Senin, 17 Desember 2018 07:56:01 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 110
Total pengunjung : 451275
Hits hari ini : 608
Total hits : 4155932
Pengunjung Online : 7
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Depancasilaisasi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 11 Maret 2006 00:00:00
Depancasilaisasi






Depancasilaisasi





Moh

Yasir Alimi



Pendulum demokrasi kita bergerak ke arah demokrasi mayoritarian (Masdar Hilmi, Kompas, 9/3/2006).

Artinya, mayoritas menjadi penentu, dengan mengabaikan suara minoritas. Menjadi bermasalah karena dalam proses itu, agama dan

Tuhan diusung ke ruang publik sehingga lahirlah segala macam RUU dan perda dengan segala konsekuensinya yang

meresahkan.



Akibatnya rawan muncul pergolakan tentang relasi Tuhan dan negara bangsa, juga relasi mayoritas dan

minoritas dalam demokrasi. Tetapi mengapa terjadi proses demikian? Depancasilaisasi! Yaitu mulai ditinggalkannya Pancasila

dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini, baik disadari maupun tidak.



Walau pernah menjadi momok

karena beralih fungsi menjadi ideologi represif Orde Baru, Pancasila tidak berkurang nilainya dan sejatinya tetaplah dasar dan

falsafah negara sebagai solusi cerdas yang ditawarkan pendiri bangsa untuk mengatasi keragaman dan berbagai masalah dasar yang

bisa timbul karenanya sehingga mengancam persatuan bangsa.



Tataran bersama



Paling tidak ada empat masalah

dasar yang dijembatani Pancasila. Pertama, ketegangan yang bisa terjadi akibat keragaman agama, budaya, etnik, norma sosial,

dan bahasa. Kedua, soal relasi mayoritas dan minoritas. Ketiga, soal posisi agama dan Tuhan dalam negara-bangsa. Keempat, soal

relasi agama dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa. Bisa ditambahkan juga soal relasi individu dan

masyarakat.



Pancasila, oleh karenanya, adalah tataran bersama (common platform) sekaligus rasionalitas publik di

mana keragaman poros agama, adat, dan norma sosial bertemu. Di sana, sari pati agama yang paling dalam berdialog dan sepakat

mendirikan negara bangsa. Di sana, identitas Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya merasa

terwakili. Yang Bugis, Dayak, Sunda, Batak, Jawa, Muslim, non-Muslim, laki-laki-perempuan, desa-kota, semuanya merasa

tertampung. Di sana, minoritas juga terlindungi.



Tidak aneh bila yang kita kenal bukanlah demokrasi mayoritarian,

melainkan demokrasi Pancasila. Di sana demokrasi mayoritarian diadopsi pada area tertentu dan digabungkan dengan perlindungan

hak-hak minoritas. Melalui Pancasila, kita juga menjadi yakin bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler,

sehingga agama dan Tuhan bukanlah konstitusi tertinggi.



Adat istiadat yang beragam pun dihormati dan diabadikan

dalam semangat bhinneka tunggal ika. Dalam Pancasila ada proses penggalian nilai dan identitas bangsa, berdasar lanskap sosial,

kultural, dan religiusnya yang beragam. Religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjiwai

Pancasila oleh karenanya tidak dapat dipisah-pisahkan.



Atas dasar pertimbangan itulah para pendiri bangsa, termasuk

kalangan Muslim sendiri, menolak Piagam Jakarta. Elemen kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

dikhawatirkan memicu perpecahan akibat empat soal dasar itu tadi: diversivitas (agama, suku, dan norma sosial); relasi

mayoritas-minoritas; relasi agama-negara; relasi agama/Tuhan dengan adat istiadat, serta relasi individu dan

masyarakat.



Para pendiri bangsa menolak karena Piagam Jakarta tidak cocok dengan lanskap sosial budaya dan religius

Indonesia yang plural. Karena kecintaan yang besar terhadap nasionalisme ini, Hefner (2000) menuliskan bahwa tidak ada ideologi

yang begitu besar mewarnai tokoh-tokoh Muslim Indonesia selain nasionalisme.



Tuhan dan negara bangsa



Atas

dasar itu, depancasilaisasi atau tidak suatu perundang-undangan bisa diukur dari empat hal: Bagaimana ia menempatkan

mayoritas-minoritas? Bagaimana ia menempatkan keragaman budaya, agama, dan adat istiadat? Bagaimana ia menempatkan agama dan

Tuhan dalam nation-state? Dan bagaimana ia menempatkan agama/Tuhan dibandingkan dengan adat istiadat?



Mari kita uji

RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP). Pancasila memang disebut dalam RUU ini, namun semangatnya dalam empat soal dasar tadi

tidak ditemukan. Yang sangat menonjol adalah diusungnya Tuhan dalam RUU ini. Berikut adalah kutipan paragraf 1 penjelasan RUU

APP:



Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham Pancasila. .... Sebagai penganut paham hidup berketuhanan,

bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan melarang sikap dan tindakan a-sosial, a-susila, dan a-moral dalam kehidupan seks, seperti

pelecehan, perselingkuhan, kekerasan seks, penyimpangan seks, dan penyebarluasan gagasan-gagasan tentang seks, karena dapat

merusak tatanan kehidupan masyarakat. .... Tindakan semacam itu juga dianggap menunjukkan sikap menentang kekuasaan

Tuhan.



Pancasila memang disebut, namun yang menjadi penentu berikutnya adalah Tuhan, bukan Pancasila. Akibatnya,

paragraf ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar: bagaimana hubungan Tuhan dan negara bangsa? Apakah negara bertujuan

untuk menegakkan kekuasaan Tuhan di Bumi? Bukankah hanya negara agama yang bertujuan demikian? Bagaimana sebenarnya relasi

agama, negara, Tuhan, dan adat istiadat?



Ketunggalan religiusitas



RUU APP juga mengandaikan ketunggalan

religiusitas. Kaliwenang Kabupaten Grobogan, desa saya, adalah desa santri. Setiap sore, anak dan orang tua mengaji di mushala

maupun di satu-satunya masjid yang terletak di jantung desa. Boleh dibilang semua warganya fasih membaca Al Quran. Meski

demikian, mandi ramai-ramai di sumur umum, sendang, atau sungai sudah biasa. Mungkin karena tidak ada fasilitas pribadi, namun

yang pasti kebiasaan ini sudah turun-temurun. Desa kami lebih beruntung daripada desa tetangga yang mandi dan buang air besar

di sungai.



Sudah jamak pula ibu-ibu menyusui bayinya di angkutan desa, trotoar jalan raya, atau bahkan di

tempat-tempat sakral seperti masjid dan pengajian karena tidak ada fasilitas maternitas atau mobil pribadi yang bisa

digunakan.



Kalau mengikuti logika RUU APP, apakah desa santri saya juga ibu-ibu itu amoral, tidak beradab, dan

menentang kehendak Tuhan? Apakah desa saya juga darul harb yang harus diperangi dan diperadabkan? Ilusi tentang ketunggalan

religiusitas ini jelas tidak didasarkan pada lanskap sosio-kultural nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pedesaan. Jelas,

RUU ini bias kota dan orang kaya.



RUU juga berpotensi menghapus peta geografi kultural Jawa, Dayak, Betawi, dan

lain-lain dengan mengancam kemben, tari Jaipong, dan busana tradisional lainnya setelah menghapus peta geografi sosial dan

spiritual Papua dan Bali. Di sinilah kita melihat bahwa adat istiadat yang menjadi identitas sekaligus lambang tingginya

moralitas bangsa sedang terancam.



Resusitasi



Oleh karena itu, saat ini diperlukan upaya untuk

meresusitasi Pancasila. Resusitasi adalah pertolongan pernapasan pada korban agar korban bisa bernapas kembali. Saat ini

Pancasila memang tidak mati, namun sedang tidak bisa bernapas, sehingga diperlukan pertolongan pernapasan mouth-to-mouth agar

Pancasila menjadi sakti kembali. Mudah-mudahan saja, Garuda, yang menjadi lambang negara pengusung Pancasila, juga tidak kena

flu burung sehingga tidak diperlukan tindakan yang lebih serius.



Resusitasi yang paling efektif adalah mengembalikan

RUU APP pada semangat awalnya sebagai RUU antipornografi, bukan RUU tentang moralitas dan kesusilaan. Semuanya sepakat

pornografi perlu regulasi. Agar media tidak bebas memproduksi dan mendistribusikannya. Pornografi memang kejam karena sexualise

gender inequality (MacKinnon, 1998), namun RUU ini lebih kejam dengan mencerabut bangsa dari akarnya sendiri atas nama

moralitas.

--

*Moh Yasir Alimi Kandidat Doktor Australian National University, Australia, dan International Liason

Officer, Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Australia dan Selandia Baru (Sabtu, 11 Maret 2006 )







dilihat : 291 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution