Jum'at, 22 November 2019 23:18:44 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 520227
Hits hari ini : 2416
Total hits : 5101702
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pernikahan Beda Agama






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 24 Juli 2008 00:00:00
Pernikahan Beda Agama


Bagi sebagian

besar orang dalam masyarakat kita, menikah adalah sebuah keniscayaan. Namun begitu bicara soal pernikahan beda agama, reaksi

yang timbul akan beragam. Ada yang akan mengerutkan dahi dan secepat kilat melambaikan tangan, tanda tak setuju. Ada juga yang

dengan berani berkata, ”mengapa tidak?”, dan ada pula yang bingung, tidak yakin dan tidak tahu apakah itu boleh atau

tidak.



1. MENGAPA PERNIKAHAN BEDA AGAMA di-HARAM-kan ?



Masing-masing agama pasti memiliki dimensi

eksklusivitas. Dimensi eksklusif itulah yang sedikit banyak berpengaruh pada doktrin dan sikap etis agama tersebut. Coba kita

renungkan. Adakah agama dan kepercayaan yang tidak mengklaim bahwa dirinya adalah jalan menuju pada kesempurnaan dan kebenaran?

Jawabnya adalah tidak ada!



Yah..itulah agama. Jika ada yang bilang ”tidak ada agama yang tidak mengajarkan

kebaikan”, kita juga harus sadar juga bahwa tidak ada agama yang tidak mengklaim diri sebagai jalan yang utama. Konsekuensinya,

penganut kepercayaan atau agama lain akan diberi gelar ”bukan umat (goyim)”, kafir atau istilah yang

sejenis.



Dimensi ekslusivitas beserta segala konsekuensinya itulah yang membuat nikah beda agama menjadi sesuatu

yang di-haram-kan dalam kehidupan masyarakat kita. Dalam perkembangannya kemudian larangan terhadap pernikahan beda agama itu

dilegitimasi oleh beberapa teks kitab suci yang dikutip dan dicomot begitu saja, tanpa dilihat konteksnya (misal di kalangan

kekristenan sering digunakan teks 2 Kor. 6:14).



2. NIKAH BEDA AGAMA DI DALAM ALKITAB



Dalam Perjanjian

Lama (PL)



Sebenarnya istilah ”menikah beda agama” berbeda dengan ”perkawinan campuran”. Perkawinan campuran adalah

perkawinan antar bangsa/ suku bangsa. Namun dalam PL, kawin campur nikah beda agama adalah identik. Menikah dengan orang non

Israel (kawin campur) berarti juga menikah dengan yang berbeda agama. Ada tiga cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan

campuran (nikah beda agama) dalam PL :

I. Karena dianggap membahayakan iman kepada YHWH, perkawinan campuran dilarang.

Pada jaman itu, non-YHWH-isme identik dengan politeisme (penyembahan terhadap ilah yang majemuk dalam rupa dewa-dewi) dan

bar-barian. Populasi Israel sebagai pemuja YHWH (monoteis, ”beradab”) saat itu jauh lebih kecil jika dibandingkan bangsa-bangsa

besar lain di sekitarnya (politeis, ”bar-bar”). Oleh karena itu hampir dipastikan YHWH-isme akan luntur jika terjadi perkawinan

campuran. Maka pernikahan dengan bangsa non-Israel dilarang. ( Lihat : Ul. 7:1-11; Kel. 34:12-16; Mal. 2:10-15; Ezr. 2:59-62;

Neh. 7:61-64; 13:23-29)



II. Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa di dalam PL, kawin campur juga dibeberkan

sebagai sebuah kenyataan yang tak terhindarkan. Sebagai bangsa kecil di tengah beragamnya peradaban di sekitarnya, orang-orang

Israel tak dapat menghindari relasi sosial dengan bangsa lain-yang juga beragama lain. Maka pernikahan beda agama juga menjadi

realitas yang tak terhindarkan. Bahkan ”tokoh-tokoh besar” Israel pun mengalaminya, dan itu dicatat oleh Alkitab.

A. Kej.

38 :1-2 (Yehuda menikah dengan Syua, wanita Kanaan)

B. Kej. 46: 10 (Simeon juga menikah dengan wanita Kanaan)

C. Kej.

41:45 (Yusuf dengan Asnat, anak Potifera, imam di On-Mesir)

D. Kej. 26:34 (Esau dengan Yudit, anak Beeri orang

Het)

E. Bil. 12:1 (Musa - sang pemimpin Israel – menikah dengan seorang perempuan Kusy)

F. Rut



Kawin

campur dalam konteks tertentu dianjurkan. Haaah…? Dianjurkan? Ya. Ini terdapat dalam Ulangan 21:10-14. Bagian ini merupakan

rangkaian dari perikop yang berbicara mengenai hukum perang yang ditetapkan bagi orang Israel (lihat Ul. 20 - 21 :14). Pada

bagian ini dengan gamblang diatur : apabila Israel menang perang, menawan musuh dan diantara ada para wanita yang menarik, maka

wanita itu harus diperlakukan secara manusiawi, dihormati hak-haknya. Lalu : …”sesudah itu bolehlah engkau menghampiri dia dan

menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu.”



Di sini kita melihat bahwa pernikahan dengan wanita non-Israel

diijinkan agar umat tidak terjatuh pada dosa kejahatan perang, dalam hal perlakuan biadab terhadap para wanita tawanan

perang.



Selanjutnya dalam Perjanjian Baru (PB).



Dalam PB, boleh tidak kawin dengan orang berbeda agama?

Teks 2 Kor. 6:14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.

Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” adalah

teks favorit yang paling sering dikutip untuk melegitimasi pelarangan menikah dengan orang yang berbeda agama.



Jika

menilik konteksnya, sejatinya ayat itu tidak ditujukan untuk melarang atau mendukung seorang Kristen menikah dengan orang

non-Kristen, melainkan lebih ditujukan bagi para petobat baru, yang pasangannya masih memeluk kepercayaan yang lama. Tujuannya

jelas, yakni agar orang-orang Kristen benar-benar menerapkan kekudusan dalam hidupnya dan tidak lagi terjatuh dalam kehidupan

cemar yang masih menjadi gaya hidup pasangannya. Mereka dipanggil untuk menularkan positive influence bagi pasangannya yang

belum percaya. Namun demikian toh Paulus tetap melarang orang-orang Kristen menceraikan pasangannya yang sudah berbeda iman

itu, kecuali pasangannya yang menginginkan (lihat : I Kor. 7:12-16).



Hal senada juga dapat kita lihat dalam I Petrus

3:1-7. Teks ini bicara soal pernikahan beda agama yang diakibatkan oleh pertobatan istri dari pasangan “kafir”. Padahal peranan

suami adalah dominan dan harus ditaati oleh istri sebagai pihak yang lebih lemah (I Pet. 3:7). Dalam konteks yang demikian para

istri tetap harus menjalankan panggilannya untuk menjadi kesaksian di tengah orang yang tidak percaya. (I Pet.

2:12).



3. ASPEK LEGAL PERNIKAHAN BEDA AGAMA

I. Mengingat selama ini penulis melayani di GKI maka akan akan

digunakan rujukan Tata Gereja GKI, yang secara khusus dapat ditilik dalam Tata Laksana, Bab X, ps. 30,ayat 9b ditulis demikian

:

Jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja (baca: bukan Kristen), ia harus bersedia menyatakan secara

tertulis dengan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa :

A. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan

diberkati secara Kristiani.

B. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami / isterinya untuk tetap hidup dan beribadat

menurut iman Kristiani.

C. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara

Kristiani



Menurut penulis, bagian dalam Tager ini tidak disediakan untuk memberi restu bagi pemuda pemudi Kristen

untuk menikah dengan orang non-Kristen. Justru sebaliknya, pasal ini justru mengarahkan pasangan beda keyakinan kepada sebuah

kesepakan untuk menjadikan keluarga tersebut sebagai keluarga yang Kristiani. Bukankah ini selaras dengan yang digemakan dalam

surat Korintus dan Petrus?



Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa formulir kesediaan untuk tidak

menghambat pasangan dan mendidik keluarga secara Kristiani tersebut bakal diisi secara jujur dan konsekuen? Di sinilah

dibutuhkan peran penggembalaan oleh Majelis Jemaat (Pendeta dan penatua).



Beberapa jemaat mengharuskan pasangan yang

bukan Kristen mengikuti katekisasi sampai lulus dan dibaptis terlebih dahulu, baru pernikahannya bisa diteguhkan dan diberkati.

Namun ada jemaat-jemaat yang lain agak longgar aturannya. Yang penting sudah mau ikut katekisasi dan sedang menjalani pelajaran

katekisasinya, ia dinyatakan sebagai simpatisan gereja dan sudah berhak diberkati.



Masalah akan jadi pelik apabila

masing-masing pasangan bersikukuh untuk tidak bersedia menjadi seiman. Nah jika sudah demikian pasangan tersebut setidaknya

akan menghadapi dua masalah besar. Apakah sajakah itu?



A). Pernikahannya tidak mendapat pengesahan dari negara

lewat Catatan Sipil. Memang dalam Pasal 75 Huwelijks Ordonantie Christen Inlanders (HOCI) Stbl. 1933/74 pernah diatur

:

Perkawinan antara pria non Kristen dengan wanita Kristen, atas permintaan kedua belah suami-istri, dapat diteguhkan

berdasarkan ordinasi dan register Catatan Sipil untuk golongan Kristen-Indonesia (di Jawa, Madura, minahasa, Ambon, Saparua dan

Banda). Namun kini yang berlaku adalah UU Perkawinan yakni UU No. 1/ 1974, Ps.2 : 1 yang mengatakan : Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.



Jika menilik peraturan perundangan ini

maka tidak dimungkinkan melakukan upacara nikah dengan dua agama atau kepercayaan.



b). Keluarga tersebut akan

mengalami ketidakjelasan identitas. Ketidaksamaan standar moral etis dalam sebuah keluarga memang bisa saja terjadi. Namun itu

merupakan awal sebuah bencana besar dalam hidup berkeluarga, terutama jika keluarga itu berhadapan dengan problem rumah tangga.

Misalnya : yang satu mengharamkan perceraian, sementara yang lain mengatakan boleh. Yang satu memegang erat asas monogami, yang

lain mengatakan boleh poligami asal adil, dan masih banyak masalah yang lain, termasuk yang menyangkut makanan, ada tidaknya

meja pemujaan di rumah, dsb. Ada lagi satu pertanyaan prinsip. Siapakah yang menjadi kepala rumah tangga? Tentu bukan lagi

Kristus. Dampaknya keluarga tersebut tidak akan dapat memainkan peran dalam menjawab tugas kerasulan untuk menjadi garam dan

bercahaya bagi Kristus.

Jika dipaksakan untuk terus berjalan sendiri? Bisa! Tapi sehatkah keluarga yang demikian? Silahkan

menjawab sendiri.



4. KESIMPULAN



Dari uraian di atas kita masuk dalam sebuah kesimpulan. Bahwa pernikahan

beda agama sebenarnya tidak bersangkut paut dengan dosa atau tidak berdosa. Juga bukan soal boleh atau tidak. Secara konseptual

pernikahan ini sah-sah saja, asalkan masing-masing pihak benar-benar berkomitmen untuk saling menghargai perbedaan

masing-masing dan menghormati perjanjian pernikahannya. Namun secara faktual pasangan nikah beda agama akan menempuh jalan

terjal untuk menuju keluarga Kristiani yang serasi dan bahagia.



Oleh: Andri Purnawan*

* Penulis kini melayani

di GKI Darmo Satelit Surabaya



Sumber : http://gkjwcaruban.org/warta-gkjw-caruban/pernikahan-beda-agama.html

dilihat : 452 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution