Senin, 24 September 2018 18:47:41 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 130
Total pengunjung : 422936
Hits hari ini : 1394
Total hits : 3896328
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Bank Century: Konspirasi atau Kebodohan?






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 15 September 2009 00:00:00
Bank Century: Konspirasi atau Kebodohan?
Bank Century: Konspirasi atau Kebodohan?



Oleh : Badikenita Putri Sitepu, SE,

M.Si



Tatkala masyarakat miskin menuntut UMKM diperbaiki dengan suntikan modal untuk memberdayakan ekonomi rakyat,

tiba- tiba nongol kasus Bank Century menghabiskan uang negara miliaran rupiah.



Siapa yang tidak terusik rasa

keadilannya? Bisa dibayangkan seandainya kasus serupa Bank Century ini terjadi bersamaan di beberapa bank. Bisa dipastikan LPS

segera bangkrut, dalam arti meminta suntikan dana lagi dari pemerintah.’’ Luar biasa. Kalimat itulah yang layak meluncur dari

mulut kita manakala mendengar dan mencermati nilai rupiah yang sudah digelontorkan pemerintah (melalui Lembaga Penjamin

Simpanan/LPS) untuk Bank Century. Untuk menyelamatkan bank hasil merger tiga bank, yakni Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac

itu, ternyata dibutuhkan kucuran dana tidak kurang dari Rp 6,7 triliun. Dengan modal dan dana yang masih terbatas dari setoran

pemerintah dan premi asuransi bank-bank peserta penjaminan, keuangan LPS sesungguhnya sangat terbatas.



Di Amerika

Serikat diberitakan, karena banyaknya dana talangan yang harus dibayar oleh lembaga penjamin simpanan di sana, yakni Federal

Deposit Insurance Corp (FDIC), keuangan menjadi terkuras. Lembaga itu nyaris ‘’bangkrut’’ karena menipisnya dana-dana talangan

untuk membayar klaim dana pihak ketiga yang dijamin pemerintah AS. Nah, tentunya kemampuan keuangan LPS juga sangat terbatas,

yang bukan tidak mungkin akan semakin membebani neraca keuangan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan cara semacam itu,

bagaimana jika terjadi hal yang sama dengan kasus Bank Century ini?



Pertanyaan tersebut wajar mengemuka di tengah

semakin banyaknya dana masyarakat yang masuk dalam skema penjaminan LPS. Hingga kini, dana-dana yang masuk dalam skema LPS

adalah maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank dengan suku bunga wajar LPS. Di luar itu, dana-dana masyarakat tidak dijamin

LPS. Sebelumnya, dana-dana yang masuk dalam skema penjaminan LPS maksimal Rp 100 juta per nasabah per bank. Dengan kenaikan

menjadi Rp 2 miliar, akumulasi dana yang harus dijamin LPS pada dasarnya semakin besar seiring membesarnya premi yang harus

dibayar bank-bank peserta program penjaminan. Hanya, kita sering tidak berpikir sejauh ini bahwa kemampuan keuangan LPS juga

sangat terbatas.



Bisa dibayangkan seandainya kasus serupa Bank Century ini terjadi bersamaan di beberapa bank. Bisa

dipastikan LPS segera bangkrut, dalam arti meminta suntikan dana lagi dari pemerintah. LPS tidaklah bisa terlepas sama sekali

dari peran BI dalam mendukung keberadaannya, terutama dalam masalah pengawasan bank-bank. Maklum, pengawas perbankan selama ini

menjadi domain bank sentral. Kalau persoalan sebuah bank bisa terdeteksi sejak dini, niscaya dana-dana talangan yang dikucurkan

LPS tidak akan sebesar yang terjadi sekarang ini. Dalam kasus Bank Century, misalnya. Bila BI dalam hal ini tegas memberikan

sanksi kepada manajemen Bank Century sejak diketahui menjual produk reksadana bodong pada 2003-2005, kerugian nasabah dan LPS

tidak akan sebesar sekarang.



Itu berarti sepak terjang sang pemilik ADS sekaligus komisaris Bank Century akan

terdeteksi sejak dini. BI dalam hal ini seharusnya bertindak tegas sejak awal. Bahwa bank harus dikelola oleh orang-orang yang

benar-benar bisa dipercaya (kredibel) dan cakap (capable) serta tidak memiliki bisnis ‘’bank’’ dalam bank. Kalau masalah

tersebut bisa dilimitasi saat itu, bukan tidak mungkin Bank Century tidak akan menghadapi persoalan rumit seperti yang terjadi

pada Oktober 2008, yang berujung pada fenomena kalah kliring sebagai puncak minusnya permodalan bank tersebut. Sayangnya,

penyakit kronis yang diderita Bank Century dibiarkan berlarut-larut hingga 2008. Akhirnya, penyakit yang dibawa pascamerger itu

menjadi bom waktu yang meluluhlantakkan bangunan bank yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah. Bank Century harus

diselamatkan.



BI Harus Eksra Ketat



Karena itu, BI harus ekstraketat mengawasi bank, terutama untuk

mencegah terjadinya penyakit kronis seperti di Bank Century. Di sini perlu ketegasan BI, sehingga tidak terjadi kerugian

berlarut-larut. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau sekarang kalangan DPR mempertanyakan masalah penyelamatan Bank Century beserta

talangan dana LPS yang demikian besar, itu wajar. Semua harus bisa dijelaskan kepada publik karena menyangkut dana-dana yang

berasal dari publik. Maklum, sebagian dana talangan tersebut juga berasal dari pemerintah (setoran modal) yang berarti juga

dari masyarakat banyak. Masyarakat (melalui DPR) juga berkepentingan atas masalah ini dan berhak mengetahui melalui

pengungkapan serta transparansi penggunaan dana-dana untuk menyelamatkan Bank Century.



Pelajaran penting yang bisa

dipetik adalah urgensi untuk meningkatkan lagi pengawasan bank beserta penegakan sanksi yang tegas. Adanya temuan-temuan yang

signifikan terhadap kinerja sebuah bank harus segera ditindaklanjuti dengan serangkaian aksi yang jelas dan tegas. Ke depan,

pembentukan lembaga pengawas bank (dan lembaga/jasa keuangan lainnya) yang lebih independen layak ditindaklanjuti. Pembentukan

otoritas jasa keuangan (OJA) yang selama ini sudah banyak dibicarakan di tingkat pengambil keputusan layaknya perlu segera

ditindaklanjuti. Jadi, tugas bank sentral hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran, serta mengatur (minus pengawasan) bank-bank. Dalam konteks perbankan, bank sentral hanya bertugas mengatur

perbankan di tanah air tanpa harus dibebani tugas pengawasan perbankan. Di sini, bank sentral harus dengan legawa memberi tugas

pengawasan kepada lembaga independen yang akan dibentuk melalui UU.



Hal tersebut tentunya sudah sesuai UU Bank

Indonesia. Akhirnya, di tengah perkembangan sistem keuangan-perbankan yang kian rumit, kita semua tetap harus belajar untuk

terus menegakkan rambu-rambu kehati-hatian bank. Tanpa langkah itu, kita akan kejeblos ke persoalan yang sama.

***



Penulis adalah: Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi UI Jakarta/Dosen Tidak Tetap FE USU Medan



Sumber:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28613:bank-century-konspirasi-atau-kebodohan-&catid=78

:umum&Itemid=139

dilihat : 264 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution