Selasa, 18 Desember 2018 19:58:17 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 300
Total pengunjung : 451731
Hits hari ini : 1662
Total hits : 4159726
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Anak-Anak Malaysia dalam Pernikahan Lintas Agama






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 21 Mei 2009 00:00:00
Anak-Anak Malaysia dalam Pernikahan Lintas Agama
Kuala Lumpur – Debat yang tengah

berlangsung mengenai hak seorang mualaf untuk secara sepihak memindahagamakan anak-anaknya yang belum cukup usia,

menggarisbawahi pentingnya peran publik agama dalam suatu masyarakat plural seperti di Malaysia.



Kabinet Malaysia

baru-baru ini mengeluarkan kebijakan bahwa ketika salah satu pasangan berpindah agama, anak-anaknya yang belum dewasa haruslah

diasuh sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orangtua mereka saat dulu menikah. Keputusan ini bisa membantu menjembatani

berbagai konflik kepentingan yang selama ini belum bisa dipecahkan oleh individu maupun pengadilan secara

memuaskan.



Akan tetapi, upaya berani untuk memecahkan masalah lama ini lagi-lagi memicu debat tentang urusan agama

di negara ini. Kebijakan kabinet ini disambut baik oleh kelompok non-Muslim, Dewan Pengacara (Bar Council), Dewan Pertimbangan

Buddha, Kristen, Hindu, Sikh dan Taoisme (MCCBCHST), serta kelompok-kelompok aktivis perempuan dan HAM, dan beberapa kelompok

Muslim. Namun, para pengusung negara Islam, sayangnya menentang kebijakan ini.



Kelompok terakhir berpandangan bahwa

masalahnya telah tuntas dengan adanya keputusan Mahkamah Federal pada Desember 2007, yang mengatur bahwa persetujuan salah satu

orangtua sudah cukup untuk merubah agama sang anak.



Namun tampaknya, keputusan ini tak memecahkan masalah, karena

tidak menyentuh beberapa masalah hukum. Misalnya, dalam kasus perceraian, boleh jadi lebih penting untuk mempertimbangkan apa

yang paling bisa memenuhi hak sang anak. Jika pengadilan menyerahkan hak asuh pada sang ibu, maka lebih mudah bila sang anak

dibesarkan dalam agama sang ibu.



Ketika debat mengenai masalah pindah agama, kebebasan beragama, penjagaan moral,

hak-hak wanita dan hak-hak asasi manusia hanya dilihat dari prisma agama, yang mengharuskan hal-hal itu diputuskan berdasarkan

prinsip-prinsip syariat, maka pencarian solusi pun menjadi lebih rumit. Argumen bahwa hukum yang berlandaskan syariat merupakan

“kehendak dan perintah Tuhan” amat sering menciptakan ketakutan dan mematikan diskusi dan perdebatan.



Di Malaysia,

pendekatan ideologis yang sempit ini kini didukung oleh tren penafsiran baru yang mendesak pengadilan untuk membaca Artikel 3

(1) dalam Konstitusi Federal, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi federasi, yang berarti bahwa semua hukum mestilah

bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.



Pendekatan ini tidak mempertimbangkan klausul konstitusi yang lain yang

membatasi yurisdiksi agama dan mengakui bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi negara.



Kabinet telah menunjukkan

kemauan politik untuk menemukan solusi dari kontestasi tiada ujung yang muncul dari masalah pindah agama ini. Mengingat protes

publik dan derita para orangtua dan anak, yang sekarang amat dibutuhkan adalah kejelasan hukum dan

penafsirannya.



Yurisdiksi Muslim tak semestinya berlaku bagi non-Muslim, dan agama anak seharusnya hanya bisa diubah

dengan persetujuan kedua orangtua. Semua masalah menyangkut pernikahan sipil harus diselesaikan di pengadilan sipil dan dengan

hukum sipil, bahkan bila salah satu pihak sudah beralih menjadi Muslim.



Dalam jangka panjang, sebuah investigasi

perlu dilakukan dan suatu laporan perlu diserahkan ke parlemen, yang secara jelas menangani masalah, kompleksitas dan berbagai

kepentingan berbeda menyangkut urusan-urusan yang melibatkan agama. Pemerintah kemudian bisa menyajikan solusi untuk debat

mengenai peran agama yang pas dalam kehidupan publik—termasuk hukum dan pembuatan kebijakan, dan kerangka dan prinsip-prinsip

yang akan digunakan dalam menangani “wilayah abu-abu”.



Di Malaysia, ruang publik untuk berdebat tentang urusan

agama, seperti debat ini, tengah meluas. Pencarian solusi yang adil hanya bisa terjadi jika kita, selaku warga negara,

melindungi ruang ini dan melihat kesetaraan dan keadilan dari perspektif agama, hak asasi manusia internasional, dan

konstitusi. Penggunaan argumen agama untuk hukum dan kebijakan publik mestilah didasarkan pada realitas kehidupan modern, dalam

sebuah negara konstitusional demokratis dan sebuah dunia yang terhubung oleh hukum internasional.



Oleh : Zainah

Anwar



###



* Zainah Anwar ialah pengurus Sisters in Islam (SIS)dan direktor proyek Musawah, sebuah

organisasi global untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga Muslim. Ringkasan artikel ini disebarluaskan oleh Common Ground

News Service (CGNews) seizin penulis. Tulisan lengkap bisa dilihat di thestar.com.my.



Sumber: Star Online, 3 Mei

2009, thestar.com.my.



Izin hak cipta untuk publikasi telah diberikan.

dilihat : 290 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution