Kamis, 16 Agustus 2018 01:44:49 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 226
Total pengunjung : 413677
Hits hari ini : 2685
Total hits : 3789363
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Korupsi di Bidang Peradilan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 17 Desember 2009 00:00:00
Korupsi di Bidang Peradilan
Menarik sekali untuk dicermati apa yang

disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas yang menilai korupsi di bidang peradilan atau judiciary corruption dari

tahun ke tahun kian meningkat dan canggih. Tidak saja menarik karena isu berkaitan dengan fenomena baru di ranah penegakan

hukum di negeri ini, akan tetapi cukup merisaukan masyarakat luas yang hendak mencari keadilan.



Korupsi di bidang

peradilan memang sudah lama menjadi penyakit dalam penegakan supremasi hukum. Dari waktu ke waktu, kita terus meratapi betapa

konspirasi penegakan hukum, khususnya ketika memasuki arena peradilan, semakin kental. Diyakini ada konspirasi yang jelas dan

saling berkaitan di antara oknum di seluruh institusi penegak hukum itu sendiri. Misalnya antara hakim, jaksa, polisi, hingga

makelar kasus.



Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ketua KY tersebut menjadi tangisan kita bersama, dan oleh

karena itu perlu dicari solusi yang bijaksana untuk mengatasinya. Harapan utama ditujukan justru kepada lembaga yang dipimpin

Busyro Muqoddas sendiri; yaitu Komisi Yudisial (KY). KY adalah lembaga yang dibentuk dengan tugas khusus memantau dan memeriksa

aparatur penegak hukum yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Kita membutuhkan kiprah yang tangguh dari

KY.



Jauh sebelum ini, sudah berulangkali ada laporan ke KY yang diduga tidak profesional dan cenderung

menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani perkara, baik oleh oknum jaksa maupun hakim. Salah satunya adalah

lembaga ICW yang melaporkan 221 hakim karier ke Komisi Yudisial karena dinilai membebaskan para tersangka saat menangani

perkara korupsi. Hakim-hakim tersebut tersebar di 57 pengadilan negeri, tiga pengadilan agama, dan Mahkamah

Agung.



Selain itu, penting ada pembenahan internal dari masing-masing institusi penegak hukum itu sendiri. Perlu ada

refleksi dan bila perlu penataan ulang tentang jabatan dan posisi fungsional para jaksa dan hakim. Dan bagi para pimpinan

institusi penegak hukum, diharapkan juga kebijakannya untuk terus mengingatkan agar seluruh aparaturnya berpegang teguh pada

kode etik/pedoman perilaku hakim, meningkatkan profesionalisme agar putusan yang dijatuhkan benar-benar berkeadilan berdasarkan

hukum dan berketuhanan.



Hanya dengan berlaku profesional, dan tunduk pada kode etiklah, para hakim dimungkinkan

melakukan yang terbaik. Dan hanya dengan cara demikian peradilan akan benar-benar sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat

luas. Aparat penegak hukum harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Tidak boleh memihak, apalagi ambigu.

Keberpihakan hanya diarahkan kepada kebenaran asas hukum itu sendiri. Artinya, sebelum aparat penegak hukum itu menegakkan

hukum, maka dia harus terlebih dahulu memakai kaidah hukum itu sendiri untuk membaharui hidupnya. Nilai-nilai yang termaktub

dalam hukum itu, harus menjadi kaidah dalam berprilaku bagi manusianya.



Karena itu, kita menaruh hormat kepada

setiap aparat penegak hukum yang masih tegar dan setia membela kebenaran dan keadilan. Dan pada saat yang sama kita sangat

menyayangkan apabila ada oknum aparat penegak hukum yang justru mempermain-mainkan hukum itu sendiri. Kegelisahan para pebisnis

atau investor selama ini dalam menanamkan investasinya di Indonesia adalah persoalan hukum, termasuk dengan masih maraknya

budaya korupsi di Indonesia dan peredaran narkoba.



Seharusnya jika kita ingin membangun republik ini, maka upaya

menegakkan supremasi hukum adalah sebuah kemutlakan. Hukum tidak boeh suam-suam kuku. Asas ini digunakan sebagai langkah awal

yang bijak dalam memelihara tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum akan melahirkan kepastian. Kepastian akan mana

yang benar dan mana yang salah. Bukan malah menciderai hukum itu sendiri. Dari pengalaman dan penglihatan kita sehari-hari,

sering sekali kita menyaksikan bahwa keadilan dan hukum masih lebih berpihak kepada yang bayar, kepada penguasa dan pengusaha.

Sementara rakyat kecil sering sekali terpinggirkan. (JJ)





Sumber : http://hariansib.com/?p=103381#more-103381

dilihat : 312 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution