Sabtu, 19 Oktober 2019 08:50:36 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 2
Total pengunjung : 520149
Hits hari ini : 491
Total hits : 5030084
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -JKLPK Kecam Tindakan Represif terhadap Komunitas Masyarakat Adat Sigapiton






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Sabtu, 14 September 2019 10:48:09
JKLPK Kecam Tindakan Represif terhadap Komunitas Masyarakat Adat Sigapiton

Surabaya, Pustakalewi.com – Pengembangan kawasan wisata Danau Toba yang digadang-gadang sebagai salah satu pusat wisata Indonesia di masa depan memakan korban. Informasi dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), lembaga masyarakat sipil yang mendampingi masyarakat adat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, menyebutkan bahwa telah terjadi tindakan represif kepada masyarakat adat di sana.

Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) sebagai wadah lembaga-lembaga pelayanan Kristen di Seluruh Indonesia juga bereaksi terhadap permasalahan ini dengan mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut.


Pernyataan Sikap
Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) di Indonesia
Terkait Tindakan Represif Aparat Keamanan terhadap Masyarakat Adat Sigapiton

"Pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, bukan menghilangkan hak rakyat"

Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) mengecam tindakan represif dan perampasan wilayah adat yang dilakukan oleh Badan Pengelola Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) melalui aparat keamanan (polisi, tentara, dan Satpol PP) kepada masyarakat adat turunan Raja Naopat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kemarin, Kamis, 12 September 2019, informasi yang diperoleh dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang merupakan partisipan JKLPK di Region Sumatera Utara, bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) mendatangkan alat berat dan merusak sejumlah tanaman warga berupa kopi yang masih berproduksi dan pohon-pohon lainnya. BOPDT bermaksud membangun jalan sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter di wilayah adat milik masyarakat adat turunan Raja Naopat di Sigapiton.

Oleh sebab itu, masyarakat adat turunan Raja Naopat di Sigapiton melakukan protes dan meminta BOPDT agar menghentikan aktivitasnya di atas tanah adat mereka. Sayangnya, aksi damai yang ditempuh oleh masyarakat adat ini mendapatkan reaksi yang buruk dari pihak BPODT melalui aparat keamanan. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dengan pihak keamanan pun tidak terhindarkan. Para Ibu (kaum perempuan) yang berjuang menghempang alat berat tersebut pun mengalami kekerasan, digotong dan dicampakkan seperti hewan oleh aparat keamanan. Bahkan, salah seorang staf KSPPM mendapatkan luka pukulan di sekitar mata sebelah kiri.

Atas kejadian ini, Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia menyatakan:

1. Menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat adat Sigapiton yang mengalami tindakan kekerasan dan semena-mena dari aparat keamanan dalam mempertahankan tanah adat mereka.

2. Mendukung perjuangan masyarakat adat Sigapiton untuk mempertahankan tanah adat dan wilayah kehidupannya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan untuk kehidupan mereka dan generasi berikutnya.

3. Mengecam tindakan represif BOPDT yang menggunakan kekuatan aparat untuk melakukan pengrusakan, perampasan tanah adat, dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Sigapiton.

4. Meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menghormati Eksistensi dan Hak hak masyarakat adat Sigapiton dengan menghentikan tindakan yang bersifat pemaksaan, intimidasi, praktik pecah-belah, dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Sigapiton.

5.Meminta Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi keberadaan BOPDT yang melalui kejadian ini telah membuktikan pengabaian atas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat Sigapiton.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak.

Tertanda
Suryati Simanjuntak (Ketua Pokja JKLPK)
Helena Sigit (Sekretaris Pokja)
Amin Siahaan (Direktur Eksekutif JKLPK)

dilihat : 38 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution