Minggu, 16 Desember 2018 13:54:37 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 151
Total pengunjung : 450981
Hits hari ini : 1160
Total hits : 4154345
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -KSPPM Surati Menteri Kehutanan Perihal Hutan Kemenyan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 28 Agustus 2009 00:00:00
KSPPM Surati Menteri Kehutanan Perihal Hutan Kemenyan
Parapat, 25 Agustus 2009



Nomor

: 76/Adv-KSPPM/VIII/2009



Lampiran : -



Hal :

Mohon Penyelesaian Sengketa Lahan dan Penebangan Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan) milik Masyarakat Adat Desa Sipitu Huta dan

Pandumaan, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara oleh PT Toba Pulp Lestari

(TPL)



Kepada

Yth. Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Bapak Malem Sambat Kaban

di

Jakarta



Dengan hormat,



Sejak tahun 2007 hingga saat ini telah terjadi konflik dan sengketa lahan antara

masyarakat adat (petani kemenyan) Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dengan PT Toba Pulp Lestari

Tbk (PT TPL).



Konflik ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena PT TPL melakukan penebangan hutan alam

(termasuk pohon-pohon kemenyan) berdasarkan konsesi/hak pengusahaan hutan (HPH) dan izin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara (Rencana Kerja Tahunan-RKT) , sementara kawasan hutan dimaksud merupakan hutan adat yang telah dikuasai dan diusahai

masyarakat adat secara turun-temurun. Penebangan pohon kemenyan ini diprotes masyarakat, namun hingga saat ini tidak mendapat

respons positif dari pihak-pihak terkait.



Beberapa bulan terakhir, PT TPL kembali melakukan penebangan hutan alam

(termasuk pohon kemenyan) khususnya di kawasan tombak haminjon (hutan kemenyan) milik masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipitu

Huta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.



Masyarakat melakukan protes dan perlawanan

karena hal itu menyangkut hak hidup mereka. Dampaknya, perlawanan demi hak hidup ini telah mengarah kepada kriminalisasi di

mana 4 warga yakni Binner Lumbangaol (56), James Sinambela (50), Mausin Lumban Batu (60), dan Madialaham Lumbangaol (25) akan

menghadapi proses peradilan atas tuduhan “pencurian dan pengrusakan secara bersama-sama” atas aksi yang mereka lakukan untuk

menghentikan dan mengamankan mesin penebang kayu (chain-saw) di areal hutan dimaksud. Saat ini, beberapa warga yang lain sedang

menhadapi proses pemeriksaan Kepolisian Resor Humbang Hasundutan.



Sesungguhnya, masyarakat adat dua huta (desa)

yakni Pandumaan dan Sipitu Huta (saat ini dihuni sekitar 700 kepala keluarga) sudah membuka perkampungan dan areal tombak

haminjon itu serta mengelolanya turun-temurun sejak 300-an tahun yang lalu, yakni sejak masa leluhur/nenek moyang mereka sesuai

tingkatan generasi yang sudah mendiami desa ini.



Marga-marga awal yang membuka perkampungan sekaligus yang membuka

tombak haminjon dan hingga sekarang berdiam di dua desa ini terdiri dari komunitas marga keturunan marga Marbun yakni

Lumbanbatu yang hingga sekarang sudah mencapai 13 generasi; Lumbangaol (13 generasi); Borubus (sebagai marga boru) yakni

Nainggolan dan Pandiangan (13 generasi); Turunan Siraja Oloan yakni marga Sinambela, Sihite, Simanullang (masing-masing 13

generasi); dan marga-marga yang datang kemudian yakni Munthe dan Situmorang (3 generasi).



Tombak haminjon seluas

kurang lebih 4.100 Ha ini berada di 3 areal yang mereka beri nama: Tombak Sipiturura, Dolokginjang, dan Lombang Nabagas.

Sebagai tanah adat, batas-batas kepemilikan di antara komunitas 2 desa ini juga ditentukan sesuai kebiasaan atau hukum adat

yang berlaku, serta masih hidup dan ditaati hingga sekarang. Demikian juga dalam penentuan batas-batas kepemilikan dengan

desa/komunitas desa lainnya.



Tombak haminjon ini merupakan daerah hulu sungai-sungai yang mengalir ke Kecamatan

Pakkat, Tarabintang, Parlilitan, Onan Ganjang, Sijamapolang, Doloksanggul, dan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain

daerah hulu sungai, kawasan ini juga merupakan daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, sekaligus merupakan identitas mereka

sebagai masyarakat adat.



Berdasarkan hal-hal di atas, kami meminta agar Bapak Menteri Kehutanan dapat memberikan

jalan keluar dan penyelesaian yang konkrit atas permasalahan antara masyarakat dua desa ini dengan PT TPL. Salah satu solusi

yang dapat kami tawarkan adalah mencabut konsesi/HPH PT TPL yang tumpang tindih (overlap) dengan hutan adat dimaksud. Kami

yakin dan percaya, pemberian konsesi yang terjadi masa Orde Baru kepada perusahaan ini, tidak mempertimbangkan keberadaan

masyarakat adat yang mengelola hutan, dan dampaknya terjadi saat ini, yakni:



1. SK Menhut No. 493/Kpts-II/ 1992

tanggal 1 Juni 1992, mendapat perubahan dengan SK Menhut No. SK.351/Menhut- II/2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan

Menhut No. 493/Kpts-II/ 1992 tentang Pemberian HPHTI kepada PT Inti Indorayon Utama. SK Menhut ini hanya merubah nama, dari PT

Inti Indorayon Utama menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk, sedangkan luasannya tetap 269.069 Ha.



2. SK Menteri Kehutanan

Nomor 44/Menhut-II/ 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120 Ha, khususnya

menyangkut lahan kemenyan milik warga 2 desa (Pandumaan dan Sipituhuta).



3. Surat Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 522.21/2075. A/DPK-X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008, perihal Pertimbangan Teknis Kepala

Dinas Kehutanan dan Pertambangan.



4. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 552.21/0684/ IV,

tertanggal 29 Januari 2009, perihal Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Toba Pulp Lestari Tahun 2009.



5. Surat-surat

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.



Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Bapak, perlu kami sampaikan

bahwa masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan umumnya hidup dari sektor pertanian/perkebuna n. Dalam hal ini, lebih dari 60

persen warga Humbang Hasundutan bekerja di sektor perkebunan kemenyan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 2,1

Miliar/minggu. Sehingga dari sektor pertanian/perkebuna n, haminjon merupakan komoditi unggulan daerah bagi Kabupaten Humbang

Hasundutan, dengan jumlah produksi + 60 ton/bulan. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan

menyatakan produksi tanaman kemenyan pada tahun 2004 sebesar 1.129,30 ton dan 4.559,28 ton pada tahun 2005.



Yang

lebih penting adalah bahwa tanaman kemenyan termasuk tanaman endemik yakni hanya dapat tumbuh dengan baik di tempat tertentu di

bumi, salah satunya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya di Kecamatan Pollung. Sehingga tanaman kemenyan ini

sepatutnya harus dilindungi dari kepunahan.



Di samping itu, di tengah permasalahan pemanasan dunia (global warming),

tentu menjadi tanggung jawab bersama mengatasi tindakan-tindakan pengrusakan lingkungan, khususnya penebangan hutan alam. Hal

ini juga berkaitan erat dengan program pemerintah, khususnya Departemen Kehutanan, dengan program-program perlindungan hutan

alam dan penghijauan (reboisasi). Bagaimana program ini bisa berhasil kalau ijin penebangan masih dengan mudah diberikan kepada

perusahaan-perusahaan seperti PT TPL?



Demikianlah permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan

pertimbangan Bapak.



Atas perhatian dan kerjasama yang baik dihaturkan terimakasih.





Salam dan hormat

kami,





Dimpos Manalu, S.Sos., M.Si



Direktur Program







Tembusan,

Yth:



1. Menteri Peridustrian RI



2. Menteri Lingkungan Hidup RI



3. Kepala

Kepolisian Republik Indonesia



4. Gubernur Sumatera Utara



5. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara



6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara



7. Ketua DPRD Humbang Hasundutan dan

Komisi A DPRD Humbang Hasundutan



8. Bupati Humbang Hasundutan



9. Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Humbang Hasundutan



10. Camat Kecamatan Pollung





11. Warga Desa Sipitu Huta dan

Pandumaan



12. NGO/Ornop di Indonesia



13. Media massa cetak dan elektronik



14. Arsip

dilihat : 354 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution