Jum'at, 18 Oktober 2019 21:39:10 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 520147
Hits hari ini : 1866
Total hits : 5029480
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Agus Condro dan Orientasi Kehidupan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 20 September 2008 00:00:00
Agus Condro dan Orientasi Kehidupan
Sosok seperti apakah sebenarnya Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR dari

Fraksi PDI Perjuangan itu? Pertanyaan ini bergulir menjadi wacana di kalangan pengamat dan peminat politik Indonesia setelah ia

bersaksi tentang aliran dana Rp500 juta dari mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004 lalu. Ada

yang bilang Agus adalah pahlawan, tapi ada juga yang menyebutnya “pahlawan kesiangan”. Yang kedua ini tentu saja berkonotasi

negatif. Alasannya, mengapa baru sekarang ia “bernyanyi”? Mengapa tidak dari awal saja?



Tentu hanya Agus sendiri

yang bisa menjawabnya. Yang jelas, kesalahan adalah kesalahan. Itu adalah satu hal, dan tak patut dipuji. Namun mengakui

kesalahan, lalu menyesali dan berupaya memperbaikinya, itu adalah hal lain, dan sungguh patut dipuji. Agus Condro berada pada

kategori kedua ini. Buktinya, selain bersaksi atas kasus penyuapan itu, ia juga menunjukkan niat baiknya melalui dua hal ini:

siap dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan siap mengembalikan uang suap tersebut, meski untuk itu ia

harus menjual hartanya.



Namun, gara-gara Agus bersaksi, Fraksi PDI Perjuangan memberhentikan dirinya sebagai anggota

DPR. Padahal, menurut Agus, ia berharap kesaksiannya bisa menjadi entry point untuk melakukan pembersihan dan perbaikan di

tubuh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Itu sebabnya, pemecatan dirinya tanpa melalui proses klarifikasi dan dalam

waktu yang relatif singkat dipandang Agus sebagai sinyal ada yang tidak beres di tubuh partainya. Bahkan, ia mengatakan

partainya sakit. “Buktinya, saya diadili saja belum, cuma menjawab pertanyaan KPK apa adanya, malah dipecat. Alasannya apa? Mas

Tjahjo, Bang Panda, Pak Emir Moeis, Dudi, Pak Willem Tutuarima ditanya Sekjen mereka jawab tidak terima (uang), yang terima

cuma Agus. Karena lebih 30 hari, dianggap gratifikasi dan saya dianggap melanggar AD/ART, akhirnya dipecat,” ujar Agus 5

September lalu.



Tindakan ”tegas dan tega” PDI Perjuangan atas diri Agus Condro seakan mengulangi fenomena politik

Indonesia yang telah mengkristal menjadi tesis tentang ”ketertindasan politik dan simpati publik”. Artinya begini, barang siapa

ditindas secara politik oleh penguasa, dalam waktu relatif cepat ia akan populer karena mendapat simpati publik. Buktinya

adalah Megawati Soekarnoputeri, yang ditindas rezim Orde Baru, namun kemudian sosoknya melambung di mata publik sebagai

pemimpin harapan. Ketika menjadi presiden, Megawati kemudian ”menindas” bawahannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak lama

setelah SBY mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Gotong Royong. Akibatnya, popularitas SBY dalam waktu relatif cepat

melambung dan akhirnya mengalahkan Megawati di pentas politik pemilihan presiden 2004.



Hal yang sama kini dialami

Agus Condro. Itu sebabnya, meski tak terdengar lantang di publik, banyak kalangan memuji keberaniannya. Hingga akhirnya, 10

September lalu, sebuah penghargaan diberikan kepadanya, dari Keluarga Besar Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI)

angkatan 1973. Ketua organisasi tersebut, Ruddy D. Johannes, mengatakan tidak ada unsur politis dalam pemberian Nurani Award

itu. Agus dianggap layak mendapatkannya, karena ia mampu berkata jujur telah menerima uang suap, walaupun risikonya besar.

“Kami hanya bermaksud menjadikan Agus Condro sebagai pahlawan. Kami menaruh simpati dan sangat salut padanya,” ujar Ruddy.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo yang hadir saat itu mengatakan, Nurani Award yang

diterima Agus merupakan simbol dukungan publik atas keberaniannya membongkar praktik suap dalam pemilihan Deputi Senior

Gubernur BI Miranda Goeltom. “Ini bentuk apresiasi publik atas kemauan Agus untuk menyampaikan informasi mengenai praktik jual

beli suara dalam pemilihan pejabat publik. Jika Agus mau, tak perlu dia omong, cukup nikmati uangnya karena tak ada yang tahu,”

kata Adnan.



Adnan benar. Kalau Agus mau, bukankah dia bisa diam-diam saja? Jadi, motif apa gerangan yang

mendorongnya melakukan perbuatan terpuji itu? Sekali lagi, hanya Agus yang tahu. Namun, terlepas dari motif yang masih

misterius itu, Agus telah memperlihatkan keteladanan konkret bagi kita semua. Di saat jiwa kita gundah menyaksikan

sepak-terjang para elit politik yang rakus uang demi memerkaya diri sendiri, Agus tampil sebagai sosok langka yang menunjukkan

kepada kita semua bahwa nurani jauh lebih penting daripada kekayaan.



Mengacu pada pemikiran psikolog sosial Erich

Fromm (1955) tentang alienasi, boleh jadi Agus mengalami perasaan terasing setelah menerima uang suap dari Miranda Goeltom.

Uang itu bukan hasil keringatnya, dan karena itu bukan pula haknya, tetapi mengapa diterima dan dinikmatinya? Ia adalah wakil

rakyat, yang seharusnya menghayati penderitaan rakyat dan selalu menjaga kepercayaan dari rakyat, tetapi mengapa ia

bersenang-senang menerima uang haram dan karena itu juga mengkhianati rakyat?



Bertahun-tahun Agus mengalami alienasi

itu. Sebagai insan ilahi yang dikaruniai akal-budi dan hati-nurani, ia mungkin bergumul dengan dirinya sendiri, dengan

keluarganya, dan dengan significant others (orang-orang lain yang penting dan dekat dengannya). Akhirnya, ia pun bangkit untuk

melawan: demi kebenaran dan keadilan. Itulah orientasi hidup yang oleh Fromm disebut biophilia, suatu cara hidup yang mengabdi

total pada semua kebaikan dan kebajikan, demi kehidupan itu sendiri. Kebalikan dari itu adalah necrophilia: suatu cara hidup

yang berorientasi kematian, yang selalu tertarik pada semua hal yang antikebaikan dan antikebajikan, yang di dalamnya termasuk

kebusukan, kebohongan, kecurangan, dan yang sejenisnya. Di dalam kategori manakah kegemaran berpraktik korupsi berada? Tentu

saja di necrophilia, karena korupsi tidak saja merugikan tetapi juga menghancurkan negara dan membusukkan moral

bangsa.



Berdasarkan itulah kita harus bahu-membahu memerangi korupsi dalam segala bentuknya, termasuk suap. Maka,

didasarkan fakta bahwa Agus telah dipecat secara tidak terhormat dari DPR oleh Fraksi PDI Perjuangan lantaran berupaya

membongkar korupsi, kita pun prihatin. Ada apa dengan partainya wong cilik ini? Kalau tidak percaya dengan pengakuan Agus,

mengapa harus memecatnya semudah itu? Bukankah seharusnya ada langkah-langkah prosedural sesuai mekanisme partai yang ditempuh

demi menyelesaikan persoalan ini? Tidakkah beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang disebut-sebut Agus dalam

kesaksiannya itu seharusnya ditanyai dulu agar duduk perkaranya menjadi jelas?



Apa boleh buat, agaknya kita tak bisa

berharap dari PDI Perjuangan. Sebab, partai yang selalu mengklaim penyuara aspirasi wong cilik ini terkesan cenderung ingin

mengubur kasus ini dalam-dalam. PDI Perjuangan kurang antisipatif dalam hal ini, bahwa dipecatnya Agus secara sepihak justru

bisa mengubur kegemilangan partai dalam Pemilu 2009.



Bagaimana dengan Badan Kehormatan (BK) DPR? Dalam skandal

“esek-esek” Max Moein, rekan sefraksi Agus Condro, BK DPR mampu bekerja cepat sampai keluarnya rekomendasi pemecatan atas diri

Max. Itu dalam kasus kesusilaan, yang tidak tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Logikanya, untuk kasus

korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa, mestinya BK DPR sanggup bekerja ekstra keras demi menuntaskannya. Apalagi Ketua

DPR Agung Laksono telah meminta BK DPR agar segera menindaklanjuti hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) tentang 400-an lembar cek perjalanan (selembar bernilai Rp 50 juta) yang diduga mengalir ke 41 anggota DPR terkait

pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI.



Di luar itu, kita berharap KPK bekerja keras dan cepat

demi mengusut kasus ini. Jangan sampai orang-orang terkait yang disebut-sebut Agus dalam kesaksiannya melakukan upaya-upaya

mengaburkan hal-hal yang seharusnya dapat digunakan sebagai alat bukti. Menurut informasi, data dari PPATK yang diserahkan ke

KPK sudah sangat cukup untuk melakukan penyelidikan atas laporan Agus. Jadi, tak ada alasan untuk berlama-lama

menuntaskannya.



Oleh : Victor Silaen.

Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.



Telah dimuat pada Harian

Seputar Indonesia, 19 September 2008

dilihat : 443 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution