Selasa, 18 Juni 2019 16:40:00 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 164
Total pengunjung : 514648
Hits hari ini : 2554
Total hits : 4723002
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -SRI SULTAN HB X Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemerintah Pusat






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 01 Oktober 2008 00:00:00
SRI SULTAN HB X Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh Pemerintah Pusat
Yogyakarta, Pustakalewi.Net. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta (RUUK DIY) yang “mangkrak” dan tidak kunjung “clear” menimbulkan keresahan di kalangan Kawula Mataram atau warga

masyarakat Yogyakarta. Banyak warga masyarakat yang bingung, kawatir dan bertanya-tanya, mau dibawa kemana arah pemerintahan

DIY kedepan, dan seperti apa isi RUUK DIY itu.



Jika dalam waktu dekat kejelasan tentang status kesistimewaan DIY

serta posisi Sultan sebagai Gubernur dan Gubernur adalah Sultan sebagaimana amanat Maklumat 5 September 1945, maka tidak

menutup kemungkinan Kawula Mataram akan melakukan “gerakan” politik dalam rangka menyelamatkan DIY dari upaya-upaya

menghilangkan nilai-nilai sejarah dan keistimewaan DIY. Demikian beberapa hal pokok yang muncul dalam dialog Kawula Mataram

Yogyakarta yang berlangsung Sabtu, 20 September 2008 Pk. 15.00 – 16.00 WIB. bertempat di Kraton Kilen, kediaman Sri Sultan

Hamengku Buwono X.



Dialog tersebut dihadiri oleh sekitar 500 orang dari berbagai elemen masyarakat, yang terdiri

dari Lurah/Kepala Desa, Seniman, Budayawan, Akademisi dan beberapa Ormas. Acara dikemas dalam kesederhanaan spontanitas,

tetapi kidmat dan penuh wibawa. Sri Sultan X duduk bersila sejajar bersama masyarakat di Pendapa Kraton Kilen, didampingi

Permaisuri GKR Hemas, serta kerabat Kraton Gusti Joyo. Dialog itu sendiri lebih mirip sebagai pisowanan rakyat kepada rajanya,

dimana rakyat betul-betul didengar dan diberi kesempatan untuk “mengadu” menyampaikan uneg-uneg serta keresahannya. Dari tokoh

masyarakat tampak budayawan/sastrawan Bakdi Sumanto, Seniman Didik Nini Thowok, mantan Rektor UGM Prof. Sofyan Efendi dan

sejumlah tokoh muda lain. Pustakalwei yang hadir dalam acara dialog tersebut, berkumpul dengan rekan-rekan wartawan dari

berbagai media di sudut pendopo yang memang disediakan untuk pers.



Ada 4 perwakilan masyarakat yang menyampaikan

keresahannya dalam bahasa jawa halus, mewakili masing-masing elemen, baik dari kalangan seniman, tokoh masyarakat,

Lurah/Kepala Desa, maupun kalangan kawula muda, semuanya menyampaikan hal senada yaitu soal ketidak jelasan masa depan/ status

keistimewaan DIY, yang dipastikan akan berimplikasi terhadap ketentraman Kawula Mataram. Martabat rakyat Yogyakarta merasa

tercabik-cabik, terkait dengan lambannya pembahasan RUUK DIY, oleh karena itu segenap masyarakat pada kesempatan ini mohon

“dhawuh” dari Sri Sultan, termasuk permohonan untuk mengadakan Pisowanan Agung guna menobatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan

Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur jika sampai masa habis jabatan Gubernur DIY, 9 Oktober 2008 nanti

tidak ada kejelasan dari Pemerintah RI.



Dalam tanggapannya Sri Sultan begitu arif manjawab “kehendak” rakyatnya.

Sultan terlebih dahulu menyampaikan sejarah keistimewaan DIY sejak zaman Sri Sultan IX dan Paku Alam VIII sampai pada masa

pembahasan RUUK DIY yang dimulai pada Th. 2000 saat Pemerintahan Presiden Megawati. Tahun 2002 draft pasal per pasal RUUK DIY,

telah selesai dibuat, namun sampai dengan Tahun 2005 RUUK tidak pernah dibicarakan lagi Tiba-tiba draft yang beredar sekarang

berbeda dengan draft yang dulu dibahas. Tanpa dialog, tanpa konfirmasi bunyi RUUK yang muncul sekarang justru menekankan adanya

pemilihan Gubernur, dengan alasan demi demokratisasi. Oleh karena itu Sri Sultan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

pusat, dimana untuk memutuskan hal yang penting tidak menengok aspek sejarah, sosial dan politik serta kondisi Rakyat

Yogyakarta. Sri Sultan juga tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat.. Artinya keputusan bahwa Gubernur DIY hatrus

dipilih telah diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat, meskipun baru dalam bentuk RUUK. Dengan demikian Sri Sultan

tidak mau lagi membahas pasal-per pasal draft RUUK, Sri Sultan selanjutnya menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah pusat,

sepeti apa UU keistimewaan DIY nanti.



Persoalan yang penting sekarang, bahwa 9 Oktober 2008 masa jabatan Gubernur

DIY telah habis. Sultan berpesan agar rakyat dimohon untuk mengendalikan diri, tidak emosi, “menundukkan kepala bukan karena

takut, tetapi berisi seperti padi, karena rakyat Jogja adalah rakyat yang berbudaya” Kata Sultan dengan nada legawa. Lebih

lanjut Sri Sultan menyampaikan apakah Sri Sultan dan Paku Alam akan berhenti sebagai Gubernur atau akan diperpanjang,

terserah keputusan Pemerintah pusat. Namun Sultan memohon agar beliau jangan dihadapkan pada persoalan perpanjangan masa

jabatan selama 5 tahun, karena yang terpenting adalah selesainya pembahasan RUUK DIY itu sendiri, seraya mengingatkan bahwa

semua harus menghargai “sabda pandhita Ratu” atau pernyataan Sultan pada 7 April 2007. Seperti diketahui pada tanggal 7 April

terjadi Pisowanan Ageng di Pagelaran Kraton Yogyakarta, dan munculah Sabda Sultan bahwa beliau tidak mau dipilih lagi sebagai

Gubernur DIY. “Hargai pernyataan saya pada 7 April 2007” ucap Sultan. Sultan tidak mau perpanjangan 5 th, karena itu berabrti

1x masa jabatan, bukan perpanjangan sampai selesainya pembahasan RUUK DIY, sehingga tidak ada jaminan UU, karena RUK DIY

sendiri belum selesai dibahas. “artinya kalau cukup 2 tahun, RUUK DIY selesai, ya diperpanjang 2 tahun itu sebagi bentuk

perpanjangan, jangan 5 tahun” tambah Sultan.



Pada bagian akhir Sultan menyampaikan 2 hal mendasar yakni,: DIY

menjadi bagian NKRI adalah final dan apapun yang terjadi Sultan tdk akan meninggalkan atau mengkhianati Rakyat Jogja, karena

Sultan adalah bagian dari rakyat Jogja. Rakyat Jogja dimohon untuk tidak perlu kawatir, “apakah setelah 9 Oktober nanti jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur akan diperpanjang dengan perpu, kepres ataupun keputusan hukum lainnya, biarkan maunya pemerintah

pusat seperti apa, semuanya diterima saja” imbuh Sultan. Secara prinsip Sri Sultan tidak ambisi menjadi Gubernur, karena yang

terpenting bagi seorang Sultan adalah mengabdi kepada rakyat. Sri Sultanpun menyampaikan tidak mungkin menjadi gubernur seumur

hidup, “sebagai kepala keluarga, semakin tua semikin tidak punya kemampuan berpikir yang baik, makanya saya kawatir rakyat

nanti yang dirugikan, dalam pengabdian, rakyatlah yang harus mendapat manfaat” kata Sultan dengan nada

dalam.



Menanggapi rencana Pisowanan Agung, yang akan digelar Kawula Mataram Bersatu pada 6 Oktober 2008 mendatang,

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa, dalam kondisi seperti sekarang ini Pisowanan Agung tidak perlu dilakukan.

“Pisowanan Agung adalah momentum spiritual, momentum yang agung yang harus kita jaga, jangan sampai setiap ada momentum

penyelesainnya harus Pisowanan Agung, dengan dialog seperti ini lebih bermanfaat daripada mengumpulkan banyak orang serta

merugikan banyak orang, Pisowanan Agung tidak pas untuk konteks RUUK DIY” kata Sultan seraya mengakhiri seluruh sambutanya. (

*Kjg. )

dilihat : 432 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution