Selasa, 17 Juli 2018 14:37:15 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 108
Total pengunjung : 406228
Hits hari ini : 900
Total hits : 3703075
Pengunjung Online : 2
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pembubaran KPK dan Kejahatan Legislasi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 06 Mei 2008 00:00:00
Pembubaran KPK dan Kejahatan Legislasi
Di saaat batin kita lelah mengamati sepak-terjang para

koruptor yang membuat negara ini kian terpuruk, kita tentu senang mengamati upaya serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

yang tak kenal lelah memerangi korupsi di sana-sini. Maka, tatkala mendengar bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat, yakni

Achmad Fauzi, mewacanakan agar KPK dibubarkan, kita pun terkejut. Ini betul-betul tak masuk di akal. Hampir sama tak masuk di

akalnya dengan sikap Ketua DPR Agung Laksono yang sebelumnya menolak KPK menggeledah ruang kerja anggota DPR yang diduga kuat

terlibat kasus korupsi. Kalau memang tak ada hal-hal yang disembunyikan, mengapa harus khawatir terhadap rencana penggeledahan

tersebut? Bukankah DPR justru harus mendukung kegigihan KPK dalam rangka mengungkap tuntas praktik korupsi yang kian merusak

citra wakil rakyat itu?



Sebagaimana diketahui, akhir tahun silam Transparency International Indonesia (TII)

mengumumkan hasil surveinya dalam Indeks Baromoter Korupsi Global 2007, yang menyebutkan DPR dan partai politik sebagai dua

lembaga terkorup di negara ini. Seakan tak terima dengan hasil survei tersebut, saat itu sejumlah anggota DPR bereaksi keras

terhadap TII. Waktu pun berjalan, dan sekonyong-konyong grup musik Slank tampil dengan lagunya yang menyengat DPR, yang

berjudul “Gosip Jalanan”. Padahal, hanya sebait saja dari keseluruhan lirik lagu tersebut yang menyinggung DPR. Itu pun tidak

secara tegas menyebut DPR, melainkan “mafia Senayan”. Namun, karena DPR murka dan berencana menggugat Slank, rakyat pun

tersentak marah. Mengapa begitu pongahnya DPR, sampai-sampai berniat menyeret Slank ke pengadilan?



Syukurnya, hanya

berselang sehari, KPK menangkap anggota DPR Al Amin Nur Nasution di sebuah hotel mewah di Jakarta, dini hari, usai menerima

suap dari seorang pejabat daerah Kabupaten Bintan terkait rencana alih status fungsi hutan lindung di Desa Bintan Buyu untuk

dijadikan ibukota Kabupaten Bintan. DPR pun bagaikan terkena pukulan telak yang membuatnya terkapar di ring politik. Citra

wakil rakyat yang terhormat, yang selama ini sudah kerap ternoda (karena seringnya jalan-jalan ke mancanegara dengan dalih

studi banding, beberapa kali menaikkan gaji dan tunjangan bagi diri sendiri, dan lainnya), pun semakin ternoda. Apalagi yang

teraktual, KPK telah menahan lagi seorang anggota DPR, yakni Sarjan Taher, terkait kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau

menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.



Begitulah, di satu sisi rakyat kian

simpati terhadap KPK dan Slank, di sisi lain rakyat kian muak terhadap “mafia Senayan” yang rakus duit itu. Tak heran jika

wacana pembubaran KPK yang digulirkan Achmad Fauzi seakan menjadi bumerang bagi DPR sendiri. Pertanyaan lama itu pun muncul

kembali: para wakil rakyat itu sesungguhnya bekerja untuk rakyat atau demi memperkaya diri sendiri? Kalau mereka betul-betul

memperjuangkan nasib rakyat, mengapa rakyat justru menilai mereka negatif–sebagaimana yang dibuktikan lewat survei-survei

selama ini?



Terkait dengan wacana pembubaran KPK, sebenarnya lembaga ini tak perlu ada jika penyakit korupsi tidak

mewabah di negeri ini. Bukankah dikarenakan praktik korupsi yang kian meluas maka keberadaan KPK diperlukan? Ingatlah bahwa

dalam upaya memberantas korupsi selama ini, negara telah banyak membuat lembaga antikorupsi. Di era Soeharto ada Tim

Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi 4, dan akhirnya Operasi Tertib (Opstib). Pasca-Soeharto, dibentuklah Tim Gabungan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Namun, baru membongkar kasus suap di dunia peradilan, tak lama kemudian TGPTPK

dibubarkan atas putusan Mahkamah Agung.



Di era Abdurrahman Wahid, sang presiden sendiri yang tersangkut kasus

Bruneigate dan Buloggate I. Masuk ke era Megawati Soekarnoputri, kembali muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(KPTPK). Namun, apa hasilnya? Alih-alih menyusut, korupsi malah kian merajalela. Kalaupun ada yang berubah adalah korupsi di

tingkat atas (korupsi politik), di mana terjadi transformasi korupsi dari bentuk oligarki ke multipartai. Jika dulu korupsi

lebih banyak melibatkan pemerintah dan Golkar, kini korupsi dilakukan secara berjemaah: melibatkan banyak partai dan elite

politik bersama mitra kerja mereka di berbagai lembaga. Jika dulu korupsi berpusat di istana dan dikendalikan dari sana bersama

dengan para kroni Soeharto, sekarang aktor korupsi telah berserakan di semua kekuatan politik–selain di eksekutif juga di

legislatif dan yudikatif.



Berdasarkan itulah maka korupsi kini dipandang sebagai “kejahatan luar biasa” (extra

ordinary crime). Kalau begitu, maka upaya memerangi korupsi tentulah harus luar biasa pula. Korupsi harus digempur dari aspek

hukum, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Gerakan moral berdimensi agama pun harus digencarkan, sebagaimana beberapa tahun

silam pernah digulirkan oleh sejumlah organisasi keumatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di

Indonesia, dan sejumlah LSM, yang disusul oleh asosiasi para pebisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui

Kampanye Nasional Anti Suap (KNAS) 2003-2004 serta Gerakan Nasional Anti Suap (GNAS) 2005-2015.



Namun, sudahkah

praktik korupsi berkurang dewasa ini? Sudahkah kita layak membanggakan Indonesia sebagai negara yang relatif bersih dari

korupsi? Agaknya gosip jalanan yang berembus selama ini benar, bahwa praktik korupsi kian bertambah tapi jumlah koruptornya

tetap sedikit. Korupsi pun tak lagi dilakukan di bawah meja, tapi sudah di atas meja. Bahkan kalau perlu, mejanya sekaligus

juga disikat. Sinistik sekali. Tapi, bukankah di dalam kehidupan sehari-hari rakyat sudah mengalami dan dapat membuktikannya

sendiri? Aparatus di instansi mana, misalnya, yang bersedia melayani rakyat dengan sukarela tanpa sebelum atau sesudahnya

meminta uang? Ada, memang, tapi langka sekali.



Kalau begitu, alih-alih dibubarkan, KPK justru harus diperluas

kewenangannya dan diperkuat aparatnya. Penjara khusus bagi koruptor pun perlu diadakan. Di sisi lain, rakyat sendiri harus

berperanserta sebagai pemantau korupsi dengan cara mendirikan LSM-LSM seperti ICW (Indonesia Corruption Watch)

sebanyak-banyaknya. Atau, setidaknya rakyat secara proaktif dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan kepada KPK dan

LSM-LSM pemantau korupsi, atau menyampaikannya lewat pers.



Terkait itu pula maka kita harus mendesak agar Rancangan

Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dipercepat pembahasannya. Pasalnya, tenggat RUU tersebut harus

rampung tahun 2008. Jika tidak, maka otomatis RUU tersebut diabaikan. Karena itulah maka kita harus waspada terhadap pelbagai

intrik DPR yang ingin menggagalkan RUU tersebut. Kita harus memandangnya sebagai kejahatan legislasi, yakni kejahatan yang

wujudnya tersembunyi di dalam proses-proses persidangan di lembaga legislatif. Inilah sebentuk kejahatan kerah-putih (white

collar crime), yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang terhormat seperti para legislator itu.



Kelak, jika para

pemimpin dan elit politik di negara ini telah berubah menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi moralitas, di saat itulah KPK

boleh dibubarkan. Dengan itu bukan berarti praktik korupsi sudah tidak ada lagi, melainkan karena fungsi KPK ”cukup aman” untuk

dikembalikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.



Oleh : Victor Silaen

Dosen Fisipol

UKI, pengamat sospol.



Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 6 April 2008



Artikel ini dikutip seutuhnya dari

milis www.pustakalewi.net

dilihat : 321 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution