Selasa, 17 Juli 2018 20:57:09 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Nasakom dan Masyarakat Jejaring
Prolog revolusi Bung Karno, membangun infrastruktur kemerdekaan bangsa Indonesia, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat



Pengunjung hari ini : 170
Total pengunjung : 406290
Hits hari ini : 1923
Total hits : 3704098
Pengunjung Online : 9
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Izin Pemeriksaan Kepala Daerah jadi Dagangan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 21 Januari 2010 00:00:00
Izin Pemeriksaan Kepala Daerah jadi Dagangan
JAKARTA : Anggota Komisi II DPR Agus Purnomo mendesak Mendagri Gamawan Fauzi membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kejaksaan dan kepolisian menyangkut penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan gubernur dan bupati/walikota. Materi MoU berisi kategorisasi kasus-kasus yang harus mendapat prioritas.



Agus mengatakan, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah harus mendapat skala prioritas, termasuk kasus suap. Sementara, kasus-kasus yang terkait pencemaran nama baik, tidak perlu diprioritaskan.



"Usul saya dibuat pengaturan untuk kategorisasi, misalnya kasus kriminal muri, penyalahgunaan wewenang, suap, korupsi, itu harus diprioritaskan. Untuk maksiat pribadi, pelanggaran moral dan sebagainya prioritas kedua, termasuk pencemaran nama baik," ujar Agus Pramono di Jakarta, kemarin (19/1).



Dia menjelaskan, mendagri harus mengambil peran penting dalam proses pengusutan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Pasalnya, ini juga terkait dengan proses pemerintahan di daerah. "Mungkin perlu permendagri atau MoU mendagri dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mempercepat pemeriksaan kepala daerah yang terkait kasus korupsi dan pelayanan publik," ujarnya.



MoU antara mendagri dengn aparat penegak hukum itu juga penting terkait masalah perizinan pemeriksaan kepala daerah. Bila sudah ada MoU, sudah jelas kasus apa saja yang harus cepat dikeluarkan izin pemeriksaannya, dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Kalau kategorisasinya tegas, maka dugaan tebang pilih pemberian izin bisa ditepis. Jadi, ketegorinya jenis kasus, bukan kedekatan kepartaian antara kepala daerah dengan penguasa.Politisi dari PKS itu menilai, memang masih relevan diberlakukannya ketentuan pasal 36 UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur perlunya izin dari presiden untuk pemeriksaan kepala daerah. Pasalnya, presiden merupakan kepala pemerintahan.



Secara terpisah, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, izin pemeriksaan dari presiden menghambat proses penegakan hukum. Ketentuan itu sekaligus sebuah pelanggaran prinsip equality before the law.



Ketentuan bahwa kepala daerah tetap bisa diperiksa bila izin pemeriksaan tak juga diberikan dalam waktu 60 hari, namun faktanya dalam banyak kasus pemeriksaan belum juga dilakukan. ICW dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review pasal 36 UU No.32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perlunya izin presiden.



Menurut Adnan, aturan tersebut memberikan peluang kepada presiden untuk menghambat proses hukum. "Secara politik presiden bisa tidak mengeluarkan izin itu karena alasan tertentu. Misalnya pejabat daerah itu adalah orang dari partai yang sama. Ini akan ada tendensi atau kecenderungan politik pilih kasih atau tebang pilih dalam pemberian izin pemeriksaan, karena otoritas penuh itu ada presiden," ujarnya. (JJ)





Sumber : http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Izin_Pemeriksaan_Kepala_Daerah_jadi_Dagangan

dilihat : 1033 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution