Senin, 23 Juli 2018 16:27:11 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 185
Total pengunjung : 407733
Hits hari ini : 1259
Total hits : 3718409
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Bukalah Gembok GKI Yasmin






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 05 Oktober 2011 00:55:59
Bukalah Gembok GKI Yasmin
Bogor - Gembok gedung Gereja GKI Yasmin, di Jalan Abdullah bin Nuh, Bogor, mestinya sudah dibuka Wali Kota Bogor. Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa GKI Yasmin berhak atas lahan dan gedung itu. Ombudsman RI pun mengeluarkan rekomendasi agar Wali Kota menjalankan putusan MA, mencabut pembekuan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kegiatan ibadah di gereja yang dibangun di atas lahan milik sendiri adalah sah secara hukum. Tidak ada satu pun alasan yang bisa digunakan Wali Kota Bogor untuk terus menggembok gerbang GKI Yasmin sehingga jemaat tak bisa melaksanakan ibadah. Bila Wali Kota tetap tak mau, pejabat yang di atasnya, yakni gubernur, wajib membuka gembok gereja. Jika gubernur atau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga tidak berani, harapan terakhir adalah Presiden RI. Ini adalah ketentuan hukum yang tercantum pada UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai mekanisme hukum tata usaha negara, putusan MA harus dijalankan oleh pejabat publik yang digugat dan kalah. Bila pejabat bersangkutan tak mematuhi putusan, seharusnya atasannya yang menindak. Gubernur dan Mendagri sebagai pembina politik yang lebih tinggi dari Wali Kota Bogor, seharusnya tidak berpangku tangan. Gubernur atau Mendagri harus berani mengambil langkah konkrit meski tindakan tersebut tidak populis yakni memecat Wali Kota Bogor.

Umat GKI Yasmin tidak boleh terus-menerus dibiarkan terlunta-lunta. Mereka bukan warga negara kelas dua. Mereka adalah WNI yang sederajat dengan umat beragama lain. Pancasila dan UUD tidak mengenal diskriminasi. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi pluralisme dan hukum. Setiap WNI sama di hadapan hukum.

Kita tidak habis pikir, jalan pikiran Wali Kota Bogor yang berani pasang badan untuk golongan tertentu, yang ekstrem. Alasan wali kota bahwa ahli waris pahlawan yang namanya digunakan sebagai nama jalan tidak menyetujui kehadiran gereja di jalan itu adalah isapan jempol belaka. Ahli waris sama sekali tidak keberatan dengan kehadiran gereja.

Kita mengimbau pemerintah untuk segera membuka gembok gereja GKI Yasmin. Selain memberikan kesempatan kepada umat beriman untuk beribadah, pembukaan gembok dan keberlanjutan pembangunan gereja adalah keputusan dari institusi hukum tertinggi, yakni MA. Pihak Ombudsman juga telah mengeluarkan rekomendasi agar walikota menjalankan putusan MA.

Pemkot Bogor berkukuh membekukan IMB karena pertimbangan resistensi dan penolakan di masyarakat, pemalsuan tanda tangan, dan demi menjaga stabilitas dan kondisi daerah. Pertimbangan tersebut dapat ditelaah atau diuji.

Perihal resistensi dan penolakan masyarakat, apakah masyarakat yang dimaksud adalah warga sekitar lokasi gereja? Sejumlah tokoh agama dan lembaga negara yang datang ke lokasi Sabtu lalu menyatakan keheranan karena ternyata lokasi gereja jauh dari rumah warga.

Sedangkan kelompok-kelompok yang selama ini memprotes keberadaan GKI Yasmin, sudah dapat diidentifikasi dari mana asalnya, siapa pemimpinnya dan apa agendanya. Perihal pemalsuan tanda tangan warga sekitar sebagai persyaratan pembangunan gereja sudah dimejahijaukan. Apa yang menjadi putusan pengadilan harus menjadi dasar langkah selanjutnya.

Sedangkan pertimbangan mengenai stabilitas dan kondisi daerah, agak sulit diukur karena sangat bergantung pada para pemerintahannya. Bila pemerintahan lemah maka kondisi daerah akan acak-adut. Sebaliknya, pemerintah yang tegas dan lugas dalam hal penegakan hukum, akan menciptakan kondisi yang stabil.

Kita mendesak pemerintah untuk segera mengidentifikasi kelompok yang melarang umat GKI Yasmin untuk beribadah. Mayoritas mereka, kemungkinan besar, bukanlah penduduk sekitar gereja, melainkan kelompok terorganisir yang datang dari berbagai wilayah yang jauh. Kelompok yang sama ini sering digunakan untuk mengancam dan menggusur rumah ibadah di berbagai wilayah. Sejauh mana kebenaran sinyalemen ini harus diselidiki oleh aparat keamanan.

Aparat kepolisian sebagai garda terdepan pengayom masyarakat bisa mendata siapa dan dari mana saja massa yang menentang dan mengatasnamakan warga sekitar. Lebih jauh, polisi juga dapat melihat gelagat dan arah tujuan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Sedangkan dari sisi politis, pejabat publik seperti Wali Kota Bogor adalah representasi dari partai politik yang mendukungnya saat pemilihan kepala daerah. Bila tindakan Wali Kota Bogor dinilai sebagai tindakan pembangkangan hukum, sudah selayaknya parpol mencabut dukungannya. Sebab apa yang dilakukan oleh walikota, idealnya adalah cerminan dari visi misi parpol.(MWP)


http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/bukalah-gembok-gki-yasmin/11997

dilihat : 368 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution