Rabu, 20 November 2019 19:18:39 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 3
Total pengunjung : 520224
Hits hari ini : 1643
Total hits : 5095723
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Jepray: Putusan Bawaslu Provinsi Kalbar Janggal






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 28 Mei 2019 08:05:59
Jepray: Putusan Bawaslu Provinsi Kalbar Janggal

Sekadau - Sekretaris DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sekadau, Jepray Raja Tugam menilai, putusan sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), terkait penggelembungan suara oleh petugas PPK Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau yang dilaporkan pada 9 Mei 2019 lalu janggal.

Pasalnya, pihak Bawaslu Provinsi Kalbar sebelumnya, tidak pernah menyatakan bahwa berkas photo copy tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti. Bahkan ketika itu, Bawaslu sendiri menyatakan laporan dari pihaknya diterima, karna sudah memenuhi syarat.

“Lalu, kenapa pada saat sidang putusan Bawaslu dianggap bahwa laporan tidak memenuhi syarat kan aneh dan janggal,” katanya, Senin (27/5/2019).

Padahal sambung Jepray, dalam sidang ke-3, sudah adu bukti kelengkapan berkas terkait DAA-1 dan DA-1 antara pelapor, terlapor dan pihak terkait yakni Bawaslu Kabupaten Sanggau.

Dalam adu kelengkapan alat bukti, PPK Kecamatan Meliau menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menunjukan C-1 asli dengan alasan mereka tidak berwenang membawa C-1, karna sudah masuk dalam kotak.

“Jadi, mereka hanya memegang DAA-1 dan DA-1 itupun bukan asli. Berdasarkan inilah Bawaslu Provinsi lalu mengeluarkan keputusan tersebut diatas,” tandas Jepray.

Sementara itu, Valen, salah satu pengurus Partai Demokrat DPC Kabupaten Sekadau mengatakan, sebenarnya kalau mengacu kepada C-1, selisih suara cukup besar. Walaupun C-1 photo copy, tapi ada tandatangan petugas KPPS.

“Disini Bawaslu Provinsi tidak melihat ada pelanggaran lagi, tapi mereka hanya melihat bahwa bukti C-1 photo copy tidak bisa dipakai,” pungkasnya.Bj/red

dilihat : 43 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution