Sabtu, 15 Desember 2018 17:26:03 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 174
Total pengunjung : 450777
Hits hari ini : 1161
Total hits : 4152599
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Korupsi dan Struktur Budaya






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 26 Juni 2005 00:00:00
Korupsi dan Struktur Budaya






Korupsi dan Struktur Budaya





Oleh Limas Sutanto



BERBAGAI upaya pemerintahan Presiden Yudhoyono memeriksa secara intensif serta menangkap secara tegas para tersangka koruptor telah mengubah permukaan dangkal kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.



Perubahan itu menjadikan masyarakat Indonesia tersentak untuk menyadari, korupsi adalah tidak normal, korupsi bukan praktik normal, korupsi bukan tindakan atau peristiwa yang wajar atau biasa, korupsi adalah tindakan atau peristiwa jahat, buruk, memalukan, dan niscaya dicegah serta dibuang jauh-jauh dari perbendaharaan tindakan dan peristiwa di tengah kehidupan sehari-hari.



Semua itu mewakili perkembangan baru di tahun pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono, yang benar-benar menyenangkan hati rakyat, memberi harapan untuk kehidupan baru yang lebih adil dan sejahtera. Rakyat Indonesia mendapat pengalaman baru yang belum pernah dihadirkan pemerintahan sebelumnya.



Namun, jika memetik inspirasi dari pemikiran Galtung, Jacobsen, dan Brand-Jacobsen (2002) tentang tingkat kedalaman pendekatan untuk melawan kekerasan di tengah kehidupan manusia, kita akan menyadari betapa aneka tindakan gemilang memeriksa intensif serta menangkap tegas para tersangka koruptor?seperti telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung akhir-akhir ini?masih tergolong pendekatan untuk melawan korupsi bertingkat dangkal, belum tergolong bertingkat menengah, apalagi mendalam.



Galtung, Jacobsen, dan Brand-Jacobsen melihat, tindakan bertingkat mendalam untuk melawanan kekerasan niscaya menukik ke perombakan struktur dan budaya mendalam, bukan sekadar peniadaan gejala di permukaan.



SECARA hakiki, korupsi adalah suatu bentuk kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Sebagai kekerasan struktural, korupsi didukung dan dihidupi struktur-struktur hubungan antarmanusia yang bersifat tidak adil, menindas yang lemah, menguntungkan elite, yang telah berlangsung lama dan mendalam. Struktur-struktur hubungan antarmanusia seperti itu terejawantah paripurna dalam hubungan birokrat dan nonbirokrat yang ditandai penindasan birokrat yang memiliki kekuasaan terhadap nonbirokrat yang tidak memiliki kekuasaan, demi memberi keuntungan yang lebih kepada birokrat yang memiliki kekuasaan. Struktur hubungan itu terejawantah pada tataran terendah di pedesaan sampai tertinggi di pemerintahan pusat.



Sebagai kekerasan budaya, korupsi didukung anggapan kuat dan mendalam serta keyakinan yang digdaya bahwa melakukan korupsi itu normal, wajar, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ranah-ranah budaya yang mendukung anggapan dan keyakinan seperti itu dapat dikenali dalam letupan aneka gejala kecil di tengah percakapan sehari-hari antarwarga masyarakat, seperti yang ternyatakan dalam ungkapan, ?Wajar, dia melakukan korupsi karena dulu, untuk mencapai jabatannya sekarang, pengorbanan materinya besar?, ?Melakukan korupsi boleh-boleh saja, asal bagi-bagi dengan yang lain, tidak dimakan sendiri?, ?Bisa dimaklumi pegawai negeri melakukan korupsi karena gaji mereka kecil, tak cukup buat hidup seminggu?, dan lain-lain.



DENGAN memahami korup- si sebagai sebentuk kekerasan struktural yang didukung dan dihidupi oleh struktur mendalam dan dengan memahami korupsi sebagai sebentuk kekerasan budaya yang didukung dan dihidupi oleh budaya mendalam, kita bisa menyadari betapa pemberantasan korupsi yang benar-benar bermakna niscaya mencakup perombakan struktur mendalam dan budaya mendalam yang mendukung serta menghidupinya.



Inilah hakikat pendekatan pemberantasan korupsi yang bertingkat mendalam. Pada titik ini kita bisa menyadari betapa ?sekadar? tindakan memeriksa intensif para tersangka koruptor dan tindakan tegas menangkapi mereka, sama sekali tidak mencukupi untuk mengejawantahkan pemberantasan korupsi yang benar-benar mendalam. Semua tindakan itu merupakan tindakan bermakna pada perspektif pemberantas korupsi, namun mereka adalah tindakan dangkal, yang tidak boleh menjadi satu-satunya tindakan pemberantasan korupsi.



Perombakan struktur mendalam dan budaya mendalam niscaya mencakup tiga upaya besar yang nanti perlu diejawantahkan secara operasional dan rinci dalam program-program pemerintah dan masyarakat.



Pertama, upaya mendasar dan mendalam untuk mengelola pemenuhan aneka kebutuhan kemanusiaan mendasar bagi setiap warga Indonesia, yang memberi hasil nyata berupa keterpenuhan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan mendasar itu bagi setiap warga Indonesia tanpa kecuali. Upaya ini sedemikian diperlukan demi dimungkinkannya perombakan perilaku manusia Indonesia, dari perilaku bercorak koruptif menjadi perilaku bercorak adil.



Kedua, kampanye besar dan terus-menerus dan penindakan tegas, taat asas, bersinambung terhadap setiap koruptor tanpa pandang bulu, demi mewartakan secara mendasar dan mendalam kepada jiwa setiap warga Indonesia bahwa korupsi itu abnormal, tidak wajar, tidak boleh, jahat, buruk, tidak pernah bisa dibenarkan, memalukan. Upaya ini dalam jangka panjang, mungkin sepuluh tahun atau lebih, akan berefek merombak budaya mendalam.



Ketiga, upaya mendasar dan mendalam mengejawantahkan kesetaraan dalam relasi birokrat yang memiliki kekuasaan dengan nonbirokrat yang tidak memiliki kekuasaan, demi merombak struktur mendalam yang selama ini mengatur hubungan-hubungan yang tidak adil dan menindas.



SECARA spesifik, dalam kaitan dengan upaya ini, Presiden Yudhoyono telah menyatakan, dirinya dan pemerintahannya akan memberantas korupsi dengan memulai dari lingkungan terdekatnya, benar-benar mendapat tantangan kontekstual.



Pemberantasan korupsi yang dimulai dari lingkungan presiden sendiri, secara kontekstual bermakna menghentikan dehumanisasi yang dilakukan birokrat terhadap nonbirokrat, dengan benar-benar mengejawantahkan transparansi birokrasi dan akuntabilitas birokrasi di hadapan rakyat.



Tanpa transparansi dan akuntabilitas birokrasi, hubungan kesetaraan yang adil antara birokrat dan nonbirokrat tidak bisa diwujudnyatakan. Dengan demikian, struktur mendalam yang mendukung serta menghidupi korupsi tidak pernah bisa dirombak.



Limas Sutanto Psikiater, Kini Studi Pascasarjana Konseling - Kompas, Sabtu, 25 Juni 2005





dilihat : 918 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution