Selasa, 17 Juli 2018 14:48:10 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 109
Total pengunjung : 406229
Hits hari ini : 941
Total hits : 3703116
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kejati Siap Usut UP ''Ilegal'' Badung






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 02 Desember 2009 00:00:00
Kejati Siap Usut UP ''Ilegal'' Badung
Dana bancakan Rp 36 miliar itu dinilai

sarat dengan pelanggaran. Kemarin (1/12), Dewan Bali langsung melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Maksudnya

untuk diajak membahas kasus UP Badung. Termasuk akan melaporkan atau menyerahkan berkas-berkas atau data-data dugaan korupsi UP

Badung tersebut.



Ketua Komisi I DPRD Bali I Made Arjaya mengaku terkejut ada pembagian UP senilai Rp 36 miliar.

Bahkan Bupati Badung AA Gde Agung sampai mendapat Rp 1,06 miliar. ''Kami terkejut, uang rakyat dengan jumlah sampai Rp 36

miliar dibegitukan tanpa ada landasan aturan. Sehingga kami di dewan sepakat untuk meneruskan kasus ini ke kejaksaan biar

tuntas," sebut politisi vokal asal Sanur ini kepada wartawan di gedung DPRD Bali kemarin.



Arjaya melihat dari segi

aturan sudah melanggar. UP sudah dilarang pencairannya hingga ada pergantian Kepmendagri terbaru dan mekanisme baru. Dalam

Surat Edaran (SE) Mendagri terbaru 973/3P1 tahun 2009, jelas diamanatkan jika daerah kabupaten/kota hingga provinsi untuk

menunda pencairan UP. Kecuali untuk pelaksana seperti Dispenda. ''Celakanya badung malah tetap mencairkan. Bupatinya saja

disebut-sebut dapat Rp 1,06 miliar. Kami melihat ada langkah pelanggaran hukum secara berjamaah (bersama-sama), apalagi uangnya

tidak sedikit," sebut dia bersama anggota dewan yang lain.



Landasan mencairkan dana tersebut juga sangat lemah.

Apalagi menggunakan hasil koordinasi Dispenda di Maluku, sebagai dasar hukum. Padahal hasil koordinasi itu bukan landasan

hokum. Amanatnya bukan untuk mencairkan, melainkan ingin mempercepat proses aturan baru dari Mendagri untuk

UP.



Karena aroma pidana yang mengarah dugaan korupsi menyeruak, Dewan Bali memilih untuk mengarahkan kasus ini

tuntas secara hukum. Harapannya agar ada langkah tegas oleh kejaksaan dalam menangani laporan ini. ''Kalau ada KPK di Bali,

mungkin kami laporkan ke KPK. Lantaran belum ada, akhirnya kami arahkan ke kejaksaan," imbuh dia.



Tak sampai di

sana. Dewan Bali langsung melayangkan undangan ke Kejati Bali kemarin. Surat undangan langsung ditandatangani Ketua DPRD Bali

AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat. Surat tersebut meminta Kajati Bali hadir di DPRD Bali Selasa (8/12) nanti. Sebenarnya

agenda awal pertemuan dengan kejaksaan Senin, namun lantaran rapat paripurna diundur Selasa.



''Kejaksaan yang tahu

apakah ini pidana atau tidak, melanggar atau tidak, korupsi atau tidak. Sehingga kami mengundang kejaksaan untuk menanggapi

masalah ini. Walaupun Badung dengan berbagai alasan menganggap sah pembagian uang itu, tidak bisa mengklaim seperti itu.

Kejaksaan yang berwenang menganggap legal atau ilegal," ungkap Arjaya.



Arjaya berjanji sekaligus menyerahkan

data-data mulai SE Mendagri hingga Peraturan Bupati yang membagi dana UP Rp 36 miliar. Ini sebagai data awal dugaan adanya

penyimpangan dana puluhan miliar di Badung. ''Nantinya silakan kejaksaan memproses agar jelas. Kami akan serahkan data-data

ke kejaksaan dalam pertemuan nanti. Bukan Badung saja. Jika ada kabupaten/kota lainnya melakukan praktek ini agar diproses

juga," pungkas Arjaya sembari menunjukkan arsip surat ke Kejati Bali.



Sekadar mengingatkan, bagi-bagi duit UP

''ilegal'' menyentuh Bupati Gde Agung Rp 1,06 miliar (2,5 persen), Wabup Sudikerta Rp 848 juta (2 persen), Sekkab Wayan

Subawa Rp 636 juta (1,5 persen), seluruh pimpinan SKPD Rp 3,8 miliar (9 persen), Dispenda Badung Rp 14,8 miliar (30 persen),

Disparda Badung Rp 848 juta (2 persen), seluruh pegawai Rp 9,miliar (21,5 persen) dan dana sosial Rp 3,6 miliar (8,5

persen).



Sementara Dewan Badung dijatah Rp 6 miliar, namun memilih tidak menerima lantaran menganggap melanggar

hukum. Sehingga Rp 6 miliar dewan itu masih parkir di kas daerah.



Kejaksaan Siap-Siap Gerak



Keinginan

DPRD Bali mengundang Kejati Bali soal kasus UP ''ilegal'' Badung sepertinya akan ketemu dalam satu komitmen. Wakil Kepala

Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bali AF Darmawan malah punya pemikiran lebih maju.



Dikatakan maju karena pihaknya bisa

bergerak berdasarkan informasi di koran. Informasi tersebut cukup untuk dijadikan dasar mengusut kasus tersebut, tanpa harus

menunggu laporan dari masyarakat. ''Kami pasti akan menindaklanjuti. Saya akan perintahkan asiten intelijen (asintel) untuk

segera menelusurinya," tegasnya.



Sementara Asintel Kejati Bali Made Parma yang kebetulan menemani Darmawan memantau

sidang pembunuhan wartawan Radar Bali Prabangsa di PN Denpasar, langsung manggut-manggut begitu atasannya akan memberikannya

tugas baru.



''Untuk tahap awal, kami akan perintahkan untuk mengusut kebenaran informasi tersebut. Tentunya dengan

mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup," ujar Darmawan yang mengaku belum menerima pengaduan resmi dari Ketua Fraksi

PDIP DPRD Badung Nyoman Giri Prasta.



Masih menurut Darmawan, jika dalam pengusutan nanti memang ditemukan

bukti-bukti terkait kasus tersebut, maka akan dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan. ''Setelah tim turun dan menemukan

bukti permulaan, nanti akan ditentukan apakah kasusnya masuk tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Nanti itu akan

dilakukan secara berharap,'' tandasnya. (art/pra)



sumber

:http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=showpage&rkat=5



dilihat : 254 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution