Rabu, 18 Juli 2018 13:52:45 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 139
Total pengunjung : 406533
Hits hari ini : 979
Total hits : 3706060
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Keprihatinan Anak Bangsa : Pemilu 2009






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 26 Maret 2009 00:00:00
Keprihatinan Anak Bangsa : Pemilu 2009
Menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2009

tanggal 9 April, sebagian besar kaum terdidik tertarik dengan wacana DPT palsu, DPT cloning, DPT ganda dan DPT lainnya yang

dianggap tak lazim. Mereka khawatir, bahwa Pileg 2009 akan rawan gugatan paska perhitungan suara. Sebenarnya saya tak tertarik

untuk turut membahasnya, apalagi mengikuti opini umum yang digiring media massa. Saya hanya tertarik pada minat kaum terdidik

yang mudah 'terpancing' masalah-masalah partial seputar Pemilu 2009.



Masalah-masalah partial yang saya maksud

adalah masalah ikutan, masalah yang sengaja dibuat untuk mendapat perhatian umum, suatu masalah untuk mengelabuhi dan karena

itu tak kan menyelesaikan masalah utamanya. Masalah ikutan memang rentan, menimbulkan efek simultan, snow ball yang akan

menggelinding semakin besar dan pada akhirnya mengesampingkan masalah utamanya. Pertanyaan saya adalah, mengapa kaum terdidik

lebih senang dengan rumors, masalah partial dan 'selebaran' politik?



Sebelum saya menjawab sendiri pertanyaan

tersebut, ada baiknya sedikit memahami latar belakangnya mengapa kaum terdidik negeri ini mudah 'terpancing' hal-hal partial,

fragmentalis dan macam-macam potret politik? Mengapa mereka berdiam diri selama hampir sepuluh tahun?



Pertama,

demokrasi multi partai segera setelah reformasi sesungguhnya tak memiliki basis nature budaya politik bangsa yang sesuai dengan

kinerja dan kemauan para alite politiknya. Pembelajaran satu-satunya berdemokrasi adalah semasa berlakunya UUDS 1950 yang

melahirkan Konstituante. Untuk membuat suatu UUD tetap saja beragam parpol yang memenangi Pemilu 1955 tidak mampu menahan diri

untuk tidak mengedepankan kepentingan politik partialnya. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa yang telah disepakati sejak

1945 dalam 2,5 tahun persidangan Konstituante dihadapkan pada pilihan ideologi lain, yaitu Islam atau

Sosial-Demokrasi.



Ketika masa kerja Konstituante hanya tinggal 5 - 6 bulan lagi, pekerjaan mereka merampungkan UUD

baru mencapai 10% dan hanya terkait sebagai daftar inventarisasi masalah yang dianggap patut dimasukkan dalam UUD. Konflik

kepentingan partial akhirnya mengubur demokrasi multi partai melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno

memanfaatkan masa reses Konstituante untuk mengakhiri 'keangkuhan' demokrasi multi partai.



Kedua, demokrasi yang

dijalankan Orde Baru sebagaimana telah kita alami selama 32 tahun lebih menekankan bentuk akhirnya dan tidak mementingkan

proses pembelajaran politik berdemokrasi. Bentuk akhir demokrasi pun sarat dengan kepentingan modal asing yang menopang

pembangunan ekonomi. Besarnya bantuan luar negeri (baca: utang luar negeri) dari tahun ke tahun dipersepsi sebagai kepercayaan

asing terhadap perekonomian Indonesia. Bahkan, Prof. Soemitro Djojohadikoesomo dan Prof. Widjojo Nitisastro pernah menyebutnya

sebagai kebanggaan nasional, ketika bantuan luar negeri yang dikucurkan kepada Indonesia semakin membesar.



Walaupun

akhirnya demokrasi bergaya Orde Baru telah memberi satu pengalaman ‘berharga’ tentang ketergantungan ekonomi nasional terhadap

kepentingan pemilik modal. Akan tetapi, demokrasi berkaki tiga yang dihela oleh kolaborasi tentara dan sipil (sekber golkar)

menciptakan situasi serba tak aman, perasaan terabaikan dan persaingan culas diantara kalangan menengah dan kaum terdidik.

Tanpa disadari pula, perasaan inferioritas merayap merasuki alam bawah sadar kaum terdidik Indonesia yang hidupnya mengais

remah-remah ‘kue’ kekuasaan Orde Baru.



Kaum terdidik yang tidak sepaham dengan demokrasi Orde Baru dengan

sendirinya akan tersisih. Sebaliknya, tidak sedikit kaum terdidik menjadi alat penindas rakyat, memata-matai dan melaporkan

setiap kegiatan yang dicurigai melawan Orde Baru. Pilihan skeptis pragmatis kaum terdidik demikian sekadar untuk menyelamatkan

kelanjutan hidupnya. Tak ubahnya seperti kebanyakan pribumi terdidik yang berpihak kepada VOC atau sebagai antek kolonial dan

kolaborator pemerintah Hindia Belanda. Tujuan pragmatis mereka tak lain untuk mengamankan kelanjutan hidup pribadi dan

keluarganya.



Ketiga, reformasi telah mengakhiri konstruksi kekuasaan politik Orde Baru dan membuka seluas-luasnya

ruang publik bagi para pelaku politik melakukan mobilitas sosial terstruktur. Masalahnya adalah nature Bangsa sudah terlanjur

membudayakan suasana tak aman, tersisih dan perasaan inferioritas lainnya. Jika semasa Orde Baru akumulasi perasaan

inferioritas terakreditasikan melalui sikap hipokrit, serba bermuka dua dan mengamankan kepentingan hidup pribadi, maka

memasuki era kebebasan reformasi justeru diekspresikan dalam pola piker dan pola sikap insecure tak mendapat bagian dari

reruntuhan kekuasaan politik Orde Baru. Remah-remah ‘kue’ kekuasaan semasa Orde Baru, akhirnya lebih mengundang air liur setiap

pelaku politik reformasi lebih tertarik pada kue seutuhnya.



Empat kali perubahan dan penambahan pasal-pasal baru

dalam UUD 1945 secara umum mencerminkan perasaan inferior kaum terdidik dihadapan pergaulan internasional. Seolah-olah

percepatan laju demokratisasi menjadi nilai ‘kebanggaan’ baru selain menukar asset nasional dalam bentuk capital liquid. Sumber

keuangan Negara menjadi daya tarik bagi setiap elite politik membangun ‘rumah’ baru.. Sehingga, tumbuh dan berkembangannya

parpol baru lebih merupakan perpecahan elitenya daripada ekspresi keragaman political view di tingkat masyarakat. Oleh sebab

itu ketika membagi ‘kue’ kekuasaan tak mungkin lagi dilakukan melalui pertikaian ideologis, maka jalan pintas yang dapat

diterima semua elite politik adalah membuka arena persaingan politik di ruang publik berbanding lurus dengan kemampuan dan

penguasaan capital assets.



Manipulasi dalam memanfaatkan ruang abu-abu yang tak tersentuh kekuatan lawan menjadi

signifikan sebagai budaya politik baru mengamankan kepentingan untuk menutupi perasaan takut tak mendapat bagian ‘kue’

kekuasaan.. Tak ubahnya perasaan haus yang berkepanjangan, maka meneguk air segelas pun tak mampu menyudahinya selama mata air

satu-satunya tak segera dikuasai secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, seharusnya kita membaca arah menyatuan langkah

politik antar parpol sekepentingan menjelang Pileg 2009. Partai berkuasa kapan pun senantiasa akan dimengerti sebagai penguasa

tunggal 'mata air' dan sewajarnya saja jika para musafir 'politik' yang kehausan menganggapnya sebagai musuh bersama. Ke

arah ini juga sepatutnya kita menterjemahkan kekisruhan DPT yang dijumpai di berbagai daerah pemilihan.



Empat

lembaga jejak pendapat sebelumnya mengumumkan hasil survey mereka, bahwa parpol berkuasa masih menjadi idola dan karenanya

menduduki tempat teratas dibandingkan parpol lainnya. Selanjutnya, keempat lembaga jejak pendapat itu mengajukan gugatan kepada

Mahkamah Konstitusi supaya mereka memiliki hak mengumumkan hasil perhitungan cepat segera setelah 9 April, tanpa menunggu hasil

perhitungan KPU. Di lain pihak, parpol berkuasa hanya dapat melanggengkan penguasaan 'sumber air', manakala berhasil

mencairkan basis tradisional parpol-parpol yang menjadi lawan politiknya. Alhasil, Jawa Timur, Bali, Sumsel dan Sulsel menjadi

sasaran politik memecahkan kebekuan basis tradisional lawan.



DPT adalah data pemilih yang harus sesuai dengan hasil

akhir perhitungan suara. Ketika parpol-parpol lain lebih fokus pada hasil perhitungannya sendiri, maka DPT ‘haram’ menjadi

dasar pelipatgandaan suara untuk menyongsong hasil perhitungan cepat yang telah mendapat hak konstitusi mendahului perhitungan

KPU. Hal-hal yang bersifat teknis, sesungguhnya bukan menjadi bagian untuk dipikirkan kaum terdidik yang sadar akan keselamatan

Bangsa dan Negaranya. Seperti halnya sudah saya uraikan sebelumnya, nature bangsa ini tak memiliki nilai sesuai dengan

nilai-nilai demokrasi yang hakiki.



Perasaan gundah dan kekhawatiran kaum terdidik, seolah-olah prihatin dengan nasib

rakyat setelah Pemilu 2009, sebenarnya lebih merupakan ekspresi ketidak pedulian kaum terdidik terhadap sejarah pergulatan

pemikiran sendiri termasuk sumber-sumber penyebab terjadinya dekadensi sosialnya. Kaum terdidik yang lebih senang bergunjing

tentang ‘kulit luar’ masalah Bangsa dan Negara, pada dasarnya adalah mereka yang telah merasa nyaman dengan suasana politik

saat ini, tetapi mereka menginginkan bagian ‘kue’ lebih dari yang semestinya.



Apabila keprihatian kaum terdidik

sungguh-sungguh lebih menukik pada masalah Bangsa dan Negara, sudah semestinya mereka memberi perhatian lebih pada UU yang

mendasari pelaksanaan Pemilu 2009. Bahkan jauh lebih penting lagi mempermasalahkan sumber segala sumber hukum yang tertuang

dalam Pembukaan UUD 1945 yang sudah sulit menemukan keselarasan, kesejajaran dan konsekuensi hukumnya dalam pasal-pasal batang

tubuhnya.



Keprihatinan kaum terdidik seharusnya diekpresikan melalui pemecahan masalah dasar filosofis Bangsa dan

Negara. Saya menantang mereka untuk membongkar kembali bangunan Bangsa dan Negara ini agar nature politiknya matching dengan

hakikat proses demokratisasinya.



Oleh : Sudirman Kadir.

dilihat : 249 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution