Minggu, 18 Agustus 2019 00:46:24 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520077
Hits hari ini : 79
Total hits : 4876188
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -DPR Restui Pertamina Ambil Alih Blok Cepu






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 15 Desember 2009 00:00:00
DPR Restui Pertamina Ambil Alih Blok Cepu
Surabaya

(beritajatim.com) - Komisi VII DPR RI dukung PT Pertamina ambil alih Blok Cepu, jika Mobil Cepu Limited (MCL) sebagai operator

tidak segera memaksimalkan produksinya.



Sebab hingga saat ini eksploitasi Blok Cepu berjalan lamban, sehingga harus

ada terobosan dari pemerintah agar produksi migas di Blok Cepu berjalan dengan cepat.



"Kami dukung jika Pertamina

ambil alih sebagai operator Blok Cepu. Sebab hingga saat ini produksi yang dilakukan MCL tidak maksimal. Meskipun demikian,

jangan sampai pengambilalihan tersebut melanggar aturan, perjanjian dan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Zainuddin Amali saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, Senin (14/12/2009).



Menurut dia, kemampuan PT

Pertamina sebenarnya tidak kalah dibanding dengan operator migas di dunia. Apalagi pengalaman Pertamina cukup panjang di dunia

migas. "Kami juga mempertanyakan mengapa ekploitasi migas di Blok Cepu sangat lamban. Sebelumnya kami mendapatkan laporan bahwa

kelambanan tersebut karena faktor pembebasan tanah dan pemasangan pipa. Tetapi anehnya produksi di pusat pengeboran masih

sangat rendah," ungkapnya.



Padahal, lanjut dia, jika produksi migas bisa berjalan maksimal, keuntungan bangsa juga

semakin besar. Ditambah lagi daerah memiliki sharing keuntungan, karena daerah juga memiliki penyertaan modal 10 persen dalam

bentuk Participating Interest (PI).



Tentang usulan Pemprov Jatim, bahwa daerah tidak perlu menyertakan modal melalui

PI, tetapi mendapatkan modal otomatis melalui Golden Sharing karena wilayahnya digunakan untuk pengeboran, juga didukung oleh

DPR RI. Hanya saja prosesnya harus merevisi UU 22/2001 tentang Migas.



Sebelumnya, Pemprov Jatim mendesak operator

pengeboran minyak Blok Cepu segera memaksimalkan produksinya. Sebab lambannya ekploitasi blok minyak terbesar di Jatim itu,

justru akan merugikan Pemprov Jatim karena sharing keuntungan dari keikutsertaan modal dalam PI tidak segera

didapatkan.



Menurut Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jatim sudah melakukan investasi melalui PI sejak

beberapa tahun lalu. "Kalau Blok Cepu tidak segera beroperasi maksimal, maka sharing keuntungan dari produksi minyak dan gas di

Blok Cepu tidak didapatkan," tambah Wagub Saifullah Yusuf usai menerima rombongan Komisi VII DPR RI.



Kepala Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Dewi J Putriatni menambahkan, produksi migas di Blok Cepu dinilai lamban dan molor

dari jadwal yang ditentukan. Sebab ekploitasi minyak di Blok Cepu baru melakukan produksi awal sejak 31 Agustus 2009 lalu

dengan rata-rata produksi 2.000 barel/hari.



Jumlah ini sangat minim dibanding target produksi maksimal yang mencapai

165.000 barel minyak/hari. Diperkirakan baru pada awal tahun 2013 mendatang bisa melakukan full produksi 165.000 barel

minyak/hari.



Pertamina harus berperan menentukan kebijakan percepatan produksi. Apalagi lapangan minyak Blok Cepu

memiliki kandungan minyak dan gas yang sangat besar, diperkirakan cadangan gas sebesar 1,7 triliun kaki kubik dan minyak bumi

sebesar 650 juta barel.



Participating Interest Blok Cepu sebesar 10 persen dibagi pada empat daerah yakni Pemkab

Blora, Pemkab Bojonegoro, Pemprov Jateng dan Pemprov Jatim. Keempat daerah tersebut juga sudah membentuk empat BUMD yang

tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS), yakni PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Pemprov Jateng), PT Blora Patragas Hulu

(Pemkab Blora), PT Petrogas Wira Jatim (Pemprov Jatim), dan PT Asri Dharma Sejahtera (Pemkab Bojonegoro).



Pemerintah

telah membagi persentase pendanaan operasional Blok Cepu kepada Pertamina sebesar 50 persen dan ExxonMobil juga 50

persen.



Kedua perusahaan itu selanjutnya berkewajiban memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang berada di

kawasan Blok Cepu untuk turut serta dalam pengelolaan lapangan migas yakni berupa PI, masing-masing sebesar 5

persen.



Dari 10 persen PI tersebut, Pemprov Jawa Timur mendapatkan sharing 2,24 persen, Pemkab Bojonegoro 4,48

persen, Pemkab Blora 2,18 persen, Pemprov Jateng 1,09 persen.



Biaya eksplorasi yang dituangkan dalam plan of

development (PoD) lapangan migas Blok Cepu sekitar Rp 25 triliun. Dengan demikian dana yang harus diserahkan keempat BUMD

tersebut sebesar Rp 2,5 triliun.[tok/ted]



Sumber:

http://beritajatim.com/detailnews.php/1/Ekonomi/2009-12-14/51731/__DPR_Restui_Pertamina_Ambil_Alih_Blok_Cepu

dilihat : 436 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution