Senin, 16 Juli 2018 02:08:04 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 182
Total pengunjung : 405925
Hits hari ini : 3096
Total hits : 3698920
Pengunjung Online : 6
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pengungsi Pasar Porong Tetap "Dicuekin"






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 27 Juni 2007 00:00:00
Pengungsi Pasar Porong Tetap "Dicuekin"
Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY kepada

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk segera "menyelesaikan" tuntutan pengungsi Pasar Porong

ditanggapi dingin oleh pengungsi. Bahkan, pengungsi menilai seruan itu adalah bukti bahwa Presiden SBY tidak memahami "peta"

korban lumpur.



"Perintah untuk segera menyelesaian pengungsi masih masih bertahan di Pasar Porong hingga hari ini,

adalah bukti bahwa SBY tidak memahami "peta", karena kami menolak Perpres no.14 tahun 2007 yang berisi pembayaran 20 persen

ganti rugi. Kami menginginkan 50 persen, karena itu yang paling adil," kata Abimanyu, dari Paguyuban Rakyat Desa Renokenongo

yang ada di pengungsian pada The Jakarta Post, Rabu (26/06) ini.



Abimanyu meminta SBY mengetahui bahwa masyarakat

korban lumpur Lapindo saat ini sudah terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ada yang sepakat dengan pembayaran 20 persen

seperti yang diamanatkan Perpres 14 tahun 2007, ada yang menolak sama sekali, tapi juga ada yang menuntut pembayaran lebih

tinggi sekitar 50 persen plus 30 hektar lahan. "Yang sampai saat ini bertahan di pengungsian adalah yang meminta 50 persen plus

30 hektar lahan, kalau mau menyelesaikan, bayar tuntutan kami," kata Abimanyu.



Jumlah 50 persen ganti rugi itu

dituntut karena nilai itu adalah nilai yang masuk akan untuk membangun rumah dan memulai membangun sandaran hidup dengan

membuka lapangan pekerjaan yang sudah hilang karena lumpur Lapindo. Sementara lahan 30 hektar itu adalah lahan ganti rugi milik

warga Renokenongo yang sudah terandam lumpur.



Karena tuntutan yang berbeda itulah, pengungsi di Pasar Baru Porong

menilai perintah SBY kepada Pemkab dan Pemprov untuk menyelesaikan tuntutan pengungsi yang hingga saat ini masih bertahan,

hampir pasti tidak akan terlaksana. Buktinya, hingga Rabu sore, belum ada satu pun aparat pemerintah yang mendatangi

pengungsian untuk mengajak bicara pengungsi. Seperti yang diperintahkan SBY.



Abimanyu khawatir, selama ini SBY

mendapat informasi yang salah. Beberapa perwakilan yang mengaku warga korban lumpur dan datang ke Jakarta, termasuk yang datang

ke kediaman SBY di Cikeas Bogor, tidak representasi korban lumpur sebenarnya. "Sepertinya ada kesengajaan untuk menutupi fakta

sebenarnya kepada SBY, mungkin karena keboborokan penenganan akan terbongkar bila presiden benar-benar paham dengan apa yang

terjadi," kata Abimanyu.



sumber : http://www.idnugroho.blogspot.com/

dilihat : 220 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution