Rabu, 21 November 2018 16:38:16 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 109
Total pengunjung : 441116
Hits hari ini : 502
Total hits : 4071827
Pengunjung Online : 16
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Nasib Pemberantasan Korupsi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 13 Maret 2008 00:00:00
Nasib Pemberantasan Korupsi
Sorotan Hukum



Jakarta, Berita

terakhir yang berisi pernyataan Kejaksaan Agung bahwa para obligor ”kakap” ternyata tidak ditemukan ada bukti terlibat tindak

pidana korupsi sebenarnya tidak mengejutkan. Toh sudah bisa diduga sebelumnya bagaimana metode para penegak hukum kita itu

menghadapi perkara-perkara korupsi yang konon oleh undang-undang nasional dan resolusi PBB telah dinyatakan sebagai

extra-ordinary crime.



Tentu saja masyarakat menyambut dingin berita tersebut yang bukanlah ”barang baru” karena

sudah disinyalir sebelumnya akan diragukannya keseriusan pemerintah memberantas korupsi antara lain penerimaan obligor dengan

karpet merah di Istana Merdeka. Hanya saja masyarakat bertanya-tanya kenapa terhadap extra-ordinary crime ini tidak

diberlakukan extra-ordinary treatment.



Ini anehnya penegakan hukum di negeri kita lebih banyak ”dibicarakan”

ketimbang ”dilaksanakan” dan direncanakan dengan baik dan efektif.



Apakah ini yang disebut sebagai extra-ordinary

treatment terhadap extra ordinary crime, padahal orang awam saja (man in the street) tahu bahwa untuk menghadapi kejahatan yang

canggih perlu dihadapi secara canggih pula dengan teknologi dan metode penyidikan ultra modern.



Sungguh naas nasib

rakyat Indonesia sudah raib uang triliunan rupiah gara-gara menomboki pinjaman bank yang amblas gara-gara krisi moneter searang

harus melongo menghadapi kenyataan para pelaku pelanggaran BMPK itu bebas, yang dinyatakan oleh Kejaksaan Agung selisih nilai

barang yang dijadikan pengganti bayar hutang (jaminan) dengan nilai hutang yang sebenarnya adalah tidak merugikan

negara.



Pelanggaran BMPK inilah yang menurut undang-undang Perbankan, khususnya yang diatur dalam Pasal 49 Ayat 2

sebagai suatu tindak pidana dan akan hapus kalau dalam waktu 12 (dua belas) tahun bilamana tidak dituntut sebagaimana diatur

dalam Pasal 78 Ayat 1 KUHPidana.



Dengan kabar penangkapan seorang jaksa yang bertugas menangani perkara-perkara

BLBI baru-baru ini karena menerima suap US$ 660.000, sudah jelas ada ”permainan” dalam tim pemeriksa perkara

BLBI.



Mungkin pemberantasan korupsi di Indonesia baru bisa efektif ketika pemerintahannya tidak mempunyai kaitan

lagi dengan Orde Baru. Terlalu banyak unsur politis yang masuk ke dalam upaya penegakan hukum telah menyebabkan upaya

pemberantasan korupsi macet.



Oleh : Dr Frans H Winarta

Sumber :

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0803/11/nas10.html



Penulis adalah Ketua Umum YPHI (Yayasan Pengkajian Hukum

Indonesia) dan Dosen Tetap Fakultas Hukum UPH (Universitas Pelita Harapan)

dilihat : 221 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution