Selasa, 20 Agustus 2019 23:38:28 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520079
Hits hari ini : 1992
Total hits : 4882047
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Kasus PLTU, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dirut Pertamina






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 30 April 2019 14:11:08
Kasus PLTU, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Dirut Pertamina

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Dirut PT. Pertamina, Nicke Widyawati sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menjerat Dirut nonaktif PT. PLN Sofyan Basir.

“Saksi Nicke akan dijadwal ulang Kamis 2 April 2019 pekan ini,” terang Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Karena sambung Febri, sebelumnya, Nicke tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sakit. Untuk itu, KPK berharap Nicke lekas sehat agar dapat memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sesuai jadwal yang ditentukan KPK.

“Semoga yang bersangkutan sudah dalam keadaan sehat. Tadi penasihat hukum datang mengirimkan surat pada penyidik. Belum bisa hadir karena sakit,” ulas Febri.

Febri menjelaskan, sebelum menjabat sebagai Dirut Pertamina, Nicke pernah mengemban disejumlah posisi strategis di PT. PLN, seperti Direktur Niaga dan Managemen Resiko, Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1.

Diungkapkan Febri, nama Nicke sempat mencuat dalam persidangan perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo.

“Dalam persidangan terhadap Johannes Kotjo dan Eni misalnya, Nicke yang saat itu menjabat Direktur Perencanaan PT. PLN diketahui pernah menghadiri pertemuan pertama membahas proyek PLTU Riau-1 di Hotel Fairmont Jakarta,” kata Febri.

Dalam pertemuan itu, turut dihadiri Eni, Sofyan, Kotjo dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN, Supangkat Iwan Santoso.

Diketahui, Nicke bersama Supangkat Iwan juga pernah dipanggil ke ruangan Sofyan Basir dan diperkenalkan dengan perwakilan China Huadian Engineering Company (CHEC) yang menjadi investor dalam proyek senilai US$ 900 juta tersebut.

Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu, Direktur PT. Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, tidak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT. PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT. Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT. PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan. (BR-1)

dilihat : 23 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution