Jum'at, 14 Desember 2018 15:33:35 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 196
Total pengunjung : 450462
Hits hari ini : 1054
Total hits : 4149787
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Moratorium Berlawanan dengan UU






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 19 November 2009 00:00:00
Moratorium Berlawanan dengan UU
Belakangan ini, ada sejumlah pihak menggulirkan wacana untuk melakukan

moratorium (penundaan) atas usulan pemekaran daerah. Dan bahkan wacana ini sudah bergulir sejak beberapa tahun yang silam.

Usulan ini pun mendapat reaksi beragam. Ada yang mendukung, namun tak jarang juga yang menolaknya. Oleh karena itu, usulan

seperti ini mestinya dipertimbangkan dengan matang, khususnya oleh menteri dalam negeri sendiri. Jangan kemudian hari muncul

sejumlah kegusaran di masyarakat.



Di alam demokrasi, tentu memberikan usulan atau pendapat sah-sah saja. Namun yang

penting, jangan sampai menabrak aturan yang ada. Dan sebetulnya, langkah pemerintah dan DPR untuk tidak mengakomodasikan usulan

tersebut merupakan langkah yang tepat. Alasannya karena UU No 32 tahun 2004 hingga kini masih berlaku. Maka dengan sendirinya,

menghentikan usulan pemekaran berarti melawan UU. Artinya, tidak ada payung hukum yang kuat untuk mengimplementasikan usulan

tersebut.



Oleh karena itu, jika ingin melakukan moratorium pemekaran, maka langkah utama yang mesti dilakukan adalah

membatalkan pemberlakuan UU No 32 tahun 2004 tersebut. Misalnya dengan cara melakukan koreksi lewat pengeluaran peraturan

pemerintah pengganti UU. Hanya saja, apakah pemerintah dan DPR berani melakukannya ? Bukankah membatalkan seluruhnya atau

sebahagian dari UU tersebut berarti melawan arus kehendak rakyat ?



Usulan moratorium itu sesungguhnya bukanlah cara

yang cerdas. Hanya saja kita bersepakat agar proses pengusulan pemekaran daerah diperketat. Dan bagi daerah-daerah yang sudah

mekar, penting dan harus dilakukan evaluasi mendalam. Daerah mana yang tak mampu sebagaimana diamanahkan UU, hendaknya

dilakukan langkah lanjutan. Misalnya dengan menggabungkan kembali dengan daerah induk.



Sejatinya, pemekaran pada

dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendekatkan pelayanan aparatur pemerintah kepada rakyat dan lebih

mendengarkan aspirasi rakyat. Maka, isu pemekaran menjadi wacana politik rakyat yang kemudian dipahami sebagai gerakan politik.

Dan otonomi daerah adalah kesempatan bagi daerah agar setiap potensi diberdayakan guna mengejawantakan niat dan keinginan

bersama demi kesejahteraan rakyat. Kepentingan rakyat harus diprioritaskan. Dan itu menjadi cita-cita yang harus dijawab. Hanya

saja, cara yang digunakan haruslah elegan.



Secara politis, para pemangku kepentingan tidak perlu alergi tentang

usulan pemekaran. Pemerintah dan DPR harus meresponinya dengan sikap terbuka. Hal ini penting sebagai sebuah gerakan politik

yang akan dinantikan oleh rakyat. Sebab manakala sudah bicara menyangkut kepentingan rakyat banyak, tentu kebijakan yang

diambil pun adalah kebijakan politis. Maksud kebijakan politis adalah jika kebijakan yang didasarkan pada fakta-fakta politik

serta ditopang oleh pranata-pranata politik pula, serta itu ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak.



Dengan

berpedoman pada argumen nasional dan demi kehendak rakyat banyak, seharusnya pemekaran daerah harus didukung. Bukanlah malah

dinafikan, apalagi sampai ditolak. Jika ditelusuri, aspirasi pemekaran daerah merupakan bahagian dari kepentingan rakyat di

daerah tersebut. Karena menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka akselerasi pemekaran daerah harus dikawal dengan dukungan

politik.



Dukungan politik bagi gerakan pemekaran daerah, jelas sangat dibutuhkan. Tidak hanya di Parlemen, tetapi

juga di tubuh partai politik. Partai politik, tentu dengan analisa sendiri dengan tetap berpedoman pada analisa yang mendalam,

harus menunjukkan keberpihakannya pada isu-isu publik. Sebab, salah satu fungsi dari partai politik itu sendiri adalah

artikulasi kepentingan rakyat. Jika pemekaran daerah merupakan kepentingan rakyat, maka alangkah naifnya jika tidak mendapat

respon yang baik, apalagi sampai hendaknya mematahkannya. Sebab selain berlawanan dengan UU, juga meminggirkan aspirasi rakyat.

(JJ)





Sumber : http://hariansib.com/?p=99497

dilihat : 260 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution