Jum'at, 21 September 2018 13:06:19 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 196
Total pengunjung : 422225
Hits hari ini : 785
Total hits : 3885648
Pengunjung Online : 4
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Syarat Capres yang Logis dan Penting






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 24 Maret 2008 00:00:00
Syarat Capres yang Logis dan Penting
Wakil rakyat kita terkadang memang gemar mempersoalkan sesuatu yang

sebenarnya tak perlu dipersoalkan. Hari-hari ini, misalnya, sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar calon presiden (capres)

pada Pemilu 2009 memenuhi beberapa syarat: berpendidikan minimal sarjana, pembatasan usia maksimal 60 tahun, sehat jasmani dan

rohani, serta syarat besaran persentase. Tak pelak, sejumlah pihak pun bereaksi keras terhadap usulan yang diduga bertujuan

menjegal orang-orang atau tokoh-tokoh tertentu itu. Maklumlah, sebab ada beberapa capres potensial yang niscaya terjegal,

khususnya oleh syarat kesarjanaan dan usia maksimal 60 tahun itu. Mereka, antara lain, adalah Megawati Soekarnoputri, Wiranto,

dan Sutiyoso.



Inilah yang mengherankan. Sebab, setahun silam wacana ini sudah mencuat ke publik. Mengapa sekarang

muncul lagi? Apakah para wakil rakyat yang diasumsikan memiliki tingkat intelektualitas memadai itu tak paham bahwa syarat

pendidikan terakhir dan batas usia maksimal itu tak logis dan tak penting? Tidak mengertikah mereka bahwa presiden itu bukan

sejenis profesi? Menjadi pengacara, misalnya, itu memang mensyaratkan pendidikan sarjana hukum. Begitupun menjadi psikolog,

yang terlebih dulu harus lulus strata satu fakultas psikologi. Sebab, pengacara maupun psikolog adalah profesi. Di dalamnya

melekat unsur eksklusivitas, yang mensyaratkan bidang pendidikan khusus dan jenjang pendidikan tertentu yang harus ditempuh.

Hanya dengan begitulah orang yang bersangkutan niscaya menjadi profesional di bidang yang digelutinya.



Kata profesi

sendiri berasal dari proficio (bahasa Latin), yang dalam bahasa Inggris berarti advance, dan dalam bahasa Indonesia berarti

”maju” atau bisa juga dimaknakan sebagai “ahli”. Dalam perwujudannya, profesi memang merupakan pekerjaan. Tapi, ia bukan ”hanya

pekerjaan”. Sebab, di dalamnya juga melekat suatu ”panggilan” (calling). Maka, yang juga penting dalam konteks ini adalah fokus

perhatian, baik sebelum maupun selama seseorang menjalani profesinya tersebut. Terkait dengan itu, maka ia harus senantiasa

belajar agar semakin kompeten di bidang yang akan maupun sedang digelutinya itu. Maka, mau tak mau, pendidikan formal di bidang

yang bercocokan dengan profesi tersebut dan dengan jenjang tertentu haruslah ditempuhnya. Bila tidak, tak mungkin ia dapat

menjadi orang yang profesional di bidangnya tersebut.



Itu pun masih harus dilengkapi lagi dengan karakter-karakter

tertentu yang harus dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Artinya, jika karakter-karakter yang dipersyaratkan itu tidak

dimilikinya, niscaya ia pun kurang profesional. Jadi, ia mungkin saja kompeten di bidangnya, tapi tetap tak bisa

sungguh-sungguh profesional karena karakternya secara keseluruhan tidak cocok dengan profesi tersebut. Dengan demikian jika

diringkas, maka ciri-ciri sebuah profesi adalah: 1) memerlukan pendidikan khusus dengan jenjang pendidikan tertentu; 2)

meniscayakan proses pembelajaran yang sinambung dan fokus, sehingga seiring waktu kompetensi semakin meningkat; 3) harus

didukung dengan karakter-karakter tertentu yang bercocokan dengan profesi tersebut.



Berdasarkan itu, maka jujurlah

menjawab pertanyaan ini: apakah menjadi presiden membutuhkan persyaratan khusus seperti itu? Megawati Soekarnoputri yang bukan

sarjana, tapi ketua umum salah satu partai nasionalis terbesar di negara ini, tidak mampukah menjadi presiden? Sutiyoso yang

bukan sarjana tapi kenyang dididik sampai menjadi letnan jenderal, dan pernah pula menjadi gubernur DKI Jakarta dua periode,

tidak mampukan menjadi presiden? Wiranto yang bukan sarjana tapi juga kenyang dididik hingga menjadi jenderal bintang empat dan

pernah menjadi panglima bahkan menteri, tidak mampukah menjadi presiden?



Jika jujur pada diri sendiri, maka kita

seharusnya menjawab ”mampu” untuk ketiga bakal calon presiden yang bukan sarjana itu. Apalagi, calon presiden yang dibutuhkan

rakyat Indonesia sesungguhnya adalah sosok pemimpin yang negarawan, nasionalis, jujur, tegas, berwibawa dan bijaksana. Ia tidak

perlu harus brilian–tapi sebaliknya, intektualitasnya jangan sampai di bawah rata-rata. Jika ciri-ciri kepemimpinan seperti itu

dimiliki, apalah pentingnya mempersoalkan ia sarjana atau bukan? Sungguh, kesarjanaan bukanlah syarat yang logis dan penting

untuk seorang calon presiden. Jadi, sungguh lucu bila kesarjanaan dijadikan syarat. Mengapa tidak sekalian saja mempersoalkan

IPK-nya, misalnya dengan menetapkan IPK seorang calon presiden harus minimal 3.00.



Lagi pula, mengapa syarat untuk

calon presiden (akan) ditetapkan sedemikian rupa, sementara syarat untuk calon legislator tidak? Soal umur, misalnya, mengapa

calon presiden (akan) dibatasi maksimal 60 tahun sementara calon legislator tidak? Demi fairness dan sportivitas, mestinya

calon legislator pun harus diatur persyaratannya. Baik jenjang pendidikan minimalnya, usia maksimalnya, bahkan masa jabatannya

yang seharusnya sama dengan presiden: hanya boleh dua periode berturut-turut. Ini penting, agar status sebagai “wakil rakyat”

yang terhormat itu tidak direduksi menjadi sekedar pekerjaan dan bahkan jalan pintas menjadi kaya-raya.



Jadi,

terkait syarat batasan usia maksimal bagi calon presiden yang sedang diwacanakan di DPR, ini pun hendaknya dipikirkan

betul-betul bahwa syarat tersebut tidaklah logis. Karena, yang penting, yang akan maju menjadi calon presiden itu adalah orang

yang masih produktif. Bukankah secara faktual banyak orang dengan usia lebih dari 60 tahun masih produktif dalam bekerja dan

bahkan sebagai pemimpin? Terkait itulah maka syarat sehat jasmani dan rohani tak bisa ditawar-tawar.



Apa itu sehat

jasmani? Untuk menetapkan kriteria-kriterianya, tentu lebih tepat jika para dokter yang membahasnya. Yang jelas, berdasarkan

kriteria-kriteria tersebut, para bakal capres nantinya harus menjalani pemeriksaan maupun uji medis. Jika seorang bakal capres

lolos di tahapan ini, kita tentu boleh berharap kelak ia tak sering jatuh sakit semasa menjadi presiden, apalagi kena serangan

jantung atau stroke. Bukankah kita pun lebih tenang dipimpin oleh seorang presiden yang kesehatannya prima?



Akan

halnya sehat rohani, apa pula itu? Harus disadari bahwa presiden identik dengan kekuasaan. Presiden kerap disebut sebagai orang

nomor satu. Itu berarti ia seharusnya layak dijadikan panutan, dan menjadi panutan berarti dapat menarik banyak orang untuk

mengikuti dia. Berdasarkan itu maka Sanders (1984), seorang ahli kepemimpinan, menjabarkan beberapa kriterianya secara detail:

1) memiliki kualifikasi secara sosial (reputasinya baik), kualifikasi secara moral (jujur dan bersih); 2) kualifikasi secara

mental (dapat men­gontrol diri berkait dengan keinginan-keinginan nya, dan pikiran­nya sehat); 3) kualifikasi kepribadian (yang

disukai orang); 4) kuali­fikasi dalam hal rumah-tangga (mampu mengelola rumah-tangganya dengan baik); 5) kualifikasi dalam hal

kedewasaan (orang yang sudah teruji dan matang).



Ideal? Memang. Karena itu, daripada ngotot menetapkan kesarjanaan

dan batas usia maksimal 60 tahun sebagai syarat capres, lebih baiklah mengusulkan syarat yang lain: bersedia tampil dalam

dialog publik untuk bertanya-jawab dengan rakyat kecil yang diliput oleh berbagai media elektronik maupun cetak. Berdasarkan

itulah rakyat niscaya memiliki modal untuk menyeleksi sendiri perihal siapa capres yang akan dipilihnya. Bukankah ini logis dan

penting untuk dijadikan salah satu syarat capres mendatang?



Oleh : Victor Silaen*



Telah dimuat pada

Harian Seputar Indonesia , 21 Maret 2008



* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.

dilihat : 291 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution