Selasa, 25 September 2018 10:48:19 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 72
Total pengunjung : 423108
Hits hari ini : 566
Total hits : 3898876
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Mencermati Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 12 Mei 2007 00:00:00
Mencermati Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura
Mencermati Perjanjian Ekstradisi

RI-Singapura



Sebagian besar publik dan masyarakat Indonesia mungkin terkejut karena tiba-tiba saja pemerintahan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membuat suatu langkah maju dengan mengajak Singapura menandatangani dua naskah

perjanjian ekstradisi di Istana Tampak Siring, pada tanggal 27 April 2007. Disebut sebagai suatu langkah maju karena

permasalahan ekstradisi dengan Singapuran sangat alot perundingannya sejak dulu dan menjadi salah satu sumber potensi konflik

kedua negara.



Publik lebih terkejut lagi saat diketahui bahwa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, diselipkan

perjanjian kerjasama pertahanan, Di sini mulai terkuak kepentingan kedua negara bertetangga tapi berbeda status ekonomi ini.

Kelunakan sikap Singapura bukan semata-mata karena pernyataan tokoh senior Singapura , Lee Kuan Yeuw, yang menyatakan bahwa

dana dari para koruptor yang lari ke Singapura hanya sekitar 2% dari perputaran uang di sana, tapi juga karena Singapura punya

kepentingan yang tentunya harus diwaspadai sebagai sebuah potensi ancaman bagi kedaulatan Bangsa

Indonesia.



Penandatanganan perjanjian ekstradisi dan pertahanan RI dengan Singapura ini bahkan dianggap sebagai

kebijakan tidak serius pemerintah. Bahkan mantan ketua MPR, Amien Rais dalam beberapa kali kesempatan di media massa selalu

mengatakan bahwa kebijakan ini sifatnya ‘’dagelan’’. Kekhawatiran banyak pihak ini tentunya bukan tanpa alasan sama sekali.

Dilihat dari segi substansi isi perjanjian memang ada beberapa poin yang menguntungkan Indonesia. Selain kewenangan yang

diperoleh untuk memburu para koruptor di Singapura, dalam perjanjian pertahanan disebutkan bahwa Singapura berkomitmen

membiayai 90 persen pembangunan sejumlah fasilitas kawasan yang nantinya digunakan untuk tempat latihan perang bersama, yang

setelah 20 tahun akan menjadi milik Indonesia.



Selain itu juga dibuka akses bagi TNI untuk menggunakan fasilitas

maupun peralatan militer angkatan bersenjata Singapura. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menambahkan, meskipun sangat

diragukan, bahwa pihak Indonesia juga menjadi penentu kapan dan dengan siapa Singapura mengadakan latihan perang bersama.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, menyebutkan daya tawar (bargaining position) Indonesia

sebagai pihak penentu sangat lemah, selain karena Singapura punya saham lebih besar pada sarana dan prasarana daerah yang

dibangunnya, kemungkinan besar pihak ketiga yang akan dibonceng pihak Singapura adalah negara adidaya, Amrika Serikat. Keadaan

seperti ini tentu tidak mencerminkan perimbangan kekuatan seperti yang diharapkan, apalagi ancaman intervensi asing, mengingat

kharakteristik bangsa Indonesia yang sangat ‘’alergi’’ terhadap semua bentuk campur tangan asing.



Secara legal

formal perjanjian yang dilakukan secara bilateral antara kedua negara ini memang tidak ada masalah. Terlepas dari apakah

perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak, atau jumlah perjanjian yang terlihat ‘’borongan’’, hal itu merupakan hak

prerogatif masing-masing kepala negara. Adanya fenomena perjanjian yang menyertai perjanjian lain sehingga menciptakan persepsi

adanya ‘’hidden agenda’’ juga merupakan konsekuensi logis dalam sebuah proses diplomasi. Solusi yang menciptakan sebuah

‘’win-win solution’’ memang sangat sulit dicapai mengingat setiap negara menginginkan national interest-nya yang diutamakan.

Oleh karena itulah kekuatan negosiasi dan diplomasi dari para diplomat kita sangat diperlukan di sini.



Ada satu hal

lagi yang patut kita perhatikan di sini. Bagaimana setelah penandatanganan perjanjian muncul konflik internal antara eksekutif

dalam hal ini Presiden dan staf-stafnya di Departemen Luar Negeri (Deplu) dengan lembaga legislatif (DPR). Pihak DPR, terutama

Komisi I mempersoalkan isi dari perjanjian tersebut yang tidak dikonsultasikan dulu kepada DPR. Kebijakan ini memperlihatkan

kurangnya komunikasi dan koordinasi antara eksekutif, yakni presiden bersama staf-staf deplu dan legislatif. Mungkin saja

pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono tidak menginginkan terlalu banyaknya kepentingan yang bermain apabila lembaga

legislatif turut dilibatkan sejak awal pembuatan kebijakan sehingga semakin membuat alot proses negosiasi. Tapi tindakan ini

tentu bukan jalan yang bijak mengingat keberadaan lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai ‘’tukang stempel’’.



Jika

pembuatan suatu kebijakan, tidak melalui proses konsultasi dengan legislatif, maka seharusnya pemerintah melakukan dengar

pendapat publik (public hearing). Mekanisme ini memang tidak belum sepenuhnya membudaya di Indonesia karena membutuhkan

pemerintah yang benar-benar terbuka dan masyarakat yang kritis. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR, Andreas

Pareira, proses dengar pendapat publik ini harus dilakukan sebelum perjanjian ini diratifikasi. Karena selain banyak naskah

dalam perjanjian yang belum jelas dan harus dijelaskan ke publik, public hearing juga juga sangat penting untuk melihat

pendapat masyarakat luas, mulai kaum intelektual hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Budaya untuk mengabaikan

(neglect) partisipasi publik dalam proses decision making suatu kebijakan secara tidak langsung akan mematikan iklim demokrasi

yang baru saja kita bangun. Partisipasi sekaligus kontrol publik secara prosedural disalurkan melalui lembaga perwakilan

rakyat, DPR/MPR, terlepas dari apakah lembaga legislatif kita sekarang ini benar-benar mewakili rakyat atau bukan. Apalagi

kebijakan ini merupakan sesuatu yang sifatnya vital, mengingat kebijakan luar negeri, merupakan cerminan politik luar negeri,

sekaligus cerminan politik dalam negeri Bangsa Indonesia.



Bagaimanapun juga perjanjian ini sudah ditandatangani.

Merupakan sesuatu yang melanggar norme internasional jika kita membatalkannya. Kita harus memandang ke depan bagaimana kita

benar-benar menjalankan dan memaksimalkan perjanjian ini. Tantangan ke depan bagi pelaksanaan perjanjian ekstradisi misalnya

masih menemui jalan yang terjal. Tentu para koruptor kita di sana tidak tinggal diam setelah perjanjian ekstradisi disepakati,

dan permasalahan paling besar adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Singapura yang harus segera disepakati

proseduralnya. (Santo)







dilihat : 319 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution