Senin, 15 Oktober 2018 20:27:23 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 229
Total pengunjung : 429557
Hits hari ini : 1919
Total hits : 3961251
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -KASUS GKI YASMIN DPR Janji Gelar Rapat Gabungan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 30 November 2011 07:28:00
KASUS GKI YASMIN DPR Janji Gelar Rapat Gabungan
JAKARTA - DPR dalam waktu dekat akan menggelar rapat gabungan komisi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Rapat akan digelar sebelum penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 yang jatuh pada 16 Desember 2011.

Rencana rapat gabungan ini terungkap dalam pertemuan jemaat GKI Taman Yasmin dengan pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (29/11). Jemaat GKI Taman Yasmin didampingi pengurus Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) dan Tim Advokasi GKI diterima langsung oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR dari F-PDIP Pramono Anung Wibowo, Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding dan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo.
Selain Komisi VIII, rapat gabungan DPR itu akan menghadirkan pimpinan Komisi II dan III serta pimpinan DPR.

Di hadapan pimpinan DPR , juru bicara jemaat GKI Yasmin, Jayadi Malik menilai Walikota Bogor telah menghambat pembangunan GKI Yasmin. Padahal sebelumnya, Walikota berjanji melaksanakan putusan MA. "Pada 7 Maret 2011 salinan putusan PK diterima Wali Kota Bogor. Tapi, kemudian menerbitkan SK yang seolah melaksanakan putusan MA. Namun, kemudian beliau menerbitkan SK baru 11 Maret 2011 mencabut SK sebelumnya," terang Jayadi.

Dia menambahkan, Walikota Bogor sempat membuka kunci GKI Yasmin, namun dalam sehari kembali ditutup karena adanya unjuk rasa massa yang menolak keberadaan GKI Yasmin. Dikatakan Jayadi pula, pihaknya juga sudah mengadukan hal ini ke Ombudsman.
"Ombudsman berkesimpulan adanya mal (pelanggaran) administrasi, melawan hukum, dan bertentangan dengan putusan MA," tegas dia.
Marzuki mengatakan, banyak keputusan MA yang sudah incracht dan berkekuatan hukum tetap, tapi tidak dijalankan pejabat pemerintah.
"Mungkin solusinya dengan musyawarah dan mufakat. Jangan hanya mengedepankan hukumnya saja, tapi juga perlu musyawarah, dan itu (diharapkan) berhasil. Kita nanti gelar rapat gabungan termasuk dengan walikota Bogor, GKI Yasmin, Komisi III, VIII, dan II DPR untuk mencari solusi masalah ini. Kita tidak boleh ngotot-ngototan sesama anak bangsa. Kita harus saling memberi dan menerima, demi NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Senada dengannya, Pramono menjanjikan, kalau DPR akan segera menggelar rapat gabungan antara pemerintah dan DPR untuk membahas persoalan izin tempat ibadah jemaat GKI Yasmin, Bogor Jawa Barat yang menurutnya hingga kini masih berlarut-larut penyelesaiannya. (MWP)



sumber:
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=292096

dilihat : 276 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution