Sabtu, 20 April 2019 09:36:37 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 152
Total pengunjung : 493811
Hits hari ini : 1876
Total hits : 4541411
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -HAM Ala Indonesia






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 10 Mei 2008 00:00:00
HAM Ala Indonesia
Prestasi Boedi Oetomo yang paling spektakuler

adalah jati diri bangsa. Indonesia sesungguhnya sudah punya HAM sendiri, yang jauh lebih berat untuk dilaksanakan daripada

Human Rights PBB 948. Sayangnya, bangsa ini tak pernah mau mempelajari, mengupas, dan mendiskripsikannya. Akhir-akhir ini ada

kemelut nasional menyoal HAM. Setidaknya antara Menhan, Komnas HAM, dan purnawirawan TNI. Isunya adalah tentang penerapan HAM

PBB di Indonesia.



Untuk mendudukkan persoalan ini, mungkin wacana HAM Indonesia yang sudah dipraktikkan 1908-1949

layak dibuka kembali. Kala itu HAM Indonesia, mampu membangkitkan kemampuan setiap insan Indonesia menjadi manusia seutuhnya

dan menyadarkan bangsa Belanda. Tertulisnya di Pembukaan UUD, alinea 1 dan 2.



Pada alinea 1 tersurat kemerdekaan

adalah hak segala bangsa, jelaslah kemerdekaan Indonesia tidak menganut "hak individu". Selama bangsa itu tidak mau dijajah,

siapa pun tidak mungkin menjajahnya. Sedangkan apabila hak itu diperjuangkan kelompok-kelompok kecil, apalagi individu, tentu

daya tahannya tidak sekuat bila bersama-sama dalam satu ikatan "bangsa" yang mampu memaksakan pengakuan kedaulatan

NKRI.



Sikap bangsa Indonesia terhadap hak azasi manusia yaitu "penjajahan di dunia harus dihapuskan". Dengan bahasa

telanjang begitu, Indonesia dianggap berbahaya oleh negara maju mantan penjajah. Maka dikemas dengan istilah "tidak sesuai

perikeadilan dan perikemanusiaan". Sikap itu disukai negara-negara Asia-Afrika, setidaknya terlihat dalam Konferensi Asia

Afrika 1955.



Namun, sebelum menghapuskan sebaiknya jauhkan sikap perilaku "bangsa terjajah yang akut" di dalam

sanubari warga. Hak asasi bagi Indonesia lebih bicara soal penindasan bangsa atas bangsa lain, yang di dalamnya otomatis

menolak penindasan terhadap manusia. Bangsa lain pasti terpanggil untuk menjajah, selama perilaku bangsa terjajah tidak

disingkirkan. Mereka akan menyandera para elite dengan HAM PBB untuk dihadapkan dengan rakyatnya sendiri.



Untuk

menghindarinya, para pendiri negara (baca elite bangsa) berikrar untuk mengantar rakyat menjadi merdeka, bersatu, berdaulat,

adil, dan makmur (alinea 2). Di sini, tersirat dua pengakuan mendasar tentang kenyataan bangsa Indonesia. Satu, rakyat belum

merdeka, belum bisa bersatu, apalagi berdaulat, sehingga tak tahu arti adil sebagai syarat kemakmuran. Dua, ada jarak laten

yang tak mudah dijembatani antara elite (ambtenaar) dan rakyat (inlander). Untuk menyelaraskan keduanya, dirumuskan supaya

elite mengantar sedangkan rakyat agar suka diantar.



Itulah arti HAM khas versi Indonesia. Bukan rakyat menuntut dan

elite menolak, tetapi elite harus mengantarkan rakyat agar mengerti hak-haknya. Dimulai dari membuat rakyat merdeka di dalam

kebersatuan dan mendorongnya supaya cepat berdaulat. Hanya dengan berdaulat, manusia akan tahu makna adil. Pada saat itu,

HAM-PBB akan tambah kaya dan mampu membantu untuk memakmurkan dunia.



Kenapa rakyat harus diantar? Kalaulah seluruh

hak asasi diberikan, belum tentu rakyat bisa memanfaatkannya untuk hidup berkualitas. Kecenderungan yang ada adalah "liburan

akan diperbanyak". Jangankan wong cilik, elite karbitan banyak di sini. Elite itu saja belum tahu kewajiban, sehingga tidak

tahu batas untuk menggunakan hak (apa pun). Contoh, korupsi berjemaah bisa subur dan putusnya "urat malu". Apalagi, kebanyakan

rakyat yang kurang beruntung menerima cukup pendidikan.



Masalah muncul ketika sang elite tidak melakukan kegiatan

"mengantar rakyat" menuju ke arah sesuai kaidah. Sementara, rakyat cuma manut dan mengeluh, yang agak terdidik lebih suka

protes menggunakan nilai-nilai PBB yang menyandera nilai bangsa. Situasi demikian, sudah sering dialami para pendiri negara

saat berjuang. Antisipasi untuk itu adalah Pancasila.



Perlakuan di ranah Lumpur Sidoarjo, bisa menjelaskan tentang

penyimpangan elite terhadap persepsi bangsa atas HAM Indonesia. Hak merdeka untuk menjunjung tinggi acara ritual tradisi,

dianggap kuno. Hak bersatu atau guyub, atau senasib sepenanggungan tidak dilindungi. Sebanyak 602 KK yang melakukannya di

pengungsian (menolak pemberian uang kontrak) diperlakukan seperti anak tiri. Alasannya cuma 7 %. Mayoritas 93%, menerima uang

kontrak, disebar tempat tinggalnya dan kehilangan nilai-nilai tradisional.



Sekalipun punya uang, tetapi mereka

menjadi bukan siapa-siapa lagi di tengah komunitas barunya. Mereka sudah menjadi orang asing di dusunnya sendiri. Hak berdaulat

ditampilkan 602 KK tersebut dengan cara menghormati hukum yang berlaku, tetapi taat prinsip. Mereka bukan dihargai tetapi

justru selalu dihardik sebagai mbalelo. Sudah empat kali diupayakan untuk disingkirkan dari tempat pengungsian dan kini jatah

makan pun sudah dicabut.



Bila ketiga hak yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD tidak diwujudkan (hak merdeka,

bersatu, dan berdaulat), apakah bukan berarti rakyat telah tercabut dari nilai-nilai Pancasila? Rasa adil dalam masyarakat pun

tidak mungkin digapai, apalagi kemakmuran.



Sebelum ribut soal HAM-PBB, ada baiknya bercermin diri, siapa kita?

Sudahkah sistem NKRI membangun "elite sang pengantar"? Kekeliruan memosisikan HAM PBB dan "tak mau tahu" tentang HAM Indonesia,

telah memakan korban. Purnawirawan TNI sebagai tataran elite dan korban lumpur Lapindo sebagai tataran rakyat. Dua-duanya tetap

hidup di alam keterjajahan, sebagai ambtenaar dan inlander. Seabad Kebangkitan Nasional, semoga bisa mengingatkan kembali

pentingnya nilai-nilai Indonesia.



Oleh : Roch Basoeki Mangoenpoerojo



Sumber ; Pikiran

Rakyat



Pengirim : Naek Djaoloan Hutabarat

dilihat : 428 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution