Kamis, 13 Desember 2018 02:05:14 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 317
Total pengunjung : 449732
Hits hari ini : 1822
Total hits : 4146019
Pengunjung Online : 3
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Minggu, 20 Februari 2005 00:00:00
Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik




Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik



Oleh Limas Sutanto -kompas ,Sabtu, 19 Februari

2005



KASUS-kasus megakorupsi di Indonesia banyak terjadi dalam kurun sebelum Desember 2002, namun Selasa, 15

Februari 2005, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak berwenang mengambil alih

penanganan kasus-kasus korupsi sebelum 27 Desember 2002. Dengan demikian, MK telah melumpuhkan lembaga pemberantas korupsi di

Indonesia.



Terasa lebih ironis jika kita ingat bahwa pada 30 Maret 2004 MK telah membubarkan Komisi Pemeriksa

Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) selaku lembaga pencegah korupsi (Kompas, 16/2 dan 17/2). Dengan demikian, perontokan

upaya memerangi korupsi di Indonesia benar-benar paripurna. Justru lewat MK, lembaga pencegah korupsi maupun lembaga

pemberantas korupsi, kedua-duanya, dilumpuhkan.



Jika ditinjau pada perspektif kesehatan jiwa masyarakat,

pernyataan MK bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih penanganan kasus-kasus korupsi sebelum 27 Desember 2002, terhayati

sebagai pemaksaan kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang tidak pernah memiliki jiwa yang sehat. MK memaksa bangsa

Indonesia untuk menjadi bangsa yang amnestik, yaitu bangsa yang tidak lagi mampu menghadirkan fakta-fakta pengalaman hidup

masa lampaunya sendiri ke hidup hari kini. Bangsa yang amnestik bisa dikatakan sebagai bangsa yang hilang ingatan dan tidak

sehat jiwa.



Jiwa yang sehat antara lain ditandai secara hakiki oleh fungsi memori yang baik, dalam arti mampu

menghadirkan kembali (recall) fakta-fakta pengalaman ke dalam khazanah kesadaran. Dengan demikian, fakta-fakta pengalaman

hidup yang pernah ditimbun dalam khazanah jiwa dapat dimanfaatkan untuk melangsungkan proses belajar (proses memperbaiki cara

berpikir dan perilaku, menghindari dan mencegah terjadinya kembali kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau), demi

kesuksesan, kebaikan, dan tumbuh kembang hidup kini dan nanti.



PEMIKIRAN dan keputusan legalistik yang memaksa

bangsa Indonesia melupakan begitu saja kasus-kasus megakorupsi yang sebagian besar justru terjadi dalam kurun sebelum

Desember 2002 bisa dihayati sebagai penghambatan mendasar terhadap proses belajar hakiki bangsa Indonesia. Pernyataan MK yang

diluncurkan Selasa, 15 Februari 2005, itu bagaikan kekuatan traumatik otak (kekuatan pencederaan otak) sangat kuat, yang

memaksa bangsa Indonesia mengalami cedera traumatik otak berat yang ditandai amnesia retrograd, yaitu ketidakmampuan

menghadirkan kembali fakta-fakta pengalaman korupsi sebelum Desember 2002.



Di kalangan para dokter, khususnya

dokter spesialis saraf dan spesialis kedokteran jiwa, amnesia retrograd dikenal sebagai salah satu gejala yang bisa terjadi

pada pasien yang mengalami kerusakan organik otak atau gangguan psikopatologis. Pasien yang mengalami amnesia retrograd tidak

mampu mengingat fakta-fakta pengalaman hidup yang pernah terjadi sebelum tanggal tertentu. Hanya fakta-fakta pengalaman hidup

yang terjadi sesudah tanggal tertentu itulah yang bisa diingat atau dihadirkan kembali ke khazanah kesadaran.





Para pembaca bisa membayangkan betapa tidak normalnya kehidupan manusia yang mengalami amnesia retrograd. Dia seolah

hidup tanpa kaitan sama sekali dengan deret fakta pengalaman masa lampau, dan dia tidak lagi bisa belajar atau memetik hikmah

dari fakta-fakta pengalaman itu. Begitupun, para pembaca bisa membayangkan betapa tidak normalnya bangsa Indonesia jika

hamparan luas insan yang terangkum di dalamnya dipaksa untuk melupakan fakta-fakta besar pengalaman korupsi yang terjadi pada

kurun kehidupan mereka sebelum Desember 2002, dan hanya boleh mengingat fakta-fakta pengalaman korupsi setelah Desember 2002.





ADA tiga efek sangat memprihatinkan yang terkait dengan pemaksaan amnesia itu. Pertama, pemaksaan itu mendorong

bangsa Indonesia menjadi bangsa yang boleh tidak bertanggung jawab, dalam arti boleh melepaskan begitu saja

kewajiban-kewajiban dan konsekuensi-konsekuensi yang lahir dari setiap perilaku, tindakan, atau perbuatannya sendiri di masa

lampau. Pada titik ini dapat disadari betapa pemaksaan itu merontokkan tata nilai kehidupan kebangsaan yang di mana pun

sesungguhnya selalu terkait dengan apresiasi dan realisasi nilai tanggung jawab. Tanpa apresiasi dan realisasi nilai tanggung



jawab, suatu bangsa tidak pernah bisa bertumbuh kembang menuju kehidupan yang lebih baik secara biopsikososial.





Pemaksaan tersebut juga merontokkan upaya pendidikan manusia yang paling fundamental, yaitu upaya menumbuhkembangkan

manusia menjadi insan yang bertanggung jawab. Secara kontekstual dapat ditegaskan, di tengah ketiadaan apresiasi dan

realisasi tanggung jawab, jiwa manusia terperangkap dalam anggapan tak sadar bahwa korupsi boleh dilakukan, karena

pascakorupsi, tiada tanggung jawab yang niscaya dipikul.



Kedua, pemaksaan itu juga diam-diam berfungsi sebagai

strategi perlindungan bagi para koruptor besar di masa lampau, justru lewat pemberlakuan hukum lebih keras yang secara

diskriminatif hanya dikenakan bagi kemungkinan-kemungkinan korupsi yang terjadi di masa kini dan nanti. Pemberlakuan hukum

yang keras namun diskriminatif ini bisa menjadikan bangsa Indonesia sibuk sekali dengan perkara-perkara korupsi di hari kini

dan nanti, dan pada saat yang sama tidak lagi memiliki waktu dan energi untuk mengusut kasus-kasus korupsi masa lampau yang

sesungguhnya jauh lebih besar.



Ketiga, pemaksaan itu menyirnakan peluang wajar bangsa Indonesia untuk belajar

dari fakta-fakta pengalaman besar korupsi masa lampau. Hilangnya peluang belajar ini akan memperbesar kemungkinan bangsa

Indonesia untuk kembali melakukan korupsi di hari kini dan di hari depan. Bangsa yang tidak belajar akan terperangkap dalam

kemungkinan yang tidak tercegah untuk melakukan kesalahan serupa dengan kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lampau.





Korupsi adalah kesalahan besar yang banyak terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh

tahun yang lampau, namun mengapa hingga kini bangsa Indonesia masih terus melakukan korupsi? Salah satu penyebab yang

mendasar adalah bangsa Indonesia belum benar-benar belajar dari fakta-fakta pengalaman besar korupsi masa lampau. Fakta-fakta

itu bukan diungkapkan sehingga bisa dijadikan pengalaman belajar baru yang memperbaiki pola pikir dan perilaku, tapi justru

ditutup-tutupi, direpresi, dan dipaksakan untuk dilupakan.



SEBETULNYA, ketiga efek pemaksaan amnesia itu adalah

pantulan dari setelan mental (mindset) kaum elite pemimpin bangsa Indonesia yang benar-benar terkungkung dalam otomatisme

korupsi. Manusia bisa saja berdalih-dalih (melancarkan rasionalisasi-rasionalisasi) untuk menutupi keburukannya. Namun, deret

pemikiran dan keputusan yang ia buat mau tak mau mencerminkan setelan mental yang sesungguhnya bersarang dalam jiwanya. Deret

pemikiran dan keputusan itu terbuka di hadapan publik. Tak pelak, setelan mental manusia pada akhirnya selalu dapat dibaca

secara terbuka.



Pada titik ini dapat disadari betapa persoalan mendasar bangsa Indonesia menukik dalam problem

setelan mental yang niscaya dirombak secara sungguh-sungguh. Perombakan setelan mental bukanlah pekerjaan gampang karena ia

selalu meniscayakan kerja keras yang konsisten disertai pengorbanan-pengorbanan yang besar.



Mungkin tugas

perombakan seperti itu memang sulit sekali dilakukan oleh orang-orang tua. Mungkin hanya insan-insan muda Indonesia yang bisa

melakukannya.



*Limas Sutanto Psikiater, Kini Studi Pascasarjana Konseling, Tinggal di

Malang







dilihat : 247 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution