Sabtu, 24 Agustus 2019 03:43:33 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520083
Hits hari ini : 395
Total hits : 4896505
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Terkait Ojek Online di 20 Kota






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 02 Juli 2019 08:33:00
Pemerintah Akan Berlakukan Peraturan Terkait Ojek Online di 20 Kota

Jakarta - Peraturan ojek daring (online), yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, akan diberlakukan di 20 kota.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi usai Focus Group Discussion terkait skema pembelian layanan di Jakarta, Senin (1/7/2019) mengatakan rencana penerapan tersebut berdasarkan usulan kedua aplikator yakni Gojek dan Grab. “Kalau usulan Grab ‘kan per provinsi, katakanlah Jawa Tengah, berarti kota-kota di dalamnya masuk. Tapi, kalau Gojek, usulannya per kota,” kata Budi Setiyadi.

Karena itu, Budi mengatakan pihaknya memetakan dari 222 kota yang sudah terdapat ojek daring beroperasi, menjadi 20 kota dari sebelumnya lima kota. “Kemarin kan lima kota besar, akan saya perluas lagi menjadi 20 kota besar sampai mungkin kapan kita akan berlakukan semuanya, jadi bertahap,” kata Budi Setiyadi.

Adapun kota-kota tersebut termasuk dalam tiga zonasi di mana diatur perbedaan tarif baik itu tarif jarak pendek minimum dan batas atas serta batas bawah. Zona 1 yakni Jawa, Sumatera dan Bali, Zona 2 Jabodetabek Rp 8.000-Rp 10.000 dan Zona 3 Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

Ia mengatakan rencana tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Saya sudah bilang Pak Yani (Direktur Angkutan Jalan) untuk dibuatkan surat kepada Pak Menteri. Saya sudah laporkan Pak Menteri kemarin, Pak Menteri juga setuju, tapi memang dipilih kota-kotanya,” kata Budi Setiyadi.

Budi mengatakan pihaknya akan mengevaluasi serta memperluas penerapan PM 12/2019 ke depannya. “Saya akan perhitungan karena kan saya juga perlu mengawasi. Setelah kita berlakukan berapa lama bisa jalan. Setelah evaluasi bagus baru kita perluas lagi,” kata Budi Setiyadi.b1

dilihat : 30 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution