Minggu, 22 Juli 2018 04:16:29 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 157
Total pengunjung : 407383
Hits hari ini : 2413
Total hits : 3715352
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Tak Perlu RUU Halal






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 12 September 2009 00:00:00
Tak Perlu RUU Halal
[JAKARTA] RUU Halal yang kini masih dikebut oleh

anggota DPR 2004-2009 yang masa baktinya berakhir 30 September 2009, tetap ditolak banyak kalangan. RUU ini dinilai tidak

diperlukan oleh bangsa Indonesia yang majemuk, karena masalah halal tidaknya suatu produk bukan merupakan domain ne-gara.

Selain itu, RUU Halal berpotensi memunculkan ekonomi biaya tinggi, serta rawan diselewengkan untuk mencari uang

semata.



Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Agiel Siradj menegaskan, tidak perlu ada label halal untuk

semua produk karena jumlahnya sangat banyak. Pemberlakuan label halal dikhawatirkan menimbulkan penyelewengan oleh pihak-pihak

yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.



"Saya kurang setuju karena takutnya bisa menjadi ajang cari

uang. Label untuk produk tidak halal saja mungkin bisa, tapi lebih baik ada sertifikasi untuk pabriknya saja bahwa produknya

halal. Kemudian diperiksa atau dievaluasi setiap enam bulan sekali, itu sudah cukup bagus," ujarnya kepada SP saat buka puasa

bersama di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (10/9).



Dia mengatakan, kendati pengesahan RUU ini tidak berimplikasi buruk

pada kehidupan bernegara, namun terlalu melegalformalkan syariat Islam.



"Yang kita inginkan Islam diamalkan, bukan

dilegalkan. Seperti puasa, karena kita takut Tuhan bukan karena manusia. Pakai jilbab bukan karena takut UU Antipornografi tapi

karena perintah Tuhan. Kalau sudah beriman betul, ya pasti sudah tahulah," ujarnya.



Karena itu, lanjutnya, RUU Halal

tidak diperlukan. "Lebih baik bila dibuat aturan di bawah UU, sehingga tidak mengikat semua warga negara Indonesia yang

majemuk. RUU ini hanya menghabiskan energi dan anggaran saja. Tidak terlalu penting. Jangan-jangan ada kepentingan," ungkap

pria yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat Ketua Umum PBNU.



Hal senada disampaikan Koordinator Jaringan Islam

Liberal (JIL) Abdul Moqsith Ghazali. Menurutnya, RUU tidak dibutuhkan. Sebab, jika diterapkan, peraturan tersebut akan mengikat

seluruh warga negara. Padahal, istilah halal dan haram hanya dikenal di komunal internal Islam.



"Secara substantif

umat Islam sebenarnya tidak perlu RUU tersebut karena produk tidak halal jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang halal.

Cukup labelisasi saja dan itu dilakukan oleh ormas-ormas Islam saja. Misalnya NU dan Muhammadiyah. Negara tidak perlu campur

tangan," tegasnya.



Menurutnya, dampak adanya campur tangan negara terhadap produk halal atau tidak, secara tidak

langsung akan membuat harga jual produksi naik. "Labelisasi halal atau tidak kan dibebankan kepada produsen. Imbasnya tentu ke

masyarakat," katanya.



Ketua Masyarakat Muslim Moderat, Agus Muhammad, juga mengatakan RUU itu tidak perlu ada. "Yang

halal jauh lebih banyak dibanding yang haram. Kenapa mesti diundangkan?" ujarnya.



Sedangkan, Ketua Umum PBNU Hasyim

Muzadi mengatakan, RUU Halal bisa memunculkan konflik di masyarakat. "RUU ini tidak banyak masalah untuk lintas agama, yang ada

justru lintas etnis yang banyak berbeda," katanya.



Pengesahan RUU itu, lanjutnya, terkesan dipaksakan. Padahal,

seharusnya ada kesepakatan lintas agama untuk menghindari adanya masalah di kemudian hari.





Tarik-Menarik

Kepentingan



Secara terpisah, anggota Panitia Kerja RUU Halal, Tiurlan Hutagaol menyatakan masih adanya tarik menarik

kepentingan soal lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal menjadi ganjalan pembahasan RUU Halal.



Hingga

saat ini belum disepakati apakah lembaga itu pemerintah melalui Departemen Agama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang

selama ini menerbitkan sertifikasi halal.



Dalam pembahasan, meski ada fraksi yang ngotot RUU ini segera disahkan,

tetapi sebagian besar fraksi cukup realistis dengan meminta pembahasan ditunda dan pengesahannya tidak dipaksakan pada akhir

masa jabatan DPR periode 2004-2009.



Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Said Abdullah menyatakan RUU Halal

bertentangan dengan UUD 1945 dan juga melanggar nilai-nilai dan ajaran agama. "Karena itu, kami bersikukuh menolak RUU ini,

karena batal demi hukum," kata anggota Fraksi PDI-P ini.



Dia justru mempertanyakan motivasi pemerintah mengajukan

RUU tersebut. Alasannya, RUU Halal banyak bersinggungan dengan nilai-nilai agama tertentu. Jika diloloskan, berarti DPR

membiarkan pemerintah ikut campur tangan dalam masalah syariat agama.



"Pemerintah sebetulnya tidak perlu mencampuri

urusan agama tertentu dan syariatnya dengan cara apa pun. Seharusnya negara membiarkan penyelenggaraan kegiatan beragama

seperti yang telah berlangsung selama ini," katanya. [DMF/W-12/E-7]



Sumber:

http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=10387

dilihat : 234 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution