Selasa, 25 September 2018 05:56:15 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 223
Total pengunjung : 423033
Hits hari ini : 3233
Total hits : 3898167
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Cuci Piring Tak Bersih Ala Yudhoyono






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 10 Maret 2008 00:00:00
Cuci Piring Tak Bersih Ala Yudhoyono
Jurubicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng beberapa waktu lalu mengatakan bahwa saat ini pemerintah

Presiden Yudhoyono tengah mencuci piring dan bukan mencuci tangan dalam kasus BLBI. “Sekarang ini Presiden cuci piring. Ada

beda antara cuci-tangan dengan cuci-piring. Kalau cuci-piring itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan kalau

cuci-tangan melarikan diri dari persoalan yang ada. Presiden tidak melarikan diri dari persoalan yang ada dan justru Presiden

sekarang menyelesaikan persoalan-persoalan serta menjawabnya dengan baik,” jelasnya.



Andi benar, bahwa Presiden

Yudhoyono sekarang tengah berupaya keras memerangi korupsi. Tapi, merujuk pada janjinya di masa kampanye calon presiden dulu,

benarkah Yudhoyono sudah bekerja siang-malam dan memimpin langsung di garda depan dalam upaya memerangi korupsi yang sudah

bagaikan penyakit akut menggerogoti negara ini?



Tak dapat dimungkiri bahwa Yudhoyono memang pandai meraih simpati

publik, dengan cara melontarkan janji-janji yang dikemas dalam kalimat-kalimat dan tutur kata yang santun lagi menarik tentang

“perubahan”. Awal April 2005, misalnya, di sela pertemuan para pemimpin dunia usaha Australia dan Asia di Sydney, ia menyatakan

perang melawan korupsi dan berjanji untuk meningkatkan reformasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut dianggap penting guna

mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia. Tak lama kemudian, di Jakarta, ia berjanji lagi untuk menangkap

koruptor-koruptor kelas kakap yang buron ke luar negeri. Pertanyaannya, sudah terbuktikah semua janjinya itu

sekarang?



Tentu saja belum, dalam arti belum semua janjinya untuk memerangi korupsi itu mampu dibuktikannya. Tapi,

bukan juga berarti Yudhoyono tak punya prestasi sama sekali dalam hal yang satu ini. Masalahnya, memerangi korupsi di negara

kleptokrasi--negara yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahannya ditandai oleh keserakahan, ketamakan, dan korupsi yang

merajalela (Amich Alhumami, 2005)--seperti Indonesia yang selalu juara korupsi ini memang teramat sulit. Yudhoyono sendiri

pernah mengakui bahwa salah satu tantangan yang membuat korupsi terkesan sulit diberantas adalah karena korupsi sudah

membudaya. Korupsi yang juga diakuinya membebani perekonomian negara dan rakyat kecil itu sudah menggurita dan bahkan di luar

kemampuan dan kontrol pemerintah.



Dengan budaya, yang dimaksud Yudhoyono adalah, korupsi dianggap sebagai sesuatu

yang wajar oleh banyak orang. Jika anggapan itu benar, maka jelaslah betapa besarnya kendala memerangi korupsi itu. Sebab di

sini, semua urusan memerlukan uang demi membuat urusan-urusan itu menjadi lancar (sampai-sampai muncul plesetan “kasih uang

habis perkara” atau KUHP). Di sini juga, setiap jabatan publik dianggap sebagai “kesempatan untuk memerkaya diri sendiri” dan

bukan “panggilan untuk mengabdi negara atau melayani rakyat”. Akibatnya, korupsi pun terjadi di berbagai aras dan sektor

kehidupan kita, baik di kota maupun di desa.



Namun sebagai presiden, mestinya Yudhoyono sadar bahwa dirinyalah yang

harus memberikan keteladanan nyata dalam hal melawan budaya korupsi tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang seyogianya ia

lakukan. Pertama, sesering mungkin melontarkan pernyataan publik demi menyadarkan semua warga negara tentang korupsi sebagai

aib. Kedua, terus-menerus mendorong serta mendukung para pembantu dan aparatnya di berbagai lembaga negara untuk bekerja serius

memerangi korupsi tanpa pandang bulu.



Terkait itu, Yudhoyono sendiri harus memperlihatkan keberanian dan kemauan

politik yang serius untuk itu. Setidaknya hal itu terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pertama, sikap yang tidak menunjukkan

penghormatan dan toleransi kepada para koruptor. Kedua, menempuh langkah-langkah strategis dalam rangka mencari terobosan

maupun inovasi hukum, khususnya demi mengatasi berbagai kasus korupsi yang tergolong kakap. Sayangnya, terkait kasus perdata

almarhum mantan presiden Soeharto, sejak Yudhoyono menjadi presiden hingga Soeharto akhirnya meninggal, yang terlihat justru

penghormatan berlebihan dari seorang penguasa kepada seorang tersangka koruptor. Dalam kasus KLBI/BLBI (Kredit Likuiditas Bank

Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pun, tak terlihat ia berani menempuh langkah-langkah taktis. Berbeda dengan

presiden-presiden sebelumnya yang setidaknya pernah mencoba melakukan terobosan, semisal menerapkan prinsip out of court

settlement (di era Habibie),



memperbaiki sistem peradilan, mereformasi Mahkamah Agung dengan menggantikan separuh

hakim karir dengan profesional yang bersih dari korupsi (di era Gus Dur), dan menerbitkan Inpres No 8/2002 tentang Release and

Discharge (di era Megawati).



Dalam rangka mengimplementasikan visinya tentang “perubahan”, Yudhoyono sebenarnya

pernah mengeluarkan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Namun, untuk melaksanakan inpres tersebut

tidaklah mudah. Kendala utamanya adalah, Yudhoyono berasal dari partai kecil (Partai Demokrat), sehingga secara politik niscaya

banyak kekuatan yang menghadang langkahnya. Apalagi jika langkah tersebut bersinggungan dengan Partai Golkar, partai terbesar

yang justru menjadi mitranya di eksekutif. Padahal, kasus-kasus korupsi di masa lalu banyak melibatkan orang-orang Golkar, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Inilah repotnya. Jika langkah Yudhoyono dianggap mulai “mengancam” Golkar, bukan tidak

mungkin ia akan mengalami nasib tragis seperti Gus Dur yang dirongrong terus-menerus oleh lembaga legislatif hingga akhirnya

jatuh.



Inilah yang disebut “demokrasi delegatif” oleh ahli politik terkemuka Guillermo O’Donnel. Dengan konsep ini,

yang dimaksud adalah ketiadaan akuntabilitas horizontal antara sang presiden terpilih dan kedua cabang kekuasaan negara lainnya

(legislatif dan yudikatif). Jadi, secara real politics, posisi presiden yang berasal dari partai kecil ini dapat dikatakan

rapuh. Sehingga, tidak mengherankan sebenarnya jika Yudhoyono berkali-kali menolak dipanggil ke DPR. Terakhir, ia absen di

hadapan DPR untuk menjawab interpelasi KLBI/BLBI. Padahal, tak ada alasan yang sungguh-sungguh bisa diterima untuk menolak

panggilan DPR itu.



Apa boleh buat. Inilah salah satu fenomena yang biasa terjadi di negara yang tengah mengalami

transisi demokrasi. Masalah stabilitas pemerintahan kerap merupakan pekerjaan besar yang harus diprioritaskan. Karena itulah

maka upaya memerangi korupsi, meski telah dijanjikan untuk dijadikan prioritas oleh Yudhoyono sejak awal, niscaya terhadang

pelbagai kekuatan politik yang bukan tak mungkin dapat menghentikan langkahnya di tengah jalan. Jadi, upaya Yudhoyono mencuci

piring itu pun dapat dipastikan tak bakal benar-benar bersih sampai 2009 nanti. Apalagi, harus diakui, bahwa piring-piring yang

kotor itu memang terlalu banyak.



Terkait kasus KLBI/BLBI, inilah saatnya KPK periode 2007-2011 membuktikan diri

bahwa lembaga ini betul-betul mampu berperan sebagai agen pemberantas korupsi. Jika sebelumnya lembaga independen yang dipimpin

Antasari Azhar ini diragukan banyak orang, sekaranglah saatnya menujukkan bahwa keraguan itu salah. Gubernur BI Burhanuddin

Abdullah sudah ditetapkan sebagai tersangka, menyusul kemudian Direktur Hukum Oey Hoy Tiong dan mantan Kepala Biro Gubernur BI

Rusli Simandjuntak. Yang teraktual adalah Sekretaris Gubernur BI Mieke Bambang. Entah siapa lagi menyusul. Pertanyaannya,

akankah hukum sungguh ditegakkan hingga tuntas, bahkan jika itu terkait dengan beberapa anggota DPR dari partai besar? Akan

piring-piring kotor itu bersih semuanya, termasuk jika salah satunya ada di rumah besan sang presiden?



Oleh : Victor

Silaen

Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol.



Dimuat di Harian Batak Pos, 3 Maret 2008

dilihat : 291 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution