Minggu, 16 Desember 2018 02:52:57 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 43
Total pengunjung : 450868
Hits hari ini : 202
Total hits : 4153387
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pendidikan Politik:Belajar dari Mendiang Sultan Agung






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 04 Januari 2005 00:00:00
Pendidikan Politik:Belajar dari Mendiang Sultan Agung
Pendidikan Politik:Belajar dari

Mendiang Sultan Agung



Kompas, Rabu, 31 Maret 2004





KEGIATAN kampanye Pemilihan Umum 2004 tidak

memberi pendidikan politik rakyat. Kampanye cuma sebatas kegiatan dukung mendukung dengan memanfaatkan kekuatan massa.

Sementara bagi massa, kampanye lebih untuk mendapat uang, sembako, kaus, tanda tangan, nasi bungkus, foto, dan joget bersama

"bangsa peri". Begitu kampanye selesai, tidak ada lagi interaksi pembelajaran politik antara elite parpol dan

massanya.



Elite partai politik tampak begitu berbaik-baik dengan rakyat dalam waktu 21 hari ini. Dari

panggung-panggung kampanye elite parpol menyebar uang, memberikan sembako, melakukan pengasapan demam berdarah, memberikan kaus

dan bendera. Memobilisasi massa dengan imbalan uang untuk menghadiri kampanye.



Pemandangan seperti itu tak terjadi

di luar massa kampanye. atau ketika mereka sudah duduk di kekuasaan. Ketika wabah demam berdarah datang dan menewaskan banyak

orang, elite politik diam, terkejut, dan kemudian baru menengok rumah sakit. Ketika banjir menerpa, elite politik sibuk

kunjungan kerja dan baru datang menjenguk ketika banjir mulai surut.



Modal kampanye seperti itu, dilihat Alois Agus

Nugroho dari Pusat Pengembangan Etika Universitas Katolik Atma Jaya, sebagai model kampanye yang belum memberi pemahaman makna

politik kepada massanya. "Kalau begini polanya, bagaimana mungkin tumbuh kesadaran politik di kalangan akar rumput? Inilah

demokrasi semu itu," kata Alois.



"Kemampuan menghargai pendapat orang sebagai pangkal dari demokrasi, sulit tumbuh

di kalangan masyarakat karena elite politik sendiri sulit menghargai perbedaan pendapat," kata Alois.



Wartawan

senior Goenawan Mohamad, di Majalah Tempo edisi 28 Maret 2004 menulis, "Pada hari-hari pemilihan umum, politik seakan-akan

hanya sebuah kerinduan mendapatkan pemimpin. Disadari atau tidak, dalam gambar tokoh yang dipasang, dalam percakapan tentang

"siapa" dan bukan "apa" yang akan menang, ada sesuatu yang purba, sesuatu yang datang dari sebuah zaman ketika raja dan

brahmana dianggap punya kemampuan agung untuk membuat sebuah negeri menjadi "Panjang Punjung", luas dan luhur, bak deskripsi

para dalang wayang kulit".



Menurut Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Natan Setiabudi,

proses pendidikan politik bagi rakyat Indonesia sebenarnya sudah terhenti sejak Presiden Soeharto melakukan depolitisasi.

Rakyat menjadi buta politik, mudah dikuasai dan diperbudak dalam sebuah sistem otoritarianisme.



Elite politik

pasca-Soeharto kemudian menganggap hal ini sebagai hal lumrah, bahkan menjadi sebuah keadaan yang menyenangkan untuk melakukan

praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), perusakan dan komersialisasi lingkungan, serta praktik impunity

(kekebalan hukum). "Sekarang, hampir seluruh jajaran elite, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif sudah

sama-sama menikmati benar praktik-praktik kotor seperti itu," ucap Natan.



Elite tidak sadar bahwa keadaan ini

membuat ketahanan nasional menjadi rapuh. Rakyat mudah terombang-ambing di tengah krisis multi dimensional, sementara hubungan,

fungsi, tugas, dan tanggung jawab antar-elite menjadi tidak jelas bahkan korup dan saling meniadakan satu sama lain. Begitulah

proses pembusukan dari dalam terus berlangsung.



Barangkali karena gambaran yang menyedihkan ini yang membuat musisi

seperti Nugie sampai pada kesimpulan, rakyat tidak lagi butuh pendidikan politik, tapi pengalaman

politik.



Pengalaman-pengalaman politik inilah yang akan membuat rakyat menjadi makin cerdas dan makin memiliki

posisi tawar. Pengalaman politik itu datang dari hal-hal sederhana ketika warga mengurus kartu tanda penduduk (KTP), membeli

minyak tanah, mengurus pemasangan dan pembayaran listrik, jaringan air minum, dan telepon, serta ketika warga harus membayar

pajak.



Akumulasi kekecewaan terhadap buruknya pelayanan publik dan arogansi birokrat terhadap masyarakat, menjadi

modal awal rakyat melakukan pendidikan politik dan terlibat langsung dengan persoalan politik. Itulah yang terjadi dengan kasus

unjuk rasa guru dan siswa di Kampar, Riau, yang membuat bupati dan wakil bupatinya tersingkir.





BUDAYAWAN Remy

Silado punya pendapat yang berbeda. Dia melihat, relasi sosial dan politik antara elite dan masyarakat mengering dan mengeras

karena tiadanya pendidikan politik lewat pendekatan kultural seperti yang terjadi semasa Orde Lama.



Ketika itu,

parpol-parpol besar memiliki lembaga-lembaga kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional

(LKN), Partai Nahdlatul Ulama mempunyai Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi), Partai Komunis Indonesia (PKI) mempunyai Lembaga

Kesenian Rakyat (Lekra). "Lembaga-lembaga kebudayaan ini melahirkan pemahaman politik yang lebih utuh, membumi, dan lebih mudah

dicerna publik," jelas si penulis Ca Bau Kan yang novelnya diangkat ke layar lebar itu.



Lewat berbagai kegiatan

kesenian, terutama sastra, teater, dan musik, masing-masing lembaga kebudayaan melakukan pendidikan politik kepada rakyat.

"Politik tidak lagi dimaknai hanya sebatas soal kekuasaan saja, tetapi juga pilihan-pilihan hidup bernegara yang lebih lengkap

yang masing-masing memiliki akar tradisi yang kuat," tutur Remy.



Produk yang dihasilkan pun menjadi lebih lengkap.

Masing-masing kekuatan politik bukan hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya karakter berbeda, tetapi juga pengusaha,

wiraswastawan, teknokrat, ilmuwan, seniman-seniman, karya-karya seni, serta tradisi-tradisi baru dengan karakter yang beraneka

dan kaya.



"Inilah yang membuat relasi politik dan sosial antara elite dengan masyarakat menjadi mesra.

Perbedaan-perbedaan paham diselesaikan lewat dialog dan debat kebudayaan dengan cara-cara yang lebih beradab, santun, dan

indah. Tidak kering, rawan kekerasan, dan amuk massa," kata si Penyair Mbeling itu.



Remy lalu menjelaskan bagaimana

penulis naskah drama "Awal dan Mira", Tatang Sontani yang Lekra, memberi gambaran realisme sosial Indonesia di awal kemerdekaan

Indonesia. Bagaimana sastrawan itu dengan rinci menggambarkan luka-luka sosial lewat realitas yang dia temukan di warung-warung

pinggir jalan.



Atau, Motinggo Busye yang nasionalis menggambarkan realitas sosial Indonesia lewat naskah dramanya,

"Malam Jahanam" atau lewat "Malam Pengantin di Bukit Kera". Juga sastrawan Mohammad Diponegoro yang mewakili kelompok

Muslim.



Mengerasnya hubungan antara kaum agamis-nasionalis dengan komunis pun pernah tergambar lewat pementasan

drama di tiga kota-Semarang, Yogya, Solo berjudul, "Untuk Indonesia dan Tuhan". "Drama di tiga kota ini muncul sebagai reaksi

pementasan drama berbahasa Jawa oleh kaum komunis, "Matine Gusti Allah"(Matinya Allah) di Magelang akhir tahun 1964," papar

Remy.



Jadi, lanjut Remy, yang muncul dalam silang sengketa politik ini bukan cuma soal kekuasaan saja, tetapi juga

menyangkut realitas sosial, kebangsaan, dan bahkan persoalan religius".



ERA Soeharto, pendidikan politik lewat

pendekatan kultural, kata Remy, nyaris selesai. Hanya ada sebuah kapling kecil bernama Taman Ismail Marzuki. Itu pun meredup

setelah Ali Sadikin lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta.



Seluruh kehidupan berbangsa dan bertanah air digiring

hanya kesatu persoalan, pembangunan ekonomi yang ternyata, tidak lain cuma usaha untuk menumpuk utang luar negeri saja.

Membangun perekonomian yang mandiri seperti dicita-citakan Muhammad Hatta cuma isapan jempol.



Hidup bangsa Indonesia

menjadi kering. Rata-rata mereka akhirnya cuma mengerti soal uang dan kekuasaan. "Saya prihatin melihat nasib para seniman kita

yang cuma diposisikan sebagai penggembira saja dalam pentas politik. Mereka sekarang benar-benar cuma tahu uang," ujar si

penulis novel Sam Po Kong itu.



"Saya sedih mendengar Franky Sahilatua mendendangkan lagu, Ambil saja uang mereka,

tapi jangan pilih mereka. Lho, bagaimana mungkin Franky bisa menjadi salah satu ikon gerakan anti politisi busuk kalau sikapnya

sendiri dipertanyakan? Kalau tidak pilih politisi busuk, ya jangan ambil uang haram para politisi busuk itu dong?" lanjut

Remy.



REMY berpendapat, pendidikan politik lewat pendekatan kultural, terutama lewat sastra, teater, dan musik,

wajib hukumnya. "Hanya lewat pendekatan inilah rakyat bisa lebih cepat memahami realitas dan pilihan-pilihan politik mereka.

Kemungkinan mereka terseret amuk massa pun menjadi sangat kecil," jelasnya.



Itulah yang dilakukan Wali Songo ketika

membawa agama Islam ke Tanah Jawa lewat berbagai karya sastra dan terutama lewat pagelaran wayang kulit yang sarat permenungan

dan kaya akan hiburan.



Mendiang Raja Mataram Islam Terbesar Sultan Agung, lalu mengingatkan, "Manawa ana putra

sentana ingsun kang ora wasis ing kagunan sastro gending, ingsun jabaake Trah Mataram". (Bila ada orang yang berdarah biru

tidak memahami sastra dan musik, akan saya keluarkan dia dari Trah Mataram). "Barangkali terjemahan lepasnya untuk konteks

sekarang seperti ini, ’Elite yang buta sastra dan musik seharusnya keluar dari lingkaran elitenya karena dia tidak akan bisa

menjadi panutan masyarakat. Dia tidak akan peka. Dia tidak akan bisa mengasah budi pekerti orang-orang yang dipimpinnya’," ucap

Remy. (WINDORO ADI)



dilihat : 393 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution