coba kamu panggil Tuhan Yesus untuk datang selamatkan kamu..!”. Bahkan SS (48), juga mendapat cercaan yang hampir sama. SS mendengar aparat berkata “Bapak ini muslim yah...? Berarti bapak ini teroris, karena Islam itu teroris.”

CF (44) mengaku telah ditangkap lalu dipukul dengan popor senjata di bagian kepala dan mata sebelah kiri, sehingga terjadi pendarahan. CF juga ditendang oleh beberapa orang aparat berpakaian preman, hingga pingsan. Akibat pendarahan hebat pada mata sebelah kiri, korban akhirnya dibawa oleh petugas polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara milik Polda Papua.

YD (48) mengaku tertembak dibagian pantat sebelah kanan dan tembus hingga ke samping kanan selangkangan, tembakan berikutnya mengenai paha sebelah kanan dari belakang hingga tembus ke paha bagian depan.

PW (46) tertembak di bagian telapak kaki sebelah kanan, sehingga korban jatuh tersungkur. Tak lama berselang, aparat keamanan menodong PW dengan senjata dan meminta PW agar berkumpul di lapangan Zakeus. Akibat pendarahan pada luka bekas tembakan, PW dirujuk ke rumah sakit Dian Harapan.

Aparat TNI/Polri juga melakukan pengrusakan dan pencurian terhadap harta milik pelajar, mahasiswa dan para frater (calon pastor) yang tinggal di asrama-asrama milik Ordo Fransiskan Papua. Beberapa fasilitas yang dirusak seperti Perkakas dapur, Piala-Piala, Bola dan peralatan olah raga dirusak. Laptop, komputer, Rice Cooker, Loud Speaker, Buku-buku, Handphone, peralatan elektronik dan uang dijarah.
Pihak Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur (STFT) dan Ordo Fransiskan Papua melaporkan bahwa 7 lembar kaca pintu hancur, 2 unit Central Prosesing Unit (CPU) hilang, 2 tropi kemenangan hancur, 2 buah kursi rusak, 2 buah sabit dan sebuah pisau hilang, pot-pot bunga terpencar ke mana-mana. Kaca di wisma keuskupan agung Merauke tertembus peluru, 2 lembar kaca di ruang minum dosen hancur, 1 buah kaca di ruang studi dosen tertembus peluru, kaca jendela di kantor sekretariat seminari hancur.

Kesimpulan dan Rekomendasi.
PGGP dan Elsham Papua berkesimpulan bahwa tragedi kekerasan yang sesungguhnya terjadi di Lapangan Zakeus Abepura pada 19 Oktober 2011, merupakan bentuk penyerbuan brutal oleh aparat Polri dan TNI terhadap rakyat Papua yang menyelenggarakan kegiatan politik secara damai. Polisi sama sekali tidak mengikuti ketentuan standar Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, khususnya Pasal 10 dan 11.

Aparat TNI/Polri diduga kuat telah: melakukan penembakan kilat yang menewaskan 3 orang dan melukai sedikitnya 2 orang; Menangkap dan menahan secara sewenang-wenang, serta melakukan penyiksaan terhadap sedikitnya 387 orang yang dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Papua; mengintimidasi dan melakukan tindakan rasial melalui ucapan yang melecehkan umat Nasrani maupun Muslim termasuk ucapan yang merendahkan martabat manusia; Merusak fasilitas dan mencuri harta benda orang lain.

Kami menyerukan kepada pihak terkait agar melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia pasca pelaksanaan KRP III, serta mengkomunikasikannya dengan jajaran Menko Polhukkam agar ada pertanggungjawaban hukum yang terbuka melalui proses hukum yang adil.
2. Pemerintah Selandia Baru agar meninjau kembali Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Indonesia dalam mencegah dan memerangi Kejahatan Transnasional yang disetujui pada 7 Januari 2011.
3. Pemerintah Australia agar meninjau kembali Nota Kesepahaman Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian yang disetujui pada 18 November 2005.
4. Pemerintah Amerika Serikat agar meninjau kembali program International Military Education and Training (IMET) dengan pemerintah Indonesia, karena tidak berhasil menciptakan aparat yang menghargai prinsip dan nilai hak asasi manusia.
5. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan bagi Amnesty International agar mengunjungi Papua dan bertemu dengan para tahanan politik.
6. Pemerintah Indonesia segera mengundang Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Penyiksaan, Pelapor Khusus PBB tentang Penembakan Kilat, Pelapor Khusus PBB tentang Pencegahan Diskriminasi Rasial, Pelapor Khusus PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang dan Pelapor Khusus PBB tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, agar berkunjung dan bertemu dengan para korban di Papua.
7. Pemerintah Indonesia segera melakukan Dialog yang setara dan komprehensif guna menyelesaikan akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik di Papua selama lebih dari empat dekade.


 Laporan Investigasi tentang Penyerbuan dan penyisiran aparat TNI/Polri terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III di lapangan sepakbola Zakeus, Abepura, Papua, pada 19 Oktober 2011.
 Forum Kerjasama berbagai denominasi Gereja yang tersebar di Tanah Papua.
 Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang advokasi Hak Asasi Manusia. Sejak 1998, kehadiran Elsham Papua bertujuan untuk melakukan promosi dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Informasi lebih jauh tentang Elsham Papua, silahkan kunjungi: www.elshamnewsservice.blogspot.com


1)Lihat laporan East Timor Action Network di http://www.etan.org/timor/SntaCRUZ.htm
2)Deklarasi Perdamaian Papua dinyatakan oleh peserta Konfrensi Perdamaian Papua, yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua pada 7 Juli 2011. Isi deklarasi dapat dilihat pada lampiran.
3)Organisasi atau kelompok masyarakat yang menghendaki pemisahan diri dengan Republik Indonesia dan membentuk negara Papua Barat.
4)Organisasi atau kelompok masyarakat yang menghendaki agar wilayah Papua tetap bersekutu dengan Republik Indonesia dan menentang pemisahan wilayah Papua dari Republik Indonesia.
5)Selengkapnya lihat di http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4137

*Kiriman dari Daniel Radongkir (Aktivis Elsham Papua)

dilihat : 473 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution