Minggu, 08 Desember 2019 09:31:48 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520269
Hits hari ini : 518
Total hits : 5141688
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Migrasi Politik






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 09 September 2009 00:00:00
Migrasi Politik
Sejumlah kalangan di Papua dan Daerah Pemilihan I Sulawesi

Tengah menyesalkan dan kecewa atas pengunduran diri calon legislatif terpilih DPR, Freddy Numberi dan Adhyaksa Dault. Dosen

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, Yusak Elisa Reba, menyatakan, pengunduran diri Numberi

mengabaikan suara rakyat yang telah memilih Numberi untuk mewakili kepentingan pemilihnya selama lima tahun mendatang. ”Suara

rakyat seolah hanya mainan. Numberi membuat janji sehingga ia dipilih, tetapi setelah terpilih ia justru mengundurkan diri. Itu

hanya menjadi pengumpul suara bagi partainya. Sekarang, siapa yang akan memenuhi janji Numberi saat kampanye?” ujar Reba

seperti dikutip Kompas (29/8/2009).



Ia menyatakan, pengunduran diri Numberi serupa dengan fenomena banyaknya anggota

legislatif yang mengikuti pemilihan kepala daerah. ”Padahal, ia dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, bukan untuk menjadi

calon kepala daerah,” kata Reba.



Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid menyesalkan pengunduran

diri Numberi. ”Itu berita buruk bagi kami di Papua. Itu membuat kita semua tahu bahwa pencalonan dirinya sebagai anggota

legislatif hanya untuk mengumpulkan suara saja. Sekalipun menjadi menteri, Numberi harus menjelaskan kepada konstituen yang

telah memilihnya,” kata Alhamid.



Sementara itu, kekecewaan terhadap Adhyaksa disampaikan Irmawati (27), warga

Tanamodindi, Kecamatan Palu Selatan. ”Saya kecewa karena saya memilih dia dengan harapan dapat mewakili rakyat Sulteng di DPR,”

ujarnya. Agus Faisal, Badan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Hukum Progresif Sulawesi Tengah, mengatakan, Adhyaksa penipu

politik. ”Dia mengkhianati rakyat. Dia penipu politik dan tidak punya etika berdemokrasi,” ujar Agus seraya meminta agar

presiden terpilih mempertimbangkan orang seperti Adhyaksa untuk kembali menduduki jabatan menteri.



Bagaimana kita

harus menyikapi fenomena “penipu politik” ini? Realistik, bahwa politik dalam realitas kesehariannya adalah praktik seni

memanfaatkan peluang. Jadi, setiap aktor politik harus jeli melihat peluang dan lihai memanfaatkannya. Untuk kepentingan siapa?

Siapa lagi kalau bukan diri sendiri. Bukankah itu yang dimaksud ahli komunikasi politik Harold Laswell ketika ia mengatakan

politik adalah “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?”



Berdasarkan paradigma seperti inilah maka kita tak perlu

terlalu gusar mengamati manuver-manuver para aktor politik yang di satu saat sepertinya memuliakan rakyat, sementara di saat

lain menganggap rakyat sekedar pemberi suara yang kelak dilupakan setelah suara itu didapatkan. Itulah pragmatisme politik,

yang dalam kerja-kerja politik selalu berorientasi manfaat bagi diri sendiri alih-alih memperjuangkan kepentingan

rakyat.



Jadi, terkait dengan kemunduran beberapa calon legislator terpilih itu, di baliknya niscaya ada kalkulasi

kepentingan alih-alih idealisme di dalam kedudukan atau jabatan yang mereka sandang sekarang. Boleh jadi mereka berharap dengan

tak jadi dilantik menjadi anggota lembaga legislatif nanti, mereka masih akan dipertahankan untuk memegang kedudukan atau

jabatan di kabinet atau di lembaga lainnya. Jika ini benar, maka soalnya hanyalah kekuasaan di mana yang dipandang lebih

prestisius.



Ini berkebalikan dengan fenomena para pejabat yang karena kegagalannya lalu diminta mundur oleh banyak

pihak dan kalangan, namun pejabat dimaksud menolak mundur dan justru berdalih dengan hal-hal yang mencitrakan diri mereka

idealis. Menteri-menteri yang kinerjanya buruk, misalnya, kerap berdalih “siap mundur kalau presiden memintanya”. Jadi,

sepanjang presiden belum meminta mereka mundur, maka selamanya mereka tak akan mundur. Sebenarnya mereka tak hirau bahwa di

mata banyak pihak dan kalangan kinerja mereka sudah jeblok.



Hal yang kurang-lebih sama terjadi pula pada para

komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukankah umumnya rakyat Indonesia menilai penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2009 jauh

lebih buruk dibanding Pileg dan Pilpres 2004? Bukankah banyak pihak dan kalangan menilai KPU tidak profesional dan tidak

kompeten? Jadi, kalau terlontar tuntutan agar para komisioner KPU mundur, mestinya dengan rendah hati dan jiwa besar mereka

mundur. Namun ternyata, para komisioner KPU justru berdalih bahwa jika mereka mundur mereka sudah melanggar

undang-undang.



Terkesan idealis: tak mau melanggar undang-undang. Namun, tidakkah mereka sadar bahwa mereka sudah

berkali-kali mengecewakan rakyat serta banyak pihak dan kalangan yang berkepentingan dengan terselenggaranya pemilu yang tertib

dan sukses? Kalau mereka berendah hati dan berjiwa besar, maka alih-alih merujuk undang-undang mestinya mereka mendengar suara

rakyat yang justru mereka layani sebagai keutamaan dalam kerja-kerja mereka sebagai komisioner KPU. Tapi apa boleh buat,

mungkin mereka lebih mempertimbangkan kedudukan atau jabatan prestisius yang akan terlepas selekas mereka

mundur.



Itulah hasrat kekuasaan, menurut filsuf politik Thomas Hobbes. Pada dasarnya, sebagai zoon politicon, setiap

orang berhasrat untuk mencari, memiliki dan mempertahankan kekuasaan di dalam kehidupannya. Terkait itu maka pergumulan setiap

orang bisa berbeda-beda. Ada yang masih atau terus-menerus di tahapan mencari, ada pula yang sudah di tahapan memiliki. Yang

terakhir, tahapan mempertahankan, bisa dibedakan lagi menjadi dua: 1) memperbesar kekuasaan itu seraya mengubahnya dari

wujudnya yang semula; 2) mempertahankan kekuasaan itu terus-menerus, tanpa mengubah apa-apa.



Indonesia, sejak 2004,

telah membuka peluang besar bagi orang-orang dengan hasrat kekuasaan yang membara di dalam dirinya. Kekuasaan untuk menjadi

wakil rakyat, kepala daerah, bahkan kepala negara dapat diraih melalui perolehan suara rakyat sebanyak-banyaknya. Inilah kabar

baik di negara yang telah banyak mereformasi diri secara politik ini. Orang bisa bermigrasi politik dari satu lembaga ke

lembaga lain, dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari habitat yang “ditabukan” dari politik (seperti militer), yang

karenanya membuat suara rakyat pemilih seakan tak dihargai. Dalam pemilu presiden pun hal yang serupa bisa saja terjadi, ketika

partai-partai yang sebelumnya saling berkompetisi akhirnya kelak malah berkoalisi di kabinet.



Berdasarkan itu

agaknya agenda politik kita ke depan bukanlah lagi soal sistemik, struktural maupun prosedural yang masih perlu direformasi.

Melainkan soal etika yang harus diwacanakan terus-menerus.



Oleh : Victor Silaen - Dosen Fisipol

UKI.



Telah dimuat pada Harian Suara Pembaruan, 7 September 2009

dilihat : 441 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution