Selasa, 17 Juli 2018 01:23:31 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 164
Total pengunjung : 406100
Hits hari ini : 1932
Total hits : 3701602
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Dampak Kegagalan Otsus Papua






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 19 Mei 2009 00:00:00
Dampak Kegagalan Otsus Papua
Oleh : Neles Tebay*



Sudah diakui bahwa pemerintah telah gagal

melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua (Sinar Harapan, 26/11/2008). Kegagalan ini pasti membawa dampaknya sehingga

pemerintah mesti siap menuai berbagai efek negatif yang muncul. Pemerintah perlu menyadari bahwa status Otonomi Khusus

diberikan tujuh tahun lalu kepada Provinsi Papua sebagai jawaban atas tuntutan Merdeka alias "M" yang digaungkan oleh orang

Papua. Sebagai bukti keseriusannya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua.



Dipandang sebagai solusi politik yang realistis, komunitas internasional memuji Pemerintah Indonesia atas

kebijakan Otsus ini. Dukungan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia pun mengalir dari berbagai negara di dunia. Komunitas

internasional bertekad, bersama Pemerintah Indonesia, untuk mensukseskan implementasi UU Otsus Papua. Maka yang diharapkan

adalah tingkat kesejahteraan hidup orang asli Papua bakal semakin baik, rasa keadilannya terjawab, dan hak hidupnya dijamin.

Dengan demikian, bendera Bintang Kejora tidak dikibarkan dan tuntutan "M" tidak terdengar lagi karena orang Papua merasakan

manfaat dari implementasi UU Otsus.



Rupanya asumsi di atas ini belum menjadi kenyataan. Karena orang Papua tidak

merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya setelah pemberlakuan UU Otsus kendati triliunan rupiah sudah dikucurkan ke

sana setiap tahun. Sama seperti sebelum 2001, anak-anak Papua di kampung sampai 2008 ini masih saja belum mendapatkan

pendidikan bermutu. Puluhan orang Papua mati karena kolera, seperti di Kabupaten Dogiyai di mana sekitar 200-an warga Indonesia

meninggal tetapi tidak digubris dengan cepat dan serius oleh pemerintah. Dengan atau tanpa izin, hutan Papua diambil-alih dan

terus dibabat oleh perusahaan kelapa sawit dan kayu. Jumlah orang miskin di kampung-kampung terus bertambah.







Didorong oleh kecurigaaan dan ketidakpercayaan, pemerintah dengan sengaja menerbitkan kebijakan-kebijakan

yang bertentangan dengan UU Otsus, memaksakan penerapannya, yang berakibat pada kekacauan dalam implementasi UU Otsus. Terbukti

bahwa selama tujuh tahun ini pemerintah belum menyatakan niatnya untuk mengimplementasikan UU Otsus Papua secara penuh dan

konsisten. Dan patut disesalkan bahwa pemerintah belum merasa bersalah atas kebijakan-kebijakan yang kontroversial ini.





International Parliaments for West Papua



Kini pemerintah mulai menuai hasil dari ketidakseriusannya

dalam melaksanakan UU Otsus Papua. Kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah sudah mencapai titik terendah. Ramainya

pengibaran bendera Bintang Kejora dalam tahun ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang melatarbelakangi tuntutan "M" belum

diatasi. Dan itu berarti pemerintah gagal mengimplementasikan UU Otsus.



Ternyata komunitas internasional pun mulai

memperlihatkan tanda ketidakpercayaan terhadap Indonesia. Ketidakpercayaan ini terungkap ketika dua anggota Kongres Amerika

yang setelah mengunjungi Papua tahun lalu menyatakan kekecewaannya terhadap buruknya implementasi UU Otsus melalui suratnya

kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, 40 orang anggota Kongres Amerika meminta Presiden Yudhoyono untuk

membebaskan dua tahanan politik orang Papua yakni Filep Karma dan Yusak Pakage.



Dalam bulan oktober tahun ini, kita

semua dikagetkan oleh berita tentang peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) dilakukan di House of Commons,

15 Oktober 2009, di London. Sekalipun tidak mewakili parlemen dan pemerintahnya, sejumlah anggota parlemen yang berasal dari

beberapa negara telah bergabung dalam IPWP untuk secara bersama mengangkat masalah Papua. Dilaporkan bahwa peluncuran IPWP

tersebut bukan acara parlemen Inggris, tapi inisiatif dari dua anggota parlemen saja. Mungkin karena itulah, Dubes Indonesia

untuk Inggris menghibur kita dengan mengakui peluncuran trersebut tidak signifikan dan Menlu Hassan Wirajuda menyebut IPWP

sebagai "hanya forum kongkow-kongkow" .



Sekalipun peluncuran IPWP tidak perlu dikhawatirkan, kita perlu tahu

agenda-agendanya. Seperti yang dilaporkan oleh Cenderawasih Pos (22/10/2008) , IPWP akan memperjuangkan, antara lain penentuan

nasib sendiri yang baru sesuai hukum internasional bagi Papua, penarikan militer dari Papua, penempatan pasukan perdamaian di

Papua di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penghentian penjualan senjata kepada Indonesia sampai semua militer

ditarik keluar dari Papua, pengiriman misi pencarian fakta ke Papua. IPWP akan berjuang agar Sekretaris Jenderal PBB meninjau

kembali peranan PBB dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, dan mengirim peninjau khusus PBB untuk memantau

situasi hak-hak asasi manusia di Papua. Maka, jelas bahwa IPWP tidak menyinggung sama sekali tentang UU Otsus Papua dan

penyelesaian masalah Papua melalui dialog.



Rebut Kepercayaan

Kita sulit memprediksi dampak peluncuran IPWP

ini. Kita hanya bisa berasumsi bahwa kepercayaan dan dukungan komunitas internasional terhadap Indonesia bisa saja berkurang,

sekalipun hal ini tidak bisa ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Penurunan dukungan ini

dapat saja terjadi, terlebih apabila Pemerintah tidak memperlihatkan niatnya untuk mengimplementasikan UU Otsus secara penuh

dan konsisten sebagaimana yang diperlihatkan sejak 2001 hingga kini.



Mengingat dampak yang tidak sederhana ini,

pemerintah mesti berusaha merebut kembali kepercayaan orang Papua serta mempertahankan dukungan internasional. Pertama-tama,

pemerintah mesti mengakui secara jujur bahwa kegagalannya mengimplementasikan UU Otsus Papua secara konsisten telah melunturkan

kepercayaan orang Papua dan mengurangi dukungan komunitas internasional terhadap masalah Papua.



Pemerintah juga

mesti menyadari bahwa kepercayaan orang Papua dan komunitas internasional tidak bisa direbut dengan cara menangkap dan

memenjarakan orang-orang Papua yang mengibarkan bendera Bintang Kejora atau yang memimpin demonstrasi dukungan terhadap

peluncuran IPWP. Protes kepada anggota parlemen Inggris dan Kongres Amerika yang mengutak-utik soal Papua pun tidak akan

membuahkan kepercayaan terhadap Indonesia. Kepercayaan yang mulai pudar bisa direbut kembali melalui dialog damai. Sebab itu

pemerintah mesti bersedia melakukan dialog dengan orang Papua untuk membahas tentang implementasi UU Otsus Papua.





Dialog ini sangat diperlukan agar pemerintah dan orang Papua secara bersama-sama dapat mengidentifikasi

faktor-faktor yang menghambat implementasi UU Otsus, mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, serta membagi

dan menetapkan peran bagi setiap stakeholder guna melaksanakan UU Otsus Papua secara utuh dan konsisten.



Penulis

adalah dosen STFT Fajar Timur Abepura, Jayapura,

Papua.





sumber:http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/03/opi01.html

dilihat : 258 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution