Rabu, 18 Juli 2018 15:48:36 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 166
Total pengunjung : 406560
Hits hari ini : 1301
Total hits : 3706382
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 01 Januari 2005 00:00:00
Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam




Bintang Kejora di tengah Kegelapan Malam

Penggelapan Nasionalisme Orang Irian

dalam Historiografi Indonesia

(Makalah untuk Seminar tentang Nasionalisme Indonesia pada dan menjelang Abad XXI yang

diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW),



Salatiga, 2-5 Juni 1993.



Dr. George Junus Aditjondro





"BAPA, mengapa tidak ada orang Irian yang jadi pahlawan

nasional?" tanya seorang pelajar SMA di Jayapura kepada ayahnya di rumah, setelah anak laki-laki itu pulang dengan penasaran

setelah mendapatkan pelajaran Sejarah Indonesia dari gurunya di sekolah. Ayahnya, seorang kader Golkar yang aktif dalam

berbagai organisasi pemerintah dan [organisasi] non-pemerintah (ornop) di Irian Jaya, agaknya kurang siap menghadapi pertanyaan

anaknya itu. Dengan agak gugup, ia menganjurkan anaknya untuk tidak mengajukan pertanyaan itu di sekolah, melainkan hanya

terbatas kepada ayahnya saja di rumah. Lalu sang ayah berceritera tentang tokoh-tokoh Irian yang bergerak melawan penjajahan

Belanda 12 tahun lebih lama dari pada di Jawa, di mana kekuasaan Belanda secara resmi diakhiri tanggal 27 Desember 1949.



Episode di atas menunjukkan keringnya uraian tentang perjuangan orang Irian (Barat) melawan penjajahan Belanda, dalam

pelajaran sejarah Indonesia yang secara resmi dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Para penulis buku-buku

sejarah itu tidak dapat dipersalahkan bahwa mereka tak menampilkan seorang Irian asli pun sebagai pahlawan nasional

(Indonesia).

Sebab sampai saat ini pemerintah (Indonesia) belum mengangkat seorang Irian pun menjadi pahlawan nasional.

Padahal, seperti yang telah disinggung di atas, orang Irian yang pro-Merah Putih harus berjuang 12 tahun lebih lama ketimbang

kawan-kawan mereka di Jawa, karena kekuasaan Belanda di Irian Barat baru diakhiri tanggal 1 Oktober 1962, sesuai dengan

ketentuan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962, antara Belanda dan Indonesia yang diperantarai diplomat AS, Elsworth Bunker.



Peranan para pejuang asli Irian yang harus menghadapi Belanda langsung di daerah kekuasaan Belanda sampai 12 tahun

sesudah Belanda angkat kaki dari Jawa dan wilayah RI lainnya, jarang disadari oleh orang-orang Indonesia yang terpelajar

sekalipun. Sebaliknya, dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, kaum terpelajar di Indonesia (di luar Irian)

seolah-olah melihat bahwa orang Irian sendiri hanya bersikap pasif, menunggu datangnya para "pembebas" dari wilayah Indonesia

sebelah barat pulau Irian. Ini tercermin dalam kata-kata bahwa "Indonesia" membebaskan "orang Irian" dari penjajahan Belanda

(lihat misalnya, Lubis, 1984). Peranan orang-orang Indonesia (non-Irian?) -- seperti Sam Ratulangi, Yos Sudarso, bahkan Benny

Murdani -- dalam "membebaskan" atau "mendidik kesadaran nasional" di kalangan "orang Irian", juga terlalu dibesar-besarkan.



Penulis sendiri juga menderita bias paternalistis ini (lihat Aditjondro, 1985), sebelum penulis mendalami peranan

tokoh-tokoh asli Irian, seperti Marthin Indey dan Corinus Krey. Tokoh-tokoh ini masih harus masuk ke luar tahanan Belanda,

termasuk di-Digul-kan, lama sesudah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi menduduki kursi-kursi empuk

yang ditinggalkan oleh orang-orang Belanda, tahun 1950.

Kalau orang-orang Irian yang pro-Merah Putih saja tidak "diakui"

peranannya oleh pemerintah, penulis buku sejarah, bahkan aktivis hak-hak asasi manusia seperti T. Mulya Lubis di Indonesia,

maka jangan harap bahwa peranan politik orang-orang Irian yang menganut suatu faham nasionalisme lain -- yang menolak kekuasaan

Republik Indonesia di bumi Irian -- akan mendapat tempat dalam ilmu pencatatan sejarah (historiografi) Indonesia.



Padahal, latar-belakang historis, politis, dan sosio-antropologis dari berbagai gerakan nasionalisme "non-Merah Putih"

ini sangat penting untuk diketahui, agar kita dapat lebih memahami faktor-faktor apa yang melemahkan integrasi nasional (dari

kacamata Indonesia) di belahan barat Pulau Irian ini. Atau, dari kacamata yang lebih netral, hal-hal apa yang dapat membuat

klaim Indonesia atas daerah Irian Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali.

Barangkali ada baiknya saya jelaskan apa

yang saya maksud dengan "kacamata yang lebih netral" tadi. Penggunaan kacamata yang lebih netral dalam menyoroti faham

kebangsaan yang hidup di Irian Barat, menurut hemat saya berarti melepaskan diri dari subyektivisme pandangan nasionalisme

Indonesia yang menganggap Irian Barat merupakan bagian logis dari negara yang mengklaim hak historis atas bekas wilayah Hindia

Belanda.

Subyektivisme pandangan nasionalisme Indonesia itu cenderung memberikan penilaian (value judgement ) yang

negatif terhadap faham kebangsaan lain di Irian Barat yang menolak keabsahan klaim historis Indonesia atas wilayah Irian Barat

(lihat misalnya Sjamsuddin, 1989: 90-109).

Nah, dengan menggunakan kacamata yang netral tadi, saya melihat bahwa ada tiga

kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Irian, yang barangkali boleh kita sebut (a) faham kebangsaan suku

(ethno-nationalism ); (b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham

kebangsaan yang tertua di Irian Barat. Tapi walaupun tua, faham nasionalisme-etnis ini belum tentu tidak penad (relevan) lagi,

melihat bertahannya berbagai bentuk nasionalisme etnis di negara-negara Blok Barat maupun (eks) Blok Timur serta suatu negara

Non-Blok seperti Yugoslavia (lihat misalnya, Davis, 1978, dan O'Sullivan See, 1986).

Kelompok kedua adalah faham

kebangsaan yang dianut oleh orang-orang Irian yang ingin mempertaruhkan masa depan mereka dalam suatu kesatuan dengan

Indonesia, yang bervariasi dalam bentuk negara -- unitaris versus federalis(1) -- yang mereka inginkan (lihat misalnya,

Aditjondro, 1987).

Akhirnya, kelompok ketiga adalah faham kebangsaan yang ingin melihat wilayah barat pulau Irian menjadi

suatu negara merdeka. Variasi faham ini meliputi bentuk negara -- juga unitaris versus federalis --; hubungan dengan

negara-negara Pasifik Selatan yang berpenduduk se rumpun Melanesia, diakui tidaknya agama (Kristen) sebagai agama dominan;

sistem ekonomi -- sosialisme negara versus kapitalisme -- yang bakal dianut oleh negara Papua Barat (atau Melanesia Barat) yang

merdeka nantinya; serta penggunaan kekerasan versus diplomasi anti-kekerasan dalam mem-perjuangkan cita-cita kemerdekaan itu.



Cakupan makalah ini akan dibatasi pada kelompok nasionalis ketiga yang hidup dan berkembang di Irian Barat. Selain itu,

analisis saya terbatas pada periode 1965-1988, untuk meminimalisasi pengaruh Belanda sambil memaksimalisasi pengaruh Indonesia

dalam menyoroti pertumbuhan gerakan kebangsaan Papua Barat ini.

Lalu, mengapa harus dimulai tahun 1965, bukan tahun 1962,

sejak mulainya pemerintahan peralihan PBB (UNTEA)? Ada dua alasan. Pertama, saya ingin secara khusus menyoroti pengalaman

perbenturan para nasionalis Papua dengan usaha Negara Orde Baru (NOB) memantapkan kehadirannya di bumi (dan perairan) Irian

Barat. Kedua, secara historis tanggal 28 Juli 1965 mengawali gerakan-gerakan kemerdekaan Papua Barat yang sering ditempeli satu

label, OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Lahirnya OPM di kota Manokwari pada tanggal itu ditandai dengan penyerangan

orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalyon 751 (Brawijaya) di mana tiga orang anggota kesatuan itu dibunuh. Picu

"proklamasi OPM" yang pertama itu adalah penolakan para anggota Batalyon Papua (PVK = Papoea Vrijwilligers Korps ) dari suku

Arfak dan Biak untuk didemobilisasi, serta penahanan orang-orang Arfak yang mengeluh ke penguasa setempat karena pengangguran

yang tinggi serta kekurangan pangan di kalangan suku itu (Ukur dan Cooley, 1977: 287; Osborne, 1985: 35-36; Sjamsuddin, 1989:

96-97; Whitaker, 1990: 51).

Berikutnya alasan saya untuk mengakhiri kurun waktu analisis terhadap evolusi faham

kebangsaan Papua ini pada tahun 1988. Pada tanggal 14 Desember 1988, sekitar 60 orang berkumpul di stadion Mandala di kota

Jayapura, untuk menghadiri upacara pembacaan "proklamasi OPM" serta "pengibaran bendera OPM" yang kesekian kali.



Peristiwa ini agak berbeda dari peristiwa-peristiwa serupa sebelumnya.

Soalnya, untuk pertama kalinya, bukan

bendera Papua Barat hasil rancangan seorang Belanda di masa pemerintahan Belanda yang dikibarkan, melainkan sebuah bendera baru

rancangan si pembaca proklamasi, Thomas Wanggai, yang dijahit oleh isterinya yang berkebangsaan Jepang, Ny. Teruko Wanggai.



Selain itu, Wanggai tidak menggunakan istilah "Papua Barat", seperti para pencetus proklamasi-proklamasi OPM maupun para

pengibar bendera OPM sebelumnya, melainkan memproklamasikan berdirinya negara "Melanesia Barat". Kemudian, Thomas Wanggai

sendiri adalah pendukung OPM berpendidikan paling tinggi sampai saat itu. Ia telah menggondol gelar Doktor di bidang Hukum dan

Administrasi Publik dari Jepang dan AS, sebelum melamar bekerja di kantor gubernur Irian Jaya di Jayapura.

Dibandingkan

dengan gerakan-gerakan nasionalisme Papua sebelumnya, gerakan Tom Wanggai mendapat perhatian yang paling luas dan terbuka dari

masyarakat Irian Jaya. Sidang pengadilan negeri di Jayapura yang menghukumnya dengan 20 tahun penjara -- tertinggi dibandingkan

dengan vonis-vonis sebelumnya untuk para aktivis OPM -- mendapat perhatian luas.

Walaupun sudah puluhan orang Irian yang

ditahan, diadili, dan dipenjara karena ikut dalam gerakan Tom Wanggai, setahun kemudian ratusan orang berusaha berkumpul lagi

di Jayapura untuk memperingati proklamasi kemerdekaan "Melanesia Barat" oleh Tom Wanggai, dibarengi dengan

demonstrasi-demonstrasi damai di kota-kota lain di Irian Jaya, seperti Biak, Nabire, Serui, Wamena, Sorong, dan Merauke. Dan

mengulangi kisah setahun sebelumnya, lagi-lagi terjadi penangkapan massal, disusul dengan sidang-sidang pengadilan dan

pemenjaraan tokoh-tokoh pencetus gerakan itu di Pulau Jawa, beribu-ribu kilometer dari kampung halaman mereka sendiri (AI,

1991: 9-15).

Makanya, proklamasi Tom Wanggai dkk dapat dilihat sebagai titik tertinggi - untuk sementara ini - dalam

evolusi kesadaran kebangsaan Papua di Irian Jaya. Itu sebabnya saya batasi kurun waktu analisis ini pada tahun 1988.



Selain membatasi diri pada periode 1965-1988, saya juga hanya akan menyoroti beberapa peristiwa penting - termasuk

peristiwa Manokwari dan proklamasi Tom Wanggai - yang merupakan "tonggak sejarah" (historical mile-stone ) dalam evolusi faham

kebangsaan Papua.

Tonggak-tonggak sejarah evolusi faham kebangsaan Papua yang akan saya analisis, terbatas pada yang

mengambil tempat di bumi Irian Jaya sendiri.

Dengan demikian, aktivitas OPM di luar tanah air yang mereka perjuangkan

kemerdekaannya hanya akan saya perlakukan sebagai background (latar-belakang) apabila ada kepenadan atau relevansinya untuk

menjelaskan kegiatan OPM di "bumi cenderawasih" itu sendiri.

Medan gerilya diplomasi OPM di luar negeri itu meliputi

pertama-tama negara-negara serumpun, seperti Papua Niugini dan Vanuatu; kedua, negara-negara Eropa Barat, seperti Belanda dan

Swedia, di mana terdapat kelompok-kelompok yang mendukung OPM karena ketidaksetujuan mereka terhadap rezim Soeharto, karena

solidaritas dengan kelompok minoritas-minoritas yang tertindas, dan karena mereka melihat perjuangan OPM sejalan dengan faham

neo-Marxisme mereka; serta ketiga, sebuah negara Afrika, Senegal, yang mendukung OPM berdasarkan faham Negritude yang

memperjuangkan solidaritas di antara seluruh ras kulit hitam. Dari ibukota Senegal, Dakar, juga dibina hubungan diplomatik OPM

dengan 15 negara Afrika Barat dan Tengah yang menolak hasil Pepera dalam Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969

(Voorlichtingsdienst, 1977: 43-44; Osborne, 1987: 48-49; Sjamsuddin, 1989: 100-107).

Walaupun secara praktis nasionalisme

Papua dipengaruhi atau diwarnai oleh berbagai faham nasionalisme suku, secara analitis saya akan membatasi diri pengaruh

faham-faham nasionalisme suku ini pada yang paling dominan saja, yakni faham-faham nasionalisme suku-suku di Teluk Cenderawasih

dan daerah Jayapura. Untuk itu, saya mohon maaf pada mereka yang semangat nasionalisme sukunya sesungguhnya juga ikut mendorong

perkembangan faham kebangsaan Papua di Irian Barat, seperti suku Me di sekitar Danau-Danau Paniai, suku Dani dan Lani di daerah

Jayawijaya Barat (lihat Tapol, 1983: 107-112), suku Amungme di sekitar Tembagapura (lihat Aditjondro, 1993), serta suku-suku

Ok, Muyu dan Mandobo di daerah perbatasan Irian Barat dan Papua Niugini bagian tengah dan selatan (lihat Monbiot, 1989:

183-239).

Akhirnya, perlu saya tegaskan bahwa dalam analisis ini saya akan menggunakan pendekatan emic , atau pandangan

"dari dalam", yakni berusaha memahami makna gerakan-gerakan kebangsaan Papua ini dari para aktornya sendiri. Pendekatan ini

hanyalah suatu teknik, dan tidak ada kaitnya dengan pandangan saya sendiri terhadap fenomena "OPM" ini.

***

DENGAN

segala pembatasan di atas, tonggak-tonggak sejarah mana yang paling penting untuk disorot? Menurut hemat saya, secara

kronologis, ada lima tonggak sejarah yang paling penting dalam pertumbuhan kesadaran nasional Papua.

26 Juli 1965





Tonggak sejarah yang pertama adalah pencetusan berdirinya OPM di Manokwari, tanggal 26 Juli 1965. Gerakan itu

merembet hampir ke seluruh daerah Kepala Burung, dan berlangsung selama dua tahun. Tokoh pemimpin kharismatis gerakan ini

adalah Johan Ariks, yang waktu itu sudah berumur 75 tahun.

Sedangkan tokoh-tokoh pimpinan militernya adalah dua

bersaudara Mandatjan, Lodewijk dan Barends, serta dua bersaudara Awom, Ferry dan Perminas. Inti kekuatan tempur gerakan itu

adalah para bekas anggota PVK, atau yang dikenal dengan sebutan Batalyon Papua. Ariks dan Mandatjan bersaudara adalah

tokoh-tokoh asli dari Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari, sedangkan kedua bersaudara Awom adalah migran suku Biak yang

memang banyak terdapat di Manokwari.(2) Sebelum terjun dalam pemberontakan bersenjata itu, Ariks adalah pemimpin partai politik

bernama Persatuan Orang New Guinea (PONG) yang berbasis di Manokwari dan terutama beranggotakan orang-orang Arfak. Tujuan

partai ini adalah mencapai kemerdekaan penuh bagi Papua Barat, tanpa sasaran tanggal tertentu (Nusa Bhakti, 1984; Osborne,

1989: 35-36).

1 Juli 1971



Empat tahun sesudah pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung dapat dipadamkan oleh

pasukan-pasukan elit RPKAD di bawah komando almarhum Sarwo Edhie Wibowo, "proklamasi OPM" kedua tercetus. Peristiwa itu terjadi

pada tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, yang dijuluki

(Markas) Victoria, yang kemudian dijuluki dalam kosakata rakyat Irian Jaya, "Mavik".

Pencetusnya juga berasal dari

angkatan bersenjata, tapi bukan seorang bekas tentara didikan Belanda, melainkan seorang bekas bintara didikan Indonesia, Seth

Jafet Rumkorem. Seperti juga Ferry Awom yang memimpin pemberontakan OPM di daerah Kepala Burung, Rumkorem juga berasal dari

suku Biak.

Ironisnya, ia adalah putera dari Lukas Rumkorem, seorang pejuang Merah Putih di Biak, yang di bulan Oktober

1949 menandai berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) dengan menanam pohon kasuarina di Kampung Bosnik di Biak Timur

(Aditjondro, 1987: 122).

Sebagai putera dari seorang pejuang Merah Putih, Seth Jafet Rumkorem tadinya menyambut

kedatangan pemerintah dan tentara Indonesia dengan tangan terbuka. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai penata buku di kantor

KLM di Biak, dan masuk TNI/AD yang memungkinkan ia mengikuti latihan kemiliteran di Cimahi, Jawa Barat, sebelum ditempatkan di

Irian Jaya dengan pangkat Letnan Satu bidang Intelligence di bawah pasukan Diponegoro.

Namun kekesalannya menyaksikan

berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, mendorong ia masuk ke hutan

bersama-sama para aktivis OPM dari daerah Jayapura sendiri.

Sebelumnya ia sudah membina hubungan dengan kelompok OPM

pimpinan Herman Womsiwor, orang sesukunya, di Negeri Belanda. Atas dorongan Womsiwor, ia membacakan teks proklamasi Republik

Papua Barat berikut dalam kedudukannya sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memilih pangkat Brigadir Jenderal:(3)







PROKLAMASI

Kepada seluruh rakyat Papua, dari Numbai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim

(Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi.

Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan

ini untuk mengumumkan pada anda sekalian bahwa pada hari ini, 1 Juli 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi

bebas dan merdeka (de facto dan de jure ).

Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bah-wa merupakan

kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi.



Victoria, 1 Juli 1971

Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat,

Seth Jafet

Rumkorem



(Brigadir-Jenderal)



Dalam upacara pembacaan proklamasi itu, Rumkorem didampingi oleh Jakob Prai

sebagai Ketua Senat (Dewan Perwakilan Rakyat?), Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan, Philemon Tablamilena Jarisetou Jufuway

sebagai Kepala Staf Tentara Pembebasan Nasional (TEPENAL), dan Louis Wajoi sebagai Komandan (Panglima?) TEPENAL Republik Papua

Barat. Dari nama-nama itu terlihat bahwa pimpinan kelompok OPM ini didominasi oleh orang-orang dari Teluk Cenderawasih

(Rumkorem, Maury, dan Wajoi) serta dari daerah Jayapura (Prai dan Jufuway).

Dalam teks proklamasi itu, untuk pertama

kalinya -- seusai masa penjajahan Belanda -- disajikan gambaran kartografis dari batas-batas wilayah "Papua Barat" yang mereka

bayangkan. Yakni: Numbai (nama asli Jayapura) - Merauke sebagai poros Utara-Selatan wilayah negara itu; Sorong-Pegunungan

Bintang sebagai sumbu Barat-Timur teritori negara itu. Tapi di samping itu, ada juga rujukan terhadap pulau-pulau di lepas

pantai "tanah besar", yakni "dari Biak sampai Pulau Adi".

Seperti kita ketahui, Pulau Biak terletak di "pintu gerbang"

Teluk Cenderawasih, sedangkan Pulau Adi terletak di lepas pantai Kabupaten Fakfak, tepatnya di Teluk Kaimana. Jadi boleh

dikata, Biak mewakili pulau-pulau lepas pantai di belahan utara Irian Barat, sedangkan Adi mewakili pulau-pulau lepas pantai di

belahan selatan Irian Barat.

Dengan referensi kartografis itu, terbayanglah suatu negara "Papua Barat" yang tidak hanya

punya kedaulatan di darat, melainkan juga di laut.

Kesadaran tentang kedaulatan di laut itu, tampaknya bukan karena

"rangsangan" pemerintah Indonesia. Paling tidak, bukan karena rangsangan pemerintah Orde Baru. Sebab pada tahun 1971,

perdebatan tentang wawasan kepulauan di lingkup internasional, yang mencuatkan nama Mochtar Kusumaatmadja, belum mencuat ke

permukaan. Pemberian konsesi kepada suatu perusahaan kongsi Indonesia-Perancis, PT Multi Transpeche, untuk menangkap ikan

cakalang sampai ke perairan batas landas kontinen Indonesia di utara Pulau Biak, juga belum dimulai.

Agak lain

ceriteranya tentang Pulau Adi. Pada tanggal 12 Februari 1965, berarti masih di era Orde Lama, tokoh-tokoh adat, agama, wanita,

pemuda dan veteran dari Kecamatan Kaimana menyatakan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah Indonesia untuk menutup konsesi

sebuah perusahaan perkayuan Amerika, Jones & Guerrero Company, di pulau itu. Dalam pernyataan itu, mereka juga menyalahkan

"pemerintah penjajah Belanda" karena mengeluarkan konsesi kepada perusahaan asing itu, walaupun rakyat setempat tidak

menyetujuinya.

Boleh jadi, kasus penutupan konsesi perusahaan kayu AS di Pulau Adi ikut mengasah kesadaran Rumkorem untuk

dalam negara yang (ingin) didirikannya, juga memperhatikan kedaulatan atas wilayah pulau-pulau di lepas pantai.

Tapi di

samping faktor itu, atau bahkan barangkali yang lebih utama, adalah latar-belakang Rumkorem sebagai orang Biak yang sejak

ratusan tahun lalu punya kebudayaan maritim yang sangat kuat (lihat Korwa, 1989).

3 Desember 1974

Imajinasi

kartografis wilayah negara merdeka yang dicita-citakan oleh para aktivis OPM, tidak terbatas pada wilayah eks propinsi New

Guinea Barat di masa penjajahan Belanda.Tiga tahun sesudah proklamasi di "Markas Victoria", imajinasi itu melebar sampai

meliputi wilayah negara tetangga mereka, Papua Niugini. Pada tanggal 3 Desember 1974, enam orang pegawai negeri di kota Serui,

ibukota Kabupaten Yapen-Waropen, menandatangani apa yang mereka sebut "Pernyataan Rakyat Yapen-Waropen", yang isinya

menghendaki persatuan bangsa Papua dari Samarai (di ujung buntut daratan Papua Niugini) sampai ke Sorong, yang "100% merdeka di

luar Republik Indonesia".

Sejak Februari 1975, lima di antara penandatangan petisi ditahan di Jayapura. Soalnya, salah

seorang di antara penandatangan "proklamasi Sorong-Samarai" itu, Y. Ch. Merino, orang Biak yang sebelumnya adalah Kepala Kantor

Bendahara Negara di Serui, pada tanggal 14 Februari 1975 kedapatan "bunuh diri" di Serui. Kabarnya dalam penggeledahan di

rumahnya ditemukan uang kas negara sebanyak Rp 13 juta. Sesudah dua tahun ditahan di Jayapura, lima orang temannya yang masih

hidup, di antaranya abang dari seorang alumnus FE-UKSW, diajukan ke pengadilan negeri Jayapura.

Pada tanggal 9 Maret

1977, kelimanya divonis delapan tahun penjara, karena tuduhan melakukan "makar". Ketika saya bekerja di Jayapura di awal

1980-an, saya berkenalan dengan salah seorang pencetus "proklamasi Sorong-Samarai", yang telah selesai menjalankan masa

hukumannya, dan sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan konsultan transmigran sebagai tenaga penterjemah. Ia tidak mau

berceritera tentang gerakan yang pernah dilakukannya (atau yang pernah dituduhkan kepadanya?).

26 April 1984

Pada

tanggal ini, pemerintah Indonesia melakukan "sesuatu" yang justru semakin menumbuhkan kesadaran nasional Papua di Irian Jaya,

yakni menciptakan seorang martir yang kenangannya (untuk sementara waktu) mempersatukan berbagai kelompok OPM yang saling

bertikai. Pada tanggal itulah seorang tokoh budayawan terkemuka asal Irian Jaya, Arnold Clemens Ap, ditembak di pantai Pasir

Enam, sebelah timur kota Jayapura, pada saat Ap sedang menunggu perahu bermotor yang konon akan mengungsikannya ke Vanimo,

Papua Niugini, ke mana isteri, anak-anak, dan sejumlah teman Arnold Ap telah mengungsi terlebih dahulu tanggal 7 Februari 1984.



Arnold Ap yang lahir di Biak tanggal 1 Juli 1945, menyelesaikan studi Sarjana Muda Geografi dari Universitas

Cenderawasih, Abepura (13 Km sebelah selatan kota Jayapura). Di masa kemahasiswaannya, ia turut bersama sejumlah mahasiswa

Uncen yang lama dalam demonstrasi-demonstrasi di saat kunjungan utusan PBB, Ortiz Sans, untuk mengevaluasi hasil Pepera 1969.



Sesudah hasil Pepera mendapatkan pengesahan oleh PBB, tampaknya ia menyadari bahwa pendirian suatu negara Papua Barat

yang terpisah dari Indonesia terlalu kecil kansnya dalam waktu singkat. Ia kemudian berusaha memperjuangkan agar orang Irian

dapat mempertahankan identitas kebudayaan mereka, walaupun tetap berada dalam konteks negara Republik Indonesia.

Selain

pertimbangan real-politik , pilihan Arnold Ap untuk memperjuangkan identitas Irian melalui bidang kebudayaan juga dipengaruhi

oleh "modal alam" yang dimilikinya. Ia seorang seniman serba bisa yang berbakat. Selain mahir menyanyi, memainkan gitar dan

tifa, menarikan berbagai jenis tari rakyat Irian Jaya, melukis sketsa-sketsa, ia juga mahir menceriterakan mop alias

guyon-guyon khas Irian. Karena kelebihan-kelebihannya itu, Ketua Lembaga Antropologi Universitas Cenderawasih, Ignasius

Soeharno, mengangkat Arnold Ap menjadi Kurator Museum Uncen yang berada di bawah lembaga itu.

Dalam kapasitas itu, ia

sering mendapat kesempatan mendampingi antropolog-antropolog asing yang datang melakukan penelitian lapangan di Irian Jaya.

Kesempatan itulah yang dimanfaatkannya untuk melakukan inventarisasi terhadap seni patung, seni tari, serta lagu-lagu dari

berbagai suku yang dikunjunginya (Ap dan Kapissa, 1981; Ap, 1983a dan 1983b).

Dalam kedudukan sebagai kepala museum yang

diberi nama Sansakerta, Loka Budaya , ia mengajak sejumlah mahasiswa Uncen mendirikan sebuah kelompok seni-budaya yang mereka

namakan Mambesak (istilah bahasa Biak untuk burung cenderawasih).(4) Kelompok ini didirikan tanggal 15 Agustus 1978, menjelang

acara 17 Agustus, sebagai persiapan untuk mengisi acara hiburan lepas senja di depan Loka Budaya. Selain Arnold, para

"cikal-bakal" Mambesak yang lain adalah Marthin Sawaki, Yowel Kafiar, dan Sam Kapisa, yang masih berkuliah di Uncen waktu itu

(IrJaDISC, 1983).

Ternyata, respons masyarakat Irian -- baik orang kota maupun orang desa, orang kampus maupun orang

kampung -- terhadap karya kelompok Mambesak ini cukup besar. Lima volume kaset Mambesar berisi reproduksi -- dan juga,

rearrangement -- lagu-lagu daerah Irian Jaya, berulang kali habis terjual dan diproduksi kembali. Siaran radio Pelangi Budaya

dan Pancaran Sastra yang diasuh oleh Arnold Ap dkk di Studio RRI Nusantara V setiap hari Minggu siang, cukup populer. Apalagi

karena di selang-seling siarannya, lagu-lagu rekaman Mambesak selalu diputar. Lagu-lagu itu bahkan pernah saya dengar di

Pegunungan Bintang dari siaran radio negara tetangga, Papua Niugini, yang sedang dinikmati oleh seorang penduduk asli suku Ok.



Berarti, dengan pelan tapi pasti, suatu gerakan kebangkitan kebudayaan Irian sedang terjadi, dimotori oleh Arnold Ap dari

kantornya di Loka Budaya Universitas Cenderawasih. Sebagai kurator museum dan penasehat pusat pelayanan pedesaan yang saya

pimpin waktu itu, IrJa-DISC, ia juga sangat akrab berkomunikasi dengan tokoh-tokoh adat serta seniman-seniman alam yang asli

Irian. Tampaknya, popularitas Arnold Ap dengan Kelompok Mambesak-nya itu kemudian membangkitkan kecurigaan aparat keamanan

Indonesia, bahwa gerakan kebangkitan kebudayaan Irian itu hanyalah suatu "bungkus kultural" bagi "bahaya laten" nasionalisme

Papua.

Walhasil, Arnold mulai berurusan dengan aparat keamanan di Jayapura. Tapi karena tak dapat dibuktikan bahwa ia

melakukan sesuatu yang "subversif" atau bersifat "makar", ia tak dapat ditahan. Apalagi kaset-kasetnya, atas saran Arnold,

diputar di kampung-kampung di perbatasan Irian Jaya - Papua Niugini, untuk mengajak para gerilyawan OPM keluar dari hutan dan

pulang ke kampung mereka.

Keadaan itu berubah drastis di penghujung tahun 1983, ketika pasukan elit Kopasandha yang

ditugaskan di Irian Jaya, berusaha membongkar seluruh jaringan simpatisan OPM yang mereka curigai ada di kampus dan di

instansi-instansi pemerintah di Jayapura, dan menumpasnya once and for all. Arnold dianggap merupakan "kunci" untuk membongkar

jaringan "OPM kota" itu. Mengapa Ap? Karena ia juga dicurigai menjadi penghubung antara aktivis OPM di hutan dengan yang ada di

kota, yang memungkinkan para peneliti asing bertemu dengan Jantje Hembring, tokoh OPM di hutan Kecamatan Nimboran, Jayapura,

dan juga membiayai pelarian seorang dosen Uncen, Fred Hatabu, SH, bersama bekas presiden Republik Papua Barat, Seth Jafet

Rumkorem ke PNG, dari hasil penjualan kaset-kaset Mambesak.

Walhasil, pada tanggal 30 November 1983, Arnold ditahan oleh

satuan Kopassanda yang berbasis di Jayapura. Sebelum dan sesudahnya, sekitar 20 orang Irian lain, yang umumnya bergerak di

lingkungan Uncen maupun Kantor Gubernur Irian Jaya, juga ditahan untuk diselidiki aspirasi politik dan kaitan mereka dengan

gerilya OPM di hutan dan di luar negeri. Penahanan tokoh budayawan Irian yang di media cetak Indonesia hanya dilaporkan oleh

harian Sinar Harapan dan majalah bulanan Berita Oikoumene , segera mengundang kegelisahan kaum terpelajar asli Irian di

Jayapura maupun di Jakarta.

Walaupun penahanannya dipertanyakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

maupun teman-teman Arnold yang lain di Jayapura dan di Jawa, sampai awal 1984(5) tak tampak tanda-tanda bahwa ia akan diajukan

ke pengadilan. Ia hanya dipindahkan dari tahanan Kopassandha ke tahanan Polda.

Seorang teman Arnold yang juga anggota

inti Kelompok Mambesak, Eddy Mofu, malah mendadak juga ikut ditahan bersamanya.

Ketidakjelasan status sang budayawan

Irian ini, menambah keresahan kawan-kawannya di Jayapura dan Jakarta. Kegelisahan mereka akhirnya mendorong dua peristiwa

pelarian politik ke luar negeri. Di Jayapura, pada tanggal 8 Februari 1984, puluhan teman dan simpatisan Arnold Ap melarikan

diri ke Vanimo dengan menggunakan perahu bermotor. Dalam rombongan itu termasuk isteri Arnold, Corry, bersama tiga orang

anaknya yang masih kecil serta bayi di dalam kandungannya.

Sementara itu di Jakarta, empat pemuda Irian -- Johannes

Rumbiak, Jopie Rumajau, Loth Sarakan, dan Ottis Simopiaref -- yang mempertanyakan nasib Arnold ke DPR-RI, akhirnya terpaksa

minta suaka ke Kedutaan Besar Belanda, setelah mereka ketakutan akibat dicari-cari oleh aparat keamanan di tempat penginapan

mereka (Kobe Oser, 1984).

Di tengah-tengah gejolak politik beginilah, "tawaran" kepada Arnold dkk untuk melarikan diri

dari tahanan Polda guna menyusul keluarga dan kawan-kawan mereka di Vanimo, tampaknya sangat menggiurkan. Celakanya, tawaran

itu tampaknya hanyalah suatu jebakan, yang berakhir dengan meninggalnya sang budayawan di RS Aryoko, Jayapura, tanggal 26 April

1984 (Osborne, 1985 dan 1987: 152-153; Anon., 1984 dan 1985; Ruhukail, 1985).

Sekitar lima ratus orang ikut mengantar

jenazah sang seniman ke tempat peristirahatannya yang terakhir di pekuburan Kristen Abe Pantai, berdampingan dengan makam

sahabat dan saudaranya, Eddy Mofu, yang sudah meninggal pada hari pertama pelarian mereka dari tahanan pada hari Minggu Paskah,

22 April 1984.

Kematian sang seniman ikut melecut arus pengungsi tambahan ke Papua Niugini. Sementara mereka yang sudah

lebih dahulu lari ke sana, ikut memperingati kematian teman mereka, sambil menghibur sang janda, Corry Ap.

Kematian

budayawan asli Irian ini menambah simbol nasionalisme Papua, karena berbagai fraksi OPM di luar negeri, berlomba-lomba

mengklaim Arnold Ap sebagai orang yang diam-diam menjadi "Menteri Pendidikan & Kebudayaan" mereka di dalam kabinet bawah tanah

OPM di Irian Jaya. Ada yang juga menyebut sang seniman adalah seorang "konoor modern", merujuk ke para penyebar kabar gembira

dalam mitologi mesianistik Biak, Koreri (Osborne, 1987: 149).

Namun selang beberapa tahun, legenda itu mulai pudar.

Lebih-lebih karena para penerus Kelompok Mambesak yang masih tetap bernaung di bawah kelepak sayap museum Uncen, tak ada yang

mampu (atau berani?) menghidupkan kembali peranan kelompok senibudaya itu menjadi ujung tombak kebangkitan kebudayaan Irian.



Sedangkan di Negeri Belanda, ke mana isteri dan anak-anak Arnold Ap diizinkan mengungsi oleh pemerintah Papua Niugini,

kelompok-kelompok OPM mencoba memproyeksikan jandanya, Corry Ap, bagaikan figur Corry Aquino yang juga kehilangan suaminya

karena keyakinan politik sang suami, Benigno ("Ninoy") Aquino. Namun Corry Ap bukan Corry Aquino, dan setelah bosan dengan

usaha-usaha politisasi dirinya, janda sang seniman menarik diri dari kehidupan publik dan membatasi peranannya (yang sudah

cukup berat) sebagai ibu, ayah, dan pencari nafkah, bagi keempat orang anak laki-lakinya di negeri yang tak selalu ramah

terhadap para migran berkulit hitam.

14 Desember 1988

Seperti yang telah disinggung di depan, "proklamasi dan

pengibaran bendera OPM" yang dilakukan Tom Wanggai di stadion Mandala, Jayapura, sangat berbeda dari pada berbagai proklamasi

dan pengibaran bendera OPM sebelumnya. Tampaknya cendekiawan asli Irian asal Serui ini, sudah berpamitan dengan (sebagian

besar) bekal historis OPM yang sebelumnya.

Bendera "Melanesia Barat" yang dikibarkannya, berbeda dari bendera "Papua

Barat" yang sebelumnya.

Konon menurut ceritera, bendera "Papua Barat" yang sebelumnya, termasuk yang dikibarkan Seth

Jafet Rumkorem di Markas Victoria pada tanggal 1 Juli 1971, dirancang oleh seorang bangsa Belanda yang lazim dipanggil "Meneer

Blauwwit", mertua tokoh OPM tua di Belanda, Nicholaas Jouwe. Ketiga warnanya -- merah, putih, dan biru -- meniru ketiga warna

bendera Belanda.

Sedang ke-13 garis warna putih dan biru, menandakan ke-13 propinsi dalam negara Papua Barat yang akan

dibentuk, seandainya Soekarno tidak segera mengintervensi dengan Tri Komando Rakyatnya. Hanya bintang putih di atas landasan

merah di bendera Papua Barat itu memberikan unsur "pribumi" pada bendera Papua Barat ciptaan Belanda itu. Itulah bintang

kejora, sampari dalam bahasa Biak, yakni lambang kemakmuran yang akan datang dalam mitologi Koreri.

Juga "lagu

kebangsaan" OPM berjudul "Hai Tanahku, Papua", yang sering dinyanyikan dalam upacara-upacara OPM, adalah ciptaan seorang

Belanda, Pendeta Ishak Samuel Kijne. Nama pendeta seniman itu diabadikan dalam STT GKI Irja di Abepura. Tampaknya, lagu

kebangsaan lama itu pun sudah ditinggalkan oleh Tom Wanggai. Sedangkan "wawasan nasional" atau wilayah negara merdeka yang

dicita-citakannya juga tidak lagi terbatas pada wilayah Papua Barat yang diancang-ancang oleh Belanda dan diresmikan oleh

Rumkorem.

Berbeda dengan para pendahulunya yang selalu menggunakan istilah yang mulai dipopulerkan oleh Belanda, yakni

Papua Barat, Tom menamakan negeri merdeka yang dibayangkannya, "Melanesia Barat". Di mana batas "Melanesia Barat" itu, belum

begitu jelas bagi penulis. Apakah Melanesia Barat juga meliputi Maluku, Timor Timur, dan Nusa Tenggara Timur, yang penduduknya

serumpun Melanesia? Ataukah penggunaan istilah itu hanyalah suatu taktik politik, suatu appeal ke arah isyu Solidaritas

Melanesia yang populer di beberapa negara Pasifik Selatan (lihat Ondi, 1993: 31)? Yang jelas, proklamasi Tom Wanggai punya

appeal yang besar terhadap sebagian penduduk kota Jayapura dan kota-kota satelit-satelitnya.

Proklamasi Tom Wanggai juga

punya appeal secara khusus bagi kalangan terdidik dan pegawai negeri yang berasal dari Kabupaten Yapen-Waropen, terbukti dari

nama-nama marga mereka yang ditahan, diadili, dan dipenjarakan karena ikut aksi Tom Wanggai. Nama-nama Yapen-Waropen, atau

istilah populernya, "Serui", juga menonjol di antara mereka yang ditahan, diadili, dan dipenjarakan karena mempersiapkan HUT I

proklamasi "Melanesia Barat".

Kenyataan ini menunjukkan lunturnya "reputasi" Serui sebagai salah satu basis gerakan Merah

Putih di Irian sebagai hasil didikan Sam Ratulangie (lihat Aditjondro, 1985: 90-92). Proses pelunturan itu sudah dimulai

tanggal 3 Desember 1974 dengan pencetusan "proklamasi Sorong-Samarai", yang dilanjutkan oleh Gustav Tanawani dengan mencoba

menaikkan bendera OPM di tahun 1984. Orang Serui ini dihukum tujuh tahun penjara, dan dipindah ke penjara Kalisosok di Surabaya

pada tahun 1986. Akhirnya ia meninggal, konon karena TBC, di penjara Madiun pada tanggal 8 Januari 1989 (Asia Watch, 1990: 23).



***

BEGITULAH lima tonggak sejarah dalam evolusi nasionalisme Papua atau Melanesia Barat di Irian Jaya. Memang, ada

benang merah yang menyelusuri kelima peristiwa penting itu: tampuk pimpinan OPM, tampaknya masih tetap berada di tangan

tokoh-tokoh yang berasal dari dua (gugusan) pulau, atau kabupaten, di Teluk Cenderawasih, yakni Biak dan Serui.

Sehingga

dapat dikatakan, bahwa semangat kebangsaan Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ini, belum tentu didukung oleh

suku-suku di luar Teluk Cen-derawasih. Namun kemungkinan itu masih harus diperhadapkan dengan kenyataan bahwa dalam berbagai

peristiwa itu cukup banyak kerjasama antara pemimpin-pemimpin OPM yang berasal dari Teluk Cenderawasih, dengan kawan-kawan

seperjuangan mereka yang berasal dari daerah-daerah lain.

Selain itu, kita juga perlu melihat pergeseran latar-belakang

pendidikan dari para aktor yang ingin menegakkan identitas Irian itu dari masa ke masa, dan dari tempat ke tempat. Di tahun

1965, perjuangan menegakkan identitas Irian dimulai dengan pemberontakan bersenjata, yang terutama berintikan para eks anggota

Batalyon Papua didikan Belanda. Tahun 1971, tongkat estafet perjuangan masih diteruskan dengan modus operandi yang sama, tapi

pelopornya adalah seorang eks anggota Divisi Diponegoro didikan Indonesia.

Selanjutnya, dalam peristiwa-peristiwa penting

di tahun 1977, 1984, dan 1988, para aktor gerakan menegakkan identitas Irian itu mulai bergerak masuk ke kota, bahkan ke

kampus, sementara perjuangan bersenjata di hutan masih tetap jalan terus.

Pembunuhan Arnold Ap yang secara tidak langsung

merupakan pembunuhan perjuangan tanpa-kekerasan guna menegakkan identitas Irian melalui kegiatan seni-budaya serta siaran

radio, seolah-olah memberikan isyarat bahwa dalam konteks negara Republik Indonesia tak banyak kans untuk mempertahankan --

apalagi mengembangkan -- identitas orang Irian. Maka, perjuangan politik untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan

mendirikan suatu negara merdeka bagi orang-orang serumpun, seolah-olah dipacu kembali.

Perjuangan politik itu pada fase

yang paling akhir, semakin merata di berbagai lapisan masyarakat, dan, seiring dengan perkembangan zaman, barangkali, dipimpin

oleh cendekiawan Irian yang punya pengalaman di kampus dan di pemerintahan. Perjuangan politik itu pun sudah secara kreatif

berusaha menciptakan atribut-atribut kebangsaan mereka yang baru, dan tidak sekedar terus memanfaatkan atribut-atribut warisan

Belanda.

Referensi bagi nasionalisme Irian yang terpisah dari Indonesia ini tidak lagi merujuk ke masa lalu, melainkan

merujuk ke para negara tetangga di masa kini.

Pertanyaannya sekarang: apakah nasionalisme Papua yang sudah tumbuh-kembang

selama seperempat abad, yang berhasil diremajakan dari generasi ke generasi, dengan pelebaran variasi profesi dan peningkatan

tingkat pendidikan mereka yang tampil memimpin, akan pudar? Ataukah nasionalisme Papua ini akan bertumbuh semakin kuat?

Setidak-tidaknya, terus bertahan melalui proses peremajaan aktor-aktornya? Lalu, kalau melihat bukti-bukti historis yang ada,

nasionalisme Papua semakin kuat, bagaimana sebaiknya jawaban orang-orang Indonesia (yang lain)? Apakah jawabannya harus selalu

lewat peluru, ataukah lewat kotak suara?Solution by bullet , or solution by ballot ? Selain itu, apakah kita harus terus meniru

politik pasifikasi Belanda, dengan hanya membalik orientasi geografisnya? Di zaman Belanda, para pejuang kemerdekaan Hindia

Belanda yang dianggap "berbahaya" dibuang ke Irian, sementara sekarang, para pejuang kemerdekaan Irian Jaya yang juga dianggap

semakin berbahaya, dilihat dari vonis hukumannya yang meningkat dari tujuh ke 20 tahun, dibuang ke Kalisosok dan

penjara-penjara lain di Jawa. Sudah betul, bijaksana, dan etiskah reproduksi politik Belanda yang demikian? Itulah beberapa

pertanyaan kritis yang perlu kita geluti bersama dalam forum seminar ini, dengan selalu mengingat bahwa istilah "nasionalisme"

dan "regionalisme" adalah istilah-istilah yang relatif, tergantung dari pandangan siapa dan dari sudut apa. Juga kita perlu

mengingat, bahwa ada nasionalisme yang dapat hidup berdampingan, yakni nasionalisme yang humanis, yang tidak menjadi sandera

sejarah. Tapi ada juga nasionalisme yang selalu berusaha meniadakan nasionalisme yang lain, terutama nasionalisme mereka yang

lebih sedikit dan lebih lemah. Nasionalisme yang begini, lebih pantas disebut rasialisme, atau paling tidak, ekspansionisme.



Salatiga, 4 Juni 1993.

Catatan kaki:

(1) Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh LPM-UKSW belum

lama ini, seorang pimpinan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya mengemukakan pendapatnya, bahwa suatu negara Indonesia yang

federalistis lebih dapat memenuhi aspirasi orang Irian. [kembali]



(2) Nama "Manokwari" sendiri berasal dari

bahasa Biak, dan berarti "kampung" (mnu) "tua" (kwar). [kembali]



(3) Karena saya tidak memiliki teks asli

dalam bahasa Indonesia, saya terpaksa menerjemahkannya (kembali) ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan bahasa Inggris

(Osborne, 1989: 56) dan bahasa Belanda (Voorlichingsdienst, 1977: 19). [kembali]



(4) Bertolak-belakang

dengan pandangan Ben Anderson (1991: 178), saya tidak melihat pentingnya fungsi museum ini sebagai pembentuk nasionalisme Irian

(Papua). Peranan yang dimainkan oleh Arnold di luar, atau setidak-tidaknya di "pinggiran" museum itu, sebagai pemimpin Kelompok

Mambesak, lebih berperan menumbuhkan nasionalisme Irian para pengikutnya. Secara hipotetis, fungsi itu juga akan dapat

dimainkan oleh Arnold, seandainya kelompoknya bermarkas di studio RRI Nusantara V. [kembali]



(5) Tanggal 1

Januari 1984 merupakan awal berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, yang dianggap lebih

menghormati hak-hak asasi manusia. [kembali]





Bibliografi:

Aditjondro, G.J., 1984. "Karya dan Gema

"Mambesak" di Irian Jaya", Berita Oikoumene , Agustus, hal. 27-30.

----------------------, 1985. "Sam Ratulangie: Burung

Manguni yang Rindukan Deburan Ombak Pasifik", Prisma , 14 (3), hal. 81-102.

----------------------, 1987. "Marthin Indey,

Pilar Perjuangan Pembebasan Irian Barat di Jayapura", Prisma , 16 (2), Februari, hal. 108-128.

----------------------,

1993. Millenarianism in Melanesia. Makalah latar-belakang untuk matakuliah Etnologi Irian Jaya dalam PIBBI (Program Intensif

Bahasa dan Budaya Indonesia) yang ke-22 di UKSW, Salatiga, Indonesia, 21 Desember 1992 s/d 16 Januari 1993.

Ajamiseba,

Danielo C. dan A.J. Subari, 1983. Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Cenderawasih: Keadaannya sekarang dan Rencana

Pengembangannya. Makalah pada Seminar Pengabdian pada Masyarakat Universitas Cenderawasih, 10-11 November.

Amnesty

International (AI), 1991. Indonesia: Continuing Human Rights Violations in Irian Jaya. London: Amnesty International.



Anderson, Benedict R. O'G., 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London:

Verso.

Anon., 1977. "Irian Jaya: Ribut-Ribut di Perbatasan", Tempo , 11 Juni, hal. 5-6.

Anon., 1984. "Behind the

killing of Arnold Ap,"Pacific Islands Monthly , July, hal. 19-20.

Anon., 1985. "A political trial to cover up a

murder,"Tapol , No. 68, March, hal. 20-21

Ap, Arnold C., 1983a. "Inventarisasi Gerak Dasar Tari Daerah Irian Jaya", dalam

Don A.L. Flassy (ed). Aspek & Prospek Senibudaya Irian Jaya. Jayapura: Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya, hal. 117-123.



------, 1983b. "Seni Ukur Teluk Geelvink (Teluk Saerera)", dalam Flassy (ed), hal. 169-182.

------- dan Sam

Kapissa, 1981. Seni Patung Daerah Irian Jaya. Jayapura: Lembaga Antropologi Universitas Cenderawasih.

IrJa-DISC, 1983.

Surat Direktur IJ-DISC, G.J. Aditjondro, tertanggal 23 April 1983 kepada Menteri KLH Emil Salim, mencalonkan Kelompok

Seni-budaya Irian Jaya "Mambesak" untuk penghargaan Kalpataru dalam kategori Penyelamat Lingkungan.

Davis, Horace B.,

1978. Toward a Marxist Theory of Nationalism. New York: Monthly Review Press.

Hambur, Johannes, 1989. "Agustina Heumassy:

Saya Menyusul Terus", Kabar dari Kampung , 7 (34), Februari, hal. 3-7.

Hubatka, Frank, 1984. "Arnold Ap deed de cultuur

van de Papoea's herleven", Vandaar , 10 (8), Augustus, hal. 22-23.

Indera, 1984. "Peristiwa Penahanan di Irja", Berita

Oikoumene , No. 92, Januari, hal. 20-22.

Kaisiepo, Manuel, 1993. Ke-Irian-an dan Ke-Indonesia-an: Mengkaji nasionalisme

dalam konteks lokal. Makalah untuk Seminar tentang Nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abad XXI yang diselenggarakan oleh

Yayasan Bina Darma, 2-4 Juni, di Salatiga.

Kobe Oser, 1984. "Nederland moet Papoea's politiek asiel verlenen", De

Volkskrant , 31 Maret.

Korwa, Abner, 1989. Tradisi Kemaritiman Suku Bangsa Biak. Skripsi Sarjana Antropologi Universitas

Cenderawasih, Jayapura.

Lubis, T. Mulya, 1984. Irian Jaya: A Dubious Future. Makalah untuk sidang Komisi Dialog

LBH-NOVIB, yang tidak dipublikasikan.

Mambesak, 1984. "In Memoriam Arnold C. Ap", Berita Oikoumene , Juni, hal. 12-13.



Monbiot, George, 1989. Poisoned Arrows: An Investigative Journey Through Indonesia. London: Michael Joseph.

Nusa

Bhakti, Ikrar, 1984. "Menguak Gerakan Separatis di Irian Jaya",Merdeka , 11-12 Februari.

O'Sullivan See, Katherine,

1986. First World Nationalisms: Class and Ethnic Politics in Northern Ireland and Quebec. Chicago: The University of Chicago

Press.

Ondi, Hendrikus A., 1993. "Problema Irianisasi: Suatu Tantangan Untuk Merumuskan Identitas", Kritis , 7 (3),

Januari-Maret, hal. 27-35.

Osborne, Robin, 1985. "The Killing of Irian Jaya Nationalist Arnold Ap: New evidence comes to

light", Inside Asia , No. 3/4, June-August, hal. 17-19.

-------------, 1987. Indonesia's Secret War: The Guerilla

Struggle in Irian Jaya. Sydney: Allen & Unwin.

RIOP, 1985. The Tragedy of the Papuans and the International Political

Order. Amsterdam: Research Institute of Oppressed Peoples (RIOP).

Ruhukail, Constant P., 1985. "Kasus Pembunuhan Arnold

C. Ap dan Eddy Mofu", Berita Tanpa Sensor , April, Leiden: Gerakan Demi Hak-Hak Azasi Manusia dan Demokrasi, hal. 1-5.



Sjamsuddin, Nazaruddin, 1989. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Tapol, 1983. West Papua: The

Obliteration of a People. London: TAPOL.

Ukur, Fridolin dan Frank L. Cooley, 1977. Benih Yang Tumbuh VIII: Suatu Survey

Mengenai Gereja Kristen Irian Jaya. Jakarta: LPS-DGI.

Voorlichtingsdienst, 1977. Zwartboek Nieuw-Guinea: Een van de

laatste strohalmen van het Kolonialisme in deze wereld. Den Haag: de Voorlopige Regering van de Republik West Papua/Nieuw

Guinea.

Whitaker, Alan, 1990. West Papua: Plunder in Paradise. London: Anti-Slavery Society.





Back to

referent text



Date: Wed, 15 Jul 1998 18:39:.. +1100



From: aditjond@psychology.newcastle.edu.au (George J.

Aditjondro)



Subject: Re: sejarah Bintang Kejora (1-3)



dilihat : 411 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution