Jum'at, 14 Desember 2018 15:42:57 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 196
Total pengunjung : 450462
Hits hari ini : 1180
Total hits : 4149913
Pengunjung Online : 2
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Menakar Demokrasi dengan Uang






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 30 Juni 2009 00:00:00
Menakar Demokrasi dengan Uang
Di tengah berhamburnya janji para kandidat pada Pilpres 2009,

mencuat perang opini, yang kemudian menjadi perang urat saraf atau teror politik demi menaikkan tensi popularitas

capres-cawapres. Salah satu bentuk teror politik itu adalah mengembangkan wacana pilpres satu putaran saja dengan meraih 50

persen plus satu.



Disebut teror politik, karena wacana tersebut dikembangkan tanpa berbasiskan konstitusi. Menurut

konstitusi, pemenang pilpres tidak semata ditentukan perolehan suara, tetapi masih ada ketentuan lain, yaitu sebaran suara. UUD

1945 Pasal 6 Ayat (3) secara gamblang menjelaskan ketentuan pilpres satu putaran, yaitu memperoleh suara lebih dari 50% dari

jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi

di Indonesia. Dengan ketentuan sebaran suara di 33 provinsi, di mana sulit dicapai oleh satu partai dus partai koalisi, membuat

pilpres satu putaran menjadi mustahil pula.



Oke-lah, opini tersebut merupakan sebuah taktik politik untuk

meningkatkan popularitas capres-cawapres. Tetapi, itu menjadi sangat ironis tatkala ambisi berlebihan itu dilandasi juga oleh

argumentasi legitimasi dan penghematan anggaran negara, yang tentu kurang cerdas, karena mengabaikan etika politik dan

menyalahi nilai-nilai moral demokrasi.



Menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima dari sudut nalar etika politik,

ketika nilai demokrasi ditakar dengan materi uang. Apalagi, nilai-nilai demokrasi yang merupakan anak kandung reformasi di

negeri ini, diraih dengan korban nyawa. Karena itu, demokrasi di negeri ini dengan sosok substantif yang sedang diperjuangkan

telah menjadi suatu nilai yang sangat agung yang tidak bisa ditakar dengan uang, entah berapa pun banyaknya. Sehingga, tidak

heran pula jika ambisi pemenangan pilpres satu putaran bukan saja dinilai sebagai pembodohan publik, tetapi juga sebagai suatu

arogansi kubu capres-cawapres tertentu, yang tidak bisa ditoleransi (SP, 16/6).



Bagaimana mengelaborasi ini lebih

lanjut? Adalah benar bahwa pilpres satu putaran bisa menghemat biaya, tenaga dan waktu. Tetapi, seperti kritik Editorial Media

Indonesia (16/6), mengaitkan pilpres dengan biaya adalah pemikiran yang salah alias penjungkirbalikkan akal sehat. Bukankah

demokrasi menelan biaya? Berapa pun biayanya harus dipikul dengan senang hati sepanjang digunakan untuk mewujudkan hak

rakyat.





Kedaulatan Rakyat



Jadi, berapa pun putaran pelaksanaan pilpres, penghormatan terhadap hak

pilih rakyat sangat mutlak. Sebagai pencerdasan politik rakyat, biarkan rakyat yang menentukan sendiri, sebagai suatu hakikat

kedaulatannya menurut konstitusi. Jika kedaulatan rakyat dinodai dan direndahkan hanya karena ingin memenuhi ambisi politik,

maka ia bukan hanya sebagai suatu penegasian etika politik, juga sebagai tindakan premanisme politik.



Premanisme

politik mengindikasikan, etika politik elite sangat lemah. Yang menonjol adalah kotornya nurani politisi elite yang sangat

egois dan arogan. Padahal, suatu tuntutan mutlak dalam berpolitik adalah pemurnian etika yang sebenarnya terletak pada

kehakikian politik yang harus memperjuangkan hak-hak rakyat pada semua aspek kehidupan.



Dalam memperjuangkan nasib

dan pemenuhan hak memang yang dibutuhkan bukan hanya komitmen dan ketulusan dalam berjuang, tetapi juga banyak biaya, bahkan

pengorbanan waktu dan tenaga. Namun, bukan berarti semua nilai yang diperjuangkan harus diukur dengan

uang.



Sebagaimana kata Frederic Charles Schaffer (2007), politik uang memang telah menjadi fenomena umum dalam

pemilu modern yang kompetitif. Strategi, pengayoman politik demi pemenangan pilpres atau pemilu, memang selalu berkelindan

dengan uang. Tanpa uang, roda kampanye dan perhelatan pemilu tidak akan berjalan. Namun, nilai pemilu menjadi hilang tatkala

pelaksanaan demokrasi ditakar dengan nilai materi berupa uang.



Kita tentu sudah muak dengan politik uang. Oleh

karena itu, kita tidak mau lagi melihat pemilu ditakar dengan uang dan demokrasi hanyalah permainan statistik untung-rugi

material, karena ini akan merusak seluruh tatanan kehidupan, khususnya akan merendahkan martabat politik. Maka, jalan yang

harus dilalui adalah menyerukan kaum elite kita, yang sedang bertarung di jalan kekuasaan, untuk segera kembali ke koridor

etika politik.



Nilai-nilai moral dan etika tidak bisa dipersandingkan dengan kepentingan uang dan kekuasaan. Lagi

pula, integritas seorang politisi hanya dapat ditakar dari etika politik dan nilai-nilai moral yang selalu melekat dengan

perjuangan politik. Celakanya, terlihat begitu mudahnya kalangan politisi kita mengorbankan integritas dan reputasi

perjuangannya demi pragmatisme kekuasaan dan pemenuhan pundi-pundi hartanya.



Seorang politisi atau intelektual, yang

dalam perjuangan profesionalnya begitu gampang mengorbankan integritas dan reputasinya lantaran tergoda oleh kepentingan

pragmatisme lainnya, lupa bahwa betapa sulitnya membangun kembali integritas dan mengembalikan reputasi yang runtuh akibat

hasil karyanya yang melanggar etika. Namun, semua itu tidak aneh lagi di tengah bangsa ini, yang memang sudah jarang melahirkan

politikus moralis dan kaum elite yang menjadikan moralitas sebagai pedoman dalam setiap jejak langkah

politiknya.



Oleh : Thomas Koten



Penulis adalah Direktur Social Development Center

dilihat : 248 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution