Jum'at, 23 Agustus 2019 10:23:27 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520082
Hits hari ini : 1347
Total hits : 4894533
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Konflik Dokter-Pasien, Serahkan Saja pada MKDKI






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 13 Agustus 2009 00:00:00
Konflik Dokter-Pasien, Serahkan Saja pada MKDKI
JAKARTA,

KOMPAS.com - Di saat seorang dokter sedang menjalankan profesinya, lalu melakukan kesalahan, maka berlebihan jika yang

bersangkutan dijerat Pasal 359-360 KUHP. Ini sebuah kekeliruan. Seharusnya diserahkan pada Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia (MKDKI).



"Selama ini penerapan hukum pidana pada pelanggaran kewajiban dokter atau dokter gigi

menggunakan pasal 359-360 KUHP bukan pasal pidana pada UU praktik kedokteran," kata Dr. M. Nasser SpKK.D.Law dalam Seminar

Hukum Medik di R.S. Gading Pluit Jakarta, Kamis (13/8).



Menurut Nasser yang juga Ketua Pusat Studi Bioetik dan

Hukum Kesehatan, pidana bisa diterapkan pada dokter bila yang bersangkutan melakukan kelalaian yang luar biasa. "Penilaian

tingkat kelalaian serta untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dilakukan

oleh MKDKI," terangnya.



Menurut Nasser, berdirinya MKDKI adalah untuk menjamin dokter dan dokter gigi di Indonesia

menjalankan praktiknya dengan baik dan profesional. Ada 4 indikasinya. Pertama, memberikan informasi penuh tentang tindakan dan

pelayanan dokter pada pasiennya. Kedua, dokter secara jujur dan terbukan mengungkap biaya kepada pasien.



Ketiga,

penelitian dilaksanakan dengan menggunakan obyek pasien dan dalam melakukan diagnosa ada persetujuan dengan pasien dan komite

etik penelitian. Keempat, menghindari konflik kepentngan dan selalu bertindak atas kepentingan pasien.



"Sepanjang

seluruh dokter di dunia lebih mementingkan niaga di atas kepentingan pasien maka sejarah konflik antara keduanya terus

memanjang," tandasnya.



Sementara itu, Wakil Ketua MKDKI Dr. Sabir Alwi SH, MH. yang juga hadir sebagai pembicara

menuturkan, MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi

dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menerapkan sanksi.



"Tugas kami salah satunya adalah

menerima pengaduan, pemeriksaan dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan," tutur

Sabir.(MW)



sumber:

http://kesehatan.kompas.com/read//xml/2009/08/13/12212961/konflik.dokter-pasien.serahkan.saj

a.pada.mkdki

dilihat : 438 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution