Selasa, 10 Desember 2019 03:20:56 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  

Catatan Ringan

Perkembangan Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan Peer2Peer Lending (P2P Lending), pinjam meminjam berbasis aplikasi makin subur di Indonesia. Tapi kehadirannya tentu akan menimbulkan konsekuensi positif dan negatif.



Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 520271
Hits hari ini : 145
Total hits : 5145962
Pengunjung Online : 1
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Ratusan Korban Sipoa Kepung Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Selasa, 19 Februari 2019 11:05:58
Ratusan Korban Sipoa Kepung Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Surabaya,pustakalewi.com - Ratusan korban Sipoa Group yang tergabung dalam Paguyuban Customer Sipoa (PCS) menggelar aksi demo didepan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (19/02).

Aksi ratusan korban Sipoa Group yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari buntunya negosiasi antara puluhan konsumen Sipoa dengan pihak kejaksaan karena pihak kejaksaan tetap bersikukuh mempertahankan upaya hukum banding yang sudah dilakukan Jumat (15/2) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Masbuhin, SH, penasehat hukum PCS menangkap bahwa dalam kasus ini tidak ada sinergitas informasi yang berkembang di masyarakat kemudian diterima Kejati Jawa Timur.

“Nampaknya ada kelompok tertentu yang sengaja membisikkan informasi yang salah ke Komisi III DPR RI terkait kasus ini. Kelompok tertentu itu tidak menginginkan perkara ini cepat selesai dan inkrach atau berkekuatan hukum tetap,” ungkap Masbuhin, Senin (18/2) kemarin.

Yang diinginkan kelompok tertentu ini, lanjut Masbuhin, adalah supaya perkara Sipoa ini berjalan terus karena, vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Surabaya kepada masing-masing terdakwa hanya enam bulan penjara.

“Seluruh korban tidak mempermasalahkan semuanya termasuk vonis enam bulan penjara untuk terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra, Budi Santoso dan Aris Birawa. Saat ini, yang diinginkan seluruh konsumen adalah adanya pengembalian barang bukti yang sudah disita dari ketiga terdakwa supaya bisa diberikan ke para konsumen sebagai refund karena seluruh korban Sipoa ini sudah menandatangani perjanjian serah terima barang bukti dengan catatan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat,” papar Masbuhin.

Dengan adanya upaya hukum banding yang sudah dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut, Masbuhin menilai, makin terlihat adanya indikasi lain dibalik upaya banding jaksa tersebut. Dan ini makin memperkuat dugaan, bahwa ada kekuatan kelompok tertentu yang sengaja menginginkan perkara ini jangan sampai selesai dan berkekuatan hukum tetap atau inkrach dengan memberikan informasi yang salah dengan cara memutar balik fakta, dengan mengatakan para konsumen Sipoa ini tidak puas dengan vonis enam bulan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa.

Masih menurut Masbuhin, kelompok tertentu yang sudah dapat diidentifikasi ini, melalui Komisi III DPR RI, juga mengatakan bahwa konsumen Sipoa tidak menginginkan adanya pengembalian barang bukti yang sudah disita dari para terdakwa, sehingga kepada Komisi III, kelompok tertentu ini mengatakan supaya perkara ini jangan dicabut, dan kejaksaan teruskan banding, bila perlu teruskan hingga kasasi.

“Jika melihat hal ini, berarti sudah ada intervensi dari Komisi III DPR RI yang begitu kuat terhadap kejaksaan. Oleh karena itu, akan kami jawab tantangan Komisi III DPR RI dengan melakukan aksi demo besar-besaran yang akan dimulai Selasa (19/2) hingga Kamis (21/2),” papar Masbuhin.

Meski tidak bisa bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur maupun Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Timur, dan hanya ditemui Jusuf, koordinator pidum Kejati Jatim, penasehat hukum PCS dan beberapa orang perwakilan PCS, sudah mempertanyakan upaya hukum banding yang sudah dilakukan JPU tersebut, sebenarnya mewakili siapa, mengingat seluruh konsumen sudah bisa menerima vonis hakim enam bulan penjara bagi ketiga terdakwa, karena hukuman enam bulan penjara itu sudah menunjukkan bahwa ketiga terdakwa itu bersalah dan layak dihukum selama enam bulan atas perbuatan yang sudah mereka lakukan.

“Namun nampaknya, kejaksaan lebih mengedepankan procedural justice daripada social justice dari upaya hukum banding yang sudah mereka lakukan. Apa yang dimaksud dengan procedural justice itu? Menurut mereka, SOP-nya jaksa memang seperti itu, mau tidak mau harus dilakukan upaya hukum banding. Tetapi, nanti jika pimpinan tertinggi kejaksaan menginginkan perkara ini dicabut bandingnya maka Kejati Jatim tinggal mengikuti saja,” tukas Masbuhin.mwp

dilihat : 458 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution