Minggu, 22 Juli 2018 03:50:18 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 154
Total pengunjung : 407380
Hits hari ini : 2328
Total hits : 3715267
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Sarasehan Pustaka Lewi Mencermati UU BHP






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 11 Januari 2005 00:00:00
Sarasehan Pustaka Lewi Mencermati UU BHP
Perhimpunan Pustaka Lewi (Pusat Data dan Dokumentasi

Lembaga-Lembaga Gerejawi) bersama Badan Musyawarah Antar Gereja Surabaya membuka tahun ini dengan meluncurkan wacana yang

sedang menarik banyak perhatian dunia pendidikan nasional, tak terkecuali umat Kristiani, yaitu kontroversi Undang-Undang Badan

Hukum Pendidikan (BHP).



Forum yang bertajuk 'Sarasehan Awal Tahun V Pustaka Lewi' ini mengambil tempat di Gedung

Pertemuan milik GKKA Arjuna yang berada di sebelah selatan gedung gereja, tepatnya di Jalan Arjuno nomor 71 Surabaya, hari

Sabtu, 10 Januari 2009. Untuk mengupas dan sekaligus mengkritisi muatan yang terkandung dalam UU BHP ini dihadirkan tiga

pembicara, Simon Lekatompessy, pengusaha sekaligus politisi dari Partai Damai Sejahtera, Sahat Tua Simanjuntak, praktisi hukum

yang juga politisi dari Golkar, kemudian Hizkia Yosias Simon Polimpung, akademisi yang juga anggota Pustaka Lewi Jakarta, serta

moderator Santo AV. dari Pustaka Lewi Surabaya.



Di kesempatan pertama, Simon Lekatompessy berusaha mengupas aspek

politis dari keluarnya kebijakan sistem peraturan pendidikan nasional yang ternyata sangat dipengaruhi oleh para eksekutif yang

menduduki posisi-posisi penting, khususnya menteri pendidikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan nasional yang diambil pun

dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang dibawanya.



Ketua PDS Surabaya ini secara khusus juga menyoroti muatan

yang dikandung oleh UU BHP ini yang berbau kontradiktif. 'Di satu sisi UU BHP ini menuntut institusi pendidikan bisa mandiri,

tapi di sisi lain pemerintah juga memberikan halangan bagi institusi pendidikan untuk bisa mandiri', tegasnya menyoroti

berbagai muatan dalam pasal pendanaan. Khusus bagi pendidikan Kristen sendiri, Simon juga menyoroti kecilnya alokasi anggaran

dari pemerintah terhadap institusi pendidikan Kristen.



Hizkia YS Polimpung pada kesempatan berikutnya mencoba secara

obyektif melihat substansi dari UU BHP ini. Khusus masalah pendanaan, BHP bisa bermuka dua, pertama bisa mendorong institusi

pendidikan, khususnya perguruan tinggi untuk mandiri dalam mencari uang (pendanaan), tapi juga bisa berakibat institusi

pendidikan lebih mementingkan aspek bisnis. Akibatnya bisa ditebak, jurusan-jurusan keilmuan yang tidak sesuai selera pasar

(marketable) akan tersingkir.



Anggota Pustaka Lewi yang sekarang menempuh paska-sarjana di Hubungan Internasional

Universitas Indonesia ini juga melihat bahwa umat Kristen hanya terkesan latah untuk menanggapi UU BHP ini, padahal sejak UU

Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 2003, rancangan UU BHP ini sudah disusun. Dan sebagai solusi, Hizkia menawarkan sebuah

sistem check and balance dalam pelaksanaan UU BHP ini yang kemudian mendapat tanggapan dari salah satu peserta akan sangat

berat mengingat kualitas dan kapasitas supervisi masih belum ada dalam dunia pendidikan kita.



Sementara itu Sahat

Tua Simanjuntak yang juga pengurus pusat Pertina ini mengemukakan pengalaman dalam mewakili Universitas Surabaya mengawal UU

Badan Hukum Pendidikan ini. 'Dan banyak koreksi negatif yang muncul terhadap UU BHP ini', tegasnya. Sahat juga mengemukakan

isu menarik mengingat sampai saat ini tidak banyak pengurus yayasan pendidikan yang belum bereaksi secara resmi terhadap UU BHP

ini, justru suara dari mahasiswa yang nyaring terdengar. Yang juga patut dicermati dari UU BHP ini adalah belum adanya suatu

mekanisme dan fungsi pengawasan terhadap jalannya sebuah institusi pendidikan. Aspek positifnya, masyarakat akan bisa menilai

kualitas sebuah institusi pendidikan karena adanya aspek transparansi dan akuntabilitas.



Antusiasme sekitar 30

peserta sarasehan terlihat dari beberapa pertanyaan sekaligus pernyataan yang muncul. Seperti yang dikemukakan oleh Ferdenandus

dari Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Jawa Timur yang menilai bahwa isu ini sangat penting dan mengusulkan untuk suatu rumusan

strategi yang tepat sebagai hasil dari forum ini. Dari pernyataan beberapa peserta yang lain juga bisa dikatakan bahwa

kontroversi UU BHP ini harus terus dicermati terutama dalam aspek pengawasannya, untuk itulah diperlukan jaringan antar umat

kristiani sekaligus kolaborasi yang baik terutama dalam memperjuangkan suara umat kristiani dalam pemerintahan.

(sav)

dilihat : 250 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution