Kamis, 16 Agustus 2018 01:44:36 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 226
Total pengunjung : 413677
Hits hari ini : 2684
Total hits : 3789362
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Merawat dan Memperkuat Ikatan Pemersatu Indonesia






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 31 Oktober 2008 00:00:00
Merawat dan Memperkuat Ikatan Pemersatu Indonesia
Momentum Sumpah Pemuda yang ke-80 tahun 28 Oktober lalu

sudah diperingati oleh pelbagai komponen bangsa. Entah kenapa peringatan kita atas momentum ini tak pernah semarak peringatan

Proklamasi Kemerdekaan. Padahal, kalau saja tak pernah ada momentum tersebut, bangsa manakah yang memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945? Tidak jelas. Namun, dengan adanya Sumpah Pemuda, maka jelaslah bahwa momentum penting 17

Agustus 1945 itu merupakan peristiwa diproklamirkannya kemerdekaan suatu bangsa, yakni Bangsa Indonesia.



Inilah yang

harus dipahami secara kritis. Bahwa sebelum Sumpah Pemuda, sesungguhnya Bangsa Indonesia belum betul-betul ada sebagai entitas

politik. Yang ada barulah “embrio” Bangsa Indonesia, yang berserakan di pelbagai pelosok Nusantara dalam wujud suku-suku yang

beranekaragam dan dengan entitas politiknya masing-masing. Memang, sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat kita sangat majemuk.

Menurut studi Furnivall (1944), kemajemukan itu ditandai dengan banyaknya kelompok masyarakat yang hidup sendiri-sendiri tanpa

ada suatu kesatuan politik. Jadi, semasa penjajahan dahulu, yang ada di gugusan kepulauan yang disebut Nusantara ini adalah

Orang Jawa (huruf “o” sengaja ditulis dengan huruf kapital untuk menunjukkan golongan atau komunitas, dan bukan satuan

manusia), Orang Bali, Orang Batak, Orang Minang, Orang Bugis, Orang Minahasa, dan lainnya, yang masing-masing memiliki otonomi

sendiri atas wilayah dan kelompok masyarakatnya.



Atas dasar itulah mereka tidak bisa digolongkan secara begitu saja

sebagai Orang Indonesia atau Bangsa Indonesia. Apalagi saat itu memang belum ada nasionalisme yang mempersatukan keanekaragaman

mereka. Jadi, jangankan spirit yang sama sebagai suatu nasion, bahkan bahasa yang merupakan wahana untuk menjalin interaksi dan

interelasi di antara mereka pun berbeda-beda.



Di era kolonial dahulu, Bangsa Indonesia dalam artian politis (nasion)

memang belum ada. Yang ada adalah sekumpulan suku (etnik), yang masing-masing hidup mandiri—dan terpisahkan oleh jarak politik,

budaya, dan geografis—sebagaimana halnya bangsa-bangsa yang berdaulat atas wilayah dan pendu­duknya sendiri (nasion). Itulah

sebabnya Orang Kulit Putih mudah menjajah nenek-moyang Indonesia itu selama ratusan tahun dengan cara memecah-belah (politik

divide et impera). Nama “Indonesia” sendiri sebenarnya diberikan oleh sejumlah peneliti asing, antara lain James Richardson

Logan dari Inggris, pada abad ke-18, karena menurut dia, kepulauan Nusantara dan orang-orang yang mendiaminya mirip dengan

kepulauan India beserta penduduknya.



Latar belakang seperti ini sebenarnya mirip dengan yang dialami Orang Indian di

Amerika. Penduduk “asli” yang mendiami benua tersebut, terutama sebelum Orang Kulit Putih dari Eropa datang ke benua ini pada

abad ke-15, sebenarnya bukanlah bangsa yang satu dan bersatu. Mereka terdiri atas banyak suku (etnik), yang masing-masing hidup

mandiri (sebagaimana halnya nasion) secara politik dan budaya—dan memiliki ratusan bahasa yang berbeda-beda. Ketika Columbus

mendarat di sana, maka dialah orang pertama yang memberikan nama “Indian” kepada mereka. Menurut Columbus, penduduk asli itu

mirip dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di kepulauan India.



Kembali pada sekumpulan suku (Orang Jawa, Orang

Bali, Orang Batak, Orang Bugis, Orang Minahasa, dan lainnya) yang mendiami kepulauan Nusantara itu, seiring waktu “embrio”

bangsa Indonesia itu pun mengalami maturitas akibat didera penderitaan yang berkepanjangan di bawah penguasaan kaum penjajah.

Kelak, ketika saatnya tiba, lahirlah “bangsa baru” itu: Bangsa Indonesia. Bilakah itu? Bukan pada saat Kemerdekaan Indonesia

diproklamirkan, melainkan ketika sejumlah tokoh dari berbagai organisasi pemuda mencetuskan ikrar politik yang mengakui

sekaligus membulatkan tekad untuk bersatu nusa, bersatu bangsa, dan bersatu bahasa.



Tepatnya tanggal 28 Oktober,

delapan puluh tahun silam, di Gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat 106, Jakarta, milik seorang Tionghoa bernama Sie Kok

Liong, para tokoh pemuda itu mengucapkan Ikrar Pemuda. Pertama: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah

jang satoe Tanah Indonesia ”. Kedua: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, mengakoe berbangsa satoe Bangsa Indonesia ”. Ketiga:

“Kami Poetra dan Poetri Indonesia, mengakoe mendjoengdjoeng Bahasa Persatoean Bahasa Indonesia”. Pada saat bersamaan

diperkenalkan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia.



Jadi,

saat itulah sesungguhnya secara resmi nasion dan nasionalisme Indonesia mulai dibangun. Sejak itulah pula perjuangan Bangsa

Indonesia demi melepaskan diri dari belenggu penjajahan semakin menemukan arahnya. Sulitkah? Tentu saja. Sebab, selain

suku-suku di Nusantara ini berserakan secara geografis, masing-masing mereka juga memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. Maka

patutlah disyukuri bahwa saat itu ada satu bahasa yang ditetapkan secara resmi menjadi Bahasa Persatuan. Jika tidak, tingkat

kesulitan dalam rangka membangun nasion dan memperkuat nasionalisme Indonesia itu niscaya bertambah besar.



Pada 18

Agustus 1945, sehari setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, the founding fathers bersepakat menjadikan Pancasila versi

yang sekarang ini sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa dengan semboyannya yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”

(Berbeda-beda tapi Satu). Logikanya, sejak itu, upaya membangun nasion dan nasionalisme Indonesia relatif tak lagi sulit. Namun

kenyataannya, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad, nasionalisme masih merupakan sebuah persoalan besar

di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat? Bukankah logikanya ikatan pemersatu bangsa yang semakin dewasa ini pun semakin

kuat? Namun fakta bicara, bahwa Pancasila tidaklah semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu Indonesia. Buktinya, selama ini,

sejumlah pemimpin kerap mengungkapkan keprihatinan mereka akan pudarnya penghayatan kita terhadap Pancasila.



Tak

pelak, inilah saatnya semua komponen bangsa merenungkan kembali makna kesatuan dan kebersatuan Indonesia. Ingatlah sekali lagi,

bahwa Indonesia telah diikrarkan oleh para pemimpin kita dahulu hanya dalam tiga hal ini: nusa, bangsa, bahasa. Artinya, di

luar trinitas itu, tak ada hal lain yang boleh dipaksakan untuk menjadi ikatan pemersatu kita. Agama atau keyakinan tidak,

tatacara berbusana maupun berperilaku santun sama halnya. Dengan menyadari hal-hal penting ini, maka upaya-upaya memaksakan

keseragaman budaya seharusnya dijauhkan. Justru sebaliknya, seharusnya kita mensyukuri Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Itulah hakikat sekaligus kekayaan kita yang merupakan anugerah ilahi.



“Nasion,” ujar ilmuwan Perancis Ernest Renan,

“adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual. Ia merupakan kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh pengorbanan yang telah

dibuat di masa lampau, dan yang bersedia dibuat di masa depan. Nasion mempunyai masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada

masa kini melalui suatu kenyataan yang jelas, yakni kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup

bersama.” Memang, definisi Renan saat ini mungkin sudah agak usang, terutama dalam hal “masa lampau”. Adalah fakta bahwa

orang-orang yang berhimpun sebagai Bangsa Indonesia dewasa ini tak semuanya memiliki masa lampau yang sama. Orang Papua,

misalnya, bukankah baru bergabung dengan Indonesia belakangan (bukan tahun 1928 maupun 1945)? Karena itulah, yang harus kita

pandang sebagai hal terpenting adalah sekarang dan masa depan. Jika kita sepakat untuk terus bersama-sama, maka trinitas yang

telah menjadi ikatan pemersatu Indonesia itu harus dirawat dan diperkuat seraya terus-menerus meyakini bahwa ikatan pemersatu

yang lain tidaklah diperlukan. Itulah nasionalisme kewargaan yang modern (modern-civic-nationalism), yang dilandasi dengan

kesadaran setiap warga akan perbedaan di antara mereka dan karena itulah mereka saling menghargai di tengah kebersamaan sebagai

satu bangsa.



Oleh : Victor Silaen

Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.



Telah dimuat pada Harian

Seputar Indonesia, 30 Oktober 2008

dilihat : 272 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution