Sabtu, 15 Desember 2018 13:09:08 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 139
Total pengunjung : 450742
Hits hari ini : 743
Total hits : 4152181
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Negara Kesejahteraan Indonesia






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 26 April 2008 00:00:00
Negara Kesejahteraan Indonesia
Mimpi Indonesia menjadi negara demokratis modern sudah

terwujud. Pada 12 November 2007, di Nusa Dua, Bali, Presiden Yudhoyono mewakili rakyat Indonesia menerima The Democracy Award

dari International Association of Political Consultants (IAPC). Kini, Indonesia punya mimpi lain: menjadi Negara Kesejahteraan

(NK). Hal ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial (RUU Kesos) yang disahkan menjadi RUU

inisiatif DPR pada sidang paripurna 8 April lalu.



Merujuk konsep orisinalnya, Negara Kesejahteraan (Welfare State)

awalnya berkembang di Eropa Barat (Inggris, Jerman) dan negara-negara Skandinavia (Finlandia, Swedia, Norwegia), kemudian juga

Amerika Serikat (AS). Sebelum abad ke-18, konsep negara pada umumnya adalah “negara polisi”, yang memberi kewenangan mutlak

kepada pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berada di wilayah kedaulatannya. Hal itu sebenarnya sudah mulai digugat

sejak abad ke-17 dengan timbulnya gerakan-gerakan anti-absolutisme, yang antara lain tercermin di dalam pikiran-pikiran para

filsuf politik seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Perjalanan sejarah akhirnya mengantarkan perkembangan politik

ke abad ke-20, dengan munculnya konsep NK.



Intinya, konsep ini meniscayakan negara aktif bertindak demi mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Untuk itu negara diberi peran yang lebih besar dalam mengelola kehidupan rakyat. Di AS khususnya, konsep

NK dianggap sebagai antitesis sistem kapitalisme klasik (Ebenstein dan Fogelman, 1985). Sistem ini memiliki beberapa ciri:

pemilikan individual, perekonomian pasar, kompetisi dan profit. Dengan sistem ini, peran negara dalam mengatur kehidupan rakyat

dibatasi seminimal mungkin. Negara yang pasifis, terlebih dalam aspek ekonomi, justru dipandang baik. Inilah yang disebut

“negara penjaga malam”, yang hanya bertanggung-jawab dalam menjaga keamanan rakyatnya. Sementara sistem ekonomi yang

meniscayakan kebebasan individual sebesar-besarnya itu disebut “laissez-faire” (dari bahasa Perancis, yang artinya “biarkan

sendiri”).



Oleh AS, sistem kapitalisme klasik dipandang baik karena memberi peluang bagi setiap orang untuk mengejar

kekayaan tanpa batas demi kebahagiaannya (Carroll dan Noble, 1977). Namun seiring waktu, terlebih setelah Depresi Besar era

1930-an, kapitalisme klasik berubah menjadi kapitalisme modern. Hakikat keduanya tetaplah sama, namun kapitalisme modern lebih

memberi peluang bagi negara untuk mengintervensi kehidupan warganya, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Tujuannya, untuk

mencegah terjadinya kesenjangan sosial, di samping untuk mereduksi kemungkinan praktik eksploitasi oleh kaum kuat terhadap kaum

lemah. Karena tujuannya yang baik itulah maka peran negara yang kian besar dan aktif dalam mengatur kehidupan warganya kelak

diterima sebagai sebuah keniscayaan.



Inilah yang kelak disebut sebagai Negara Kesejahteraan, yang dicirikan oleh

beberapa prinsip utama yang sekaligus merupakan tanggungjawabnya. Per­tama, setiap warga negara berhak atas kehidupan yang

layak, dengan suatu standar hidup minimal tertentu. Kedua, pemerintah harus memiliki komitmen untuk mengupayakan stabilitas dan

kemajuan ekonomi. Ketiga, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi

rakyat.



Kemunculan konsep NK di awal abad ke-20 ini dipengaruhi juga oleh pelbagai perkembangan di dalam tiga aspek:

ekonomi, politik, dan psikologi. Di bidang ekonomi, revolusi teknologi mengakibatkan berubahnya sistem ekonomi, yang semula

bertumpu pada sektor pertanian kemudian bergeser ke sektor industri. Seiring waktu kian banyaklah orang yang hidupnya

tergantung pada pihak lain atau menjadi pekerja upahan. Maka, demi mencegah semakin besarnya ketergantungan dan ketidakadilan

karena eksploi­tasi oleh kaum kuat terhadap kaum lemah, diperlukan intervensi pemerintah yang lebih aktif. Itulah yang melatari

konsep NK kelak dipandang lebih cocok untuk diimplementasikan.



Sedangkan di bidang politik, terjadilah perubahan

dengan semakin diakuinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak-hak ini kian meluas, bukan saja untuk memilih para

anggota parlemen, tetapi juga untuk pelbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan. Pemerintah yang aktif berupaya

mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosial, oleh karena­nya dianggap lebih baik ketimbang pemerintah yang pasif, yang

membiarkan rakyat mengatasi sendiri masalah-masalahnya.



Akan halnya faktor psikologis ditandai dengan terjadinya

perubahan religius dalam memaknai konsep ”takdir”. Jika sebelum­nya diyakini bahwa kehidupan setiap orang akan berjalan sesuai

”takdir”, seiring waktu keyakinan tersebut berubah. Umumnya orang lebih mempercayai bahwa kehidupan yang lebih baik bisa

dicapai saat ini dan di dunia ini, bukan nanti dan di akhirat. Itulah sebabnya kemiskinan dan ketidakadilan harus diperjuangkan

untuk dihapuskan, bersama-sama dan dengan peran aktif pemerintah dalam mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi

rakyatnya.



Di AS, perubahan sedemikian sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Bermula dari masa Perang Dunia I, saat

itu AS mulai terlibat aktif dalam membantu para korban perang, tanpa hiraukan apa pun latar belakangnya. Herbert Hoover, yang

kelak menjadi presiden (1929-1933), adalah salah seorang yang berperan penting di balik keterlibatan aktif pemerintah AS dalam

merancang dan mengimplementasikan program-program sosial dan perbaikan ekonomi. Ia kelak digantikan oleh Franklin Delano

Roosevelt (FDR), yang terpilih menjadi Presiden AS (1933-1945) di saat memuncaknya krisis ekonomi.



Dengan program

New Deal I dan II (masing-masing 100 hari) yang dicanangkan pemerintahan FDR, krisis tersebut berhasil diatasi. Kuncinya,

selain pemerintah yang aktif bertindak, juga adanya dukungan penuh dari Kongres, para pelaku usaha, dan rakyat pada umumnya.

FDR kelak diakui sebagai pemimpin pemerintahan yang cakap, yang berhasil mengubah AS menjadi “lebih demokratis dan lebih

sosial” dibanding era-era pemerintahan sebelumnya (Gunther, 1962).



Jika disimpulkan maka Negara Kesejahteraan adalah

negara yang meniscayakan pemerintah aktif mencampuri kehidupan rakyatnya, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan

keadilan sosial. Untuk itu pemerintah harus mencanangkan berbagai program sosial (baik jaminan sosial maupun bantuan sosial)

yang bersifat jangka panjang. Demokrasi ekonomi tidaklah dikekang karena itu, tapi juga tidak selalu tunduk pada kemauan

pasar.



Pertanyaannya, darimana pemerintah mendapatkan dana untuk belanja sosialnya yang niscaya meningkat itu?

Kebijakan pajak yang tinggi haruslah ditetapkan, di samping keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar memberikan bantuan

sebagai wujud tanggung jawab sosialnya. Untuk itu, tak bisa tidak, kinerja birokrasi pajak dan pelayanan umum lainnya haruslah

baik. Didukung pula dengan penghematan pengeluaran, disertai penciutan dan perampingan pada sejumlah insitusi dan sektor yang

non-produktif. Pertumbuhan ekonomi pun harus dipacu untuk menjadi faktor pendukungnya. Terkait itulah maka sejumlah persoalan

besar menantang Indonesia: 1) memelihara kepercayaan para pelaku usaha, baik domestik maupun asing; 2) menciptakan efisiensi

dalam perizinan usaha; 3) menekan tingkat kebocoran pendapatan negara, termasuk praktik korupsi.



Sejauh ini

sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan banyak program sosial. Studi Urban Poor Consortium menunjukkan saat ini terdapat 53

program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah departemen, yang setiap programnya membutuhkan anggaran miliaran

rupiah. Jika semua program itu terlaksana dengan baik, nampaknya jumlah kaum miskin bakal menyusut drastis sebentar lagi. Tapi,

mengapa kenyataannya bagaikan “panggang jauh dari api”? Kalau begitu, daripada repot-repot membahas RUU Kesos, bukanlah lebih

bijak memikirkan cara untuk mengimplementasikan program-program yang sudah ada? Ataukah membuat UU yang baru memang sangat

penting bagi DPR—mengingat ujung-ujungnya duit, seperti bunyi lirik lagu Slank yang berjudul “Gosip Jalanan”

itu?



Oleh : Victor Silaen

*Dosen Fsipol UKI, pengamat sospol.



Telah dimuat pada Harian Seputar

Indonesia, 26 April 2008



Diambil dari milis pustakalewi.

dilihat : 336 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution