Selasa, 20 Agustus 2019 00:01:46 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520079
Hits hari ini : 1
Total hits : 4880056
Pengunjung Online : 2
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Dua Pesan Penting untuk SBY






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 22 Juli 2009 00:00:00
Dua Pesan Penting untuk SBY
Meski KPU belum mengumumkan hasil penghitungan suara dalam

Pilpres 8 Juli lalu, namun hasil penghitungan cepat sementara telah memprediksi bahwa pasangan SBY-Boediono menang telak.

Karena perolehan suara kandidat capres-cawapres Nomor 2 ini lebih dari 50%, maka tak diperlukan pilpres putaran kedua. Itu

berarti, kalau tak ada aral-melintang, 20 Oktober mendatang SBY-Boediono akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI

periode 2009-2014.



Terkait itu kita layak acungkan jempol kepada SBY. Pertama, karena dialah presiden pertama yang

berhasil menjadi presiden selama dua periode berturut-turut sejak sistem pilpres langsung pilihan rakyat diberlakukan. Kedua,

karena kemenangannya kali ini lebih gemilang dibanding Pilpres 2004 yang memerlukan dua putaran. Ketiga, dan mungkin ini yang

terpenting, karena SBY telah menunjukkan ketegasan, keberanian, dan independensinya sebagai pemimpin dengan memilih Boediono

yang bukan seorang kader partai.



Alasan yang ketiga itulah yang selama ini ditunggu-tunggu rakyat. Tak dapat

disangkal bahwa di mata banyak orang yang tidak atau ragu memilih SBY dalam pilpres lalu, capres incumbent ini memiliki

kelemahan yang sangat vital. Yakni, SBY dinilai lamban, kurang berani, dan tak tegas. Boleh jadi dikarenakan “penilaian umum”

tentang kelemahan SBY itulah maka capres JK memanfaatkannya secara cerdik dengan mengklaim dirinya “lebih cepat lebih baik”.

Secara tak langsung, dengan menonjolkan tema kampanye tersebut, JK seakan hendak mengatakan kepada rakyat bahwa dirinya lebih

cepat dan lebih baik ketimbang SBY. Namun fakta bicara bahwa rakyat relatif tak terpengaruh oleh “backing campaign” (strategi

kampanye dengan memakai orang lain, dalam konteks ini SBY, untuk membela atau menonjolkan diri sendiri) ala JK

itu.



Tak percayakah rakyat bahwa JK lebih baik dan lebih cepat ketimbang SBY, sehingga perolehan suara SBY (lebih

dari 60%-an) jauh mengungguli JK (kurang dari 15%-an)? Mungkin bukan soal klaim kelebihan JK itu yang tidak dipercaya,

melainkan faktor ketokohan SBY yang tak tergoyahkan di mata rakyat. Dengan kata lain, figur SBY memang lebih kuat dibanding

hal-hal lain yang diusung lawan-lawan politiknya selama kampanye pilpres lalu. Bukankah survei menunjukkan bahwa lebih dari 70%

rakyat yang mencontreng SBY memilihnya karena pencitraan? Jadi, dalam konteks ini, sangat mungkin sebenarnya rakyat masih belum

realistis dan kalkulatif dikarenakan mereka lebih mengacu pada personalitas SBY dan bukan karena mempertimbangkan

kelebihan-kekuatann ya maupun program-program yang ditawarkannya. Apalagi sekarang pemilih semakin otonom, dalam arti mampu

menentukan sendiri pilihannya terhadap seorang calon presiden.



Terlepas dari itu, patut disyukuri bahwa pesta rakyat

8 Juli itu berlangsung relatif lancar dan aman. Bahwa calon pemimpin yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi prosedural itu

adalah yang paling berkualitas, tentu saja terbuka untuk diperdebatkan. Apalagi di aras prosedural, demokrasi tak menjamin

terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik (Benhabib, 1996). Karena, demokrasi memang tidak didesain untuk menghasilkan para

pemimpin yang terjamin keunggulannya, melainkan untuk untuk memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada siapa pun dalam hal

memilih. Jadi, demokrasi prosedural lebih identik dengan personalitas maupun popularitas daripada kapasitas dan integritas para

calon pemimpin yang terpilih.



Terlepas dalam pilpres lalu kita memilih atau tak memilih SBY, sebagai warga negara

yang baik dan bertanggungjawab kita harus menerima fakta bahwa dialah yang akan menjadi pemimpin baru kita mulai 20 Oktober

nanti. Untuk itulah kita perlu menyampaikan pesan-pesan penting agar kelak SBY dapat meminimalisir ketidakpuasan rakyat

terhadapnya. Pertama, karena ini periode terakhir dalam kepemimpinannya, maka SBY tak perlu lagi mengutamakan pencitraan di

atas kinerja. Tentu saja elegansi dan kesantunan tetap penting, namun jangan sampai menjadi penghambat untuk menjalankan

kepemimpinan yang kuat dan efektif.



Kedua, SBY juga harus bisa bersikap tegas dan bertindak cepat, terlebih di

saat-saat genting atau terkait masalah-masalah krusial yang memerlukan keputusan mendesak. Untuk itu SBY harus berani

melontarkan pernyataan-pernyata an imperatif, alih-alih normatif, agar semua pembantunya di kabinet, aparat pemerintah, aparat

penegak hukum, serta alat keamanan dan alat pertahanan negara tak ragu menindaklanjutinya. Sebagai contoh ingatlah tentang UU

No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Karena saat UU itu disahkan, era pemerintahan Megawati

Soekarnoputeri akan berakhir, maka KKR itu sendiri direncanakan untuk dibentuk setelah Pemilu 2004.



Masuk ke era

SBY, embrio KKR pun disiapkan. Sebuah tim penyeleksi dibentuk. Sejak Februari 2005, dimulailah proses seleksi ketat tahapan

demi tahapan yang diharapkan akan menghasilkan 21 kandidat anggota KKR untuk kemudian dilantik oleh Presiden pada Juli 2005.

Namun, sampai lebih setahun dari batas waktu yang ditargetkan, SBY belum melantik siapa pun untuk menjadi anggota KKR. Sampai

tiba-tiba terdengar berita, 7 Desember 2005, bahwa MK telah membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 yang menjadi landasan pembentukan

KKR. Tidakkah kita patut mempersalahkan SBY yang menunda-nunda melantik para anggota KKR terpilih itu?



Sekarang,

dengan dibatalkannya UU landasan pendirian KKR itu, tinggallah rakyat – khususnya para korban pelanggaran HAM berat di masa

silam – menatap masa depan dengan secercah harapan akan keadilan yang telah hancur berkeping-keping. Inilah paradoks Indonesia

dewasa ini: di satu sisi dipuji dunia di bidang penegakan HAM dan menerima kepercayaan menjadi anggota Dewan HAM PBB, namun di

sisi lain tak mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.



Contoh lain, dalam sambutannya pada

acara Natal Nasional, di Jakarta, 27 Desember 2007, Presiden SBY mengingatkan bangsa Indonesia bahwa kemajemukan adalah

anugerah bagi bangsa ini, sehingga tak ada cara lain kecuali membangun kebersamaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan

dalam menyikapi kemajemukan. Menurut SBY, di negeri ini negara menjamin warga menjalankan agama sesuai keyakinan dan

kepercayaan masing-masing. Lebih dari itu, katanya, tak boleh seseorang memaksakan kehendaknya atas orang lain, terutama dalam

keyakinan, apalagi dengan cara kekerasan atau anarkis.



Terkait itu, pernahkah SBY memperlihatkan kemarahannya ketika

sekelompok umat beragama diancam kebebasannya dalam beribadah atau mendirikan rumah ibadah? Fakta bicara bahwa kasus-kasus di

seputar kebebasan beribadah dan membangun rumah ibadah sudah kerap terjadi di era SBY. Namun, tak sekali pun ia pernah

mengecamnya secara tegas-keras. Beda sekali di saat bocah Raisya diculik (2007), yang mendorong SBY segera tampil di layar

kaca. Atau sebelumnya, ketika seorang praja IPDN Cliff Muntu tewas (2006), yang membuat SBY bicara tegas dan langsung

mengumumkan “6 Instruksi Pemerintah” untuk IPDN.



Oleh : Victor Silaen

Dosen Fisipol UKI, pemerhati politik.

dilihat : 442 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution