Kamis, 19 Juli 2018 01:19:09 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 275
Total pengunjung : 406671
Hits hari ini : 2382
Total hits : 3707463
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kekayaan Blitar Selatan Habis Dikuras






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Jum'at, 15 Desember 2006 00:00:00
Kekayaan Blitar Selatan Habis Dikuras
Kekayaan Blitar Selatan Habis Dikuras

Oleh : Pravendi Januarsa*



CUKUP SUDAH!

Hentikan Investasi Baru Pertambangan Besar yang Menista Rakyat! Lagipula, siapakah yang bisa mengembalikan lagi kekayaan

Indonesia yang diambil oleh mijnbedrijven partikelir, yakni perusahaan-perusahaan partikelir, sebagai timah, arang batu dan

minyak. Siapakah nanti yang bisa mengembalikan lagi kekayaan-kekayaan tambang itu? Musnah-musnahlah kekayaan-kekayaan itu buat

selama-lamanya bagi pergaulan hidup Indonesia, masuk ke dalam kantong beberapa pemegang andil belaka!

( Soekarno,

Indonesia Menggugat 1961 )



Itulah sedikit gambaran kekhawatiran Bung Karno sebagai negarawan ketika kekayaan

tambang kita menjadi satu komoditas bagi perkembangan dunia Global. Pada akhirnya kita sebagai pemilik negri hanya bisa diam

ketika kekayaan alam kita tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia tetapi telah membuat kaya Negara-Negara

Besar. Seperti apa yang telah terjadi dipenghujung 2004 yang lalu hampir 80% wilayah Blitar Selatan telah kebanjiran, yang

diakibatkannya kurangnya daerah resapan air karena hutan telah gundul dan tidak berjalannya Proses Reklamasi Tanah dan Hutan.

Siapa yang mau bertanggungjawab terhadap kebanjiran itu? Apakah Raja-Raja kecil penguasa pertambangan Blitar Selatan itu yang

siap bertanggungjawab ketika beking atau aparat yang melindungi kegiatan pertambangan itu Lari tunggang-langgang? Ataukah

justru para beking itu yang telah lari dari tanggungjawab padahal mereka adalah pengemban amanat Rakyat Blitar Selatan pada

khususnya dan Masyarakat Kabupaten Blitar pada umumnya?

Saya menyatakan keprihatinan dan kemarahan saya terhadap sistem

yang telah menistakan dan menghinakan hak sepenuhnya masyarakat Blitar sebagai bagian dari Rakyat Indonesia. Setiap harinya

seluruh masyarakat Blitar Selatan baik laki-laki, perempuan, tua dan muda harus mempertaruhkan kesehatan dirinya akibat

kegiatan pertambangan tersebut dari sakit mata karena kelilipen debu-debu yang berterb angan, Infeksi saluran pernapasan atas,

paru-paru hingga yang paling parah sekalipun. Para aparat yang berwenang di wilayah pertambangan tersebut tak pernah

menyampaikan hasil laboratorium dan dampak lingkungan serta dampak sosial ekonomi secara transparan kepada publik apakah

kegiatan pertambangan tersebut telah layak untuk dilaksanakan dan apakah hasil setiap harinya mampu memberikan tunjangan

kesehatan dan tunjangan sosial lainnya bagi masyarakat Blitar. Keprihatinan saya menyatakan bahwa kesan ditutup-tutupi atas

semua hal diatas adalah upaya untuk menutupi borok dalam pelaksanaan sistem politik-ekonomi yang berjalan selama puluhan tahun

yang mendukung kegiatan pertambangan tersebut. Dengan adanya banjir besar di penghujung tahun 2004 yang lalu telah membuktikan

di hadapan masyarakat Blitar bahwa kegiatan pertambangan itu telah membawa dampak kehancuran atau destruktif terhadap

lingkungan alam sekitarnya.

Adalah satu kenyataan yang ironis bahwa masih terdapat fakta ketimpangan dan kesenjangan

sosial-ekonomi yang mengerikan di Kabupaten Blitar khususnya di wilayah Blitar Selatan, berdamping-dampingan dengan kerakusan

operasi raksasa industri pertambangan mengeruk kekayaan alam berton-ton dari bumi, menghasilkan milyaran rupiah perharinya,

padahal disekitarnya terdapat kemiskinan yang kronis yang selalu mengandalkan proyek bantuan gardu taskin dari pemerintah

propinsi. Sebut pula beberapa wilayah tambang, misal Ball Clay yang digunakan sebagai bahan industri keramik halus dan porselen

Di desa ngeni, desa pasiraman, desa bakung, desa wates dan banyak wilayah lagi tersebut sebagai wilayah Ball Clay yang

berkualitas terbaik se-Jawa Timur ternyata di wilayah sekitarnya pun masih tampak kemiskinan yang kronis. Sebut Lagi misal

Gamping atau batu kapur halus yang berada di wilayah perbukitan Blitar Selatan yang melintasi 3 Kecamatan yaitu Binangun,

Wonotirto dan Bakung yang disebut juga memiliki kandungan Gamping terbesar di Jawa Timur ( 1.286.000 meter Kubik olahan data

dinas pertanian dan pertambangan Propinsi Jawa Timur tahun 1996 ) ternyata juga menyisakan kemiskinan dan ketidaksejahteraan

bagi masyarakat sekitarnya. Belum lagi hasil Pertambangan Lainnya seperti Kaolin, Andesit, Marmer dan Granit, yang mana belum

sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Blitar Selatan pada khususnya dan Masyarakat Blitar pada umumnya.

Ditambah dampak

lingkungan yang timbul akibat proses Industri Pertambangan itu, walaupun belum ada lembaga ataupun laboratorium yang

menghasilkan sebuah fakta dari dampak lingkungan tersebut, akan tetapi hampir setiap harinya di 3 kecamatan ( Binangun,

Wonotirto & Bakung ) ditemui masyarakat yang sakit sesak napas, Infeksi Saluran Pernapasan Atas, radang paru-paru dan berbagai

penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, belum lagi fakta bencana alam berupa banjir yang terjadi secara periodik sepuluh

tahunan menerjang Wilayah Blitar Selatan. Selain merupakan gejala yang universal diatas, di tengah rendahnya Sumber Daya

Manusia Masyarakat Blitar Selatan berpotensi kuat terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu adanya pemaksaan pada proses

alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan, dan hilangnya hak atas Lingkungan Hidup yang sehat bagi masyarakat Blitar

Selatan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, pemiskinan Rakyat dan Penghancuran Lingkungan Hidup di sekitar wilayah

Pertambangan Blitar Selatan yang didominasi oleh Raja-Raja kecil Blitar yang berkonsesi politik dengan Aparat Birokrasi,

sesungguhnya menegaskan masih bertahannya karakter model penguasaan sektor pertambangan pada masa penjajahan ataupun pola rezim

orde baru hanya berbeda aktor pelaksana lapangannya saja.

Bagi pelaku dunia usaha umumnya yang terjadi bahwa Blitar

Selatan sebagai pemasok Bahan Baku Potensial hanya akan mendapatkan 25-30% dari total keuntungan dari Keuntungan Penjualan

Barang Jadi. Hasil tersebut masih terbagi lagi oleh beberapa orang yaitu Penguasa Wilayah Tambang atau Raja-Raja kecil tadi dan

terbagi sebagai dana jaminan keamanan Pertambangan oleh Aparat Birokrasi maupun Aparat Keamanan. Padahal seharusnya dalam

logika Industri Bahan Baku menjadi Barang Setengah Jadi dan Barang Jadi, seharusnya Bahan Baku mendapatkan harga pengembalian

sebesar 60-70% dari keuntungan Barang Setengah Jadi. Dan seharusnya Dana sisanya bukan sekedar menjadi dana jaminan keamanan

Aparat Birokrasi dan Aparat Keamanan tapi sepenuhnya untuk kesejahteraan sosial masyarakat Blitar Selatan. Pengambilalihan

Nilai Lebih inilah yang merupakan logika Kapitalisme Global Saat ini. Mengingat rendahnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang

menganggap bahwa keuntungan itu adalah lebih baik daripada tidak untung sama sekali. Yang perlu diingat bahwa atas tindakan

kita hari ini yaitu mengeruk kekayaan alam kita maka tidak akan tersisa kekayaan bahan tambang tersebut untuk anak-cucu kita.

Dan apakah keuntungan itu sudah mampu memberikan keuntungan sosial sepenuhnya bagi kita Rakyat Indonesia yaitu permasalahan

Jaminan Kesehatan dan Pelayanan Sosial lainnya termasuk Pendidikan.

Oleh Karena itu perlu adanya penghentian sementara

dari Proses Industri Pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar sebagai Aparat Birokrasi Lokal. Meneliti

kembali dampak lingkungan yang ada serta jaminan proses Reklamasi Lahan Pasca Tambang. Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat

dalam rangka memberikan gambaran dampak sosial ekonomi yang didapat dari proses pertambangan itu. Pemerintah Kabupaten Blitar

melakukan peninjauan ulang khususnya pendapatan dari Hasil Pertambangan yang mana menurut Rencana Strategis Kabupaten Blitar

Tahun 2001 sektor pertambangan hanya menghasilkan pendapatan 11,48 Miliar Rupiah Pertahun yang didapat dari Retribusi Perbaikan

Jalan dan Perijinan Pertambangan, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan Pertambangan dan

Hasil-hasilnya. Selain itu yang harus dilaksanakan juga adalah Hasil Pendapatan Pertambangan dengan perimbangan 40% untuk

kembali kepada masyarakat Blitar Selatan berupa Jaminan Kesehatan, Dana Sosial Kemasyarakatan, Anggaran Pendidikan dan

Lain-lain, sedangkan 60% hasilnya adalah sepenuhnya diserahkan untuk kemajuan Kabupaten Blitar pada Umumnya.

Pengharapan

akan sebuah kesejahteraan Bagi Masyarakat Blitar Selatan adalah satu impian selama sekian puluh tahun lamanya. Selain itu

terdesaknya mereka oleh kondisi Labelisasi atau Stigma Politik masa lalu yang menyebabkan kehidupan mereka semakin menderita.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara umum harusnya mereka adalah menjadi tanggungjawab dari Pihak Eksekutif dan

Legislatif.



Globalize Hopes, Globalize Struggle !!!

(Satukan Harapan, Satukan Perlawanan)



*Pravendi

Januarsa Aktif dalam kegiatan Pengamatan Sosial Kemasyarakatan Wilayah Mataraman Jawa Timur.

Hubungi aven_pdf@yahoo.com

jika ingin berdiskusi dengan penulis.



dilihat : 508 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution