Sabtu, 24 Agustus 2019 18:17:53 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520083
Hits hari ini : 1728
Total hits : 4897838
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kejati Jatim Deklarasikan Gerakan Penyelamatan Aset Negara






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Kamis, 18 Juli 2019 21:08:02
Kejati Jatim Deklarasikan Gerakan Penyelamatan Aset Negara

Surabaya - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) bersama dengan jaksa dan kepala daerah dari 38 kabupaten kota di Jatim melakukan Deklarasi Gerakan Penyelamatan Aset Negara, Kamis (18/7). Dengan adanya deklarasi yang digelar di kantor Kejati Jatim itu diharapkan bertambah aset milik pemerintah yang kembali.

Kepala Kejati Jatim, Sunarta, menjelaskan, zaman reformasi ini sudah mengubah pola sikap, pola pikir, bahwa Jaksa sekarang merupakan bagian dan sahabat masyarakat, sahabat semuanya. "Tinggal mari dengan semangat kebersamaan, hari ini kita bersama-sama membangun Indonesia di Jawa Timur. Mudah-mudahan langkah bersama kita menjadi langkah pertama yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain," ujarnya.

Sunarta memaparkan, beberapa tahun belakangan ini persoalan aset negara tengah gencar menjadi berita di media massa. Mulai dari adanya ratusan hektar tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh subjek hukum secara melawan hukum, tidak diketemukannya aset negara secara fisik, walaupun sudah masuk dalam daftar pencatatan.

"Sampai dengan adanya peralihan hak atas aset negara dari pemerintah kepada pihak swasta. Baik perorangan, maupun badan hukum yang tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan prosedur," imbuhnya.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan selama semester I tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 15.773 permasalahan, dengan total nilai Rp 11 miliar. Salah satunya dengan permasalahan yaitu berupa aset yang dikuasai pihak lain.

Sunarta menyebut, antara lain pada 12 Kementerian dan lembaga, senilai Rp 213 miliar sekian, serta pada 64 Pemda senilai Rp 39 miliar lebih, sehingga total nilai Rp 273 miliar lebih. "Disebabkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Penyelamatan aset negara, kata Sunarta, menjadi konsen bagi Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Banyaknya aset negara yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, akan berimplikasi pada adanya kerugian negara.

"Untuk itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sangat berkepentingan untuk mengembalikan aset negara yang telah hilang, yang telah dikuasai oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal," tegasnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga, bahwa ada komitmen yang luar biasa dari jajaran Kejaksaan yang ada di Jawa Timur, dalam komando Kajati, untuk bisa melakukan gerakan bersama penyelamatan aset negara. "Terima kasih, ini adalah komitmen yang luar biasa, karena kami langsung merasakan itu," ungkapnya.

Menurut Khofifah, ini adalah inisiator pertama Kejaksaan Tinggi Jatim menggerakkan seluruh para Jaksa dan Kajarinya, membuat gerakan penyelamatan aset negara. Khofifah juga apresiasi seluruh jajaran Pemprov, juga Bupati Walikota yang hadir dalam deklarasi ini.

"Saya rasa akan baris berurutan untuk bisa mendapatkan penguatan seperti yang Bu Risma sudah lebih beruntung duluan, jadi kita nanti tanya Bu Risma, Bu Risma ini wiridnya apa," tandas Khofifah.hms/red

dilihat : 28 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution