Rabu, 17 Juli 2019 19:23:09 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520045
Hits hari ini : 2096
Total hits : 4812511
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kementerian LHK Izinkan Petani Blitar Garap Lahan Hutan






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 30 April 2019 20:08:33
Kementerian LHK Izinkan Petani Blitar Garap Lahan Hutan

Blitar - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) RI mengizinkan ribuan buru tani Kabupaten Blitar khususnya yang tinggal di tepi hutan, punya lahan garapan sendiri.

Total Kementerian LHK memberikan 19.000 Hektare lahan yang tersebar dibeberapa kecamatan. Pemerintah mempersilahkan petani menggunakan lahan tersebut selama 35 tahun atau sesuai Surat Keputusan (SK) yang diberikan kementerian itu kepada petani.

Agar bisa mengelolah lahan hutan tersebut, petani harus mengikuti beberapa syarat diantaranya, tidak boleh menanam sembarang jenis tanaman dan ada ketentuan sharing profit sesuai kesepakatan.

“Kami senang mas, itu memang harapan kami supaya lahan garapan sendiri,” ujar Romadon (46), petani asal Desa Rejoso, Kecamatan Binangun di kantor KPH Blitar, Senin (29/4) kemarin.

Perjanjian kerjasama antara kementerian LHK dengan Perhutani Blitar, para kades, dan beberapa kelompok tani yang tergabung di Lembaga Masyarakat Dalam Hutan (LMDH) dilakukan kemarin, yang isinya masyarakat yang tinggal di tepi hutan, bakal dapat bagian lahan garapan seiring program pemerintah yang akan membagikan lahan hutan di Kabupaten Blitar seluas 19.000 hektar di Kecamatan Binangun, Bakung, Doko, Gandusari, Panggungrejo, Kesamben, Selorejo.

Rencananya, per orang atau KK akan dapat jatah lahan garapan seluas 1 hektar dan maksimal 2 hektar.“MoU ini sekaligus penguatan agar warga mendapatkan SK atas lahan garapan tersebut. SK itu buat pegangan bagi mereka yang mendapat lahan garapan,” kata Sarman, wakil Adm Perhutani Blitar.

Agar ada tanggung jawab dari para penggarap, papar Sarman, tak serta merta dibebaskan, melainkan ada beberapa kriterianya. Di antaranya, itu tak boleh ditanami dengan tanaman bebas. Sekitar 50 persen dari luasan lahan jatah garapan harus ditanami kayu.

Misalnya jenis kayu Sengon, Mahoni, dll. Dan, sekitar 30 persen harus ditanami jenis buah-buahan, miisalnya pisang, nanas, mangga, dll. Untuk yang 20 persen, itu bisa ditanami seperti palawija, seperti jagung, kacang, ketela, dll.

Tentunya, itu juga ditentukan sharing profitnya. Yakni, jika kayu, maka bagi hasilnya 70 buat petani sendiri dan 30 persen buat Perhutani. Sedang, kalau buah-buahan adalah 80 persen buat petani dan 20 persen buat perhutani. Untuk palawija, adalah 90 persen buat petani dan 10 persen buat perhutani.

“Ya, para petani pasti akan lebih senang karena lebih transparan. Sebab, itu sudah ditentutan sesuai SK yang diterima petani,” ujar Wawan Aprilianto, Kades Rejoso.info/red

dilihat : 26 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution