Kamis, 19 Juli 2018 18:55:11 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 192
Total pengunjung : 406880
Hits hari ini : 1078
Total hits : 3709286
Pengunjung Online : 7
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Tradisi Kritik Belum Terbangun!






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 06 September 2009 00:00:00
Tradisi Kritik Belum Terbangun!
H.

Bambang Eka Wijaya



"SATU dekade reformasi, dasar kultural bagi masyarakatnya yang kritis, tradisi kritik, belum

terbangun!" ujar Umar. "Presiden SBY sebenarnya amat menyadari pentingnya tradisi itu, sehingga membuka jalur hotline di 9949

dan PO Box 9949 Jakarta 10000, tapi hasilnya belum optimal! Nasib Arif Rohmana, guru Pandegelang, yang sempat 18 jam ditahan

polisi akibat mengirim SMS ke telepon Ibu Negara, salah satu petunjuknya! "



"Staf ahli presiden, Heru Lelono,

menyatakan di televisi, semua keluhan atau laporan yang masuk hotline Presiden diproses! Malah ada yang dibawa ke sidang

kabinet! Namun, sebagian diteruskan ke instansi yang terkait untuk ditangani!" sambut Amir. "Pada kasus Arif, bisa saja SMS

diteruskan ke PLN atau PLTU Labuan, tapi mungkin, di alamat terakhir ini diperam sehingga Arif frustrasi!"



"Maka

itu, untuk membangun tradisi kritik hingga melembaga, pengelolaan hotline Presiden perlu dibenahi dengan mekanisme kontrol

terhadap proses di instansi teknis yang menerima terusan hotline Presiden!" tegas Umar. "Seiring itu, dibuat standar pelayanan

keluhan, laporan dan kritik dari warga di kantor pemerintahan dan DPRD, agar tak lagi terjadi ratusan warga yang menyampaikan

keluhan menginap berhari-hari di DPRD, tak satu pun wakil rakyat melayaninya! "



"Standar penyampaian dan pelayanan

kritik itu perlu dibangun sebagai tradisi kritik dalan masyarakat reformis yang terus bertambah kritis oleh semangat

keterbukaan era reformasi, justru sebagai kemajuan peradaban!" timpal Amir. "Amat pentingnya tradisi itu, menjaga agar saluran

kritik tidak tersumbat, sesuai pengalaman bangsa, jika saluran kritik tersumbat berkepanjangan seperti era Orde Baru, bisa

meledak jadi amuk massa yang simultan pada kerusuhan Mei 1998!"



"Amuk massa yang mudah tersulut awal reformasi itu,

didorong kemajuan IT dan media massa telah berubah menjadi pola kritis di jalan damai, berupa unjuk rasa dan SMS yang jauh

lebih beradab!" tegas Umar. "Sebaliknya di pihak penguasa yang cenderung justru makin tertutup! Kecenderungan itu bahkan

terjadi sistemik, dengan keluarnya UU ITE, RUU Rahasia Negara, revisi UU Antiterorisme, tegangan yang lebih tinggi dari era

Orde Baru!"



"Pergeseran dari gejala amuk massa ke unjuk rasa dan SMS itu tak lepas dari iklim demokratis yang

tercipta oleh UU Keterbukaan Informasi Publik, melengkapi serangkai UU yang mengaktualkan semangat reformasi!" sambut Amir.

"Inkonsistensi legislasi yang cenderung bergeser dari haluan reformasi itu layak dipertanyakan- -mau dibawa ke mana reformasi?

Gejala memutar balik arah reformasi ini hanya bisa dicegah dengan tradisi kritik, sarana aktualisasi sikap dasar rakyat yang

telah melahirkan reformasi--dan melembaga jadi kebiasaan hidup--mengawal arah reformasi itu sendiri!"



"SISI lemah

sebagai kendala utama terbentuknya tradisi kritik justru pada penyampaian kritik!" ujar Umar. "Kritik disampaikan lebih

menonjolkan emosionalitas ketimbang rasionalitas, menuding tanpa argumentasi memadai ketimbang mengurai masalah secara jernih

untuk menunjukkan kelemahan atau kesalahan objek yang dikritik! Lalu, diboboti pemaksaan kehendak sepihak ketimbang membuka

ruang untuk diskusi mencari alternatif solusi secara bersama-sama! "



"Hal itu mudah dipahami karena sepanjang Orde

Baru rakyat dibungkam, tak kenal kritik!" sambut Amir. "Sedang reformasi itu sendiri, secara nyata merupakan paduan pekik

perjuangan mahasiswa dengan amuk massa (kerusuhan Mei '98) yang tersimpul sebagai people power meruntuhkan Orde Baru! Kritik

emosional lewat unjuk rasa itu merupakan metamorfosis dari amuk massa yang diformat dalam kerangka--seolah- olah--sebagai

pelaksanaan demokrasi perwakilan!"



"Pseudomatika- -keseolah- olahan--demokras i perwakilan itu terkesan kuat, dengan

lembaga-lembaga representatif hasil pilihan rakyat yang menjadi tumpuan demonstran!" tegas Umar. "Namun hakikat dari perwakilan

atau malah kerakyatan itu sirna saat para pemimpin hasil pilihan yang menampung aspirasi rakyat itu mengambil keputusan lebih

berorientasi pada kepentingan kelompok elitenya! Perbandingan anggaran publik yang selalu lebih kecil dari anggaran rutin atau

biaya operasional lingkungan kerja elite, membuktikan hal itu!"



"Celakanya, terkait dengan usaha mendahulukan

kepentingan kelompoknya itu, kalangan elite tak segan mengenyampingkan usul dan kritik massa yang ditampungnya! " timpal Amir.

"Untuk itu, elite berwajah ganda! Di depan massa mereka sok pahlawan memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi dalam praktek

selalu lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompok elitenya semata!"



"Semua sisi lemah massa dalam penyampaian

kritiknya dimanipulasi elite seolah-olah proses demokrasi perwakilan telah berjalan dengan baik, justru untuk mengelak dari

kritik kelompok kritis seperti dari kubu intelektual, pers, dan LSM!" tutur Umar. "Alhasil, elite dan kelompok penguasa yang

pada dasarnya masih antikritik, menjadikan kritik emosional dari massa yang seolah-olah telah diakomodasi itu sebagai alasan

mengelak untuk committed pada kritik yang sebenarnya-- dari kubu intelektual, pers, dan LSM!"



"Dengan demikian,

suatu tradisi kritik yang efektif masih perlu waktu lagi untuk bisa terbangun secara ideal!" tegas Amir. "Kondisi ideal tradisi

kritik itu baru terbangun kelak setelah pendidikan mampu mencetak massa kritis dalam jumlah besar sehingga bobot kritik massa

lebih rasional ketimbang emosional, mampu menekan perilaku elite yang selalu mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya

semata!" ***



Sumber: http://www.lampungp ost.com/buras. php?id=200909050 1435814



dilihat : 259 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution