Selasa, 17 September 2019 17:14:42 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520100
Hits hari ini : 1725
Total hits : 4958399
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net - “War on Drugs” dan Politik Tersembunyi Amerika Serikat






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 25 Juni 2008 00:00:00
“WAR on Drugs,” tiba-tiba saja

menjadi wacana "perang global" dari berbagai pemerintahan pasca hancurnya Perang Dingin, di akhir tahun 1980-an. Wacana ini

pertama kali muncul pada tahun 1982, ketika pemerintahan Ronald Wilson Reagan, mendesak Kongres untuk mendukung pemerintah

menjalankan program “war on drugs”. Dalam retorik Reagan dikatakan, tujuan dari program ini adalah "to cripple the power of the

mob in America.”



Ironisnya, pada saat yang sama, pemerintahan Reagan justru bekerjasama dengan mafia narkotik dalam

membiayai gerilyawan Contra, untuk memerangi pemerintahan sayap kiri Sandinista, pimpinan Daniel Ortega di Nikaragua. Dalam

waktu bersamaan pula, pemerintah Amerika Serikat (AS), mendukung "berbagai kelompok militer sayap kanan" di Amerika Latin, yang

mempunyai kaitan dengan organisasi narkotik dan membentuk blok politik narko-militeris yang represif.



Di era

Reaganlah, banjir narkotika masuk ke AS dengan difasilitasi dan dibekingi CIA dan Pentagon, serta organisasi rahasia yang

dipimpin kolonel Oliver North. Selama hampir satu dekade, CIA dan Pentagon mendukung dan melindungi perdagangan narkotika

terbesar di dunia, yang menyuplai hampir 50 persen kokain yang dikonsumsi di AS.



"War on Drugs" kembali muncul

diakhir pemerintahan Reagan, di tahun 1988, ketika musuh perang dingin Amerika Serikat yang bernama blok komunisme, dianggap

telah ambruk dan transisi demokrasi mulai menggerogoti rejim-rejim korup-otoriterian sayap kanan, yang menjadi sekutu

tradisionil AS, di berbagai belahan dunia seperti Korea Selatan, Filipina, dan terutama di Amerika Latin dan

Tengah.



Hancurnya komunisme menyebabkan pemerintah AS kehilangan legitimasi untuk terus menjadi “polisi dunia.”

Sebabnya, ancaman atas AS dan sekutu-sekutunya dari rejim komunis dianggap tak lagi relevan. Karena itu, sebuah "monster baru"

harus diciptakan, sebagai legitimasi intervensi global AS dalam urusan rumah tangga negeri lain, dan memberikan bantuan politik

kepada sekutu-sekutu ideologisnya. Monster baru paska perang dingin itu lalu diciptakan di akhir tahun 1980-an dan awal

pemerintahan George Bush senior ditahun 1990-an, dalam wacana “war on drugs.” Perang ini berhasil mendapatkan dukungan kenaikan

anggaran hampir sepuluh kali lipat, dari $1.2 milyar pada tahun 1981 menjadi $11.7 milyar dalam tahun 1992.



Kata

“perang” digunakan juga mempunyai arti politik. Sebab “perang” berarti melibatkan militer sebagai garda depan. Karena itu

operasi militer, bantuan militer, pelatihan militer dan kegiatan inteljen menjadi “program utama” dari strategi ini. Tak heran

jika program “war on drugs” lebih kelihatan sebagai suatu proyek “militerisasi” dengan tujuan politik dan ideologis, ketimbang

upaya untuk memeranginya.



Setelah tragedi 11 September 2001, AS secara sistematis menarik bandul politik dunia ke

dalam “perang melawan terorisme” sebagai suatu “perang global.” Pemerintah AS kemudian lalu menciptakan “definisi terorisme”

menurut kebutuhan politik dan ideologinya. Akhirnya, kebijakan perang melawan terorisme yang dikibarkan AS, justru menjadi

tidak berbeda dengan terorisme yang hendak mereka hancurkan sendiri. Nasib yang sama juga terjadi dalam “war on drugs.”

Meminjam ungkapan Uskup Dom Herder Camara, “obat yang ditawarkan lebih beracun dari penyakit yang hendak disembuhkan.” Dalam

kenyataan yang tak jauh berbeda, AS juga telah ”merekayasa musuh global” menurut kepentingan politik dan ideologinya, dalam

kasus perang menghadapi komunisme dan “perang melawan narkotika.”



Ketika “war on drugs” menjadi strategi bagi

intervensi AS untuk menjadi polisi dunia pasca Perang Dingin, mendadak terjadi peristiwa 11 September 2001. Tiba-tiba saja

perang atas narkotika diintegrasikan dengan perang melawan terorisme, sehingga lahirlah wacana narko-terorisme. Wacana ini

berarti terjadi saling kait antara terorisme dengan perdagangan narkotik, karena itu perlu satu kesatuan program untuk

memeranginya.



Istilah narko-terorisme pertama kali digunakan kepada kelompok mafia perdagangn narkotika di Kolumbia

dan Peru, yang menggunakan cara-cara teroris untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah seperti pemboman, pembunuhan

politik, dan penculikan. Di kedua negara tersebut, kerjasama bilateral militer AS dengan unit militer anti narkotika sudah

terjalin lama. Namun, kemudian DEA “memperluas” definisi narko-terorisme sekaret mungkin yakni sebagai keterlibatan kelompok

atau individu dalam hal pemajakan, penyediaan keamanan atau membantu perdagangan narkotika dalam rangka menyebarluaskan atau

mendanai kegiatan terorisme.



Definisi ini sangat karet dan dalam prakteknya disalahgunakan secara luas oleh

rejim-rejim ororiter, untuk menghadapi oposisi dan perlawanan rakyat. Di Kolumbia, misalnya, unit anti narkotik binaan AS lebih

banyak memerangi gerilyawan FARC dan oposisi, ketimbang menangkapi para bandar narkotik. Hal yang sama terjadi di Peru, dimana

unit anti narkotika binaan AS lebih banyak digunakan sebagai alat politik melawan gerilyawan Maoist Shining Path. Akibatnya,

pelanggaran HAM atas rakyat sipil menjadi sistematis dan meluas dengan pembenaran ‘war on drugs”.





“Politik

Narkotik” Amerika Serikat



Sejarah keterlibatan pemerintah AS, dengan isu narkotika sangat terkait dengan

kepentingan ideologi dan politik global AS itu sendiri. “Politik narkotik” AS ini dapat ditelusuri pada Perang Dunia II.

Demikian juga keterlibatan pemerintah AS secara politik dalam bekerjasama dengan pengedar narkotika, dapat ditelusuri pada

strategi AS dalam Perang Dunia ke II.



Ketika itu The Office of Strategic Services (OSS), yang kemudian menjadi CIA,

membangun hubungan dengan para pimpinan mafia dunia hitam Italia di New York dan Chicago, seperti Charles 'Lucky' Luciano,

Meyer Lansky, Joe Adonis, dan Frank Costello. Mereka ini, para pimpinan mafia, membangun jaringan di AS ketika Italia di bawah

diktator fasis Benito Mussolini. Tugas mereka adalah melakukan sabotase atas pelabuhan di pantai Timur dan mengawasi

sekutu-sekutu pemerintahan fasis. Namun, kemudian peran mereka juga diperluas untuk mengawasi dan menghancurkan serikat buruh

dan kaum kiri di Italia, yang saat itu menjadi garda terdepan melawan fasisme dan mempunyai pengaruh luas di serikat

buruh.



Luciano, pemimpin mafia Italia di New York, sempat ditahan karena kejahatan teroganisirnya di Amerika, namun

kemudian di bebaskan karena bantuannya selama PD II, bahkan diperbolehkan kembali ke Italia. Dari negeri pizza itu, ia

membangun imperium heroin yang didatangkan dari Turki dan Lebanon, untuk kemudian diproses dalam laboratorium di

Sisilia.



Setelah PD II berakhir, kerjasama dengan mafia Italia dilanjutkan. Pada tahun 1947, di tahun awal

pendiriannya, CIA melanjutkan jaringan komunitas inteleljen dengan mafia untuk memerangi komunisme, ketika dunia memasuki awal

perang dingin. CIA dan mafia Korsika juga menjalankan operasi untuk memerangi serikat buruh kiri, yang menguasai pelabuhan di

Marseille. Setelah menghancurkan kekuatan serikat buruh kiri, mafia Italia praktis menguasai pelabuhan. Selama 25 tahun

kemudian kontrol mafia atas pelabuahan di Marseille, menjadi sarana untuk mengirim heroin ke Amerika Serikat.



CIA

juga mulai membangun kontak dengan mafia di Jepang, Yakuza, untuk mengawasi dan menjamin Jepang tetap menjadi negara

non-komunis. Sebagai imbalannya, Yakuza tumbuh menjadi penyalur methamphetamine paling terkemuka di Hawaii



Amerika

Serikat juga terlibat dalam produksi dan perdagangan opium di kawasan Gold Crescent (bulan sabit emas) di Iran, Afganistan dan

Pakistan dan Golden Triangle (Segitiga Emas) di Burma,Thailand dan Laos. Di kedua kawasan tersebut, CIA bekerjasama dengan

produsen opium dalam kerangka Perang Dingin, yaitu membendung ekspansi komunis dari Uni Soviet dan RRC.



Ketika

tentara pembebasan rakyat pimpinan Mao Tse Tung menguasai RRC pada tahun 1949, pasukan Kuomintang (KMT) di bawah pimpinan

jenderal Lu Han dipukul mundur hingga keluar RRC, dan menetap di perbatasan Burma. Pada tahun 1950, ribuan tentara KMT yang ada

di Laos ikut bergabung di perbatasan Burma, untuk membangun basis perlawanan menghadapi pemerintahah komunis

RRC.



Dalam situasi ini, Amerika Serikat memasuki pertempuran dengan memberikan dukungan pada KMT. Dukungan ini

menurut pemerintahan Truman, dimaksudkan untuk “to block further Communist expansion in Asia." Pada April 1950 Joint Chief of

Staff (JCS) menyarankan kepada Menteri Pertahanan, untuk menjalankan "a program of special covert operations designed to

interfere with Communist activities in Southeast Asia..."



Pada tahun 1952-53, di kawasan segitiga emas, kerjasama

CIA dengan tentara (KMT) untuk membendung ekspansi RRC, dimulai. Di Laos antara tahun 1960-1975, CIA mengontrol trasnportasi

udara heroin dari Laos. Dana dari heroin ini kemudian digunakan untuk perang melawan Vietnam Utara, yang dipimpin oleh pejuang

legendaris Ho Chi Minh, yang saat itu tengah erjuang melawan kolonialisme Prancis dan pemecahan Vietnam Selatan oleh AS. Heroin

juga disuplai untuk para tentara Amerika di Vietnam.



Masih dari kawasan Bulan Sabit Emas, pada tahun 1979 tentara

Uni Soviet melakukan invasi ke Afganistan dan mendirikan rejim komunis boneka. CIA kemudian membantu para pemberontak

bersenjata diperbatasan untuk melawan rejim komunis Afganistan yang didukung Soviet. Untuk operasi tersebut, CIA bekerjasama

dan mendapat dukungan dana dari perdagangan opium dan kelompok Taliban, yang berkolaborasi dengan Osama bin Laden. Dari aliansi

strategis ini, mereka berhasil mengusir tentara Soviet dan kemudian menggulingkan rejim boneka bikinan Moskow. Dari sinilah

asal-usul kemunculan rejim Taliban yang reaksioner, anti Barat, dan pada akhirnya digulingkan kembali melalui invasi militer

oleh pemerintah AS pasca traged1 11 September 2001.



Selain kepentingan ideologis, kerjasama dengan jaringan pedagang

narkotik dan Osama bin Laden, juga ditujukan untuk menjaga kepentingan pipa gas dan minyak perusaan minyak AS,

UNOCAL.





‘War on Drugs’ Pasca Perang Dingin



Pada akhir tahun 1980-an, Perang Dingin berakhir dengan

simbol dirubuhkannya tembok Berlin di Jerman secara dramatis. Pada tahun inilah Presiden AS, Ronald Reagan (1980-1988), mulai

menformulasikan kebijakan anti narkotik dan mulai menggunakan kata ‘perang’ dan keamanan nasional.



Penciptaaan

“musuh baru” sebagai “ancaman keamanan” bagi Amerika, adalah strategi klasik AS untuk tetap mempertahankan hegemoni politiknya

pasca Perang Dingin. Hancurnya Uni Soviet, jelas kemenangan bagi kubu kapitalis, dan untuk itu harus diciptakan “monster baru”

guna tetap menjaga tugas patriotik pemerintah AS dalam menyelamatkan dunia. Seperti dikatan oleh Bush senior, “Drugs are

sapping our strength as a nation...here is not match for a United America, a determined America and angry America. Our outrage

against drugs unites us all.“



Dengan Perang melawan narkotika yang didefinisikan sebagai “ancaman keamanan” maka

intervensi AS dipandang sebagai “self defence,” daripada melakukan intervensi atas urusan dalam negeri negara lain. Beriringan

dengannya, bantuan pelatihan dan dana segera mengalir kepada rejiim-rejim korup dan kekuatan sayap kanan, yang mempunyai

keterpautan dengan perdagangan narkotik itu sendiri. Perang melawan narkotik, juga menjadi pembenaran bagi intervensi AS,

dimana rejim-rejim otoriterian (militer) yang menjadi pelindung kapitalisme AS di Amerikat Latin sedang mendapatkan ancaman.

Jadi, bukan kebetulan bila pernyataan perang melawan narkotika ini berbarengan dengan proses transisi demokrasi di Amerika

Latin, dimana banyak kekuatan sayap kanan mulai khawatir dengan hegemoni politik mereka.



Kecenderungan globalisasi

ekonomi dan integrasi ekonomi regional (the North American Free Trade Agreement, Mercosur, the Central American Integration

System, the Andean Pact, dan the Caribbean Community), telah mengakselerasi proses transnasionalisasi dari struktur yang

mengkoordinasikan “perang melawan narkotika.” Bagi militer, misi penyerangan melawan narkotika adalah mesin yang penting untuk

melakukan kolaborasi lintas negara, tentu saja semuanya di bawah komando AS. Kolaborasi militer ini, terutama di Amerika Latin,

membawa implikasi-implikasi politik yang lebih luas, sebab perang melawan narkotik itu, juga menjadi alat konsolidasi dari

kekuatan “state-terorism” untuk melakukan “perang kotor” melawan musuh-musuh ideologi Amerika di Amerika Selatan dan

Tengah.



Akibatnya, perang melawan narkotika, lebih dilihat sebagai “pintu masuk” bagi politik intervensi Amerika,

untuk menjaga “posisi politik” sekutu-sekutu militernya agar dapat disetir menurut kepentingan politik dan ekonomi AS. Kasus

Noriega di Panama, dukungan pada gerilyawan Contra di Nicaragua, adalah contoh dimana perang melawan narkotika, hanyalah

“topeng politik” untuk melegitimasi politik washington atas negara-negara di kawasan itu. Seperti dikatakan Peter Dale Scott,

“Today the United States, in the name of fighting drugs, has entered into alliances with the police, armed forces, and

intelligence agencies of Colombia and Peru, forces conspicuous by their own alliances with drug-traffickers in

counterinsurgency operations.” “The agency (CIA) gave them money under counternarcotics and they used their money to do other

things in the political arena."



Di masa Bush senior, menteri pertahanan William Perry, dalam pertemuan para menteri

pertahanan di Bariloche, Argentina, pada Oktober 1966, menyatakan, perdagangan narkotika adalah fenomena internasional, dan

tidak mengenal batasan, yang mengakibatkan pemerintahan nasional tidak menguntungkan untuk melawannya sendirian. Pada tahun

1997, diadakan pertemuan ketiga menteri pertahanan yang diadakan di Cartagena, Kolumbia, sebuah negeri yang sangat mendukung

strategi global AS, dalam perang melawan narkotika. Dalam pertemuan ini secara bertahap konsep keamanan nasional mulai

digantikan dengan konsep keamanan secara kontinental, yang lagi-lagi dipimpin oleh AS.



Pada tahun 1992, dalam San

Antonio Americas Summit, Presiden Bush kembali mengajukan proposal sebuah kekuatan militer multilateral, untuk memerangi

perdagangan narkotika di Amerika Latin. Dalam pertemuan di Bariloche, gagasan Bush ini diangkat kembali. Kali ini gagasan ini

diangkat oleh mentri pertahanan Kolumbia Juan Carlos Ezguerra Portocarrero. Dua proposal sekretaris pertahanan AS William Perry

dibicarakan di Bariloche. Pertama, membuat pusat pelatihan militer regional di Amerika Serikat, untuk menghadapi perdagangan

narkotika; kedua, menghubungkan jaringan intelijen militer dalam perdaganan narkotika melalui Pentagon. Proposal Amerika ini

ditolak oleh Argentina, Brazil, Mexico dan Uruguay yang tidak sepakat untuk melanjutkan kerjasama militer dalam isu narkotika

dan menolak gagasan kekuatan multilateral menghadapi narkotik. Menurut sekretariat kementrian luar negeri Brazilia “it violates

the principles of self-determination.”



Tapi, bukan Amerika Serikat namanya bila tidak maju terus memaksakan

gagasannya. Kerjasama militer “war on drugs” tetap dijalankan, caranya dengan membangun kerjasama bilateral dengan kekuatan

“sayap kanan” baik sipil maupun militer di berbagai negeri di Amerika Latin. Kerjasama bilateral tersebut meliputi program

asistensi untuk melibatkan militer lebih jauh dalam perang melawan narkotika. Untuk menarik kerjasama bilateral, pemerintah AS

pada paruh kedua tahun 1996, meningkatkan dana untuk perang melawan narkotika, bantuan perlengkapan militer, menghentikan

pelarangan penjualan senjata kepada militer seperti dalam kasus Peru, menyediakan akses bagi militer Argentina untuk berbagai

perlengkapan persenjataan seperti aircraft dan misil, dan memberikan beberapa helikopter kepada militer Kolumbia dan Mexico

untuk memerangai narkotika.



Semua kerjasama bilateral ini, telah mengkosolidasikan kekuatan “militer” di Amerika

Latin, yang sejak lama menjadi sekutu setia amerika serikat. Akibatnya, terjadi proses “militerisasi” dalam proyek-proyek “war

on drugs’ di Amerika Latin.



Di Mexico, Kelompok Kerja Pertahanan AS dan Mexico selama setahun seluruh posisi

penting lembaga ini jatuh ketangan militer (atau pensiunan jendeeral). Demikian juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang

dibantu pemerintah AS: The National Institute for the Fight Against Drugs; Federal Judicial Police dan Center for Drug Control

Planning. Sementara unit-unit militer digunakan untuk memerangi perdagangan narkotika.



Di Panama, Sekretaris

Kementrian Panama mengajukan proposal pembangunan pangkalan militer bersama dengan militer AS, dengan alasan untuk menghadang

perdagangan narkotika. Namun, tujuan sebenarnya dari pendirian pangkalan ini adalah untuk melanjutkan keberadaan tentara AS di

terusan Panama, yang akan berakhir pada 31 Desember 1999. Jenderal Barry McCaffrey, salah seorang pensiunan jenderal yang

terlibat dalam upaya ini, yang juga mantan pimpinan head of the US Southern Command (SOUTHCOM) di Panama, merekomendasikan

pengiriman 5000 anggota pasukan ke sana. Brazil juga terlibat dalam operasi perang melawan narkotika yang dipimpin AS ini. Di

Argentina, pemerintahan presiden Carlos Menem dan AS menyepakati perjanjinan kerjasama militer di antara kedua

negara.



Dewan Keamanan Nasional AS, juga mengajukan proposal untuk pembentukan Latin American Air Force, untuk

memerangi perdaganan narkotika. Untuk itu Pentagon akan mengirim 70 pesawat ke Kolumbia, Mexico, Venezuela, Peru, dan Ekuador.

Untuk keperluan proyek ini, Pentagon juga akan mengucurkan dana sebesar $400 juta, jumlah dana terbesar dalam sejarah transfer

pesawat di Amerika Latin. Semua kerjasama bantuan dan operasi militer telah meningkatkan anggaran perang melawan narkotika di

pemerintahan Clinton, hampir tiga kali lipat yang ditujukan untuk militer dan polisi di Amerika

Latin.





Militerisasi dan Politik Sayap Kanan



Selama Perang Dingin, kebijakan AS terhadap Amerika

Latin adalah mendukung pemerintahan otoriterian yang dikusai militer. Militer menjadi sekutu paling dipercaya dalam menghadapi

bahaya komunisme dan perlawanan rakyat. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan tuntutan tanggung jawab pelanggaran HAM atas para

jenderal selama berkuasa di Amerika Latin, pemerintah AS tetap harus menjaga dan merawat hubungannya dengan para jenderal atau

militer di kawasan itu melalui isu perdagangan narkotika. “They remain driven by the belief that the best way to achieve their

goals is to strengthen military-to-military ties.“ Program pelatihan militer terus dilanjutkan sebagai upaya untuk mengikat

militer Amerika Latin untuk kepentingan Washington.



Sejarah kerjasama AS dengan militer di Amerika Latin, telah

berumur panjang. Banyak dari jenderal yang berkuasa di Amerika Latin, adalah anak didik militer AS dalam program pelatihan bagi

para perwira militer, yang dikenal dengan nama U.S. Army's School of the Americas (SOA). SOA didirikan pada tahun 1946 di

Pangkalan Komando AS di Panama dan kemudian dipindahkan ke Ft. Benning. Selama 50 tahun beroperasi, sekolah militer ini

menghasilkan 58.000 lulusan dari seluruh negeri di Amerika Latin, Amerika Tengah, dan Karibia. Untuk membiayai sekolah bagi

sekutu-sekutu militer AS ini, dihabiskan biaya sekitar 18 juta dolar.



Sekolah ini melahirkan banyak sekali para

diktator dan jendral yang terlibat langsung dalam pelanggaran HAM berat di Amerika Latin dan Amerika Tengah, sehingg sering

dijuluki sebagai “Sekolah Para Pembunuh (School of Assassins) dan “Sekolah Bagi Para Diktator (School for

Dictators).



Memang, sejak tahun 1960-an banyak sekali lulusan SOA yang menjadi kepala negara di 6 negara yang

berbeda dan menerapkan kekuasan otoriter, militeris, dan anti demokrasi. Termasuk di sini adalah jenderal Manuel Noriega di

Panama, Jendral Roberto Viola di Argentina, dan Brigadir Jenderal Juan Melgar Castro di Honduras. Pada tahun 1993, menurut

Komisi Kebenaran PBB, sekitar 69 orang perwira alumni sekolah ini masuk dalam daftar para pelanggar HAM berat selama perang

sipil, pembentukan pasukan pembunuh, penculikan dan pembunuhan atas warga sipil di di El Salvador, Honduras dan

Peru.



Dengan berakhirnya perang dingin, proses demokrasi di Amerika Latin semakin memojokan sekutu tradisionil AS

ini. Namun, pemerintah AS tetap mencari akal agar kerjasama militer dengan kolega-kolega militer di sana dapat terus

dilanjutkan. Seperti dikatakan angota Kongres dari partai Republik, Bob Barr (R-GA) pada September 1997, dalam upaya mendukung

pemerintah AS untuk terus membiayai SOA "The cold war may be over, but the war against narcotics traffickers is not."

Pemerintahan Clinton mengambil posisi yang sama ketika menolak usulan penutupan SOA, karena pelanggaran HAM yang dilakukan para

alumnusnya dengan menganggap tetap dibutuhkan untuk perang melawan narkotika.



Tidak peduli dengan kritikan

menyangkut HAM, pemerintah AS tetap memberikan pelatihan khusus dengan “kedok” perang melawan narkotik kepada sekutu-sekutu

militernya dari Amerika Latin, Tengah dan Karibia. Dibuatlah pelatihan militer melawan narkotik di Army's Jungle Operations

Training Center di Fort Clayton dan di Naval Small Craft Instruction and Technical Training School di Rodman Naval Station

(keduanya berbasis di Panama). Namun, program pelatihan ini, ironisnya justru juga diikuti oleh para perwira militer yang

dikenal luas sebagai bagian dari jaringan narkotik itu sendiri. Misalnya saja di Peru, Guatemala, Kolumbia, Mexico, dan

bebeerapa tempat lainnya, banyak para perwira militer yang direkrut dan dilatih untuk perang melawan narkotika justru mempunyai

hubungan dekat dengan jaringan narkotika di Amerika Latin.



Selain itu, para perwira yang dilatih untuk perang

melawan narkotika, dalam banyak kasus, bukannya menggunakan unit-unit militer untuk menyerang organisasi narkotika tapi, justru

lebih sering digunakan untuk menyerang “rakyat sipil,” oposisi dan aktivis. Sehingga didapat fakta bahwa pelatihan yang

diberikan justru digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM berat secara sistematis. Pada tahun 1973, misalnya, Kongres AS,

menemukan bahwa pelatihan tersebut digunakan oleh militer dan polisi untuk melakukan pelanggran HAM berat di Uruguay, Argentina

dan berbagai tempat lainnya di Amerika Latin. Kongres akhirnya melarang bantuan dana dari State Department's Bureau of

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), kepada unit-unit militer yang terbukti kuat bertanggungjawab atas

pelanggaran HAM berat. Salah satu sekutu Amerika, yang diduga harus bertangungjawab atas pelanggaran HAM berat yang

mengakibatkan tewasnya sekitar 20.000 warga sipil di Guatemala, adalah jenderal Julio Roberto Alpirez, jebolan dari the US

Army's School of the Americas (SOA).



Para perwira militer binaan AS yang terlibat dalam perdagangan narkotika, juga

terlibat dalam upaya politik untuk membunuh dan merebut kekuasaan politik dari para pimpinan negara atau poloitisi yang tidak

ramah dengan politik luar negeri AS. Pada tahun 1986, Jenderal Jose Bueso Rosa, terlibat dalam upaya pembunuhan Presiden

Honduras Roberto Suazo Cordova. Upaya pembunuhan ini diduga terkait dengan sikap sang presiden yang tidak koperatif untuk

mendukung pemerintah AS dalam upaya mendukung gerilyawan Contra di Nikaragua. Bueso juga terlibat dalam penyelundupuan 345 kg

heroin senilai 40 juta dolar AS. Namun karena jasanya mendukung gerilyawan Contra yang didukung AS, pemerintahan Reagan memberi

tekanan agar sang jendral diberi hukuman ringan yaitu 5 tahun penjara di Florida, AS.



Pada tahun 1980, aliansi

antara CIA, perwira militer dan mafia narkotika, berkoloborasi untuk melakukan apa yang disebut dengan peristiwa “kudeta

kokain” atas pemerintah Bolivia yang berkuasa. Tujuan kudeta ini untuk menggusur pemerintahan yang sah karena menurut anggapan

AS, memiliki kecenderungan sosialis. Mafia narkotik mendukung kudeta tersebut, karena pemerintahan yang baru menjalankan

kebijakan anti narkotik yang keras, sementra pemerintah Amerika dan sekutu militernya ingin memberikan tekanan kepada gerakan

sosialis di Amerika latin.



Di Nikaragua, pemerintahan Ragan sangat terobsesi untuk menghancurkan pemerintahan

sosialis Daniel Ortega, dengan menghalalkan segala cara. Untuk itu pemerintahan Reagan dapat mentoleransi dan melindungi para

pedagang narkotika, sejauh para pedagang tersebut memberikan dukungan pada gerilyawan sayap kanan Contra yang didukungnya. CIA

bekerjasama dengan dua orang pedagang narkotik Rafael Caro Quintero dan Miguel Angel felix Gallardo, yang dikenal sebagai

penyuplai narkotik sebanyak hampir 4 ton per bulan ke AS. Para mafia lainnya yang juga terlibat hubungan dengan CIA dalam upaya

mendukung Contra adalah Manuel Noriega (Panama), John Hull (Costa Rica), Felix Rodriguez (El Salvador), Juan Ramon Matta

Ballesteros (Honduras) serta dengan dukungan dari sekutu militaemala dan Honduras. Kerjasama dengan para mafia narkotik ini

juga menghasilkan uang untuk mendukung gerilyawan Contra.



Di Kolumbia, baru-baru ini, unit militer yang didukung

oleh militer AS memburu pimpinan gerilyawan kiri FARC, hingga masuk kewilayah Honduras dan Venezuela. Ketegangan diplomatik

sempat terjadi dengan Honduras dan Venezuela akibat insiden perbatasan tersebut. Pemerintah Kolumbia adalah contoh pemerintahan

yang secara setia menjadi kaki tangan AS, untuk menjalankan strategi “politik dan perang melawan narkotik.” Pada kenyataaanya,

bantuan militer dari AS lebih banyak digunakan secara sistematis untuk melakukan perang sipil melawan oposisi kiri, aktivis

gerakan rakyat dan gerilyawan kiri FARC. Militer dan paramiliter memasuki desa-desa dan melakukan berbagai pelanggaran HAM

berat atas rakyat sipil dengan tuduhan mendukung gerilyawan FARC.



Di Haiti, CIA mendukung militer untuk melakukan

oposisi atas presiden populis jean Bertrand Aristide, yang menolak jalan kapitalisme ala Bank Dunia dan IMF dan membersihkan

pemerintahan dari pengaruh perdagangan narkotik. Militer Haiti, yang menjadi sekutu AS, terkenal karena keterlibatan mereka

dengan perdagangan narkotik. Akhirnya kepentingan politik Amerika dan para jendral bertemu dalam gerakan untuk menggulingkan

presiden Aristide.





Pencucian Uang



Pada tahun 1994, The UN Commission on Narcotic Drugs,

memperkirakan transaksi penjualan narkotik di seluruh dunia berkisar antara $400 milyar hingga $500 milyar setahun. Jumlah ini

senilai dengan 10 hingga 13 persen dari total perdagangan di seluruh dunia selama setahun. Perdagangan narkotik menghasilkan

transaksi dagang yang lebih besar daripada perdagangan internasional minyak dan mineral yang menyumbang sekitar 9.5 persen

perdagangan internasional. Lebih besar dari perdagangan bahan kimia yang mencapai 9.5 persen. Lebih banyak daripada perdagangan

internasional bahan makanan, binatang hidup, dan tembakau yang mencapai sektiar 9 persen dari perdagangan

dunia.



Jumlah dana yang bermain dalam bisnis narkotika, dua kali lipat dari dana global perusahaan farmasi (US$215

milyar di tahun 1993) dan 7 hingga 8 kali lebih banyak dari dana asistensi pembangunan global yang mencapai 66.6 milyar dollar

pada tahun 1993.



Di AS, memang tidak terdapat data yang resmi tentang jumlah uang yang terkumpul dari hasil

perdagangan illegal narkotik.Tapi, sebagai gambaran, pada tahun 1981 pemerintah AS menduga uang yang dihasilkan dari

perdagangan narkotik sekitar $3 trilyun. Jumlah ini lebih banyak dari perdagangan internasional semua komoditi yang hanya

mencapai $1 trilyun. Dengan data ini, dapat diduga bahwa uang dari narkotika memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi

Amerika, meskipun angkanya tidak tercatat dalam statistik ekonomi yang resmi.



Perdagangan narkotika jelas

menghasilkan uang dalam jumlah besar. Industri bank tampaknya mendapatkan keuntungan besar dari bisnis narkotika, dengan

menyediakan diri sebagai tempat penyimpanan dan pencucian uang. CIA sendiri dianggap mengambil peranan dalam proses pencucian

uang tersebut. Biasanya, pihak bank akan mencurigai transaksi uang dalam jumlah besar apalagi dalam bentuk tunai. Tapi bila

bekerjasama dengan CIA, semua kecurigaaan ini bisa dilewati atas nama “keamanan nasional.”



Wartawati Veronica

Guerin, yang dibunuh karena investigasinya dalam soal pencucian uang mengatakan, sebetulnya bila ingin menangkap para bandar

narkotika, polisi cukup mengikuti aliran transaksi uang: “follow the money and they would and find the crook.” Tapi pada

kenyatannya, para pelaku dilindungi oleh bank itu sendiri.



Bank bekerjsama dengan para mafia narkotik karena

mendapatkan persentase keuntungan yang besar dalam waktu cepat, bila perlu dengan mengakali dan melanggar aturan yang ada.

Citibank, misalnya, di investigasi oleh Kongres karena menyimpan uang senilai 80 hingga 100 juta dolar milik Raul Salinas de

Gortari, adik dari mantan presiden Mexico Carlos Salinas.



Salah satu bank yang juga dikenal sebagai tempat pencucian

uang adalah The Bank of Credit and Commerce International (BCCI), yang dekat dengan lingkaran politik Margaret Thatcher, sekutu

dekat Presiden AS, Ronald Reagan. Bank ini mempunyai 3000 langganan yang terkait dengan kajahatan seperti perdagangan senjata

dan perdaganan narkotik. Noriega mempunyai sembilan rekening di bank ini dengan deposit berjumlah 17.3 juta poundsterling

antara tahun 1980-1988. Oliver North, sekertaris pertahanan di jaman Reagan, mempunyai tiga rekening.



Uniknya Bank

of England, tidak menemukan hal yang mencurigakan dari bank ini. Bahkan Margareth Thatcher pernah diusulkan oleh pendukung

dekatnya untuk menjadi presiden dari Bank ini. Pada tahun 1991, ketika BCCI mengalami kebangkrutan, Thatcher berupaya

membelanya dengan mengatakan bahwa BCCI mengalami perlakuan yang tidak adil dari Bank of England. Laporan dari Police

Foundation dan University of Wales, memperkirakan uang yang dicuci dari hasil penjualan narkotik di Inggris tiap tahun bernilai

2.5 miliar poundsterling.



Penutup



Strategi “war on drugs” yang dijalankan oleh pemerintah Amerika

Serikat, sangat jelas telah menimbulkan berbagai kerusakan berantai dan terbukti gagal untuk menghentikan perdagangan narkotika

itu sendiri. Saratnya kepentingan ideologi dan politik AS dalam strategi perang melawan narkotika, membuat perang ini justru

keluar dari relnya, terseret oleh kepentingan politik global AS



Kita tahu pemberantasasn perdagangan narkotik di

Indonesia, juga mendapatkan dukungan luas dari pemeritnah Amerika Serikat. Karena itu perlu kehati-hatian agar, perang melawan

narkotik di Indonesia tidak mencopypaste cara Amerika atau tidak menjadi bagain dari strategi “politik global“

mereka.



Strategi perang melawan narkotik ala cowbow Amerika, juga telah melupakan satu faktor penting yaitu para

korban narkotika itu sendiri. Di Amerika, para korban secara umum diperlakukan sebagai kriminal, tidak berbeda dengan para

mafia pedagang narkotik. Karena diperlakukan sebagai kriminil, maka “penjara” menjadi tempat penampungan bagi para korban itu

sendiri. Dana ‘war on drugs’ untuk pelatihan militer yang sia-sia, tidak sebanding dengan bantuan pusat rehabilitasi untuk para

korban itu sendiri.



Dari strategi “War on Drugs” yang menjadi strategi Amerika Serikat dapat dilihat

kehancuran-kehancuran lebih luas yang diakibatkanya:



Pertama, perang tersebut lebih sarat dengan kepentingan politik

dan ideologi Amerika, daripada motif untuk menghancurkan perdagangan narkotik. War on drug lebih tampak sebagai strategi

Amerika Serikat untuk mengklaim dirinya sebagai polisi dunia;



Kedua, perang tersebut terbukti, dalam banyak kasus

(terutama di Amerika Latin), telah membantu konsolidasi dan hegemoni politik sekutu-sekutu militer sayap kanan AS, untuk

mempertahankan kekuasaan atau untuk merebut kekuasaan;



Ketiga, kerjasama pelatihan militer dan operasi militer

dengan Amerika Serikat, jelas lebih memperkuat militerisme dan penyalahgunaan bantuan oleh sekutu-sekutu militer AS untuk

melakukan berbagai pelangaran HAM kelas berat;



Keempat, ‘war on drugs’ menjadi alat illegal dari “perang kotor”

pemerintah AS atas lawan-lawan politiknya, yang diangap tidak segaris dengan kepentingan Amerika Serikat’



Kelima,

strategi ‘war on drugs’ telah menciptakan korupsi, pencucian uang dan “bisnis ilegal,” yang melibatkan institusi resmi negara

(seperi CIA, DEA, FBI, Dept. pertahanan, sekretaris pertahanan dll);



Keenam, strategi ‘war on drugs’ sama sekali

tidak mengurusi dan mempunyai program yang berpihak kepada ‘para korban pemakai narkoba’, tapi menempatkannya sebagai

“kriminil” sama dengan para pedgang dan mafia narkotik itu sendiri.***



Wilson, Koordinator Litbang Perkumpulan

Praxis.

Tulisan ini adalah paper pengantar dalam PERTEMUAN NASIONAL HARM REDUCTION (PNHR) KE-II MAKASSAR, 15 – 18 Juni

2008



Kepustakaan:



Ex-DEA agent Michael Levine, "The Big White Lie: The CIA and the Cocaine/Crack

Epidemic," http://ciadrugs.homestead.com/files/purpose.html



Steven Wisotsky, "A Society Of Suspects: The War on

Drugs and Civil Liberties," http://www.cato.org/pubs/pas/pa-180.html)



"The CIA and Drugs: An Introduction,"

http://ciadrugs.homestead.com/files/purpose.html



Francis W. Belanger, "Drugs, the U.S., and Khun Sa," 1989, Editions

Duang Kamol,Siam Square, Bangkok, Thailand



Peter Dale Scott, "Drugs, Oil, And War: The United States in Afghanistan,

Colombia and Indochina," March 2003. Rowman & Littlefield.



------------, "OVERVIEW: THE CIA, THE DRUG TRAFFIC, AND

OSWALD IN MEXICO," December 2000, http://www.history-matters.com/pds/DP3_Overview.htm



Pater Dale Scoot and Jonathan

Marshall, "Cocaine Politics," Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991 .



Martin Jelsma

.”Democracy, Human Rights, and Militarism In the War on Drugs in Latin America,”

http://www.tni.org/detail_page.phtml?page=reports_drugs_folder1_jelsma



Robert Brophy and Peter Zirnite. “U.S.

Military Training for Latin America," Volume 2, Number 48October 1997.

http://www.fpif.org/briefs/vol2/v2n48mil.html)



As Francis J. McNeil, former Deputy Assistant Secretary of State for

Intelligence and Research noted, in 1986, eight top officials, led by North, persuaded a federal judge to grant a lenient

sentence to Honduran Gen. Jose Bueso-Rosa. http://ciadrugs.homestead.com/files/purpose.html



Deirdre Griswold. ”CIA

Is Up To Its Eyeballs In Cocaine Deals Which banks laundered the money?"



Audrey Farrell . “Addicted To

Profit—Capitalism and Drugs,” Internasional Socialism Issue 77 quarterly journal of the Socialist Workers Party (Britain)

Published December 1997 .



Oleh : Wilson



Pengirim : Caroline Pintauli

dilihat : 456 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution