Senin, 14 Oktober 2019 20:30:44 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520138
Hits hari ini : 1568
Total hits : 5022152
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Sejarah Gereja Protestan Di Maluku






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Rabu, 18 Januari 2006 00:00:00
Sejarah Gereja Protestan Di Maluku
I. KONSOLIDASI GEREJA DI MALUKU TAHUN 1800-1950



MASA

KONSOLIDASI



Situasi gereja sesudah pembubaran VOC



Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang dibentuk

pada tahun 1602, selain mempunyai fungsi utama sebagai badan dagang, ternyata juga melaksanakan fungsi politik dan pemeliharaan

terhadap agama Kristen.1



Di masa kekuasaan badan dagang ini (abad ke-17 dan ke-18) ternyata telah berkembang suatu

corak Kekristenan yang khas di dalam Gereja Protestan di Maluku. Perkembangan demikian nampaknya tidak dapat dilepaskan dari

kondisi riil gereja pada masa itu. Kehadiran para pendeta dan ziekentrooster bukan saja dimanfaatkan oleh gereja untuk melayani

pegawai VOC tetapi juga untuk memelihara orang-orang Kristen Ambon yang sebelumnya menganut agama Katolik Roma yang kemudian

di-Protestankan ketika penguasa VOC mengambil alih kekuasaan di Ambon dari tangan Portugis pada tahun 1605.2 Kekristenan yang

dikembangkan oleh gereja ternyata bukan saja terdapat di “pusat” (produksi rempah-rempah) tetapi juga di daerah “pinggiran”

(yang kurang strategis dari segi kepentingan dagang). Jemaat Banda, misalnya, dijadikan basis untuk pekabaran Injil ke

pulau-pulau bagian Selatan. Sejak tahun 1635 diadakan pekabaran Injil ke pulau Kei, kemudian Aru, Tanimbar dan pulau-pulau

Selatan Daya (Babar, Wetar, Leti, dst) dengan memakai tenaga guru. Sampai dengan abad ke-18 Kekristen-an telah diterima oleh

orang-orang Maluku yang terhimpun dalam jemaat-jemaat dan tersebar di hampir seluruh daerah kepulauan Maluku. Jumlah mereka

telah mencapai puluhan ribu orang. Di Ambon misalnya, tercatat 27.311 anggota yang telah dibaptis dan di Banda 1088

orang.3



Kondisi riil gereja pada masa VOC ditandai a.l. oleh metode penginjilan dan pembinaan terhadap jemaat yang

dipergunakan oleh ziekentrooster yakni metode “hafalan” (menghafal pokok-pokok ajaran Kristen penting: Doa Bapa Kami, Pengakuan

Iman Rasuli dan Dasa Titah). Juga dalam pembinaan terhadap anggota jemaat diharapkan agar pola yang dipergunakan adalah sama

dengan yang dipakai oleh gereja induk di Belanda.4 Kalau penguasaan agama Kristen hanya sampai di tingkat pengetahuan saja

yakni menghapal dan memelihara bentuk-bentuk yang sama sekali asing bagi mereka, maka sudah dapat diduga bahwa isi ajaran

Kristen yang diterima tidak dihayati sepenuhnya dan dengan demikian tidak berfungsi membarui hidup mereka. Realitas lainnya

yang nampak ialah sikap negatif yang diperlihatkan oleh orang-orang Belanda terhadap agama (dan adat/kebudayaan) asli setempat.

Agama ini dianggap agama setan. Sejalan dengan itu mereka (termasuk sebagian besar para pendeta) bukannya mempelajari

sungguh-sungguh, melainkan sebaliknya berusaha menghancurkan agama dan kebudayaan (adat) asli. Namun suatu kekeliruan yang

dilakukan tanpa disadari yaitu mereka merasa puas apabila tempat-tempat dan simbol-simbol agama asli sudah dirusakkan. Akan

tetapi karena itu ternyata isi kepercayaan agama asli sama sekali tak tersentuh oleh usaha demikian. Unsur-unsur ini tetap

hidup dan berpengaruh dalam kehidupan orang-orang Kristen Maluku.



Realitas dalam kehidupan gereja seperti ini

ternyata telah melahirkan suatu corak Kekristenan yang khas yang ditandai oleh unsur-unsur kedangkalan penghayatan iman

kristiani, sinkritistis dan magis. Wujudnya terlihat secara jelas misalnya dalam pandangan mereka terhadap benda-benda yang

mempunyai kaitan dengan gereja (Alkitab, roti perjamuan dan air bekas baptisan, gedung gereja, dan lain-lain.). Benda-benda ini

dianggap bernilai sakral dalam pengertian “keramat” dan memiliki “kekuatan gaib”. Air bekas baptisan misalnya diyakini

mempunyai khasiat menyembuhkan dan diberi minum kepada orang sakit. Corak Kekristenan demikian dinamakan “agama Ambon” oleh

orang-orang Belanda.5



Pada parohan kedua abad ke-18 VOC mulai memperlihatkan kemunduran drastis dan akhirnya

dibubarkan (31 Desember 1799) karena faktor-faktor a.l. tindakan korupsi oleh pegawai VOC sendiri dan persaingan yang ketat

dari pihak lawan-lawan dagang-nya terutama Inggris.6



Sejak kemunduran yang dialami oleh VOC, kondisi demikian

ternyata telah berpengaruh langsung terhadap perkembang-an gereja di daerah kekuasaannya terutama di Maluku. Hal demikian tidak

dapat dihindari karena hampir semua ke-butuhan (a.l. fasilitas dan tenaga pelayan) dibiayai oleh badan dagang ini. Keterbatasan

di bidang dana menyebabkan terjadi kemerosotan secara menyolok di berbagai bidang pelayanan, termasuk upaya pengadaan tenaga

pelayan.



Dalam situasi kekurangan tenaga-tenaga pelayan khususnya, terutama yang berkebangsaan Belanda, upaya

pembinaan dan pelayanan pada jemaat-jemaat kotapun cenderung menurun secara drastis. Juga pelayanan sakramen terutama bagi

jemaat-jemaat yang terletak jauh dari pusat tidak dapat dilayankan secara kontinyu dan teratur bahkan kemudian berhenti sama

sekali. Selama tahun 1780-an masih terdapat tiga pendeta yang melayani jemaat kota Ambon. Kemudian sejak tahun 1801-1815 tidak

ada lagi seorang pendeta di sana. Di Saparua seorang pendeta masih bertahan sampai tahun 1801. Di Banda dan Ternate situasi

tidak banyak berbeda.7 Fasilitas sebagai penopang pelayanan menjadi tak terpelihara dan semakin menciut. Kondisi gereja yang

demikian, menyebabkan kinerja pelayanan yang diperlihatkan adalah sangat menurun.



Suatu hal yang agak menggembirakan

ialah di dalam jemaat-jemaat, terutama di sekitar kota Ambon (pulau Ambon, Lease, Seram Selatan dan Banda) pada beberapa jemaat

yang jauh (a.l. pulau-pulau Selatan Daya, Babar, Wetar, Leti, dst.) masih terdapat tenaga-tenaga pelayan Maluku. Benar, dari

segi latar belakang pendidikan mungkin tidak setinggi bila dibandingkan dengan rekan-rekan pelayan asal Belanda (Khusus

pendeta-pendeta tamatan Fakultas Teologi) sehingga dari mereka tidak dapat diharapkan suatu kualitas pelayanan yang setara.

Walaupun demikian dalam kenyataan, sumbangan yang diberikan oleh kelompok ini cukup penting. Mereka inilah yang tetap berperan

melayani dengan penuh dedikasi sehingga melalui kehadiran dan pelayanan mereka, terutama di pulau-pulau yang jauh dari pusat,

jemaat-jemaat di sana tetap eksis. Warganya tidak kembali kepada kepercayaan lama (agama suku).



Kesetiaan para

pelayan Maluku terhadap tugas yang diemban dengan latar belakang pendidikan yang rendah, kelangkaan tenaga-tenaga pelayan

Belanda yang berkualitas dan semakin minim dan menciutnya fasilitas pelayanan menyebabkan kehadiran gereja tetap berlangsung

tetapi dalam kualitas kehidupan kerohanian anggota jemaat dan pengorganisasian gereja yang sangat rendah dan

lemah.



Pengambilalihan Indonesia dari tangan Inggris oleh pemerintah Belanda (1816), ternyata telah melahirkan

kesadaran yang kuat terhadap tanggungjawab moral terhadap jemaat-jemaat warisan VOC yang sudah terpuruk pada waktu itu. Atas

inisiatif raja Willem I, kepala pemerintahan Kerajaan Belanda, dibentuk de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië untuk

mengorganisasikan jemaat-jemaat yang ada melalui beberapa surat keputusan yang diterbitkan untuk maksud itu masing-masing

bertahun 1815, 1835 dan 1840.8 Pembentukan gereja ini dengan maksud selain ingin mempersatukan gereja-gereja dari berbagai

denominasi di Indonesia (Calvinis, Lutheran, Baptis, Remonstran dan Menonit).9 Juga sebagai wujud dari komitmen raja yang kuat

untuk membina jemaat-jemaat yang terpuruk itu secara intensif dan terkoordinasi.



Perhatian yang diberikan kepada

jemaat-jemaat di Maluku yang berada dalam kondisi demikian merosot itu dinampakkan bukan saja oleh pemerintah Belanda, Raja

Willem I, tetapi juga oleh badan zending Nederlands Zendelinggenootschap (NZG). Sebagaimana diketahui, pada akhir abad ke-18

terjadi perkem-bangan baru di dalam gereja-gereja barat yakni timbul minat yang sangat kuat untuk menyebarkan iman kristiani

(pekabaran Injil) ke seluruh dunia. Perkembangan yang sama terjadi pula di kalangan warga gereja di Belanda. Untuk itu sama

seperti halnya di Inggris dibentuk badan zending (misalnya London Missionary Society: LMS), di Belanda pun dilakukan hal yang

sama antara lain NZG.



Pembinaan terhadap Gereja Protestan di Maluku yang dilakukan oleh GPI dalam kerja sama dengan

NZG (1815-1864) yang kemudian dilakukan oleh GPI sendiri (1864-1942) – sehubungan dengan penarikan diri yang dilakukan oleh NZG

di Maluku – ternyata didekati dari tiga segi yang paling mencolok, yakni pembenahan organisasi gereja, pengadaan tenaga-tenaga

pelayan (terutama pelayan-pelayan setempat) dan metode atau pola pembina-an terhadap warga gereja. Pendekatan demikian telah

melahirkan sosok Gereja Protestan di Maluku yang secara fisik dan rohani mempunyai kekhasan tersendiri. Pendekatan demikian

telah dilakukan oleh tenaga-tenaga Belanda yang untuk pertama kali bekerja di Maluku pada dekade-dekade awal abad ke-19. Salah

seorang di antaranya yang secara mencolok melaksanakan pendekatan demikian ialah Joseph Kam (di Ambon, 1815-1833). Dia ada-lah

zendeling utusan NZG tetapi bekerja untuk GPI. Latar belakang tokoh ini yang Pietis dan gereja rakyat (Gereformeerd) ternyata

sangat mempengaruhi pola pelayanan dan pembinaan terhadap jemaat dan gereja di Maluku.





Pembenahan awal oleh

GPI dan NZG





Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang gereja Gereformeerd (gereja rakyat), Joseph Kam

melihat bahwa hanya melalui pembenahan di bidang organisasi gereja yang baik, akan mudah tercipta suatu gereja yang

berdisiplin, tertata dengan baik dan mempunyai struktur.10 Pembenahan terhadap organisasi gereja dilakukan mulai dari jemaat di

kota Ambon dan selanjutnya ke jemaat-jemaat di pulau-pulau terpencil. Dan upaya pembenahan yang dilakukan bukan saja menyangkut

organisasi gereja, tetapi juga organisasi di bidang pendidikan (sekolah). Di bidang organi-sasi gereja, selain mengaktifkan

kembali badan-badan majelis jemaat di jemaat-jemaat tertentu (Ambon, Haruku dan Saparua), juga dianjurkan agar guru-guru jemaat

setempat yang dikunjungi mencatat secara teratur nama anak-anak yang dibaptis dan pasangan-pasangan yang akan menikah.11 Di

bidang pendidikan, diadakan penataan administrasi pendidikan (sekolah). Dalam rangka pembinaan di bidang organisasi ini

dilakukan perkunjung-an secara berkala dan teratur setiap tahun ke jemaat-jemaat, baik yang berada dekat maupun yang jauh dari

kota Ambon. Pola kunjungan itu telah berlaku sejak abad ke-17. Kam “hanya” meneruskan tradisi para pendeta VOC.



Pada

setiap jemaat yang dikunjungi selain diadakan rapat-rapat dengan anggota badan majelis jemaat setempat juga dilayankan

Perjamuan Kudus, pembaptisan anak-anak dan orang dewasa yang baru masuk Kristen, pemberkatan nikah dan menegakkan disiplin

gereja serta memeriksa perkembangan penyelenggaraan sekolah di jemaat-jemaat setempat.12



Untuk memulihkan kondisi

gereja di Maluku yang sudah merosot, hal penting lainnya pula yang dilakukan ialah pengadaan tenaga-tenaga pelayan gereja.

Seperti yang telah dikemukakan di atas menjelang pembubaran VOC, pengadaan tenaga-tenaga pelayan, baik tenaga-tenaga Belanda

maupun tenaga-tenaga Maluku, sangat berkurang karena keterbatasan dana. Kalaupun terdapat tenaga yang masih melayani, terutama

tenaga-tenaga pelayan setempat, jumlah mereka makin berkurang dan sebagian mulai memasuki usia lanjut. Faktor lain pula yang

menyebabkan kekurangan para pelayan gereja pada dekade-dekade awal abad ke-19 ialah kurangnya perhatian yang serius dari gereja

sejak zaman VOC di bidang ini. Data historis memperlihatkan bahwa dalam Tata Gereja peninggalan gereja di masa VOC tidak

dikenal pelayanan tersendiri terhadap jemaat-jemaat berbahasa Melayu lepas dari jemaat berbahasa Belanda. Hal ini menyebabkan

pengadaan tenaga-tenaga pelayan setempat tidak optimal, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Badan-badan zending yang

bekerja di Indonesia sadar benar bahwa kebijakan demikian tidak meng-untungkan gereja sendiri. Untuk itu salah satu kebijakan

yang digariskan oleh badan-badan zending termasuk NZG ialah pengadaan tenaga-tenaga pelayan sedapat dan sebaik mungkin bagi

jemaat-jemaat berbahasa Melayu yang diambil dari pemuda gereja-gereja setempat. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan membuka

sekolah penginjil yang bersifat semiformal dan Sekolah Pendidikan Guru Kristen (SPGK) asuhan Roskott (tahun 1835-1864). Lulusan

kedua sekolah ini masing-masing bergelar bekwame medehelper (=pembantu yang terampil atau “penginjil”) dan guru yang bertugas

baik di sekolah maupun di jemaat.13 Mereka ternyata sangat bermanfaat bagi tugas-tugas pelayanan terutama bagi jemaat-jemaat

yang terletak jauh dari pusat.



Sebagaimana telah dikemukakan, walaupun dalam keadaan krisis namun jemaat-jemaat di

Maluku tetap hidup. Benar, mereka tidak kembali kepada agama lama (suku) atau masuk Islam, tetapi hidup kerohanian mereka

sangat merosot. Pada perkunjungan Joseph Kam di salah satu jemaat, ia disambut oleh seluruh anggota jemaat, termasuk anggota

badan pemerintah negeri. Dalam prosesi yang diadakan untuk menyambutnya, anggota jemaat melagukan nyanyian Mazmur dengan

penghayatan yang dalam. Hal yang menarik ialah selain ragam nyanyian, juga kata-kata nyanyian yang diucapkan sudah tidak tepat

lagi sebagaimana aslinya dan ada buku nyanyian yang dipegang saat itu ternyata terbalik.14 Di sini nampak bahwa tekad dan

semangat untuk menjadi Kristen di antara anggota jemaat tetap terpelihara. Walaupun demikian, karena ketiadaan pelayanan,

kualitas Kekristenan yang dimiliki mulai menjadi merosot. Kenyataan ini disadari benar oleh Kam.



Sebagai seorang

yang memiliki latar belakang Pietisme ia melihat situasi kerohanian yang demikian harus segera dibarui. Dan dia tahu persis

pola pembinaan yang harus diterapkan untuk itu. Pola dimaksud adalah pola pembinaan Pietisme. Hal demikian nampak sesudah ia

tiba di kota Ambon (th. 1815). Pelayanan kepada anggota jemaat diintensifkan dalam bentuk perkunjungan rumah tangga dan

peningkatan frekuensi peribadahan jemaat. Khusus di bidang peribadahan, selain ibadah Minggu dan pelayanan sakramen, juga

diadakan ibadah-ibadah “kebangunan rohani” melalui pengadaan prayer meeting (persekutuan doa) dan pertemuan doa untuk mendorong

kegiatan pekabaran Injil. Bagi Kam, kegiatan-kegiatan pelayanan demikian merupakan salah satu alat yang penting dalam membangun

kembali kehidupan kerohanian anggota jemaat.15 Selain itu, dalam rangka pelayanan langsung kepada anggota-anggota jemaat yang

jauh dari pusat, ia mengadakan perkunjungan-perkunjungan, bahkan sampai ke jemaat-jemaat yang terjauh (Maluku Tenggara:

pulau-pulau Selatan Daya yakni Wetar, Kisar, Moa, Leti, dan lain-lain.) Kegiatan utama yang dilakukan pada setiap perkunjungan

di jemaat ialah memberitakan Firman dan melayankan sakramen, menegakkan disiplin gereja dan meninjau pekerjaan guru-guru

sekolah di jemaat itu.16 Khusus bagi jemaat-jemaat yang tak terjangkau melalui suatu perkunjungan – atas inisiatif sendiri –

dicetak brosur-brosur yang isinya bernada penggembalaan dan kemudian dikirim kepada mereka.



Semua aktivitas

pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh Joseph Kam dan rekan-rekannya – sudah pasti bersama para zendeling dan pendeta GPI

lainnya – sedikit banyaknya telah meningkatkan kualitas hidup kerohanian anggota jemaat a la Pietis, yang sebelumnya sangat

merosot. Sebagai hasil konkret dari kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Joseph Kam melalui pembenahan di bidang organisasi

gereja dan pengadaan tenaga-tenaga pelayan setempat serta peningkatan kehidupan kerohanian anggota jemaat ternyata telah

tertanam suatu jenis Kekristenan yang baru di tengah Kekristenan Ambon yang masih menganut kesatuan kehidupan yang bersifat

statis dan belum bersikap Missioner yakni Kekristenan gaya Pietisme (Revival). Unsur-unsur baru ini kemudian mempunyai

sumbangan yang positif sebagai persiapan bagi perubahan-perubahan besar yang akan datang pada tahun 1935 dan 1950 yaitu

kemandirian gereja (pembentukan GPM) dan pemutusan hubungannya dengan negara terutama di bidang

keuangan.



Upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh gereja yang telah diprakarsai oleh Joseph Kam dan rekan-rekan

dalam rangka membarui gereja di Maluku yang sangat merosot pada dekade-dekade pertama abad ke-19 itu kemudian dilanjutkan dan

lebih ditingkatkan.







Pembinaan selanjutnya oleh GPI (1864-1950)



Di bidang

organisasi



Pembenahan terhadap organisasi gereja semakin dimantap-kan lagi oleh GPI sejak dikeluarkannya Koninklijk

Besluit (Penetapan Raja) tahun 1840 yang berisi cara pengorganisasian GPI. Terutama sesudah tahun 1867 pembenahan di bidang

organisasi ini khusus untuk Gereja Protestan di Maluku (GPI Resort Ambon) lebih disempurnakan lagi. Hal ini nampak jelas dengan

dikeluarkannya beberapa peraturan gereja sebelum dan setelah pembentukan Gereja Protestan Maluku (GPM) pada tahun 1935. Dapat

diketengahkan di sini a.l.: “Reglement voor de Gekozen Kerkeraden van de Inlandsche Gemeenten der Protestansche Kerk in

Ned.-Indië in het Gouvernement der Molukken – Peratoeran oentoek Kerkeraad-Kerkeraad jang dipilih dari Djoema’at-Djoema’at

Boemi Poetra dari Geredja Protestant Hindia Belanda dalam Goebernemen Maloeka, 1928", “Peratoeran Geredja dan Peratoeran Synode

dari Geredja Protestant Maloeka, 1937” dan Peratoeran Clasis dan Peratoeran-Peratoeran ketertiban dari Geredja Protestant

Maloeka, 1938, dan lain-lain.





Di bidang tenaga pelayan



Pembenahan yang sama dilakukan pula di

bidang pengadaan tenaga-tenaga pelayan setempat. Upaya yang dilakukan oleh GPI bersama-sama NZG dan kemudian oleh GPI sendiri

mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk mengisi kekurangan tenaga pelayan yang disebabkan a.l. oleh penerapan sikap “netral”

negara terhadap gereja. Wujud penerapan sikap netral negara itu ialah semua tenaga pelayan lulusan SPG-K dan guru jemaat yang

sebelumnya melayani baik di sekolah maupun di jemaat kini mulai dibatasi pada bidang persekolahan semata. Selain itu, karena

keadaan geografis daerah pelayanan di mana jemaat-jemaat tersebar di banyak pulau membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup banyak

pula. Juga perkembangan gereja yang cukup pesat baik secara kuantitatif maupun kualitatif terutama sejak tahun 1900,

menyebabkan berdirinya jemaat-jemaat baru yang sebelumnya merupakan daerah pekabaran Injil yang semuanya membutuhkan

tenaga-tenaga yang cukup banyak. Sebagai gambaran, kalau pada tahun 1821 terdapat ± 35.000 orang Kristen, maka pada tahun 1930

jumlah ini meningkat menjadi ± 190.000 dan pada umumnya adalah jemaat-jemaat yang tersebar di sebagian besar pulau-pulau di

Maluku. Akibatnya ialah pengadaan tenaga pelayan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi segera. Kedua, untuk menjangkau

semua strata sosial yang terdapat di dalam gereja yakni warga gereja di dalam jemaat kota yang rata-rata mempunyai latar

belakang pendidikan dan sosial menengah ke atas dan warga gereja di jemaat-jemaat pedesaan yang berlatar belakang pendidikan

dan sosial pada umumnya adalah rendah.



Upaya-upaya pengadaan tenaga-tenaga pelayan ternyata sangat penting bagi

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan dalam merespons pertambahan anggota yang cukup pesat dialami oleh Gereja

Protestan di Maluku pada tiga dekade pertama abad ke-20. Kalau pada parohan pertama abad ke-19 jemaat-jemaat di beberapa kota

(Ambon, Saparua, Banda dan Ternate) dan beberapa negeri yang jumlah anggota jemaatnya cukup besar (seperti Haruku, Piru, dan

lain-lain.) dilayani oleh pendeta-pendeta berkebangsaan Belanda maka pada masa sesudahnya pelayanan mulai beralih ke tangan

pelayan-pelayan setempat (Maluku).



Suatu hal yang perlu diketengahkan menyangkut kebijakan GPI khusus tentang

tenaga-tenaga Maluku adalah belum diberikannya kepercayaan penuh kepada mereka dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan

di dalam jemaat. Sampai dengan saat kemandirian GPM (6 September 1935), proses pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan kepada

tenaga-tenaga Maluku ternyata berjalan lambat. Di satu pihak, peranan mereka dalam pelayanan di jemaat-jemaat terutama di luar

kota Ambon sudah sangat dominan. Tetapi di pihak yang lain kepada mereka belum diberikan kewenangan melayankan sakramen

(Baptisan dan Perjamuan Kudus). Kalau kepada para utusan Injil dan Guru Jemaat tidak diperkenankan untuk melakukan hal itu,

dapat diterima karena sejak awal telah ditetapkan oleh Pengurus GPI. Tetapi ternyata kebijaksanaan yang sama dikenakan pula

kepada tamatan STOVIL, hal yang sejak awal tidak ditetapkan. Para lulusan lembaga ini dibagi atas dua kategori, yakni “yang

memiliki hak untuk melayankan sakramen” dan “yang tidak memiliki hak yang demikian”. Padahal dari segi pendidikan dan kurikulum

serta kompetensi lulusan, pada dasarnya mereka mempunyai hak untuk melaksanakannya. Malahan bagi para lulusan yang mempunyai

hak untuk melayankan sakramen hal itu baru dapat dilakukan pada tahun 1916.17 Namun masih disertai syarat: “sesudah bekerja

selama sepuluh tahun”. Persyaratan ini kemudian ditiadakan pada tahun 1930-an yang berarti tamatan STOVIL dapat langsung

melayankan sakramen.



Di bidang kepemimpinan gerejapun proses pelimpahan wewenang kepada tenaga-tenaga pelayan

setempat berjalan lambat. Baru menjelang berdirinya GPM, hal itu mulai diperhatikan dalam rangka persiapan yang dilakukan oleh

Pdt. Oostrom Soede. Selain pembaruan yang dilakukan di bidang Liturgi dan Tata Gereja, tenaga pelayan setempat mulai diberikan

posisi yang cukup penting di dalam gereja, misalnya Pdt. J. Loppies sebagai pimpinan Sekolah Guru Jemaat di Ambon (tahun 1927)

dan Pdt. W. Tutuarima sebagai Direktur STOVIL (tahun 1932).





Di bidang pembinaan warga

gereja



Usaha-usaha pelayanan yang dilakukan di masa Joseph Kam terutama dalam rangka pembangunan kembali hidup

kerohanian warga gereja tetap menjadi perhatian gereja pada masa-masa sesudahnya. Hal demikian terlihat jelas dalam bentuk

penambahan tenaga-tenaga pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta jenis jabatan. Pengadaan tenaga-tenaga

pelayanan demikian bertujuan untuk menjangkau seluruh anggota jemaat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan strata

sosial. Namun berbeda dengan pola pembinaan ala Pietisme yang diterapkan oleh Kam, pola pembinaan yang diterapkan oleh GPI

lebih disesuaikan dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah yang merupakan tugas yang harus dilakukan oleh GPI.

Tugas dimaksud ialah […] “menambahkan pengetahuan religius dan memajukan kesusilaan Kristen” dan “menegakkan ketertiban serta

kerukunan dan memupuk cinta kasih terhadap pemerintah serta tanah air”. Itu berarti dengan pola pembinaan yang diterapkan lebih

bertujuan menciptakan warga gereja yang bersusila dan sekaligus menjadi warga negara yang baik. Jadi bertujuan pertama-tama

untuk menjadikan warga gereja orang yang benar-benar menghayati imannya dan berdasarkan imannya itu ia secara kritis menilai

semua persoalan yang terjadi di sekitarnya. Suatu hal lain yang nampak dari pola pembinaan yang berlandaskan kebijakan demikian

ialah semua tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menentang adat sama sekali tidak diperkenankan.



Perlu

diketengahkan, benar, sebagaimana dikatakan di atas, pelayanan oleh Kam dan rekan-rekannya secara keseluruhan telah

menghidupkan kembali Kekristenan di Maluku yang terpuruk sebelumnya. Walaupun demikian secara faktual, pelayanan demikian belum

mampu menciptakan suatu nilai Kekristenan yang sama sekali baru di kalangan anggota jemaat. Ternyata nilai-nilai “agama Ambon”

yang telah tumbuh dan berakar dalam kehidupan anggota jemaat pada abad sebelumnya (abad ke-18), belum dapat dibarui secara

tuntas melalui pola pelayanan yang diterapkan oleh Kam beserta rekan-rekannya. Kenyataaan demikian adalah wajar. Alasannya

ialah, pertama, Kekristenan Ambon yang sangat diwarnai oleh “agama Ambon” itu telah semakin berakar kuat di tengah-tengah

anggota jemaat terutama pada saat kekurangan, bahkan ketiadaan tenaga-tenaga pelayan di beberapa tempat pada parohan kedua abad

ke-18 dan dua dekade awal abad ke-19. Kedua, perlindungan terhadap adat oleh pemerintah – sebagaimana dikemukakan di atas –

menyebabkan bentuk Kekristenan ala “agama Ambon” ini dapat tetap lestari di kalangan anggota jemaat. Bentuk Kekristenan

seperti ini pernah digugat oleh guru-guru tamatan SPG Kristen Roskott, tetapi mereka selalu divonis salah oleh pemerintah.

Ketiga, memang benar bahwa Kam dan rekan-rekan telah berusaha sekuat tenaga untuk membangun kembali Kekristenan di Maluku.

Tetapi usaha demikian terasa lebih dominan hanya di lingkungan jemaat-jemaat yang sering dikunjungi dan dilayani, misalnya kota

Ambon dan beberapa jemaat besar, seperti Saparua, Piru, Kairatu dan Banda. Jemaat-jemaat ini kemudian menonjol dalam

usaha-usaha pekabaran Injil melalui badan-badan pekabaran Injil yang dibentuk, misalnya di Ambon, “Eltheto” dan “Biji sesawi”,

di Saparua: “Ora et Labora” dan lain-lain.18 Sedangkan di sebagian besar jemaat-jemaat nilai-nilai Kekristenan lama yang sudah

berakar di kalangan anggota jemaat sekitar satu abad itu tidak dapat diubah dalam pelayanan beberapa tahun saja. Apalagi

jemaat-jemaat yang ada tidak dapat dikunjungi selalu karena kondisi geografis Maluku yang sangat

sulit.



Kenyataan-kenyataan di atas nampaknya telah memperkuat corak Kekristenan yang tradisionalistis yang telah

hidup dan dipraktikkan di kalangan warga gereja di Maluku (“agama Ambon”). Tentang agama ini, F.L. Cooley menulis:





“Sebetulnya adat dan Injil telah saling mempengaruhi. Dapat dikatakan bahwa agama Kristen di Ambon telah

diper-adatkan. Sebutan “agama Ambon” itu memang tepat dalam hal bahwa sifat-sifat dari adat telah melekat pada agama Kristen di

Ambon. Dan sebaliknya adat juga telah dibaptis atau dikristenkan, dalam arti bahwa paling tidak secara lahiriah, adat telah

disesuaikan dengan ajaran dan praktik agama Kristen. terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting

dalam hidup seseorang seperti kelahiran, inisiasi, kedewasaan, perkawinan dan kematian”19



Melihat eratnya hubungan

antara “agama Ambon” ini dengan adat dan tradisi maka ada tokoh yang mengartikan bahwa “agama Ambon” itu tidak mempunyai

hubungan yang erat dan mendasar dengan Injil. “Agama Ambon” merupakan contoh yang tepat sekali dari apa yang disebut kultur

Kekristenan, yaitu Kekristenan yang telah tunduk kepada kebudayaannya sehingga tidak memperlihatkan lagi sifat-sifat dasar dari

Injil.20 Penilaian demikian mungkin ada benarnya. Namun apapun kritik yang dilontarkan terhadap corak Kekristenan ini, yang

jelas dengan corak demikian Kekristenan telah berakar di kalangan warga gereja dan memperlihatkan ciri-ciri positif lainnya,

antara lain terdapat minat yang cukup besar untuk melayani dan melibatkan diri dalam organisasi gereja, kerelaan untuk pergi ke

tempat terpencil (di Irian jaya dan NTT) dan kerelaan untuk mati karena iman (misalnya di masa penduduk-an

Jepang).



Tidak dapat disangkal bahwa telah terdapat usaha-usaha pembaruan yang diadakan di dalam gereja terhadap

corak Kekristenan itu. Unsur-unsur adat negatif yang terdapat di dalamnya, misalnya unsur yang diduga pemujaan kepada arwah

tete-nene moyang, peringatan “tiga malam” dari seseorang yang meninggal, telah dipersoalkan oleh pendeta-pendeta dan guru-guru

jemaat tertentu, tetapi tidak secara rata-rata dan tidak dengan menjalankan suatu kebijaksanaan umum oleh karena gereja belum

menetapkan suatu sikap yang jelas terhadap adat.21 Akibatnya ialah corak Kekristenan ini tetap berlangsung tanpa mendapat

gugatan yang berarti sampai dengan tahun 1970-an.





Kehadiran gereja-gereja baru



Memasuki parohan

pertama abad ke-20, ternyata di Maluku bukan saja terdapat GPI resort Ambon yang kemudian berdiri menjadi Gereja Protestan

Maluku (GPM: tahun 1935) tetapi juga gereja-gereja lain, seperti Gereja Katolik Roma, Gereja Advent Hari Ketujuh, Gereja Sidang

Jemaat Allah (GSJA), Bala Keselamatan dan Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH).



Kehadiran gereja-gereja di Maluku

dan khususnya di kota Ambon (akhir abad ke-19 dan sampai dengan parohan kedua abad ke-20 pada mulanya agak sulit diterima oleh

GPI resort Ambon. Pada awal perjumpaan gereja ini dengan Gereja Katolik (akhir abad ke-19) hubungan yang tercipta di antara

kedua belah pihak kurang harmonis. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ialah pengaruh warisan sejarah pada masa reformasi

yakni pertikaian antara golongan Protestan dan Katolik di Eropa (abad ke-16 dan ke-17) masih terasa. Selain itu, kedua gereja

sering mengadakan pekabaran Injil di daerah yang sama (dubbele zending), terutama di Kepulauan Kei dan

Tanimbar.22



Hubungan antara GPM dan Gereja Katolik ternyata kemudian berkembang menjadi semakin baik. Salah satu

faktor penyebab ialah sikap positif yang diperlihatkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap gereja yang disebut terakhir.

Bagi pemerintah ini kehadiran badan missi di Maluku selain bermanfaat memperbanyak penganut-penganut Kristen juga dapat

bermanfaat memajukan bidang pendidikan dan kesehatan penduduk setempat.23 Sikap positif pemerintah inilah sekurang-kurangnya

telah ikut mewarnai sikap GPM, terutama sesudah tahun 1935. Di samping itu, dari pihak GPM sendiri telah timbul kesadaran yang

dilandaskan pada realitas di lapangan bahwa pertikaian yang terjadi pasti akan sangat merugikan kesaksian bersama terhadap

pihak non-Kristen, misalnya di Kepulauan Kei yang sebagian penduduknya beragama suku (asli) dan Islam. Sejalan dengan itu,

setiap persoalan yang kadang-kadang timbul di antara kedua belah pihak selalu dibicarakan bersama dan di dalam pembicaraan itu

diundang pula pihak pemerintah.24



Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa hubungan di antara gereja-gereja terutama

antara GPM dan gereja-gereja lain (Advent Hari Ketujuh, Bala Keselamatan, GSDA, dan lain-lain) khususnya selama tahun 1935-1942

(menjelang kehadiran penguasa Jepang di Maluku) adalah kurang harmonis. Situasi demikian disebabkan oleh adanya pandangan

pimpinan dan warga GPM yang melihat gereja-gereja lain (kecuali Gereja Katolik) sebagai sekte atau bidat dan selalu dicurigai

karena gereja-gereja ini cenderung mencari anggota baru dari warga GPM.



Gereja-gereja non-GPM di atas – kecuali

Gereja Katolik di Kei dan GMIH di Halmahera – dari segi perkembangan jumlah anggota tidak mencolok. Salah satu faktor penyebab

utama ialah karena sifat tradisionalistis yang dimiliki oleh warga GPM yang merupakan sasaran “penginjilan” gereja-gereja itu.

Mereka cenderung bersikap setia terhadap apa yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Sifat tradisionalistis yang nampak dalam

sikap setia terhadap gereja bukan saja gereja dalam arti institusi organisatoris tetapi juga dalam arti ajaran dan nilai-nilai

yang telah diwariskan dari generasi ke generasi yakni ajaran dan bentuk ibadah (liturgi warisan GPI), nyanyian-nyanyian gereja

dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Sikap demikian menyebabkan gereja lain, selain GPM (Calvinis) dilihat sebagai sekte atau bidat

dan selalu dihindari. Faktor sikap ini membuat perkembangan Gereja Katolik dan gereja yang berlatar belakang Kebangunan Rohani

di Amerika Utara sampai pada parohan pertama abad ke-20 tidak terlampau mencolok. Jumlah pengikut mereka, kecuali Gereja

Katolik di Kei dan Tanimbar relatif kecil dan hanya terdapat di kota-kota, terutama di Ambon, Saparua dan

Ternate.



Hubungan yang renggang antar gereja ini memasuki suatu situasi yang sama sekali belum pernah terjadi

sebelumnya yakni bergabungnya mereka di dalam wadah Ambon-syu Keristokyo Rengokai (AKR: Penggabungan Gereja-gereja Masehi di

kota Ambon) yang dipelopori oleh Pdt. Dr. Hachiro Shirato, seorang pendeta Jepang. Walaupun wadah ini merupakan bentukan

penguasa Jepang, namun telah berhasil untuk pertama kali meng-himpunkan semua gereja di kota Ambon. Di dalamnya mereka

membicarakan kepentingan dan pelayanan bersama baik ke dalam (di antara mereka) maupun ke luar (mereka dengan penguasa

Jepang).25 Hubungan yang tercipta melalui AKR sedikit banyaknya telah meletakkan dasar bagi hubungan kerja sama yang terbuka

dan dinamis pada tahun-tahun berikutnya terutama sesudah tahun 1950.





II. PERKEMBANGAN PADA PERIODE

1950-2000





Situasi Umum



Sejak tahun 1950 sampai dengan 1965, gereja-gereja di Maluku memasuki suatu

era baru. Di satu pihak era itu bermakna positif. Tetapi pada pihak yang lain, merupakan suatu era yang penuh tantangan dari

segi ekonomi-keuangan dan sosial politik.



Periode ini dikatakan bermakna positif sebagai bagian tak terpisahkan dari

bangsa dan negara Indonesia, gereja di Maluku telah memasuki era kemerdekaan lepas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda

sejak proklamasi kemerdekaan banga Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehubungan dengan era kemerdekaan yang tercipta,

berkembang pula nilai-nilai demokrasi dan kebebasan untuk menata diri secara penuh, dan dimulailah proses pendewasaan diri

dalam berbagai bidang sebagai wujud dari gereja yang benar-benar mandiri. Periode inipun bagi gereja-gereja di Indonesia,

terutama gereja-gereja Protestan tertentu, merupakan periode gerakan oikumene, yang terwujud dalam pembentukan wadah oikumenis

Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) pada tahun 1950.26 Wadah ini merupakan tempat bertemu dan bermusyawarah dari

gereja-gereja dan di dalamnya juga mereka membicarakan usaha-usaha keesaan dan pokok-pokok tugas panggilan bersama terhadap

bangsa dan masyarakat Indonesia.



Di samping perkembangan positif yang dialami di atas, periode 1950-1965 juga

merupakan suatu periode transisi penuh kesulitan dan tantangan baik karena faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal

yang mencolok adalah pergolakan politik di tingkat nasional: timbulnya DI/TII sejak awal tahun 1950-an yang ingin membentuk

negara Islam, gerakan Republik Maluku Selatan (RMS: tahun 1950) yang ingin memisahkan diri dari NKRI, gerakan PRRI/PERMESTA

yang separatis (thn. 1957/1958) dan pemberontakan Gerakan Tiga Puluh September oleh Partai Komunis Indonesia (G-30 S/PKI: thn.

1965). Sedangkan faktor internal yang mencolok ialah pergumulan gereja-gereja dalam menata diri antara lain di bidang

organisasi sesuai perkembangan-perkembangan baru yang terjadi sebagai pengganti organisasi era kolonialisme yang beciri

dominokrasi, sentralistis dan “top-down policy” kebijaksanaan dari atas ke bawah). Faktor internal lainnya yang cukup mencolok

adalah keuangan. GPM yang sebelumnya seluruh keuangannya didukung oleh pemerintah Belanda kini harus menang-gulanginya

sendiri.



Perkembangan lain yang terjadi khusus di lingkungan GPM yang rasanya perlu dicatat ialah perpindahan

sejumlah orang Maluku (Ambon) yang adalah warga GPM ke negeri Belanda pada awal tahun 1951. Hal ini terjadi karena orang-orang

Maluku anggota KNIL27 menolak untuk dimobilisasi di kota Ambon – yang semula merupakan keinginan mereka – karena kota itu telah

diduduki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), tahun 1950. Setelah melalui suatu proses negosiasi yang panjang dan kompleks

pihak otorita Belanda tidak mempunyai alternatif lain kecuali meng-angkut sekitar 4000 personil KNIL dengan keluarga mereka

melalui laut ke negeri Belanda.28



Di tempat yang baru, mula-mula mereka hidup terpisah dari komunitas Belanda dan

tetap memelihara kebudayaan dan Kekristenan tradisionalnya secara ketat. Buku-buku nyanyian “Mazmur dan Tahlil” dan “Dua

Sahabat Lama” merupakan buku-buku nyanyian resmi dalam ibadah-ibadah jemaat29 dan “pakaian hitam” yang dikenakan pada hari-hari

raya gerejawi (terutama ibadah Jumat Agung). “Piring Nazar” sebagai pusat tempat doa dan janji, tetap terpelihara dengan baik.

Padahal tradisi yang disebut terakhir (piring natzar) sudah mulai ditinggalkan oleh warga GPM di Maluku.



Sejak tiba

di Belanda orang-orang Maluku ini tidak berin-tegrasi ke dalam jemaat-jemaat GKN (Gereformeerde Kerken in Nederland) dan NHK

(Nederlandse Hervormde Kerk) melainkan mendirikan gereja-gereja sendiri. Gereja-gereja yang didirikan antara lain ialah Gereja

Injili Maluku (GIM) memiliki anggota terbanyak, Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB), NGPMB Maret 1935,

Gereja Protestan Maluku Tenggara (GPMT), Gereja Kristen Maluku Selatan (GKMS), dan Gereja Protestan Maluku. Jumlah anggota

seluruh gereja berkisar sekitar 50.000 jiwa. Gereja-gereja ini sejak awal telah mengadakan hubungan dengan gereja induk (GPM)

di Maluku melalui kehadiran dalam persidangan-persidangan Sinode yang diadakan oleh GPM dan sejak tahun 1970-an selalu menjadi

peninjau dalam Sidang-sidang Raya PGI. Gereja-gereja ini juga menjadi anggota dari World Council of Churches (WCC).







Gereja-gereja membenahi diri



Tantangan yang bersifat eksternal dan internal yang dialami oleh gereja-gereja

itu ternyata telah dijawab secara positif. Hal ini terlihat dari pembaruan-pembaruan yang diadakan dan

perkembangan-perkembangannya cukup signifikan yang dicapai di berbagai bidang.



Pembaruan-pembaruan pertama-tama

nampak dalam bidang organisasi gereja. Hal ini merupakan prioritas pertama karena keadaan geografi Maluku yang terdiri dari

ratusan pulau besar dan kecil yang tersebar dalam suatu daerah yang cukup luas (77.870,56 KM2). Dalam hal ini sistem yang

sentralistis secara mutlak agak sulit diterapkan disebabkan oleh faktor jarak dan transportasi antara pusat (kebanyakan gereja

berpusat di kota Ambon) dan jemaat-jemaat yang terletak di pulau-pulau. Untuk mengatasi persoalan ini gereja-gereja menetapkan

pusat-pusat koordinasi untuk wilayah tertentu. Misalnya di lingkungan GPM, ditetapkan Ternate untuk Maluku Utara, Masohi untuk

Maluku Tengah dan Tual untuk Maluku Tenggara. Di tingkat Badan Pekerja Harian Sinode ditetapkan pula tiga visitator yang

masing-masing diberikan tanggung jawab atas ketiga wilayah itu.



Tugas mereka ialah menyampaikan semua kegiatan dan

informasi dari pusat ke klasis (jemaat-jemaat) dan sebaliknya menyampaikan informasi dan persoalan-persoalan dari klasis

(jemaat-jemaat) yang berada di bawah tanggung jawabnya kepada pimpinan gereja di pusat BPH Sinode.30 Sedangkan di lingkungan

Gereja Katolik ditetapkan Ternate untuk Maluku Utara, Langgur (Tual) untuk Kepulauan Kei dan Saumlaki untuk Kepulauan Tanimbar

(Maluku Tenggara). Sub-sub pusat ini berfungsi mengkoordinasi semua kegiatan pelayanan pada klasis-klasis atau paroki-paroki

yang ada di daerahnya.



Pembaruan juga dilakukan di bidang pendidikan tenaga-tenaga pelayan gereja. Perkembangan umat

kristiani sesudah tahun 1950 terutama secara kuantitatif cukup pesat. Terutama sejak dicanangkan pembangunan nasional sejak

tahun 1969 di semua bidang dengan konsentrasi pada bidang ekonomi telah menciptakan peningkatan di berbagai bidang (ekonomi,

kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.). Semuanya mempunyai dampak positif bagi pertumbuhan penduduk baik secara nasional maupun

lokal (Propinsi Maluku tercatat 1.851.087 jiwa).31 Dari jumlah itu terdapat kurang lebih 838.225 jiwa (45%) warga Kristen yang

tersebar dari kota sampai ke desa-desa terpencil di sebagian besar kepulauan Maluku.32 Konsentrasi-konsentrasi umat kristiani

yang terdapat di Maluku Tengah (Ambon, Lease dan Seram Barat dan Selatan), Maluku Tenggara (Kei, Aru, Tanimbar dan pulau-pulau

Selatan Daya). Pembaruan di bidang ini merupakan suatu kebutuhan yang juga dirasakan cukup mendesak. Dalam hal ini terdapat

antara lain dua alasan mengapa perlu diadakan pembaruan. Pertama, bagi pimpinan gereja-gereja, peningkatan kualitas hidup

anggota jemaat tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas calon tenaga pelayan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan

teologi. Kedua, sejalan dengan pembangunan nasional yang berlangsung di semua bidang yang di dalamnya juga gereja-gereja harus

ikut berperan, calon pelayan yang dipersiapkan perlu dibekali pula (selain ilmu teologi), dengan pengetahuan umum. Hanya dengan

demikian ia memiliki kecakapan untuk memotivasi dan mendorong warga gereja yang dipimpinnya guna mengambil bagian secara aktif

dan konstruktif di dalam pembangunan.



Seiring dengan pembaruan di bidang ini gereja-gereja selain mempersiapkan

tenaga-tenaga pelayan tingkat menengah (D-1 dan D-2), tetapi juga tingkat Tinggi (Sarjana, Master dan tingkat doktoral) untuk

melayani warga gereja yang tersebar baik di jemaat-jemaat terpencil maupun jemaat-jemaat kota yang dari segi pendidikan

rata-rata lebih tinggi.



Kini beberapa gereja membuka pendidikan teologi sendiri, misalnya Fakultas Teologi

Universitas Kristen Indonesia di Maluku dari GPM, dan GMIH dengan Sekolah Tinggi Teologi GMIH. Gereja-gereja lainnya pada

umumnya mengirim calon-calonnya untuk studi di perguruan tinggi teologi di luar Maluku, misalnya Gereja Katolik di Seminari

Tinggi Pineleng di Tomohon (Sulawesi Utara).



Pembaruan-pembaruan yang diadakan di bidang organisasi dan pendidikan

teologi serta bidang-bidang lainnnya, telah meningkatkan pula pelayanan pada seluruh anggota jemaat. Bukan saja terjadi

pelayanan yang cukup efisien karena adanya organisasi yang lebih baik tetapi dengan tersedianya jumlah tenaga pelayan yang

memadai secara kuantitatif dan kualitatif, sedikit banyak telah mempengaruhi peningkatan kualitas hidup warga gereja, baik

secara rohani maupun jasmani.



Sebagai gambaran, jumlah tenaga pelayan GPM ada sekitar 715 orang pada Oktober

2002.





Hubungan Oikumenis di antara gereja-gereja



Terutama di tingkat lokal, kerja sama di antara

geeja-gereja yang mempunyai pusat kegiatan di kota Ambon – bukan sesuatu yang baru. Hal demikian pernah dilakukan (karena

dipaksa) pada masa pendudukan Jepang melalui wadah Ambon-Syu Kiristokyo Rengokai (AKR= Penggabungan Gereja-gereja Masehi di

kota Ambon). Walaupun sesudah perang wadah ini tidak berfungsi lagi, namun hubungan kerja sama di antara gereja-gereja tidak

hilang sama sekali. Hal itu terlihat dalam kesediaan warga dari gereja-gereja ini untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang

diputuskan dan dilakukan bersama, misalnya dalam perayaan bersama. Hubungan di antara gereja-gereja di Maluku pada dekade tahun

1950-an telah diadakan tetapi belum terlampau menonjol. Hal demikian disebabkan oleh pengalaman beberapa gereja (GPM dan GMIH)

yang kurang baik dalam hubungan dengan gereja-gereja yang lain (Bala Keselamatan, Gereja Advent Hari Ketujuh, Gereja Pentakosta

dan Gereja Katolik). Anggota-anggota dari kedua gereja ini selalu menjadi incaran gereja-gereja lain dan beberapa daerah yang

dianggap daerah pelayanan mereka dimasuki oleh tenaga-tenaga misi Katolik.33 Kerja sama oikumenis kemudian lebih diintensifkan

terutama di antara gereja-gereja anggota DGI sesuai program kegiatan yang digariskan oleh wadah induk yakni Dewan Gereja-Gereja

di Indonesia (DGI). Gereja-gereja dimaksud ialah GMIH, dan kemudian Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS). Selain

kegiatan-kegiatan yang diturunkan dari DGI juga diadakan kegiatan-kegiatan yang digariskan bersama, misalnya pengadaan

ceramah-ceramah dan Penelahan Alkitab bersama yang diikuti oleh wadah wanita gereja-gereja anggota, pertukaran mimbar pada hari

Minggu dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun DGI (tgl. 25 Mei) dan perayaan Natal bersama. Dalam membina kerja sama

oikumenis antara gereja-gereja, kerja sama GPM dengan Gereja Katolik mempunyai nilai tersendiri. Selain bentuk-bentuk kerja

sama yang telah dikemukakan, pimpinan GPM dan pimpinan gereja ini telah mengadakan kerja sama khusus dalam rangka penyelesaian

persoalan-persoalan yang menyangkut warga kedua belah pihak, misalnya dalam hal pemberkatan nikah (penganut Katolik dan

Protestan) dan ketegangan yang timbul terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat.



Ketegangan timbul selain

disebabkan oleh sejarah masa lampau (persaingan antara para zendeling dan misionaris dalam memperebutkan daerah pekabaran

Injil) juga karena masing-masing pihak ingin menang sendiri. Di Kei misalnya, kelompok Katolik dan Protestan masing-masing

berusaha memacu pembangunan fisik untuk kalangan sendiri. Sikap demikian kadang-kadang menimbulkan rasa iri dari salah satu

pihak yang tidak jarang bermuara pada ketegangan dan bentrokan fisik. Di sini ketegangan tidak bakal timbul apabila terdapat

kerja sama yang baik di antara pimpinan kedua gereja baik di pusat maupun di daerah-daerah yang jauh dari pusat

(Ambon).



Kini gereja-gereja yang tergabung di dalam Persekutuan Gereja-gereja Wilayah Maluku (PGIW Maluku) telah

bertambah menjadi sepuluh gereja yakni GPM, GMIH, GBIS, Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS),

Bala Keselamatan (Salvation Army), Gereja Kalam Kudus, Gereja TUHAN di Indonesia dan Gereja Perjanjian Baru.







Hubungan gereja dengan pemerintah setempat



Pada umumnya hubungan ini bertolak dari suatu visi bahwa gereja

menghormati pemerintah dan peraturan-peraturannya karena masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri. Walaupun demikian

penghormatan itu yang diperlihatkan oleh gereja berada dalam kerangka ketaatannya kepada Firman Allah. Bahwa sikap yang harus

diperlihatkan oleh gereja dalam hubungan dengan pemerintah (negara) adalah sikap yang dilandaskan pada isi kesaksian Alkitab.

Gereja yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak dapat bahkan tidak boleh menjauhkan diri dari pemerintah. Walaupun

demikian hubungan dengan pemerintah itu harus dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah TUHAN dan maksud ini

harus dijadikan kriteria tertinggi. Kriteria ini harus dipegang teguh dan tidak boleh dikorbankan hanya untuk tujuan tertentu,

misalnya agar tidak menimbulkan dengan pihak pemerintah.



Prinsip demikian nampak jelas pada masa pendudukan bala

tentara Jepang di Maluku (1942-1945). Di satu pihak pimpinan GPM merasa terpanggil untuk mengakui dan menghormati kekuasaan dan

kewibawaan penguasa Jepang, tetapi pada pihak yang lain ia dengan tegas memposisikan diri sebagai gereja pengemban tugas

profetis yang mandiri, sama seperti peranan para nabi Perjanjian Lama.34 Pandangan ini dipertahankan secara konsekuen walaupun

harus ditebus dengan pengorbanan jiwa puluhan pendeta dan guru jemaatnya.35 Prinsip demikian masih tetap dipertahankan secara

konsekuen pada dekade-dekade sesudahnya.



Apabila dalam suatu kasus atau peristiwa atau keadaan, gereja dipaksa agar

mengambil keputusan yang menentukan, maka gereja harus tanpa ragu berdiri di atas keyakinannya dan menyatakan kritiknya dalam

rangka melaksanakan panggilannya terhadap pemerintah.



Sikap demikian telah diperlihatkan antara lain oleh GPM dalam

isi selebaran yang disebarkan kepada jemaat pada tahun 1957. Isinya menyatakan keberatan pimpinan GPM terhadap tindakan

beberapa oknum aparat keamanan yang mewajibkan beberapa warga GPM melakukan kegiatan membantu mereka pada hari Minggu (pada

saat jam ibadah). Tindakan demikian dinilai menyalahi kebiasaan warga GPM untuk beribadah pada waktu itu. Ketegangan di antara

GPM dan pemerintah daerah (militer) semakin meninggi ketika selebaran itu disita oleh pihak kepolisian di beberapa tempat (di

Saparua). Persoalan ini kemudian dapat diselesaikan setelah diadakan dialog dan timbul saling pengertian di antara kedua belah

pihak.36



Dalam berhadapan dengan pemerintah (Daerah) di tingkat lokal boleh dikatakan berlangsung cukup baik selama

periode 1960-an sampai 1990-an. Hubungan demikian dapat tercipta karena adanya saling pengertian dan kesadaran atas realitas

keberadaan dan fungsi masing-masing yang walaupun berbeda tetapi saling membutuhkan satu sama lain.37 Hubungan baik yang

terbina nampak bukan saja dalam hal tidak pernah terjadi ketegangan mencolok tetapi juga dalam hal dukungan materiil dan moriil

yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah kepada badan-badan yang berada di lingkungan gereja-gereja (a.l. bantuan guru bagi

yayasan persekolahan Kristen dan keuangan kepada lembaga pendidikan teologi). Sebaliknya dari pihak gereja-gereja, dukungan

diberikan kepada pemerintah dalam bentuk bantuan menyebarluaskan semua informasi yang menyangkut program pemerintah kepada

warga gereja (Pemilu 1971-1999), Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Program Keluarga Berencana dan

lain-lain.



Adanya hubungan yang positif ini tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor. Salah satu di antaranya

ialah tugas gereja yakni menggumuli permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa dan negara sejalan dengan tugas yang

diemban oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Keputusan Sinode GPM 1976 misalnya pada pokok “Gereja dan

Masyarakat” tertulis antara lain:



“Kehadiran Gereja dalam tugas pengutusannya ke dalam dunia, tidak dapat melepaskan

diri dari setiap permasalahan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, karena Gereja diutus untuk dan di

dalam kesulitan dunia”



Hubungan dengan umat Islam



Pada dasarnya pihak penguasa Islam di Indonesia

cenderung tidak menginginkan perkembangan agama Kristen di daerah kekuasaannya ketika agama ini mulai diperkenalkan oleh bangsa

Eropa (Portugis dan Belanda) sejak awal abad ke-16. Kecenderungan demikian disebabkan oleh latar belakang historis yakni perang

salib di Eropa dan Timur Tengah antara orang-orang Kristen dan Islam (sekitar tahun 1050 s/d 1450-an). Selain itu munculnya

Kekristenan merupakan penghambat terhadap kekuasaan politis dan perkembangan agama Islam di antara penduduk yang beragama asli

di wilayah kekuasaannya. Hal demikian menyebabkan sering timbul perlawanan dari pihak penguasa Islam, bukan saja terhadap kedua

penguasa Barat tetapi juga terhadap orang-orang Kristen Indonesia, termasuk di Maluku

(Tengah).



Ketegangan-ketegangan yang timbul demikian semakin berkurang sejalan dengan pengukuhan kekuasaan Belanda

atas kerajaan-kerajaan Islam yang ada, termasuk di Maluku, sejak pertengahan abad ke-17.38 Mulai saat itu komunitas Islam di

Maluku khususnya semakin menarik diri ke dalam lingkungan sendiri (eksklusif).39 Sikap ini berlangsung sampai dengan saat

pendudukan Jepang (1942).



Sikap penarikan diri ini menyebabkan jarang terjadi konflik dengan orang-orang Kristen.

Selain itu, di beberapa bagian daerah Maluku, terutama di Maluku Tengah, yang merupakan basis Kekristenan, hubungan antara

komunitas Kristen dan Islam sangat erat. Hubungan demikian terwujud karena faktor “ikatan suku” dan “ikatan kekeluargaan” masih

terasa sangat kuat.



Orang Kristen dan Islam di sini umumnya menganggap diri berasal dari UPU (datuk) yang sama. Hal

ini terlihat dalam persamaan nama kampung (misalnya Siri-Sori Islam dan Siri-Sori Kristen) dan nama keluarga yang sama

(misalnya Hehanussa). Juga, ikatan yang erat terwujud pula dalam ikatan pela. Ikatan genealogis dan pela ini berhasil mengatasi

perbedaan agama yang terdapat di antara keduanya.40



Benar, pada tempat-tempat tertentu di daerah pelayanan gereja

(terutama yang jauh dari pusat): pulau-pulau Kei, Sula, dan lain-lain kadang-kadang terjadi pertikaian antara orang-orang

Kristen dan Islam. Tetapi biasanya ketegangan itu dapat diselesaikan oleh para pemimpin kedua belah pihak atau oleh pemerintah

setempat.



Pada dekade 1980-an – sadar atau tidak – mulai timbul batas pemisah di antara kedua komunitas. Sebenarnya

batas pemisah ini telah terasa sejak zaman pendudukan Jepang ketika orang-orang Islam di bawah pimpinan Kabayashi Tetsuo

(seorang Jepang yang pernah belajar di Universitas Al Ashar Mesir) yang kemudian mempergunakan nama Haji Umar Faisal

mengorganisasikan diri dalam Djamijah Islamijah Ceram dengan tujuan mengtransformasikan diri secara total demi terciptanya

suatu era baru bagi kaum Muslim Ambon di masa depan.41 Juga pada beberapa saat sebelum peristiwa RMS, beberapa kampung Islam

enggan bekerja sama dengan gerakan itu karena puluhan orang Islam dibunuh oleh special troepen (pasukan elit KNIL). Situasi

demikian ternyata dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, di akhir

dekade 1960-an, sesudah G-30/S-PKI, timbul isu kristianisasi yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh Islam terhadap tokoh-tokoh

Kristen. Isu ini ternyata telah menimbulkan bentrokan-bentrokan fisik dan pembakaran gedung-gedung gereja seperti yang terjadi

di Meulaboh (Juni, 1967) dan Makassar (menjelang SR VI DGI, 1 Oktober 1967). Selain itu, sejak parohan kedua dekade 1980-an, di

tingkat elit pemerintah pusat dilontarkan gagasan majority proporsional approach. Konsekuensi yang lahir dari penerapan gagasan

demikian antara lain ialah penempatan tenaga-tenaga pada posisi-posisi di segala bidang dan jenjang pemerintahan dilakukan

berdasarkan pendekatan mayoritas-minoritas (secara nasional). Sebagai akibatnya ialah posisi penting di bidang pemerintahan

yang sejak lama ditempati oleh orang-orang Kristen terutama di Maluku kini mulai diambil alih oleh orang-orang Islam. Namun di

dalam kenyataan upaya penerapan gagasan di atas tidak selalu berjalan mulus karena pada instansi tertentu dominasi orang-orang

Kristen tidak mudah dihilangkan, misalnya pada Universitas Pattimura. Sedangkan di tingkat lokal, masuknya para pendatang

terutama dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang tak terbendung sehingga bukan saja persaingan dibawa masuk tetapi

juga lapangan kerja di kantor-kantor pemerintah dan swasta yang sebenarnya harus diprioritaskan kepada penduduk setempat,

ditempati oleh mereka.



Perkembangan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal di atas menyebabkan timbul

suasana khas di dalam masyarakat. Yang dimaksud, secara formal nampak adanya hubungan yang “harmonis” di antara komunitas

Kristen dan Islam. Situasi demikian terlihat pada upacara panas pela. Tetapi apabila diteliti lebih seksama, ternyata di

dalamnya sedang berkembang pula suatu suasana disharmonisasi. Di satu pihak, komunitas Kristen merasa disingkirkan dari

posisi-posisi yang sejak lama ditempati dan yang seharus-nya menjadi hak mereka sebagai penduduk “asli” dan pada pihak yang

lain komunitas Islam merasa hak mereka sebagai bagian mayoritas dari bangsa Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya, padahal

selama masa pemerintah kolonial Belanda mereka diper-lakukan secara tidak adil.



Suasana disharmonisasi yang mewarnai

hubungan komunitas Islam Kristen yang setiap saat dapat menjurus kepada konflik fisik, telah diantisipasi oleh gereja. Untuk

itu gereja-gereja selalu mendukung semua kegiatan dialogis antar umat beragama yang dilakukan oleh pemerintah (Departemen

Agama) dan Pemerintah Daerah demi terciptanya kerukunan yang langgeng dan lestari di antara komunitas Kristen dan

Islam.



Sikap gereja-gereja antara lain tampak dalam keterlibatan UKIM pada wadah Lembaga Pengkajian Antar Umat

Beragama (LPKUB).





LPKUB dibentuk oleh Departemen Agama bersama Depar-temen Dalam Negeri dengan pusat di

Yogyakarta dan cabang-cabangnya terdapat di Medan (Sumatera) dan Ambon (Maluku). Khusus LPKUB cabang Ambon,

anggota-anggotanya terdiri dari dosen-dosen Universitas Pattimura (UNPATTI), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM),

Universitas Darusalam (UNIDAR), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi “TRINITAS” (Katolik), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Ambon dan wakil-wakil agama Hindu dan Budha di kota Ambon. Tujuan lembaga ialah: “diperolehnya hasil-hasil kajian dan

pemikiran yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai masalah kerukunan umat beragama dalam upaya mengembangkan dan

meningkatkan hubungan antar umat beragama ke arah yang lebih harmonis, dinamis, kreatif dan produktif” (A.D. psl.

4)





Selain itu gerejapun menempuh beberapa upaya a.l. misalnya mendalami teologi agama-agama dan agama Islam

melalui seminar-seminar yang diadakan untuk itu.





Perkembangan terakhir: Situasi pada saat

Kerusuhan



Usaha semua umat beragama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha) untuk menciptakan kerukunan

yang langgeng dan lestari ternyata tidak dapat dipertahankan selalu. Hubungan yang tidak harmonis yang sudah sejak lama ada,

sehingga tampaknya hanya tinggal menunggu waktu untuk bermuara pada konflik fisik. Dan hal itu terbukti dengan timbulnya

bentrokan fisik pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang dipicu oleh pertikaian pribadi di antara 2 pemuda

yang masing-masing beragama Islam dan Kristen. Pertikaian yang semula dianggap merupakan kriminal murni, ternyata telah

menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara komunitas Islam dan Kristen yang bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar

golongan). Pertikaian ini kemudian telah melahirkan kehancuran secara fisik (rumah, gedung ibadah dan fasilitas umum) dan

psikologis dalam bentuk peng-identifikasi-an komunitas Kristen dengan “Obed” (nama Kristen) dan muslim dengan “Acang” (dari

nama Islam: Hasan) yang masing-masing melihat pihak yang lain sebagai musuh. Selain itu juga terjadi pemisahan secara tegas

lokasi yang dihuni oleh kedua komunitas.



Sikap gereja-gereja dalam menghadapi realitas konflik antara warga gereja

dengan orang-orang Islam ini sejak awal adalah sama. Konflik ini dilihat sebenarnya adalah pertikaian biasa tetapi yang telah

direkayasa oleh kelompok elit tertentu baik di pusat (Jakarta) maupun lokal guna mencapai tujuan politik mereka. Oleh sebab itu

pertikaian ini harus diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari korban jiwa dan harta benda yang lebih besar. Pernyataan

perdamaian yang diadakan dengan MUI cabang Ambon (22 Pebruari 1999) yang disponsori oleh GPM dan seruan kepada seluruh warga

gereja untuk menahan diri dan tidak menyerang pihak lainnya, merupakan petunjuk yang konkret.



Konflik fisik yang

terjadi bukan saja terbatas di Kota Ambon dan sekitaranya, tetapi juga telah menyebar ke pulau-pulau lain (Haruku, Seram, Buru,

pulau-pulau Sula, Banda, Kei, Bacan dan Obi). Daerah yang paling terakhir dilanda konflik adalah Maluku Utara (Halmahera:

Jailolo, Ibu, Galela, Morotai, Tobelo, Weda, dan Payahe).



Konflik ini sebenarnya dapat diatasi dalam waktu singkat

kalau pertikaian ini melulu merupakan pertikaian internal antara orang Kristen dan muslim Maluku. Tetapi fakta di lapangan

telah melahirkan dugaan kuat bahwa kerusuhan/pertikaian ini telah dirancangkan sebelumnya oleh pihak elit tertentu baik di

tingkat pusat maupun lokal. Atau setidak-tidaknya kerusuhan ini kemudian telah dilihat dan dimanfaatkan oleh orang atau

kelompok tertentu baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk mencapai tujuan tertentu.



Situasi kerusuhan semakin

meluas dan intens dengan kehadiran laskar jihad yang berjumlah ribuan banyaknya dan diperlengkapi dengan senjata organik TNI

memberi indikasi yang kuat bahwa terdapat target-target tertentu yang hendak dicapai melalui kerusuhan ini oleh kelompok

muslim.42 Hal ini nampak a.l. dalam bentuk melanggengkan kerusuhan melalui teror yang dilakukan terhadap komunitas Kristen baik

di kota Ambon maupun di desa-desa Kristen yang terpencil di pulau-pulau sekitar (Lease, Seram dan Buru). Adanya upaya yang

secara teratur dan terencana merebut dan menguasai desa-desa Kristen – yang terletak terpencil dan berdekatan dengan desa-desa

Muslim (a.l. Waai, Hila, Larike di pulau Ambon; Haruku-Sameth, Siri Sori Serani dan Pia di Lease; Sanana di pulau Sula; Banda

Neira, Ay, Rhum, Lonthar dan Hatta di pulau Banda; Seriholo, Loki, Buano Selatan dan Alang Asaude di pulau Seram; Ternate dan

Soa-Siu di Maluku Utara; Labuha, Babang, Lata-lata di pulau Bacan; Geser, Bula, Solan, dan lain-lain. di Seram Timur) sebagai

perwujudan gagasan relokasi yakni menguasai daerah-daerah tertentu yang kelak hanya didiami oleh komunitas Muslim saja, seperti

kepulauan Banda dan Seram Timur dan penerapan Syariat Islam di sana.43



Desa-desa Kristen yang sudah dihancurkan dan

daerah-daerah sekitarnya langsung dikuasai dan timbul dugaan yang kuat, daerah itu tidak akan dikembalikan kepada komunitas

Kristen. Yang paling mencolok adalah kepulauan Banda. Semua orang Kristen diusir dan kini berada di kota Ambon sebagai

pengungsi. Semua aset komunitas Kristen diambil alih, bukan saja rumah, harta milik dan tanah sekitarnya, tetapi juga gedung

gereja peninggalan VOC di kota Banda Neira dan gedung gereja yang berdiri sejak tahun 1627 di pulau Ay dihancurkan. Selain itu

arsip peninggalan VOC yang disimpan dalam konsistori gedung gereja Banda Neira dijarah. Juga gedung gereja di Hila (pulau

Ambon) peninggalan zaman Portugis ikut dibakar dan dihancurkan.



Menurut laporan resmi pimpinan Sinode GPM,

sebagaimana disampaikan dalam Sidang Sinode XXXIV GPM, tahun 2001, selama kerusuhan di Maluku (tanpa Maluku Utara) sejak

tanggal 19 Januari 1999 sampai dengan Pebruari 2001, kerugian yang dialami GPM adalah sebagai berikut: 6 (enam) Klasis untuk

sementara tidak berfungsi karena pusat (kantor) klasis hancur dan jemaat-jemaat di daerah pelayanannya diusir, dan kini berada

di tempat-tempat pengungsian. Klasis-klasis dimaksud ialah: Pulau-pulau Banda, Taluti (Seram), Ternate (Maluku Utara), Buru

Utara, Bacan, Obi (Maluku Utara, dan Seram Timur). Jumlah jemaat yang dilanda kerusuhan dan sebagian besar atau seluruh anggota

jemaatnya mengungsi sebanyak 163 jemaat. Jumlah Kepala Keluarga yang mengungsi sebanyak 15.612 dengan jumlah jiwa sebanyak

82.906. Jumlah rumah yang terbakar sebanyak 12.861 buah, dan gedung gereja sebanyak 150 buah.44 Dari pihak Gereja Katolik,

jumlah gedung gereja yang terbakar sebanyak 66 buah, rusak berat 3, dan sebuah kompleks Ziarah S.P. Maria di Ahuru

hancur.45



Selama kerusuhan ternyata bukan saja orang-orang Kristen diusir dari kampung halamannya tetapi juga

beberapa di antaranya dipaksa memeluk agama Islam, misalnya penghuni beberapa desa di pulau Teor dan Kesui, juga penduduk

desa-desa Salas, Bonfia dan Bula (Seram Timur).46



Prospek Gereja-gereja di Maluku ke depan



Kerusuhan

yang melanda Maluku dan Maluku Utara telah mengubah peta pelayanan gereja-gereja yang terdapat di kawasan itu. Dengan

kehilangan puluhan jemaat di lingkungannya, menyebabkan daerah pelayanan gereja-gereja untuk sementara menjadi lebih sempit.

Dikatakan untuk sementara, karena kini tengah diusahakan oleh pimpinan-pimpinan gereja – dan hal inipun merupakan janji

pemerintah – untuk mengembalikan para pengungsi ke daerah asalnya. Juga karena tanah yang ditinggalkan itu merupakan warisan

dari para leluhur kepada mereka yang dijamin oleh undang-undang pemilikannya. Kini sejumlah pengungsi mulai dikembalikan ke

daerah asal seperti Teor, Kesui, Bacan Obi dan Buru Utara. Juga di Maluku Utara, jemaat-jemaat GMIH dan GPM yang mengungsi di

Minahasa (Sulawesi Utara) kini dalam proses dikembalikan ke daerah asal (Ternate dan Halmahera) yang dilakukan oleh pemerintah

propinsi Maluku Utara bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Walaupun gereja-gereja mengalami

keterpurukan, tetapi suatu kenyataan positif yang terlihat ialah bahwa Kekristenan telah berakar mendalam di dalam benak

anggota-anggota jemaat berkat pembaruan dan pelayanan intensif yang dilakukan oleh gereja-gereja sebelumnya. Hal itu terlihat

jelas dalam sikap mempertahan-kan diri dan imannya di tengah ancaman-ancaman pihak komunitas muslim dan rela meninggalkan

kampung halaman mereka demi mempertahankan iman yang diyakini.



Dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi pimpinan

gereja-gereja telah menggariskan beberapa kebijakan. Dua di antaranya ialah:



Pertama, jemaat-jemaat yang mengungsi

di suatu klasis atau jemaat, tetap d

dilihat : 457 kali


   
Copyright © 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution