Minggu, 08 Desember 2019 09:14:22 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520269
Hits hari ini : 502
Total hits : 5141672
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -UU BUMN Tak Larang Ahok Jadi Direksi BUMN Meski Sempat Napi






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 14 November 2019 17:05:03
UU BUMN Tak Larang Ahok Jadi Direksi BUMN Meski Sempat Napi

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) santer bakal digadang menjadi petinggi disalah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabar itu menyeruak ke publik setelah adanya pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, Rabu (13/11/2019) kemarin.

Namun belum diketahui pasti, BUMN mana yang pengelolaannya akan diserahkan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebut bahwa BUMN harus diisi oleh orang-orang yang professional dan punya integritas.

Banyak masyarakat yang memberikan pandangannya, terutama pada status Ahok yang pernah menjadi mantan narapidana terkait penodaan agama pada 27 September 2016 silam.

Merujuk Pasal 45 Undang Undang (UU) BUMN, seseorang bisa menunjuk sebagai anggota Direksi BUMN jika mereka memenuhi beberapa persyaratan.

Pertama, mampu bertindak hukum, tidak pernah disetujui pailit, Kedua , tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang menyetujui pailit.

Ketiga, tidak pernah menentang karena melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Lalu bagaimana dengan Ahok? Ahok diakui pernah menyetujui, karena melakukan tindak pengadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Mei 2017 lalu menjatuhkan hukuman dua tahun penjara. Tapi, hukuman dijatuhkan, bukan karena Ahok telah melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.

Melainkan karena Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan telah terbukti membuktikan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama.

Kasus yang menimpa Ahok sendiri bermula kompilasi ia mengutip Surat Al Maidah dalam sambutan yang diterima di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu.

Rekaman video menyatakan Ahok tersebar di media sosial dan menyetujui reaksi keras. Gubernur DKI Jakarta ini kemudian menyetujui untuk menetapkan agama Islam.

Meski dengan perbedaan pendapat, Polisi akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan. PN Jakarta Utara kemudian menyidang perkara ini. Setelah 23 sidang, akhirnya vonis dijatuhkan. (Stv/bj)

dilihat : 15 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution