Sabtu, 20 April 2019 10:04:59 | Home | Index Berita | About Us | Statistik | Buku Tamu | Redaksi | Webmail | Login |  
--Ingin kegiatan anda kami liput? silahkan hubungi kami di 082139840290, twitter @pustakalewi atau email ke redaksi @pustakalewi.net. Kami siap melayani!

Catatan Ringan

Pendakian Kerinci
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini diselenggarakan oleh GMKI dari ketinggian 3805 mdpl di atap Sumatera



Pengunjung hari ini : 166
Total pengunjung : 493826
Hits hari ini : 2005
Total hits : 4541540
Pengunjung Online : 5
Situs Berita Kristen PLewi.Net -Pimpinan KPK Beberkan Strategi Penanganan Kasus Korupsi di DPR






SocialTwist Tell-a-Friend | |
Senin, 28 Januari 2019 23:08:41
Pimpinan KPK Beberkan Strategi Penanganan Kasus Korupsi di DPR

Jakarta - Lima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (28/1). Ada empat hal yang dipertanyakan Komisi III DPR pada KPK.

Salah satunya yakni terkait evaluasi terhadap capaian kinerja atau target kinerja KPK di tahun 2018 maupun target di 2019.

“Menjawab pertanyaan komisi III, KPK menguraikan apa saja yang telah dilakukan di Tahun 2018 dalam bingkai pelaksanaan 5 tugas KPK sebagaimana diatur di UU No. 30 Tahun 2002, yaitu: koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan dan monitoring,” ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (28/1).

Febri menjelaskan ada sejumlah poin utama yang disampaikan pihaknya pada komisi III terkait pencegahan. Yakni mengenai masih rendahnya kepatuhan pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, serta dibuatnya Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dan Pusat Edukasi Antikorupsi (PEAK) di gedung C1 KPK lama.

“Selain itu terkait penindakan KPK juga memaparkan statistik penanganan perkara oleh KPK yang meningkat 2018, adanya sebaran sprindik di 5 wilayah di Indonesia dan data-data pengaduan masyarakat,” jelasnya.

Febri menjelaskan, berkaitan penelitian dan pengembangan, lembaga ini juga menyampaikan Survei Penelitian Integritas (SPI) 2018 yang memuat Sumut masuk dalam kategori urutan pertama gratifikasi, suap dan markup anggaran, memaparkan kajian penegakan Hukum di MA dan MK, Kajian Tata Kelola Permasyarakatan dan Piloting Kebijakan Satu Peta Sektor Perkebunan.

Tak hanya itu, mantan aktivis ICW ini menyebut pimpinan juga menyinggung Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) juga menjadi point penting dalam memberantas korupsi di Indonesia. Isinya 11 target aksi Stranas PK, serta rencana Aksi 2019-2020.

“Stranas PK dengan penanggung jawab tertinggi Tim Nasional PK berada pada Presiden RI, hingga peran Kementerian dan Lembaga yang bertugas sebagai Pengarah, Pengurus Harian dan Pelaksana tugas,” pungkasnya.fjr/red

dilihat : 428 kali


   
Copyright 2005 Pustakalewi.net
All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Indonesia
hosted and developed by Agiz YL Solution